Olah: ummu haziq
Muslimah ngaji
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026 dengan melantik 18 pejabat baru. Sebelumnya, pada 8 September 2025, Presiden juga merombak lima kementerian (Antara, 1/10/2026).
Ganti menteri, lalu apa yang berubah? Pertanyaan ini layak diajukan setiap kali pemerintah melakukan reshuffle kabinet. Sebab, rakyat tentu tidak cukup hanya melihat wajah-wajah baru di jajaran pemerintahan. Yang mereka tunggu adalah perubahan nyata: harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang mudah, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Reshuffle memang menjadi hak presiden. Namun, pergantian pejabat semestinya bukan sekadar urusan menyusun ulang kursi kekuasaan. Ada amanah rakyat yang harus ditunaikan. Jika pejabat berganti, tetapi persoalan mendasar tak kunjung teratasi, wajar jika masyarakat bertanya: apakah masalahnya hanya terletak pada orang, atau ada sesuatu yang lebih mendasar dalam sistem pemerintahan?
reshuffle sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya, tetapi kondisi bangsa ini tetap tidak lebih baik dari kondisi sebelum reshuffle. Menurutnya, reshuffle tidak sekadar mengganti orang dengan orang lain yang lebih professional. ”The right man in the right place (profesionalisme) memang penting, tetapi the right direction (paradigma yang benar) dari sebuah pemerintahan juga penting.
Adapun alasan yang disampaikan Presiden atas reshuffle ke reshuffle ini nyaris selalu sama. Pertama, pencopotan dan pengangkatan menteri merupakan hak penuh Presiden untuk mencari figur yang paling tepat di posisinya (the right man in the right place). Berikutnya karena dipandang ada gap antara target pemerintah dan kapasitas kerja kementerian sehingga selayaknya dilakukan penyesuaian agar program prioritas bisa kembali efektif berjalan.
Akan tetapi, mencermati dinamika politik yang ada, tampak jelas bahwa alasan reshuffle sering kali kental didorong oleh kepentingan kalibrasi politik dan kekuasaan, di samping karena adanya dinamika kebijakan internal yang dipandang mengganggu kepentingan segelintir orang. Terkait yang pertama, tidak dimungkiri penempatan dan pencopotan jabatan strategis—termasuk menteri—kental dengan aroma bagi-bagi kue kekuasaan serta target melayani kepentingan para sponsor kekuasaan, khususnya para pemilik modal.
Situasi seperti ini sejatinya merupakan keniscayaan dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme liberal. Selain tegak di atas asas kebebasan yang tidak mengenal halal-haram, sistem ini juga dikenal sebagai sistem politik berbiaya mahal. Pasalnya, kekuasaan dalam sistem ini dimaknai sebagai alat meraih keuntungan material. Wajar jika orang-orang berlomba merebut kursi kekuasaan meski dengan modal iklan atau pencitraan yang butuh biaya besar. Di sinilah para pemilik modal masuk dengan men-support parpol dan.para jago di ajang pemilihan. Tentu dengan harapan kelak di belakang hari mereka akan mendapat “imbalan” berupa proyek pembangunan atau kebijakan yang memuluskan bisnis mereka demi akumulasi modal.
Wajar pula jika hari ini kita pun melihat potret kepemimpinan yang pro kepentingan modal. Berbagai pos penting diisi oleh orang-orang yang membawa berbagai kepentingan. Alih-alih fokus memikirkan bagaimana cara menyejahterakan rakyat, mereka sibuk memperkaya diri dan parpol, sekaligus sibuk melayani kepentingan para sponsor
Parahnya adalah, kerusakan ini begitu kental dan ada di tiap jajaran, mengingat sistem ini tegak di atas asas yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan setiap ikhtiar perbaikan akan mental, mengingat sistem politik ini juga dikenal sebagai sistem politik besi; yang berarti punya pola permainannya sendiri. oleh karenanya, siapa pun yang masuk akan dipaksa untuk mengikuti. Jika tidak mau berkompromi, siap-siap disingkirkan, bahkan dicap mengganggu kekuasaan alias radikal.
Saatnya Umat Sadar
Fakta kerusakan sistem ini sejatinya begitu telanjang. Kedaulatan rakyat yang terus mereka gaungkan nyatanya hanya jargon kosong yang diulang-ulang untuk menipu rakyat demi suara di pemilu lima tahunan. Saat mereka berhasil meraih kursi kekuasaan, mereka lupa siapa pemilihnya. Mereka menjadikan negeri ini sebagai bancakan hingga seluruh kekayaan dan berbagai layanan publik justru direbut dan diperdagangkan.
Sebetulnya, umat sudah membaca akan banyaknya kerusakan dan kebusukan para penguasa mereka. Namun, mereka masih fokus pada sosok atau personal sehingga tuntutan perubahan juga fokus pada perubahan personal. Padahal, munculnya berbagai kerusakan di berbagai lini kehidupan ini justru berakar pada penerapan sistem, yakni sistem sekuler demokrasi kapitalisme liberal yang selain memproduksi berbagai kerusakan, juga telah menjauhkan umat dari kebaikan dan keberkahan.
Dalam sistem Islam, penguasa didudukkan sebagai pengurus dan pelindung rakyatnya, bukan budak parpol atau kacung para pemilik modal. Mereka akan memastikan setiap rakyatnya memperoleh hak-hak mereka sesuai ketetapan syariat Islam. Mereka wajib menyejahterakan rakyat dan memenuhi layanan publik secara optimal dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Mereka pun wajib melindungi rakyat dari setiap bahaya dan ancaman keamanan, termasuk bahaya pemikiran yang merebak, terutama di media sosial dengan menegakkan sistem pergaulan dan sanksi Islam.
Demikian seterusnya, para penguasa Islam akan memastikan seluruh syariat Islam ditegakkan sehingga kebaikan yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk peradaban cemerlang. Mereka paham bahwa kekuasaan bukan alat meraih keuntungan, baik diri maupun segelintir orang, melainkan alat penghambaan kepada Allah yang harus siap dipertanggungjawabkan. Seperti inilah gambaran sistem Islam di mana para penguasa begitu takut menyalahi aturan Islam dan bersegera memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus menjaga mereka dari segala bentuk bahaya yang mengancam.
sebagai seorang muslim seharusnya meyakini Islam sebagai agama sempurna, memiliki aturan yang sangat komplet, termasuk tata cara memperjuangkan perubahan masyarakat. ”Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab intelektual berikutnya agar mampu menjalankan perannya, mau tidak mau harus mengkaji aturan dari Sang Khalik dan teladan dari Rasulullah agar bisa melakukan perubahan masyarakat dengan benar. Waallahu alam bisshawwab.
