Oleh: Mei Widiati, M.Pd.
Indonesia hari ini berdiri di atas paradoks paling ironis di abad modern: sebuah negeri yang perut buminya melimpah oleh logam masa depan bernama nikel—komponen kunci penggerak transisi energi global—tetapi rakyatnya kian terperangkap dalam kubangan krisis ekologis, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi nir-nalar. Pengerukan nikel yang berlangsung secara ugal-ugalan, dipadukan dengan praktik under-pricing (penentuan harga murah di bawah nilai wajar akibat permainan kartel dan kebijakan komprador), telah mengubah kekayaan alam nusantara menjadi pesta pora segelintir elite oligarki global dan lokal (Khilafah_News, 05 November 2026).
1. Fakta Lapangan: Ekosistem Hancur, Negara Kehilangan Pendapatan
Bumi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara kini menjadi saksi bisu atas kerusakan ekologis yang masif. Hutan-hutan tropis yang lebat dibabat habis tanpa amalan reklamasi yang layak, mengubah lanskap hijau menjadi gurun merah penuh kubangan lumpur beracun. Ketika musim hujan tiba, sedimentasi lumpur nikel melimpah ke laut, menghancurkan terumbu karang, merusak ekosistem pesisir, dan merampas ruang hidup serta sumber penghidupan nelayan tradisional. Di darat, debu tambang mencemari udara, sementara air sumur warga berubah keruh dan tercemar logam berat.
Ironisnya, kerusakan ekologis yang permanen ini tidak berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat. Indonesia kerap terjerat dalam jebakan kerugian finansial akibat praktik under-pricing—baik melalui manipulasi harga ekspor, transfer pricing antarperusahaan afiliasi, maupun pelonggaran royalti demi menarik investasi asing secara membabi buta. Negara seakan rela menjual aset strategisnya dengan harga diskon, membiarkan bahan mentah dikeruk habis tanpa memberikan nilai tambah yang memadai bagi kas negara maupun kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.
2. Akar Masalah: Sekularisasi dan Kapitalisasi Sumber Daya
Mengapa eksploitasi ini terus dibiarkan bahkan dilanggengkan? Jawabannya terletak pada bangunan ideologis yang mencengkeram tata kelola kehidupan bernegara saat ini: sekularisasi dan kapitalisasi.
Secara epistemologis, sekularisasi telah memisahkan agama dan aturan Sang Pencipta dari ranah pengaturan kekayaan alam dan kebijakan publik. Alam dipandang bukan sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab moral, melainkan sekadar komoditas mati yang bebas dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi materialistik. Nilai-nilai spiritual, etika lingkungan, dan batasan halal-haram tersingkir dari ruang pembuatan kebijakan, digantikan oleh hukum rimba pasar bebas.
Di atas fondasi sekuler inilah sistem kapitalisasi mencengkeram. Dalam mazhab kapitalisme, kepemilikan sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik umum (milkiyah 'ammah) diserahkan kepada mekanisme pasar bebas dan penguasaan korporasi swasta serta oligarki. Negara direduksi fungsinya hanya menjadi sekadar regulator atau "satpam" bagi para pemodal besar. Akibatnya, hukum ekonomi kapitalis menghalalkan segala cara: mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya, mengabaikan dampak lingkungan, menekan upah buruh, dan membiarkan under-pricing terjadi demi memenangkan persaingan di pasar global.
3. Solusi Islam: Kedaulatan, Pengelolaan Kolektif, dan Etika Ekologis
.l
Islam hadir menawarkan solusi komprehensif, mendasar, dan solutif atas karut-marut tambang nikel ini. Islam memandang bahwa sumber daya alam yang melimpah, termasuk barang tambang dalam skala besar, bukanlah hak milik privat atau milik korporasi, melainkan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kemakmuran seluruh rakyat. Rasulullah SAW bersabda:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Para ulama dan ahli fikih menjelaskan bahwa "api" atau sumber energi dan tambang strategis merepresentasikan kekayaan alam yang tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi swasta, melainkan harus dikembalikan kepada negara untuk didistribusikan manfaatnya kepada masyarakat luas.
Dalam perspektif Islam, pengelolaan tambang nikel harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
Pertama: Larangan Eksploitasi Merusak (Fasad)
Islam secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah SWT berfirman:
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah diperbaikinya..." (TQS. Al-A'raf: 56).
Kedua: Keadilan Harga dan Distribusi
Praktik under_pricing dan kecurangan dalam timbangan atau transaksi dilarang keras. Islam menuntut transparansi, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja (sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7).
Ketiga: Tanggung jawab Amanah
Pemimpin dan penguasa diposisikan sebagai pelayan dan penanggung jawab (ra'in) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas penjagaan harta umat dan kelestarian alamnya.
Dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah, kerusakan ekologis akibat pengerukan masif dapat dicegah melalui aturan lingkungan yang ketat berbasis etika Ilahi, sementara praktik under-pricing akan dihilangkan melalui kontrol negara yang mandiri, berdaulat, dan berorientasi pada kemaslahatan hakiki umat manusia.
Wallaahu a’lam bishshawwab
