Oleh: Wina Bunda Fina
(Ibu Muslimah Pendidik Generasi)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghadirkan penderitaan bagi rakyat. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam kesehatan, terutama anak-anak. Ironisnya, bencana yang terus berulang ini seolah belum mendapatkan penanganan yang mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 yang menjadi acuan tulisan ini, tercatat 311.363 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Sebanyak 70.239 kasus atau 22,6 persen terjadi pada balita. Data lain menyebutkan 62.400 kasus pada anak usia 0–5 tahun.
Kondisi fasilitas kesehatan pun memprihatinkan. Dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1.070 memiliki tabung oksigen, dan 1.502 memiliki konsentrator oksigen. Meski pemerintah telah mengerahkan 2.106 tenaga kesehatan dan mendistribusikan logistik medis, kesenjangan fasilitas tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan kesiapan pelayanan kesehatan.
Sebagai seorang ibu muslimah pendidik generasi, fakta ini sungguh mengusik nurani. Bagaimana mungkin negeri yang mencita-citakan generasi emas justru membiarkan anak-anak terus menghadapi ancaman asap beracun?
Karhutla Berulang, Bukti Lemahnya Perlindungan Negara
Anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap pencemaran udara. Organ pernapasan mereka masih berkembang, frekuensi bernapas relatif lebih cepat, dan sistem kekebalan tubuh belum matang. Paparan asap karhutla berulang dapat mengganggu kesehatan paru-paru serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan jangka panjang.
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pembagian masker, pengobatan, ataupun pengerahan tenaga kesehatan setelah korban berjatuhan. Negara semestinya mengutamakan pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Dalam perspektif kritik terhadap sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam yang terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi berisiko mengabaikan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.
Ketika kepentingan investasi lebih diutamakan daripada perlindungan rakyat, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Karhutla yang berulang juga menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan dan mitigasi bencana. Apabila penanganan terus berpusat pada tindakan darurat, sementara akar persoalannya dibiarkan, penderitaan rakyat berpotensi terus berulang. Sungguh kontradiktif ketika negara menggembar-gemborkan Indonesia Emas 2045, tetapi kesehatan generasi penerus masih terancam oleh persoalan yang diminimalkan dampaknya.
Islam Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Generasi
Islam memandang kesehatan dan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab negara, bukan sekadar urusan pribadi. Dalam kitab Nizhamul Hukmi fil Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa penguasa berkewajiban mengurus seluruh urusan rakyat berdasarkan syariat Islam.
Rasulullah saw. bersabda:
«الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
"Imam adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam Islam, negara menjalankan fungsi ra'in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung). Oleh karena itu, keselamatan rakyat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama.
Pertama, negara wajib melakukan pencegahan dan mitigasi secara maksimal. Negara harus memantau kawasan rawan karhutla, mengembangkan sistem deteksi dini, mengerahkan teknologi pemantauan, serta menindak tegas pelaku pembakaran ilegal. Pengelolaan hutan tidak boleh mengorbankan keselamatan rakyat demi keuntungan segelintir pihak.
Kedua, negara menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan konsep pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan yang wajib disediakan negara. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, serta peralatan penunjang pernapasan harus tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketiga, negara mengoptimalkan Baitulmal. Dalam kitab Nizhamul Iqtishadi fil Islam, dijelaskan pengelolaan keuangan negara berdasarkan ketentuan syariat. Dalam konstruksi ekonomi Islam tersebut, kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan rakyat harus diprioritaskan melalui sumber pembiayaan yang dibenarkan syariat.
Keempat, negara melakukan penanganan menyeluruh, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemantauan kesehatan anak, penyediaan tempat perlindungan dari asap, serta pemulihan lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan generasi. Allah Swt. berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56).
Selamatkan Generasi dengan Pengurusan yang Amanah
Sebagai ibu muslimah pendidik generasi, kita tidak boleh memandang penderitaan puluhan ribu balita sebagai angka statistik semata. Di balik setiap angka terdapat anak yang membutuhkan udara bersih, kesehatan, dan perlindungan. Generasi berkualitas tidak cukup diwujudkan melalui slogan Indonesia Emas.
Mereka membutuhkan lingkungan sehat, pendidikan berkualitas, dan negara yang sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya. Penerapan Islam secara menyeluruh melalui institusi Khilafah adalah solusi mendasar untuk menghadirkan kepemimpinan yang amanah dan perlindungan rakyat. Sebab, generasi emas tidak mungkin lahir dari lingkungan yang terus diracuni asap, sementara keselamatan mereka belum menjadi prioritas utama. Wallahu a'lam bish-shawab
