Oleh : Hj. Reni Renia Devi., M.Kep
Paru-paru kecil itu menjerit. Usia di mana seharusnya mereka belajar tertawa dan berlari, puluhan ribu balita hari ini harus belajar menahan sesak. Tarikan napas mereka bukan lagi udara segar, melainkan asap pekat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dibiarkan berbulan-bulan. Ini bukan takdir. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar ketika negara berdiam diri seolah kehilangan fungsinya sebagai pelindung.
Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 begitu menyayat: 311.363 kasus ISPA di 65 kabupaten/kota di 7 provinsi — Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah (cnnindonesia.com, 2026).
Yang paling melukai hati, 70.239 kasus di antaranya (22,6%) adalah balita. Ada 62.400 jiwa kecil usia 0-5 tahun yang paru-parunya yang masih mungil harus bertarung melawan racun (Kemenkes,2026).
Negara mengklaim sudah mengerahkan 2.106 tenaga kesehatan. Namun lihatlah fakta di lapangan dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer, hanya 1.070 yang punya tabung oksigen. Alat untuk sekadar membantu mereka bernapas pun tidak tersedia. Bagaimana bisa perlindungan dan penanganan ini bisa dilaksanakan ?
Balita adalah korban paling rentan dari kelalaian ini. Saluran napasnya masih dalam masa pertumbuhan, napasnya lebih cepat sehingga racun yang terhirup lebih banyak, imunnya belum matang. Jika orang dewasa saja sesak, bagi mereka ini adalah ancaman tumbuh kembang jangka panjang. Paru yang rusak di usia emas adalah stunting yang tak terlihat, kecerdasan yang terampas karena kekurangan oksigen.
Inilah wajah negara tanpa perisai. Negara yang hanya datang sebagai pemadam setelah api membesar, bukan sebagai pelindung sebelum asap meracuni generasi.
Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan fungsi hakiki negara:
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
"Sesungguhnya Imam itu adalah junnah (perisai), di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Muslim).
Dan:
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari & Muslim).
Jika penerapan Islam secara menyeluruh oleh negara hadir sebagai junnah, ia akan menutup peluang korporasi baik swasta maupun asing menguasai lahan hutan, membakarnya dengan semena-mena, mengakibatkan kepulan asap mematikan di udara pemukiman penduduk, sehingga balita sesak karena pembakaran lahan. Peluang penguasaan lahan hutan dan sumber daya alam dilakukan negara melalui penerapan secara tegas sistem perekonomian Islam yang mengatur hal kepemilikan. Mana yang merupakan kepemilikan individu, mana yang kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Posisi hutan dengan segala sumber daya alam dalam Islam merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Tidak akan pernah diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan swasta apalagi korporasi asing.
Kalaupun terjadi kebakaran hutan murni bencana karena kekeringan misalnya negara akan bertindak proaktif dengan teknologi terbaik, menutup celah pembakaran, dan menyelamatkan masyarakat yang terdampak dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Negara hadir sebagai ra'in, ia akan mengerahkan Baitul Mal tanpa batas untuk menyelamatkan napas generasi. Setiap puskesmas akan memiliki nebulizer, oksigen, dan layanan gratis berkualitas, karena kesehatan bukan komoditas bisnis, tapi hak dasar yang wajib dijamin dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
70 ribu balita yang sesak hari ini adalah tagihan mahal dari sistem sekuler-kapitalis yang lebih memeluk korporasi daripada memeluk rakyatnya. Padahal generasi emas tidak akan lahir dari paru-paru yang berasap. Ia hanya akan lahir di bawah naungan perisai (junnah) yang sesungguhnya.
Wallahu a'lam bish-shawab.
