Oleh : Eliska Sari, S.Pd
Air bersih bukanlah kemewahan yang hanya boleh dinikmati oleh mereka yang tinggal di perkotaan atau memiliki kemampuan ekonomi. Air merupakan kebutuhan mendasar yang semestinya dapat diakses oleh setiap orang. Namun, kenyataannya, persoalan akses air bersih masih menjadi masalah yang terus berulang di berbagai wilayah. Tidak sedikit masyarakat yang harus menghadapi kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seperti yang dialami oleh warga Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, yang telah lebih dari tiga bulan kesulitan memperoleh air bersih. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Lewat instagram resminya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kandilo mengumumkan stop produksi dan distribusi air ke seluruh Kecamatan Kuaro sejak Senin, 12 Oktober 2026 dan menyarankan agar seluruh masyarakat mencari sumber alternatif masing-masing untuk ketersediaan air di rumah.
Krisis air bersih yang terus berulang dari tahun ke tahun ini semestinya tidak hanya dipandang sebagai dampak dari faktor alam. Kondisi ini perlu mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan lebih mendasar: apakah kesulitan masyarakat dalam mengakses air bersih semata-mata disebabkan oleh kemarau panjang, atau justru terdapat persoalan dalam tata kelola negara yang belum mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat?
Jika ditelisik lebih jauh, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga menyangkut pemerataan akses dan keseriusan negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Hingga kini, akses air bersih belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Saat terjadi krisis air, masyarakat harus mencari solusi masing-masing untuk mendapatkan air bersih, sedangkan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kerap bersifat sementara, seperti penyaluran bantuan air ketika krisis terjadi. Padahal, masyarakat membutuhkan solusi jangka panjang yang mampu menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara seolah lebih banyak hadir ketika krisis telah terjadi, daripada melakukan langkah antisipasi agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan serupa setiap musim kemarau datang.
Tentu saja, permasalahan krisis air bersih bukan sebuah hal yang terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak sebab yang menyebabkan masyarakat harus berhadapan dengan fakta yang menyulitkan ini. Misalnya mulai berkurangnya tutupan hutan yang akhirnya mempengaruhi kemampuan lingkungan menyimpan air, aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang juga berpotensi mengganggu ekosistem sumber air, hingga akhirnya kemarau panjang menjadi faktor yang memperparah persoalan tersebut. Artinya selain karena musim kemarau, ada persoalan ekologis yang juga perlu diperhatikan oleh negara sebagai upaya agar masyarakat tetap mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan air bersih.
Lebih jauh, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma yang mendasari tata kelola sumber daya alam. Dalam sistem kapitalisme hari ini, sumber daya alam kerap dipandang memiliki nilai ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan. Orientasi semacam ini berpotensi menempatkan kepentingan ekonomi di atas kebutuhan masyarakat. Akibatnya, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan tidak selalu berangkat dari upaya menjamin kemaslahatan rakyat, melainkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan investasi dan keuntungan.
Sangat berbeda dengan paradigma Islam dalam memandang air sebagai hajat hidup masyarakat. Dalam Islam, air adalah kepemilikan umum, tidak boleh sumber air yang besar dimiliki oleh swasta atau perorangan hingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan hak mereka. Rasulullah SAW bersabda : “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api. (HR. Abu Dawud)
Dalam Islam, negara bertanggungjawab menjamin ketersediaan air bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perkotaan hingga ke pelosok desa. Negara wajib mengantisipasi kekeringan melalui pengelolaan sumber air dan lingkungan.
Hal ini pernah dilakukan dalam sistem pemerintahan Islam di masa Kekhalifahan Abbasiyah, dilakukan penggalian sumur dan kanal untuk menyediakan air bagi kawasan pembangunan, dengan melibatkan tenaga ahli yang memiliki keterampilan dalam mengukur aliran air, menemukan sumber air bawah tanah, dan membuat saluran air.
Maka dari itu, penyediaan air membutuhkan perencanaan, pembangunan infrastruktur, tenaga ahli, serta pengerahan sumber daya. Artinya, negara tidak cukup hanya membagikan air ketika masyarakat mengalami kekeringan, tetapi juga perlu membangun sistem penyediaan air yang berkelanjutan agar persoalan krisis air bersih ini tidak menjadi hal yang terus berulang.
Wallahua’lam.
