Oleh: Ummu Aqiil
Kebakaran Hutan dan Lahan kembali terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Indeks kualitas udara sejumlah wilayah dilaporkan pada fase yang membahayakan. Tentunya bagi kesehatan di berbagai wilayah terdampak.
Aktor sekaligus pegiat lingkungan menyoroti dampak asap karhutla telah merenggut dua korban secara terpisah yaitu wilayah Sumatera dan Kalimantan. Walaupun belum ada laporan resmi korban meninggal. Setidaknya asap karhutla tetap sangat membahayakan kesehatan. Dan dikategorikan level tertinggi yang membuat
kondisi mata perih seperti disiram pasir, hidung dan tenggorokan terus berlendir serta kering dan gatal, yang hampir dialami seluruh warga terdampak, dilansir dari bbc.news (8 Oktober 2026)
Seorang guru sekolah dasar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lisna juga dikabarkan meninggal setelah mengalami sesak napas akibat asap karhutla yang menyelimuti kota pada akhir September.
Walaupun dinyatakan belum ada pencatatan resmi terkait kematian warga akibat asap karhutla. Tapi setidaknya sudah ada yang meneliti dan menunjukkan bahwa asap karhutla di Sumatera dan Kalimantan mengandung partikel halus berkaitan dengan kematian dini
Hal tersebut diperkuat oleh studi yang diterbitkan jurnal Environmental Health pada 2022 yang menunjukkan asap karhutla dapat menyebabkan beban kesehatan yang sangat besar.
Jurnal yang ditulis peneliti dari Wageningen University and Research Centre, Lars Hein dkk. Menyebutkan rata-rata setiap tahun asap karhutla di Sumatera dan Kalimantan berkontribusi pada sekitar 33.100 kematian dini orang dewasa, 2.900 kematian bayi, 4.390 rawat inap akibat penyakit pernapasan, serta 635.000 kasus serangan asma berat pada anak.
Setidaknya angka kematian tersebut sudah sangat besar walaupun dinyatakan angka tersebut hanya estimasi permodelan, bukan hasil pencatatan langsung, dilansir dari laman bbc.news (8 Oktober 2026).
Di lain sisi dikutip dari tirto.id, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta masyarakat tidak mudah menyimpulkan penyebab kematian seseorang tanpa pembuktian yang valid. Pernyataan tersebut terlontar terkait meninggalnya Hardiansyah (41) warga Palembang yang diduga terpapar asap karhutla.
Padahal Rika Yunita (39), istri dari Hardiansyah tersebut menyatakan bahwa suaminya yang sempat memiliki riwayat asma kambuh akibat kabut asap yang membuat kesehatan Hardiansyah menurun dan mengalami sesak napas cukup parah pada Selasa (15/2026).
Dan ketika kembali sehat, Hardiansyah kembali beraktivitas sebagai pengemudi ojol. Dan pada Jumat (2/10/2026), kesehatannya kembali memburuk akibat kabut asap yang pekat. Dan akhirnya setelah berbagai upaya namun akhirnya Hardiansyah dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana dilansir dari laman kompas.com, tertanggal 3 Oktober 2026.
Selain meninggalnya Hardiansyah akibat paparan kabut asap karhutla yang sempat disayangkan istri Hardiansyah dan menyatakan agar jangan sampai ada korban jiwa lagi, asap dari karhutla juga sangat mengganggu jalur udara. Salah satu penerbangan sempat terganggu di Sabtu pagi.
General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang Ahmad Syaugi Sahab mengatakan setidaknya ada delapan penerbangan yang terganggu pagi sampai siang tadi imbas rendahnya jarak pandang karena asap.
Dikutip cnn.Indonesia, Sabtu (3 Oktober 2026).
Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sudah bukan berita baru.
Hampir setiap tahun dikala musim kemarau tiba, fenomena karhutla selalu terdengar. Dan di tahun 2026 setidaknya sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan terdampak karhutla. Korban meninggal juga sudah terjadi di beberapa titik wilayah.
Namun sayangnya, karhutla yang sudah menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian akibat aktivitas yang terganggu tidak membuat pemerintah segera bertindak cepat. Malah lengah seperti tidak ada masalah.
Padahal masyarakat sudah megap akibat kabut asap yang menebal ditambah pekatnya jarak pandang sehingga bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan mudah terserang kesehatannya.
Walaupun derita warga yang sudah semakin parah dan warga yang sempat kehilangan sosok yang jadi penopang hidup, tapi tetap membuat pemerintah tak bergeming.
Setidaknya sudah empat bulan terjadi kebakaran akibat karhutla, namun tetap belum dicanangkan sebagai bencana nasional. Dengan alasan Pemerintah masih dapat menanggulangi bencana, sebagaimana dinyatakan Menkopolhukam Dudung Abdurachman.
Padahal faktanya api masih belum bisa dipadamkan.
Ditengah kemelut asap yang di hadapi warga terdampak, dan berharap perhatian dari pemerintah. Justru menganga kejahatan para pejabat dengan terkuaknya korupsi dana BNPB sejak tahun 2022. Sungguh sangat miris kelakuan pejabat negeri ini
Padahal Pemerintah dalam pandangan Islam seharusnya menjadi tameng bagi rakyatnya. Dimana seharusnya penguasa lah terdepan dalam mengurusi rakyatnya tanpa memandang di wilayah manapun dia bermukim sepanjang masih dalam lingkaran wilayah yang menjadi naungannya.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
الإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.
(HR al-Bukhari dan Muslim).
Tapi dalam sistem sekuler kapitalisme pemerintah lebih memprioritaskan kehendak kapitalis oligarki. Tanpa ada rasa empati terhadap rakyatnya sendiri.
Korupsi dilakukan, padahal dana tersebut untuk menanggulangi jika terjadi bencana. Ironi sering kali muncul di negeri ini.
Bukan itu saja, pemerintah juga kerap membiarkan pembakaran dengan dalih pembukaan lahan. Padahal resikonya bisa berkepanjangan dan menimbulkan kerugian bahkan korban jika yang tidak tergantikan.
Padahal dalam pandangan islam hal-hal yang merugikan diri sendiri apalagi orang lain dilarang. Seperti dibakarnya hutan.
Penanganan jika terjadi bencana Islam juga sudah memiliki langka mitigasi terkait karhutla. Dimana pengaturan lahan hutan yang berbasis kapitalis sekuler liberal harus diganti dengan penerapan sistem syariat Islam.
Dimana syariat Islam sudah menetapkan dalam hadits Nabi Saw, bahwa kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu air, padang rumput, dan api. (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Dan hutan termasuk dalam salah satunya.
Dan ketiganya adalah milik umum dengan pengelolaan oleh pemerintah. Dan hasilnya untuk kemashlahatan rakyat. Dan tidak bisa dimiliki individu atau asing, apalagi sampai dirusak hingga menimbulkan bencana.
Karenanya pengelolaan ketiga hal yang manusia berserikat padanya itu harus tetap dijaga. Sehingga tidak ada pembiaran, jika terjadi maka pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku pengrusakan semata untuk menjalankan amanah kekuasaan. Dan sikap tegas dan bertindak sesuai dengan syariat Islam haruslah ada sebuah sistem yang bisa mewujudkannya yaitu sistem Khilafah Ismailiyah. Hanyalah sistem khilafah yang bisa melindungi manusia dan alam dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Semoga segera terwujud.. Aamiin.
Wallahu'alam Bish Shawab.
