Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pages

Hutan Terbakar, Kapitalisme Terbongkar

| 16 November WIB
Ummu Taqii

Oleh : Ummu Taqii


Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan yang terus berulang di negeri ini. Setiap tahun hutan terbakar, asap menyelimuti permukiman, aktivitas masyarakat terganggu, bahkan kesehatan dan keselamatan rakyat terancam. 

Sepanjang tahun 2026 telah mencapai sekitar 2,88 juta hektare per November 2026, dampaknya sangat besar. 
Berdasarkan data pemantauan terbaru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tercatat sebanyak 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga awal November 2026 termasuk pada anak-anak. Belum lagi kerugian ekonomi yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, terganggunya penerbangan, serta kerusakan ekosistem yang berpotensi memicu bencana lanjutan seperti banjir dan longsor.

Persoalannya bukan hanya pada kebakaran itu sendiri. Namun juga perlu mempertanyakan bagaimana negara mengelola sumber daya alam dan melindungi rakyatnya. Apalagi ketika muncul persoalan lemahnya dukungan penanganan di lapangan serta dugaan penyelewengan dana penanganan bencana. Ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan hanya dengan memadamkan api. 

Bagaimana melihat akar masalahnya? Salah satu persoalan mendasar adalah paradigma kapitalisme yang menjadikan keuntungan dan pertumbuhan modal sebagai orientasi utama. Hutan dan lahan berpotensi dipandang sebagai komoditas ekonomi yang bisa dieksploitasi demi kepentingan korporasi.
Ketika liberalisasi lahan memberikan ruang penguasaan kepada korporasi, kemudian eksploitasi dilakukan demi keuntungan maksimal, sementara aspek keselamatan lingkungan kurang diperhatikan, maka kerusakan menjadi sesuatu yang terus berulang. Pada akhirnya, keuntungan dapat dinikmati segelintir pihak, sedangkan kerugian dan penderitaan ditanggung masyarakat luas.

Islam memiliki paradigma yang berbeda. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus rakyat (ra'in)dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya.
Artinya, negara tidak boleh hanya hadir ketika bencana sudah terjadi. Negara wajib melakukan pencegahan, pengawasan, perlindungan, dan penanganan secara maksimal. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas, bukan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi maupun keuntungan korporasi. 

Dalam tata kelola sumber daya alam, Islam menetapkan bahwa sumber daya yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Hutan tidak boleh menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang, tetapi harus dijaga dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kemaslahatan umat.
Selain itu, Islam juga mengatur penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan. Prinsip la dharara wa la dhirar mengajarkan bahwa tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu.

Islam juga mendorong langkah pencegahan melalui sistem peringatan dini, restorasi gambut, pengelolaan air, kesiapan fasilitas pemadam, serta respons cepat ketika kebakaran terjadi. Birokrasi tidak boleh mempersulit penyelamatan rakyat. Dalam keadaan darurat, keselamatan nyawa harus berada di atas prosedur administratif yang berbelit.

Dari persoalan karhutla bahwa bencana yang terus berulang tidak cukup diselesaikan dengan solusi teknis dan penanganan sesaat. Membutuhkan perubahan mendasar pada paradigma pengelolaan kehidupan.
Selama tata kelola masih berorientasi pada kepentingan kapital dan keuntungan, sementara keselamatan rakyat dan kelestarian alam tidak menjadi prioritas utama, maka persoalan serupa berpotensi terus berulang.
Karena itu, Islam menawarkan solusi melalui penerapan syariat secara kaffah. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam urusan ibadah, tetapi juga memberikan aturan dalam pengelolaan sumber daya alam, kepemimpinan, ekonomi, penegakan hukum, dan kehidupan bermasyarakat.
Menjaga lingkungan bukan sekadar persoalan ekologis, melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai hamba Allah.  Dibutuhkan kepemimpinan yang amanah dan sistem kehidupan yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan seluruh urusan manusia.
Sebab, menyelamatkan hutan bukan hanya tentang menjaga pepohonan, tetapi juga menyelamatkan kehidupan rakyat, melindungi generasi, dan menjaga amanah Allah di muka bumi.
Wallahu a'lam bish shawab.