Kabut asap akibat dari pembakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini masih terjadi sepanjang musim kemarau dengan peningkatan intensitas terpantau sejak Agustus hingga Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kabut asap hingga kini masih melanda di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatera hingga sebagian wilayah Sulawesi dan Papua.
Hal ini membuat wilayah tersebut dikepung kabut asap, dimana asap karhutla bukan sekadar debu atau asap biasa, melainkan gas beracun, partikel kecil yang bisa menembus ke dalam paru-paru hingga masuk ke aliran darah.
Yang mengakibatkan indeks kualitas udara sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan akibat karhutla dilaporkan pada fase "membahayakan" yang berdampak pada kesehatan warga secara serius.
Dampak buruk bagi kesehatan menyebabkan mata perih, merah, berair hingga iritasi, memicu batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga memperparah kondisi bagi kelompok rentan yang punya penyakit bawaan seperti asma menjadi sangat berbahaya.
Begitu banyak kasus warga yang telah kehilangan nyawa diduga akibat asap terus bermunculan dan kian hari semakin parah.
Kasus seorang pengemudi ojek online (ojol) di Palembang, Sumatera Selatan yang bernama Hardiansyah meninggal dunia karena sesak napas yang dipicu oleh kabut asap karhutla. Lisna, seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami sesak napas ditengah kepungan kabut asap.
Selama 4 bulan karhutla yang terjadi di Kalimantan & Sumatera serta beberapa wilayah lainnya menyebabkan asap dari karhutla telah meluas hingga ke beberapa negara tetangga.
Dan ini sangat berdampak sangat buruk pada kesehatan bahkan beresiko hilangnya nyawa.
Menurut Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia “Bukan hanya gagal memitigasi kebakaran hutan dan lahan gambut yang bisa diprediksi dan dicegah, pemerintahan Prabowo-Gibran juga gagal menjamin keamanan masyarakat dari dampak kabut asap yang mengandung polutan berbahaya dalam waktu lama. Kegagalan pemerintah lagi-lagi telah menempatkan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, pada berbagai risiko kesehatan,”
Ketika bencana karhutla yang sudah sering terjadi bertahun-tahun hingga mengancam kesehatan, ekonomi, dan ekosistem, situasi tersebut menunjukkan adanya masalah sistemik yang memerlukan penanganan akar penyebabnya secara permanen dan menandakan bahwa negara telah benar-benar gagal dalam melindungi keselamatan, kesehatan dan memberikan hak masyarakat terdampak karhutla.
Betapa cacatnya kebijakan pengelolaan hutan dalam sistem sekuler kapitalis saat ini hingga membawa petaka lingkungan, ekonomi, ekosistem, dan kesehatan.
Sistem sekuler kapitalis memandang hutan sebagai tempat untuk melangsungkan usaha mega proyek demi membuka perkebunan kelapa sawit dengan skala raksasa, tidak dipandang sebagai amanah ekologis demi kemaslahatan masyarakat dan ekosistem, melainkan menjadi komoditas ekonomi yang harus dieksploitasi untuk meraih keuntungan materiil sebesar-besarnya (profit-oriented) dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi sanksi yang tidak tegas dan lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama pembakaran hutan dan lahan terus berulang.
Dalam Islam, negara memiliki mandat yang sangat jelas dalam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Karena kesehatan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Terlebih dalam kondisi darurat karhutla, penanganan kesehatan harus menjadi prioritas.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Seorang imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Syariat menetapkan negara sebagai ra'in (pengurus / pemelihara) bersumber dari hadis riwayat Al-Bukhari, di mana seorang pemimpin adalah ra'in dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Dalam hal ini, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar publik secara maksimal, seperti menyediakan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, keamanan, serta infrastruktur yang memadai tanpa membebani rakyat dan negara juga bertindak sebagai junnah (perisai / pelindung), yang mana rakyat berlindung kepadanya. Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari :
"Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu adalah perisai (junnah), di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya."
Negara sangat wajib dalam melindungi kedaulatan wilayah, memberikan keselamatan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan, menjaga kehormatan dan jiwa warga negaranya dari ancaman luar maupun dalam, serta menerapkan hukum yang adil untuk mencegah kedzaliman.
Penerapan sanksi dalam sistem Islam sangat tegas dan sesuai dengan syariat.
Sebagaimana firman Allah SWT :
اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian adalah sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sementara di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar” (QS. al-Maidah [5]: 33).
Islam sangat melarang keras segala bentuk perusakan di muka bumi ini, termasuk merusak hutan dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-A'raf [7]: 56)
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan"
dan QS. Ar-Rum [30]: 41
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
Sistem Islam tidak hanya menyasar kepada pelaku lapangan (individu) saja, tetapi juga kepada pihak yang memberikan izin atau pengusaha yang mengabaikan hukum Allah dan merusak ekosistem.
Inilah saatnya penanganan karhutla bukan hanya fokus pada pemadaman api, tetapi pada akar persoalan melalui mitigasi dan pencegahan dini yang serius, penegakan hukum yang tegas seadil-adilnya serta perlindungan nyata terhadap rakyat dan ekosistem demi masa depan keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan.
Wallahu a'lam bishawab (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ).
