Oleh: Rastias
Belakangan ini istilah Downgrade Lifestyle ramai diperbincangkan. Penurunan gaya hidup ke tingkat yang lebih rendah bukanlah sekadar tren, gaya-gayaan, atau FOMO, melainkan sebagai alarm bahwa kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat kelas menengah yang dikenal dengan kehidupan mapan, kini berbondong-bondong menurunkan gaya hidupnya. Yang tadinya biasa nongkrong di kafe beralih ngopi di rumah, dari mobil pribadi beralih ke motor atau angkutan umum, serta belanja yang dulunya karena mengikuti gaya sekarang belanja karena kebutuhan saja. Itu semua sebagai bentuk kesadaran untuk tetap bertahan hidup di tengah krisis ekonomi.
Potret buram kondisi ekonomi tersebut terpampang nyata jika kita melihat data dan fakta di lapangan. Kondisi masyarakat kelas menengah saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dikutip dari Republik.co.id (10-10-2026), masyarakat kelas menengah anjlok secara signifikan dari 60,8 juta jiwa atau sekitar 23% di tahun 2018, menjadi tinggal 46,7 juta jiwa atau sekitar 16,6% di tahun 2025. Sementara itu, masyarakat yang terkategori rentan miskin justru kian membengkak dan mendominasi Piramida ekonomi nasional. Jumlahnya melonjak tajam dari 68,5% pada tahun 2018 menjadi 74,5% pada tahun 2025.
Berdasarkan berbagai berita media, fenomena Downgrade ini menggambarkan masyarakat yang beralih ke barang dan layanan lebih murah, bahkan mengurangi pengeluaran sekunder demi bisa bertahan hidup. Beradaptasi dengan mengubah pola konsumsi memang pilihan yang rasional untuk tetap bertahan. Akan tetapi, jika masyarakat sampai harus mengorbankan kualitas hidupnya, seperti makan asal kenyang tidak memperhatikan gizi, menunda berobat saat sakit dan sebagainya. Apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Atau malah menambah masalah?
Buah dari Demokrasi Kapitalisme
Fenomena menurunkan standar hidup atau biasa disebut downgrade ini tidak muncul secara tiba-tiba. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ia merupakan akibat dari sistem yang di terapkan selama ini yakni demokrasi kapitalisme sekuler. Tolak ukur kesuksesan dalam sistem ini yaitu banyaknya materi yang dimiliki dan gaya hidup mewah. Maka tidak heran, masyarakatnya memiliki mentalitas konsumtif dan mengedepankan gengsi. Melalui media sosial, gempuran iklan, dan budaya hedonisme terus meracuni pikiran masyarakat sehingga muncul hasrat keinginan yang tak terkendali. Ironi nya, ketika pendapatan tidak mencukupi, jurang utang jadi pelarian.
Di sisi lain, sistem ini telah melahirkan kemiskinan secara struktural. Sumber daya alam yang notabenya milik umum (rakyat) dikuasai pemilik modal (oligarki). Akibatnya, terjadi ketimpangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpinggirkan. Sementara itu, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, upah kerja murah tidak sebanding dengan biaya hidup, lapangan kerja sempit, dan PHK di mana-mana.
Fenomena Downgrade juga imbas langsung dari kebijakan pemerintah, seperti kebijakan memotong atau menghilangkan subsidi, kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga BBM, KIS banyak yang dicabut, pendidikan mahal, kesehatan mahal, kebijakan perpajakan, dan sebagainya. Pemerintah berlepas tangan dengan kondisi rakyatnya. Pemerintah hanya sebagai regulator, bukan sebagai penjamin. Pemerintah hanya membuat aturan yang berpihak pada oligarki. Ketika rakyat jatuh miskin, pemerintah hanya memberi bantuan tunai sementara, bukan solusi fundamental. Selebihnya masyarakat disuruh berjuang sendiri. Pengeluaran terpaksa dipangkas, makanan dibuat sesederhana mungkin, ketika sakit memilih beli obat di apotek, bahkan tabungan masih saja terkuras habis. Oleh sebab itu, untuk tetap bertahan hidup, rakyat terpaksa mengambil utang.
Inilah sistem kufur yang secara sadar telah memisahkan agama dari pengaturan kehidupan sehingga negeri ini ditimpa kelaparan dan ketakutan di tengah sumber daya alam yang melimpah. Negara hanya memberi bantuan tunai yang sifatnya sementara, tidak menyelesaikan ke akarnya.
Islam Mengajarkan Kesederhanaan
Islam mengajarkan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan prioritas, mendahulukan kebutuhan primer bukan memenuhi semua keinginan hanya demi gaya hidup. Sebagaimana Allah telah berfirman,
“ Dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.” (QS. Al-Furqan :67)
Dengan demikian, Downgrade dalam Islam bukan karena terpaksa miskin, bahkan membenarkan karena rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Melainkan ada kesadaran untuk hidup sederhana, tidak menuruti gengsi, dan menjauh dari utang Ribawi yang diharamkan Allah. Akan tetapi, kesederhanaan dalam Islam diiringi dengan ikhtiar untuk hidup sejahtera. Caranya, setiap laki-laki diwajibkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Jika laki-laki tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka yang menanggung saudaranya. Jika saudaranya tidak mampu, negaralah yang akan menanggungnya. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab kesejahteraan tidak boleh di bebankan pada individu semata.
Negara sebagai Raa’in
Dalam Islam, kepemimpinan itu bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk melayani dan mengurus urusan rakyat. Rasulullah saw, bersabda,
“ Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusannya terhadap rakyat.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, rakyat akan dijamin kebutuhan primer nya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jadi, tidak ada lagi rakyat yang terpaksa hidup sederhana karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Negara akan menyediakan lapangan kerja yang luas. Laki-laki yang mampu bekerja akan difasilitasi dan dibekali skill. Sumber daya alam sebagai kepemilikan umum akan dikelola negara, bukan lagi di eksploitasi ke oligarki seperti saat ini.
Yang paling penting, negara tidak membebani rakyat dengan pajak di mana-mana. Pajak (dharibah) diambil saat kondisi baitulmal kosong. Itu pun tidak semua orang dimintai pajak, hanya untuk orang-orang yang kaya dan sifatnya sementara. Pendapatan negara (Baitulmal) berasal dari pengelolaan SDA, kharaj, fa’i, zakat. Dengan begitu, tidak ada rakyat yang terjerat utang hanya karena dikejar pajak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ada hanyalah, rakyat hidup terjamin kebutuhannya, pendidikannya, kesehatannya dan keamanannya. Oleh karena itu, sudah waktunya rakyat meninggalkan demokrasi kapitalisme sekuler dan kembali pada syariat Allah. Wallahu’ alam bisshawab.[]
