Maret 2020

IMPIANNEWS.COM
Bukittinggi, --- Selama kegiatan Work From Home (bekerja dari rumah) dan Learning From Home (belajar dari rumah) sebagai antisipasi penyebaran Covit-19, MTsN 1 Bukittinggi tetap dengan rutinitas seperti biasa melalui online serta melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan tersebut.

Keterbatasan untuk bertatap muka tidak menghalangi berbagai diskusi dan koordinasi. Kepala Madrasah tetap melakukan koordinasi melalui aplikasi yang memungkinkan. Salah satunya dengan kegiatan Teleconfrence yang dilakukan dengan stakehorler di Madrsasah seperti para wali kelas, waka, guru, pegawai dan lainnya.

Seperti Teleconfrence Senin, 30 Maret 2020 yang lalu membahas bebagai hal, mulai dari PPDB online, UMBN online, Evaluasi pelaksanaan belajar dan bekerja di rumah serta berbagi informasi.

"MTsN 1 Bukittinggi tetap bertekat akan selalu melaksanakan tupoksi ditengah keterbatasan karena keadaan. Berbicara mengenai belajar dari rumah, tetap di evaluasi secara berkala. Guru juga membuat Laporan Kinerja dan laporan pelaksanaan belajar dari rumah. Mereka juga tetap mengisi absen secara online. Guru guru bukan hanya memberikan tugas tapi juga melakukan pendampingan. Mereka membuat bahan ajar berupa slide, film animasi bahkan video pembelajaran. Mudah mudahan dapat membantu siswa di rumah," Kata Kepala MTsN 1 Bukittinggi Hj. Eva Anggraini kepada Inmas Selasa, 31 Maret 2020 melalui media WhatsApp.

Demikian juga JFU dan JFT, tetap melaksanakan tupoksi dari rumah, membuat Laporan Kinerja. Dan melalui Teleconfrence berdiskusi dan melaporkan pada atasan

"MTsN 1 Bukittinggi selalu berupaya keras untuk tetap bekerja dan berkordinasi dengan pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan pihak Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. 

"Kami Sangat berterimakasih atas arahan dan motivasi dari Bapak Ka. kanwil kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Ka. Kankemenag Kota Bukittinggi sehingga kegiatan PBM dan yang lainnya di MTsN 1 Bukittinggi dapat berjalan dengan baik," katanya lagi.

Sementara itu Ka. Kankemenag Kota Bukittinggi H. Abrar Munanda sangat mengapresiasi inovasi dan inisiatif pihak Madrasah yang tetap melaksanakan proses pembelajaran dan kegiatan lainnya melalui online sesuai arahan yang di berikan dalam menghadapi Virus Covid-19.

"Alhamdulillah dan apresiasi pada pihak Madrasah yang telah mengikuti Arahan bapak Ka. Kanwil dan Ka.Kankemenag dalam mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 ini. Koordinasi dan evaluasi yang di lakukan MTsN 1 Kota Bukittinggi ini sangat bermanfaat didalam keterbatasan untuk menyamakan persepsi. Mudah-mudahan wabah virus ini cepat berlalu," tutur Ka. Kankemenag ini.(sy/014)

IMPIANNEWS.COM
Payakumbuh, --- Usai Apel Gabungan Penyemprotan Disinfektan Masal di depan Posko Tanggap Darurat Virus Corona, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi bersama unsur Forkopinda Kota Payakumbuh beserta Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda laksanakan penyemprotan disinfektan di jalan utama Kota Payakumbuh, Selasa (31/03/2020).

"Hari ini laksanakan di lima titik ruas jalan Kota Payakumbuh yaitu di Jalan Soekarno Hatta, Jl. Sudirman, Jalan Veteran, Jalan Ade Irma Suryani dan Jalan Pahlawan," Kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi saat melakukan penyemprotan disinfektan disepanjang Jalan Soekarno Hatta.

Penyemprotan ini dilakukan dijelaskan Wako Riza Falepi untuk mencegah penyebaran virus Corona dan dikesempatan itu Pemko Payakumbuh bersama dengan unsur Forkopimda bergerak bersama mencegah korona masuk ke Kota Randang tersebut.

"Untuk mencegah penyebaran covid-19 ini kita semua seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif, tidak cukup hanya dengan penyemprotan disinfektan saja, tapi kita harus saling mengingatkan tentang bahayanya virus ini," ujar Riza.

Riza kembali mengingatkan kepada masyarakat yang baru datang ke Payakumbuh diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri dan tidak melakukan aktifitas diluar rumah selama 14 hari dan melapor ke Puskesmas terdekat.

"Ini penting, agar di Payakumbuh tidak ada yang positif korona dan kita semua tidak menginginkan itu, mari bersama kita cegah agar Payakumbuh zero covid-19," ulasnya.

Ditambahkan Riza, "Yang tidak mau mengindahkan himbauan yang telah dikeluarkan oleh Pemko Payakumbuh jangan masuk dulu ke Payakumbuh, tapi kalau masih membandel Kapolres beserta jajaran akan menangkap sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ancaman satu tahun penjara," ucap Riza tegas.

Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh agar melaporkan keluarga atau warganya yang baru datang dari luar daerah terutama daerah yang sudah terpapar virus Corona ke Posko atau Puskesmas terdekat. 

"Orang yang baru datang dari luar atau ODP nanti dirumahnya akan ditempelkan stiker, agar kita nanti lebih mudah untuk memantau, maka dari itu kita minta peran aktif masyarakat mendukung pencegahan Covid-19 ini," pungkas Riza.

Dikesempatan itu Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Kota Payakumbuh juga menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Wali Kota Payakumbuh untuk garda terdepan pencegahan covid-19 di Kota Payakumbuh. (rel/014)

IMPIANNEWS.COM
Mencegah penyebaran Covid 19, Dinas Koperasi dan UKM lakukan penyemprotan disinfektan 3 kali sehari ke lapak pedagang

Payakumbuh, --- Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melalui Bidang Pasar  melakukan penyemprotan disinfektan tiga kali sehari ke lapak atau tempat berjualan pedagang di pasar Ibuh. Selasa (31/3/2020)

Saat ditemui di kantornya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Herlina, melalui Kabid Pasar Arnel mengatakan "Hal tersebut kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik, kepada pengunjung dan para pedagang di Pasar Ibuh ini, agar mereka merasa aman dan nyaman berbelanja dan berjualan di pasar Ibuh ini, serta memberikan perlindungan terhadap penyebaran Covid 19.

Lebih lanjut Kabid Pasar Arnel, saat diwawancarai mengatakan, penyemprotan disinfektan ini kami laksanakan pada pagi, siang dan malam hari, ada 8 (delapan) petugas yang melakukan penyemprotan tersebut, mereka dibagi untuk penyemprotan pagi, siang dan malam hari dan juga dibantu oleh petugas trantib pasar.

Selanjutnya untuk pengiriman atau suplayer barang yang masuk dari luar daerah, baik itu dari Kota Padang atau Bukittinggi, kami dari bidang pasar menyediakan tempat untuk bongkar muat barang yaitu di jembatan dua dekat sawah, sebelum barang tersebut dibongkar, terlebih dahulu dan di lakukan penyemprotan disinfektan dan kemudian barang tersebut dibawa atau diangkut menggunakan becak motor ke pasar Ibuh,"ungkap Arnel.

Terkait adanya isu tentang penutupan pasar Ibuh, Kabid Arnel mengatakan itu tidak benar, "itu sudah di jelaskan atau diklarifikasi  Walikota  Payakumbuh dan sesuai edaran terakhir dari Kemendagri bahwa tidak ada pasar yang ditutup, dan juga dalam edaran Mendagri tersebut mengatakan bahwa untuk  kebersihan pasar dilakukan penyemprotan disinfektan tiga kali sehari," pungkas Arnel.(rel/014)

IMPIANNEWS.COM (Padang).

Di tengah berjangkit wabah wabah virus Corona tujuh pasang laki dan perempuan kembali terjaring saat dilakukan penyisiran di sejumlah lokasi di kota Padang Sumatera Barat, selasa (31/3/2020).

Tim personil melakukan penyisiran dibeberapa titik kos, yakni jalan Veteran, Kecamatan Padang Barat dan Jalan Dobi Kecamatan Padang Selatan, Satpol PP lakukan pemeriksaan di sejumlah tempat kos bebas yang dicurigai indikasi maksiat.

Dalam pengawasan tersebut petugas memergoki adanya pasangan yang tidak memiliki ikatan suami istri, lagi asyik berdua di kamar kos dikawasan Dobi tersebut, ada juga yang lagi tidur tiduran.

Petugas langsung menggiring mereka ke Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka Padang untuk dilakukan pemeriksan serta diproses lebih lanjut.

Terkait hal ini Kasat Pol PP Padang sangat mengecam perbuatan pasangan tersebut, Sungguh  miris dan memalukan akan perbuatan mereka, sudah tahu kondisi yang mencekam akan bahaya Virus covid 19 sangat memstikan bahkan semua pihak berusaha dan perang mengatasi penularan, mereka malahan masih melakukan perbuatan yang sangat terlarang tersebut, sebut Kasat Pol PP Afriadi.

"Entah apa yang ada di benak orang ini sehingga masih melakukan perbuatan yang dilarang agama", jelas alfiadi.

Selanjutnya mereka diproses oleh PPNS Satpol PP Padang untuk dilakukan pendataan dan pembinaan sesuai SOP yang ada guna memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya.

"Satpol PP Padang Komit jaga ketertiban dan ketentraman masyarakat apa lagi dalam kondisi perang melawan wabah Covid 19 yang lagi berjangkit,", tutup Alfiadi. (tb).

#tafch
#covid19
#polpp
#7diamankan

IMPIANNEWS.COM
Payakumbuh, --- Untuk mempercepat penanganan Novel Coronavirus (Covid-19) di Kota Payakumbuh, Wali Kota Riza Falepi merotasi 26 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kota Payakumbuh, pelantikan itu dilaksanakan di ruang kerja Wali Kota Kantor Balai Kota, Selasa (31/03/2020) sore.

"Mutasi yang sekarang ini harus saya lakukan, sebab saya harus mencari staf yang bisa bertempur dan siap dalam memerangi dan mencegah virus corona masuk ke kota kita," kata Wali Kota Riza Falepi.

Dengan pelantikan hari ini, Riza mengharapkan aparaturnya untuk segera menyesuaikan diri dengan pos yang baru agar pencegahan virus korona di Payakumbuh akan secepatnya bisa diatasi.

"Segeralah bekerja, jangan sampai ada masyarakat kita yang terpapar virus yang berbahaya ini, kita ingin Payakumbuh zero kasus Covid-19," ujar Riza tegas.

"Semoga apa yang dilakukan hari ini diridhai oleh Allah SWT, dan kita semua dilindungi dari bahaya Covid-19 yang kian mengancam," harapnya.

Adapun pejabat yang dilantik Eselon II, Dahler yang sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik bertukar posisi dengan Herlina, yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Pejabat Eselon III, Bode Arman yang sebelumnya Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bertukar posisi dengan Kabag Hukum Azni Zenti, lalu Wawan Sofianto dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Kesehatan, Donny Prayuda dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Sosial dan Ibrahim dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

Selanjutnya, Vivi Leswari sebagai Kabid Pelayanan Promosi Sumberdaya Dinas Kesehatan, Asmarini sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Budi Kurniawan jabatan baru Kabid Pemadam Kebakaran di Satpol PP dan Damkar, Jasrial jabatan baru Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD, Atrimon sebagai Kabid Perlindungan Anak di DP3A2KB.

Dan sesuai petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia mengangkat dalam jabatan Fungsional Keahlian Utama Desyeti Syahril Sebagai Dokter Utama di RSUD Adnaan WD kemudian sisanya mengisi jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional. (rel/014)

IMPIANNEWS.COM
Lima Puluh Kota, --- Bapelitbang Lima Puluh Kota mengadakan Musrenbang melalui video conference antara Forkopimda dan Kecamatan se - Kabupaten Lima Puluh Kota di Rumah Dinas Bupati, Labuah Basilang, Payakumbuh, Senin, (30/03/2020)

Bupati Irfendi Arbi didampingi Sekda, Dandim, Kapolres, Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan Kajari.

Bupati Irfendi Arbi menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Menteri, akan dibuat gugus tugas di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari. 

"Penyebab covid-19 yang dibawa dari luar, dimohon untuk selektif dan mengawasi orang yang keluar masuk ke kecamatan masing-masing. Dan untuk warga agar di rumah saja. Dimohon koordinasikan ini dengan semua pihak.", pesan Bupati Irfendi Arbi

Dandim juga menyampaikan untuk lebih memproteksi diri. Jangan menyebarkan hal yang bukan dalam keahlian, lakukan tugas sesuai instruksi bupati, Lima Puluh Kota belum ada kata-kata lockdown. 

"Upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan penangkalan bersama berupa edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, media elektronik di pusat keramaian. Kegiatan bukan untuk logistik dihimbau physical distancing dan gunakan masker atau sejenisnya. Kerumunan akan dibubarkan tim Polri dan TNI sesuai maklumat Polri. Dan kerjasama dalam mengatasi kendala yang ada di masing-masinh tempat.", tambah Kapolres Lima Puluh Kota

Kajari Sumarsono menyampaikan prioritas dalam penggunaan dana desa diutamakan pada ketahanan ekonomi padat karya, kesehatan, dan pencegahan covid-19 ini. 

Ketua Pengadilan juga menambahkan kejadian luar biasa ini mari kita sama-sama saling menyadarkan lingkungan agar tidak menganggap sepele covid-19. Jangan segan dalam menganggarkan dana untuk penanganan asalkan ada bukti otentik dan dipertanggungjawabkan. Kita butuh alat pelindung di setiap perbatasan.

Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota di kantor masing-masing didampingi Kapolsek dan Ramil unsur kecamatan. Camat Akabiluru sudah membentuk relawan covid-19 di 3 nagari keadaan masyarakat tidak terbendungnya kepulangan warga dari malaysia. Telah disampaikan untuk isolasi diri dan pengawasan oleh nagari. 

"Setiap warga yang kembali wajib di cek untuk memutus penyebaran corona. Untuk menjaga psikologi , lakukan edukasi kepada masyarakat.", ucap Dandim. 

"Pemudik wajib isolasi mandiri di rumah masing-masing dan pengawasan yang dibantu Forkopimca sampai ninik mamak karena mereka belum diketahui statusnya. ODP yang berkeliaran akan diberi penindakan sesuai peraturan berlaku. Besok akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan serentak di seluruh Indonsia di pusat keramaian, lingkungan kerja, dan masjid.", jelas Kapolres.(014)

IMPIANNEWS.COM (Padang).

Ajang Gowes Nusantara tahun 2019 resmi dimulai dari Kota Padang, Sumatera Barat dengan dilaksanakan di 50 titik kabupaten/kota di 34 provinsi se-Indonesia. Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu mencatatkan diri sebagai titik awal penanda dimulainya program pemassalan olahraga dari Kemenpora RI tersebut. Sebagaimana tema yang diambil adalah "Kita Semua Bersaudara".  

Seperti diketahui, program yang bertujuan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga itu dibuka secara resmi Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta di kawasan Komplek GOR. H. Agus Salim, Kota Padang, Minggu pagi (31/3). 

Juga hadir dikesempatan itu Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN M. Yani, Gubernur Sumbar diwakili Kadispora Adib Alfikri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumbar, Besri Rahmad dan Wali Kota Padang Mahyeldi beserta jajaran. 

Tak tanggung-tanggung, lebih kurang sebanyak 10 ribu peserta yang berasal dari dalam dan juga luar Kota Padang pun telah tampak bersiap-bersiap mengikuti dan mensukseskan event olahraga bersepeda itu.

Dalam sambutannya Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, mengatakan puncak Gowes Nusantara 2019 sendiri rencananya akan dilaksanakan pada September 2019 mendatang. Tepatnya, saat perayaan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada 9 September. 

Raden pun juga menilai kesuksesan gelaran yang sama pada dua tahun sebelumnya sangat di luar ekspektasi. Tolok ukurnya adalah dari antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dalam mengikuti program Kemenpora di tiap titiknya.

“Karena itu, program ini nantinya harus bisa menjadi stimulus yang mampu membangun kesadaran tiap individu untuk berolahraga. Kondisi tersebut secara otomatis akan meningkatkan angka kesehatan dan kebugaran. Tren ini begitu terlihat selama dua tahun terakhir, di mana karakter serta partisipasi masyarakat berolahraga terus menanjak,” sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar diwakili Kadispora Adib Alfikri mengaku atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa menyambut baik gelaran Gowes Nusantara sebagai perekat persatuan sesama warga Kota Padang dan Sumbar pada umumnya.

“Kepada seluruh peserta Gowes Nusantara tahun ini selamat bergowes rialah, mari jadikan olahraga kesenangan, kebutuhan dan gaya hidup kita sehari-hari. Sehingga menjadikan kita tidak hanya sehat namun juga bugar tentunya,” imbuhnya.

Sementara itu Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan atas nama Pemko Padang sangat menyambut Gowes Nusantara sebagai program yang konkrit bagi Kota Padang. Karena mengkampanyekan gaya hidup sehat dengan cara bersepeda di bawah payung program “Ayo Olahraga”. 

“Apalagi event ini sekaligus mengangkat tali persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, bahasanya, warna kulitnya serta agama yang dianut sesuai tema “Kita Semua Bersaudara”.” ungkapnya.

Selain itu menurut pemimpin yang gemar berolahraga itu, dengan bergowes bersama-sama yang diikuti oleh komunitas-komunitas pesepeda maupun personal diharapkan terciptanya interaksi sosial yang positif. 

“Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mempercayai Kota Padang sebagai “kick off” Gowes Nusantara 2019. Hal ini sejalan dengan kita yang menjadikan olahraga sebagai “life style” bagi warga kota. Semoga saja dengan banyaknya event-event olahraga yang digelar, warga masyarakat Kota Padang akan lebih gemar berolahraga baik untuk jalur prestasi atau pun untuk kebugaran,” tukuknya didampingi Plt Kepala Dispora Al Amin.

Seperti diketahui, Ajang "Gowes Nusantara 2019 untuk di Kota Padang pelaksanaanya diawali dari depan Kantor Dispora Kota Padang kemudian melanjutkan rute melewati jl. Rasuna Said-Khatib Sulaiman, Simpang Kantor DPRD Sumbar-jl. S.Parman-jl.Juanda-jl.Samudera-Batang Arau-jl.Pasa Gadang-jl.Ganting-Simpang Haru dan kembali ke jl.Sudirman untuk kembali finish di Komplek GOR.H.Agus Salim. Sementara bagi para pemenang akan menerima hadiah menarik yang telah disediakan.

Dalam kesempatan itu juga digelar Pencanangan Bike To School yang disertai penyerahan sepeda bagi 5 pelajar. Kemudian juga Gerakan Kembali ke Meja Makan sebagai sinkronisasi program pemerintah pusat dengan daerah. Juga hadir dikesempatan itu Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, Unsur Forkopimda Padang, Wakil Wali Kota Padang terpilih Hendri Septa serta lainnya. (vid).

#tafch
#gowesnusantara
#kotapadang
#mahyeldi



Para pasien berusaha bertahan dengan penutup helm agar bisa bernafas. Para dokter dan perawat berusaha 
menekan angka kematian di Italia 
akibat COVID-19.

IMPIANNEWS.COM (Italia).

Akibat wabah virus corona atau Covid-19, Italia lockdown yang berujung sejumlah warga Italia kelaparan.

Dalam laporan Sky News Minggu (29/3/2020), beredar berbagai video yang memperlihatkan warga putus asa meminta pertolongan karena kekurangan makanan dan uang.

Dengan lockdown yang sudah berjalan selama tiga pekan, Italia masih melaporkan banyak korban meninggal setiap harinya karena virus corona.

Terbaru berdasarkan data Sabtu (28/3/2020), Negeri "Pizza" mencatatkan 10.023 orang meninggal dengan lebih dari 90.000 lainnya terinfeksi.

Dengan progres penanganan yang belum membuahkan hasil, harapan dan kesabaran masyarakat mulai menipis. Begitu juga ekonomi yang melemah.

Kerusuhan itu terlihat dari video di Apulia, di mana seorang pria menelepon polisi karena bank tutup.

Dia pun tak bisa mengambil uang pensiun ibunya.

Dalam rekaman, pria tersebut berteriak kepada aparat karena satu-satunya pemasukan mereka tidak bisa diambil, dan mengaku keluarganya tak punya uang.

Bahkan, ibu laki-laki yang tak disebutkan identitasnya itu meminta polisi datang ke rumahnya, dan melihat bahwa mereka tidak punya uang.

Video lain menunjukkan seorang ayah bersama putrinya.
Ayah itu "mempersembahkan" videonya bagi Perdana Menteri Giuseppe Conte.

"Sudah 15-20 hari kami di rumah saja. Kami pun sudah mencapai batasnya," kata dia, seraya menunjukkan anaknya yang memakan sepotong roti.

"Seperti putri saya, anak-anak lain hanya bisa makan roti dalam beberapa hari terakhir. Yakinlah, Anda akan menyesal karena akan terjadi revolusi," ancamnya.

Rekaman lain memperlihatkan polisi menyerbu supermarket di Palermo, Sisilia, setelah muncul laporan warga mencuri makanan bagi mereka sendiri.

Kemudian beredar juga di media sosial rencana pengerahan massa dalam beberapa hari terakhir dengan target menggasak supermarket.

Sky News bahkan melaporkan sebuah video di Sisilia.
Memperlihatkan seorang pria menentenag senjata, di mana dia siap untuk membunuh.

Wali Kota Palermo, Leoluca Orlando, menekankan bahwa geng kriminal sudah memanfaatkan keresahan yang ada untuk menghasut masyarakat.

"Ketidaknyamanan meningkat. Kami juga mendapat laporan mengkhawatirkan protes dan kemarahan dieksploitasi para penjahat yang ingin mengacaukan sistem," ujar Orlando.

Dia mengatakan, semakin lama lockdown diterapkan, maka tabungan warga akan semakin menipis.

Di saat itulah dia khawatir isu sosio-ekonomi bakal meningkat.
Conte sebelumnya sudah menjanjikan bakal menggelontorkan 25 miliar euro (Rp 450,3 triliun) bagi bisnis dan keluarga yang terdampak Covid-19.

Sejumlah kalangan mengaku masih menanti bantuan itu.
Ada juga yang mengungkapkan mereka tak masuk dalam tenaga kerja teregistrasi.

Puluhan Ribu Orang Jadi Korban
Korban meninggal akibat virus corona di Italia mencapai lebih dari 10.000 orang, meski sudah menjalani lockdown selama 16 hari.

Selama 24 jam terakhir, Negeri "Pizza" mencatatkan 889 angka kematian, sehingga total korban meninggal mencapai 10.023 orang.
Kini, pemerintah setempat mempertimbangkan untuk memperpanjang masa lockdown yang seharusnya berakhir pada Jumat pekan depan (3/4/2020).

"Apakah ini waktu yang tepat membuka kembali negara? Saya kira kami harus memikirkannya secara matang," kata kepala perlindungan sipil, Angelo Borrelli.

Dilansir AFP Sabtu (28/3/2020), Borrelli mengatakan saat ini pihaknya harus bisa membatasi seminimal mungkin pergerakan untuk menyelamatkan banyak nyawa.

Italia sempat berharap bahwa tren wabah virus corona bakal menurun setelah angka kematian harian melambat pada 22 Maret lalu.
Tetapi pada Jumat (27/3/2020), mereka membukukan 969 kematian, menjadi jumlah tertinggi yang dicatat Roma, membuyarkan asa negara itu.

Pada Sabtu malam waktu setempat, Perdana Menteri Giuseppe Conte menyatakan bahwa warga harus siap jika diminta di rumah lebh lama.

"Jika mereka memahami, tentunya mereka tidak akan terburu-buru ingin kembali memulai hidup normal," kata Conte dalam pidato yang disiarkan televisi.

Usulkan utang bersama
Ekonomi yang mulai melemah karena perjuangan melawan virus corona membuat para pemimpin Eropa terjebak dalam diskusi bagaimana menyikapinya.

Negara-negara Benua Biru di kawasan selatan, yang paling terdampak wabah Covid-19, meminta Uni Eropa menanggalkan bujet finansialnya.

Salah satu organisasi terkuat dunia itu sudah melonggarkan dompetnya.

Manuver yang tidak terlihat sejak krisis finansial global pada 2008-2009.

Tapi Conte berargumen itu belum cukup.

Dia mendapat dukungan dari Spanyol, dengan pemerintah Perancis juga mendorong argumen tersebut.

Mereka mengusulkan Uni Eropa untuk mengeluarkan "obligasi corona".

Yakni bentuk utang bersama untuk mengumpulkan uang guna memenuhi kebutuhan warga.

Namun, usulan untuk membentuk utang bersama-sama mendapat pertentangan dari Belanda serta, negara yang mempunyai anggaran kuat.

Conte mengatakan, dia dan Kanselir Jerman Angela Merkel tidak saja berbeda pandangan.

Tetapi mereka "bertengkar" pekan ini mengenai implementasinya.

"Jika Eropa tidak bangkit untuk menyikapi tantangan ini, maka mereka bakal kehilangan raison d'etre (alasan untuk eksis) di hadapan rakyatnya," tegas Conte kepada Il Sole 24 Ore.

"Titik kritis dalam sejarah"
Zona Eropa diprediksi bakal memasuki resesi dalam beberapa bulan mendatang.

Tetapi, Italia terancam menghadapinya lebih dulu setelah menutup hampir semua bisnis pada 12 Maret.

Sejumlah prediksi menyebut Negeri "Pizza", negara dengan ekonomi terbesar ketiga di zona pengguna euro, bosa mengalami kontraksi tujuh persen pada tahun ini.

Produk Domestik Bruto (GDP) negara itu sempat menyusut 5,3 persen pada 2009, Conte memperingatkan para pemiimpin Eropa di ambang bahaya jika melakukan "kesalahan tragis".

"Saya mewakili negara yang paling menderita, dan saya tidak bisa menunda-nunda," tegas PM yang menjabat sejak 1 Juni 2018 tersebut.

Otoritas kesehatan menuturkan, jumlah mortalitas karena Covid-19 bisa bertambah karena ada panti jompo yang tak melaporkan jika ada yang meninggal. Belum lagi jumlah mereka yang meninggal di rumah.

"Ini sesuatu yang berbeda dari krisis 2008. Kami berada di titik kritis dalam sejarah Eropa," tutupnya. ***

#tafch
#falermoitalia
#covid19
#10.023meninggal

IMPIANNEWS.COM 
PAYAKUMBUH, --- Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi terpaksa mengambil kebijakan tidak populer. Untuk percepatan penanganan Covid-19 ini, walikota harus melakukan mutasi, meski harus mengambil resiko tidak ikut Pilgub Sumbar 2020. 

Menurut Walikota Riza Falepi, didampingi Wakil Walikota H. Erwin Yunaz dan Sekdako H. Rida Ananda, kepada awak media ini, di Balaikota Payakumbuh, Selasa (31/3), pihaknya masih belum bisa mengeksekusi anggaran. Padahal, persoalan Covid-19 ini sudah berlalu dua pekan.

Bagaimana harus bertempur, jika staf yang terkait tidak ada yang berjiwa tempur. Makanya, walau terasa pahit, kebijakan mutasi ini harus dilakukan. "Saya harus mencari staf yang bisa bertempur dalam memerangi dan mencegah virus corona ini," tegas Walikota.

Namun, Walikota mengakui, jika ada di antara pejabat di Dinkes yang enggan ditunjuk sebagai PPK, PPTK dan staf keuangan lainnya. Karena, berdasarkan pengalaman, ada indikasi dalam situasi Pilkada ini, pihak-pihak tertentu yang ingin mencari peluang, mencurigai pejabat. Dan itu sangat politis sekali, karena berbau pesanan, sebut Riza.

Tapi, dampaknya apa yang terjadi, tegas walikota lagi. Pihaknya sulit melakukan pengadaan APD, obat-obatan dan biaya operasi lainnya, hingga sekarang. Masih untung, banyak pihak yang membantu operasional petugas disetiap posko tanggap darurat terkait Covid-19 ini. Kalau tidak, nauzubillah minjalid, kata Riza.

Untuk itu, dalam usaha menyelamatkan rakyat Payakumbuh, Walikota harus melakukan mutasi sejumlah pejabat di jajaran pemko. "Saya siap mengambil resiko terkait mutasi ini. Bagi Saya lebih baik tidak menjadi Gubernur daripada rakyat saya banyak yang menjadi korban Covid-19 ini," ungkap Walikota. 

Ketika ditanya wartawan, pejabat-pejabat siapa saja yang terkena mutasi, walikota enggan menyebutnya. "Soal nama-nama itu, gak etis disebutkan. Tapi, mutasi ini sehari atau dua hari ini harus dilakukan. Kita tengah berburu waktu, simpulnya.(014)

IMPIANNEWS.COM 
Payakumbuh, --- Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam memimpin aksi penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga untuk mencegah penyebaran Novel Coronavirus (Covid-19) di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan (KKA), Selasa (31/3/2020) sore.

Turut hadir Lurah Kapalo Koto Ampangan, Babinsa Sertu Darman Dedi, Bhabinkamtibmas Aipda Syahril, LPM, Ketua RW/RT, Karang Taruna, dan PKK se kelurahan KKA. Ada 8 RT se kelurahan yang disemprot disinfektan, setiap ketua RT melaksanakannya bersama warga di wilayah masing-masing.

Di wilayah konstituennya ini, Dt. Parmato Alam mengingatkan ketua RT/RW agar menghimbau warga untuk menghindari aktifitas keramaian. Disamping itu prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga harus diterapkan. Lebih lanjut dirinya mengajak warga untuk semua saling bersinergi membangun kebersamaan mengatasi penyebaran Covid-19.

"Hanya kebersamaan yang bisa mengatasi wabah ini sekarang, kita harus bersatu dalam menghadapi ujian, jangan ada saling menyalahkan," kata Dt. Parmato Alam.

Parmato Alam yang sudah 3 kali menjabat sebagai DPRD Payakumbuh ini menyebut langkah penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga ini efektif, langsung ke sasaran untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Seluruh rumah warga dan fasilitas publik menjadi sasaran penyemprotan, alhamdulillah kita juga disupport oleh beberapa pengusaha dan warga KKA, kita ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan penyemprotan disinfektan ini," pungkasnya.

Beberapa hari lalu, Ketua DPD Golkar Payakumbuh ini juga telah melaksanakan aksi serupa bersama warga di Kubang Gajah, Kelurahan Limbukan, kedepannya dirinya akan koordinasi bersama lurah wilayah lainnya untuk melakukan penyemprotan disinfektan di rumah warga.

"Fokus konsentrasi kita adalah bagaimana menghadapi wabah ini, agar keselamatan wargalah yang paling utama, kita diwajibkan oleh agama untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga," katanya.

Terakhir, Dt. Parmato Alam juga mengajak warta untuk mohon menaati dan mengikuti himbauan pemerintah, baik pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dt. 

Lurah Taufikur Rahman mengapresiasi dukungan moral dan sumberdaya yang diberikan YB. Dt. Parmato Alam, dikatakan lurah walaupun mungkin tidak ada virus corona, namun penyemprotan ini bisa membersihkan virus ataupun bakteri penyakit lainnya.

'Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, hari ini kita semprot langsung ke rumah-rumah warga dan lingkungan sekitar, tidak hanya di jalan saja, terkhusus di tempat yang banyak di sentuh tangan," kata Lurah. (Rel/014)

IMPIANNEWS.COM 
Lima Puluh Kota, --- Sebagai bentuk gotong royong dan empati guna membantu penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Limapuluh Kota, legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menyatakan untuk menyisihkan pendapatannya setiap bulan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. 

Ketua FPAN DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang juga Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, MULYADI, ST,.ME, saat dikonfirmasi awak media membenarkan hal tersebut. 

Menurutnya gerakan menyisihkan dana seperti ini, merupakan sebuah bukti empati kami Fraksi PAN ikut bergotong royong bersama sama membantu masyarakat  Kabupaten Limapuluh Kota, yang terdampak Covid 19 ini.

“Kami juga menghimbau, saatnya kita bersatu bersama Pemerintah kita lawan dan cegah bertambahnya korban jiwa akibat Covid-19 ini,” terang Mulyadi.

"Setiap bulannya, akan kita sisihkan untuk pembelian apakah itu dalam bentuk masker, pembersih tangan hingga penyemprotan disinfektan atau sembako.", jelasnya. 

Dan juga Fraksi PAN memberikan masukan kepada pemerintah untuk   memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak kasus ini, bisa berbentuk pemberian bantuan langsung tunai atau sembako dan kelonggaran pembayaran kredit dan Air Listrik.

Sebagaimana diketahui, penyebaran COVID-19 semakin memprihatinkan, semoga badai ini segera berlalu.(014)

IMPIANNEWS.COM (Lumajang).

Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jatim akan memotong gaji PNS mulai Senin (30/3) siang kemarin. Hasil dari pemotongan gaji ini, Pemerintah Lumajang berhasil mengumpulkan Rp 1,3 miliar.

Hal ini disampaikan Bupati Lumajang Toriqul Haq, saat memberikan pernyataan terkait penanggulangan dampak ekonomi virus corona.

Hadir dalam acara itu, para pengusaha beras, lembaga amil zakat, baik dari Baznas, Nahdalatul Ulama atau Muhammadiyah.

"Pemerintah Lumajang telah berkeputusan akan memotong seluruh aparaturnya. Mulai dari eslon paling rendah hingga paling atas. Tak terkecuali bupati dan wakil Bupati Lumajang," kata Toriqul Haq.

Jumlah potongannya bervariatif, tergantung tinggi rendah jabatannya. Jika diakomulasi, hasil potongan dari gaji ASN berjumlah Rp 1,3 miliar dalam satu bulan.

Bahkan pemerintah lumajang akan menggalang juga dari luar pemerintah. Seperti badan amil zakat nasional, lembaga zakat infaq dan Shodaqon Nahdalatul Ulama dan lembaga zakat infaq shodaqol Muhammadiyah.

Tak hanya itu, pemerintah juga menggalang dari semua pengusaha beras di Lumajang. Nantinya hasil dari penggalangan dana untuk penanggulangan dampak virus ini, akan dibelanjakan berupa beras.

"Selanjutnya, akan diberikan pada warga terdampak ekonomi virus corona. Hingga kini kami masih menghitung besaran jumlah warga terdampak ekonomi," pungkasnya. (pul/pojokpitu/jpnn)

#tafch
#gajiasnakandipotong
#dampakcorona
#lumajang
#

Presiden RI Joko Widodo
IMPIAMMEWS.COM (,Jakarta).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengkarantina Jakarta. 

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menjelaskan penolakan tersebut sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas kemarin (30/3).

"Tidak diterima, itu otomatis ditolak," kata Fadjroel saat dihubungi di Jakarta, Selasa (31/3).

Fadjroel menjelaskan daerah bisa menerapkan isolasi terbatas. Yaitu melalui tingkat RT,RW, Desa atau kelurahan dengan kebijakan kepala daerah.

"Tetapi, kalau tingkatan nasional atau provinsi itu harus di tangan Presiden. Tetapi Presiden tidak mengambil karantina wilayah," lanjut Fadjroel.

Kemudian, dia juga menjelaskan PP Karantina wilayah saat rapat terbatas pun tidak dibahas saat itu. Pembahasan kata Fadjroel terkait aturan mudik.

"Otomatis sekarang tidak dibahas," jelas Fadjroel.

Anies Minta Izin

Sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan disebut telah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk Jakarta melakukan karantina wilayah. Hal ini dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.

Mahfud menyebutkan surat tersebut bernomor 143 yang tertanggal 28 Maret 2020 atau hari Sabtu, dan baru diterimanya Minggu Sore atau 29 Maret 2020 kemarin.

"Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah. Itu saja dulu," kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/3).


IMPIANNEWS.COM (Padang)

Ditengah pandemi Corona yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia termasuk juga Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat bersama stake holder lainnya telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan virus Corona (Covid-19) dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona di Kota Padang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Musyawarah Pembangunan Nagari (BMPN) Pauh IX Kecamatan Kuranji M. Fikar Datuk Rajo Magek, S. Ag,. MM,. M. Pd ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa BMPN mendukung Kebijakan - kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun TNI-Polri, Senin (30/03/2020).

"Kami dari Badan Permusyarah Membangun Nagari Pauh IX Kuranji sangat mendukung Kebijakan - kebijakan yang dilakukan untuk percepatan penanganan virus corona (Covid-19), baik itu dari pemerintah, maklumat Kapolri dan yang lainnya," ucap M. Fikar.

M. Fikar juga menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kota Padang untuk mematuhi segala peraturan dan himbauan yang telah disampaikan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Padang untuk melakukan Hal - hal yang tercantum dalam maklumat Kapolri seperti menghindari kerumunan, tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa dengan jumlah banyak seperti pawai, konser, demo dan pesta resepsi pernikahan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ucapnya.

M. Fikar juga menghimbau "kepada masyarakat  Kota Padang untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri maupun di lingkungan keluarga dan kerja. Jangan panik, namun kewaspadaan tetap dijaga", pangkasnya. (mf).

#tafch
#kapolri
#kotapadang
#covid

IMPIANNEWS.COM (Padang)

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah secara mengejutkan muncul di Posko Penanganan Covid-19 pada dini hari, 02.00 WIB, Selasa (31/03/2020). Petugas yang berjaga sontak salah tingkah namun semua terlihat selalu siaga.

Buya, sapaan takzim Mahyeldi, memastikan seluruh Posko Covid-19 melakukan pantauan selektif bagi orang yang hendak memasuki wilayah Kota Padang. Bila yang tidak ada hal penting atau mendesak dan bukan warga Padang dipastikan tidak diizinkan melintas.

Sebelum ke dua posko yang ada di Jalan By Pass dan Jalan Adinegoro yang memang sudah ditutup, Buya Mahyeldi terlebih dahulu melakukan inspeksi mendadak di Mako Satpol PP di Jalan Tan Malaka. Di Mako Satpol PP, Buya mendapati seluruh personil yang piket selalu siaga.

“Kita melihat keseriusan petugas yang aktif memproteksi masyarakat. Petugas harus benar-benar selektif bagi yang akan masuk ke kota Padang, baik siang maupun malam, ” katanya.

Mahyeldi yang hanya didampingi ajudan mengingatkan petugas, agar bertanggung jawab dalam tugas ini. Masyarakat supaya terhindar dari wabah virus corona.

“Ini adalah tanggung jawab kita dalam melindungi warga kota sehingga terhindar dari pandemik Covid-19, “ujar Mahyeldi.

Seperti diketahui, Walikota Padang Mahyeldi telah melakukan segala upaya dalam penanganan Covid, -19. Seperti kebijakan penanganan virus yang masif melakukan  pengecekan  posko serta memberlakukan jam malam. Sedangkan satuan pamong praja disiagakan selama 24 jam.

Tidak hanya itu, Buya Mahyeldi juga telah menerbitkan instruksi walikota, dalam rangka mencegah aktifitas berkumpul dan Phisical Distancing.

“Mudah – mudahan dengan keseriusan kita dalam membatasi penyebaran virus corona, wabah ini cepat berlalu, ” im (bt)

#tafch
#sidakposkocovid19
#mahyeldi
#kotapadang

Ketua Komisi 1 Azwar Siry (kanan)
Wakil Ketua Komisi IV, Mastilizal Aye (kiri)
IMPIANNEWS.COM (Padang).

Komisi IV DPRD Padang mengusulkan seluruh dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Padang dialihkan untuk penanganan Covid 19, sebuah virus yang cepat menyebar  mematikan untuk segera  dapat diatasi tentu jelas harus memiliki anggaran yang besar dalam menanggulanginya.

Disampaikan Azwar Siry Ketua Komisi IV, mengusukan pengalihan dana pokir tersebut didasari kondisi kekinian penanganan virus Korona (covid) 19 di Kota Padang. 

Politisi Demokrat ini menjelaskan bahwa Pemko Padang kekurangan alat pelindung diri (APD) untuk tim medis di Puskesmas, jelas butuh dana untuk beli kelengkapan para medis agar bekerja terlindungi dirinya terlebih dahulu, ujar Azwar Siry. Selasa(31/3).

Wakil Ketua Komisi IV, Mastilizal Aye menjelaskan pemikiran pengalihan dana pokir anggota DPRD Padang melihat kondisi ekonomi warga yang melemah, apalagi wabah virus corona, sudah level internasional, kita tak bisa main-main dengan Covid 19 belum bayak ditemukan penawarnya.

Aye jelaskan dengan pengalihan dana pokir ini,  kita dapat membantu ekonomi masyarakat untuk membantu warga kota yang dalam kesulitan ekonomi, seperti bantuan sembako dan sebagainya, sehingga masyarakat akan jadi kuat menghadapi ancamam Covid 19 tersebut, lanjutnya.

Bila masyarakat sehat dan kuat serta kebutuhan sehari-hari mencukupi tentu warga kota padang tak akan mudah diserang berbagai sumber penyakit, inilah yang perlu jadi perhatian kita bersama, bila warga kurang untuk makan tentu jelas phisiknya lemah karena makanan kurang gizi disinilah penyakit itu akan mudah memasuki tubuhnya, ujar Aye penuh semangat.

Kata Aye lagi, maka itu kami Usukan dana pokir dipindahkan dananya untuk atasi penyebaran Covid 19 dan memutus rantai penyebarannya di Kota Padang  ungkap Mastilizal sudah dibawa pada rapat Fraksi Gerindra dan pada umumnya menyetujui usulan tersebut dan Alhamdulillah.

Ditambahkan Aye, panggilan akrab Mastilizal, dana pokir yang tersedia sekitar Rp500 juta. "Dana sebesar itu cukup untuk membantu masyarakat dengan memanfaatkan dana-dana lain," tegasnya. (agb)

#tafch
#danapokirdprd
#komisi4
#azwarsiry
#aye
#kotapadang

IMPIANNEWS.COM 
Payakumbuh, --- dr. Efriza Naldi, Sp.OG, Direktur Utama RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh, mengungkapkan terima kasih atas sumbangan Alat Pelindung Diri (APD) yang diserahkan oleh beberapa orang donatur, Selasa (31/3/2020). 

"Saya mewakili kawan-kawan di pelayanan mengucapkan terima kasih atas bantuan APD ini," kata dr. Efriza Naldi, Sp.OG, saat menerima APD dari dari beberapa orang donatur yang diantarkan langsung ke ruang kerjanya.

Sumbangan APD yang diterima oleh dr. Efriza Naldi berasal dari Toko ANS, Payakumbuh sebanyak 10 pasang sepatu bot. Dan, sejumlah 2 lusin jas hujan dari Asnimar, pensiunan RSUD dr Adnaan WD, serta 10 jas hujan dari Toko Masri M.  

Selain itu, APD standar medis, juga diterima RSUD dr Adnaan WD melalui Adrizal, Penata Anestesi di rumah sakit setempat. Bantuan APD diterima dari donatur dari Jakarta. APD berjumlah 2 set lengkap, berat 7kg, dengan isi baju hazmat, google, sepatu bot, topi pelindung, dan aksesoris lainnya.

Bantuan juga berupa 12 pasang Sepatu bot dan 5 lusin jas hujan dari owner toko Rafi Perabot. 

"APD ini dikirimkan oleh buk Rita, dan tim dari Jakarta. Ia perantau asal Lintau, merasa peduli pada tenaga kesehatan dan menghubungi Saya, untuk mewakili menyerahkan bantuan ini," ujar Adrizal saat menyerahkan APD di ruangan Dirut RSUD dr Adnaan WD.

"Seluruh sumbangan APD yang diberikan oleh donatur ke RSUD Adnaan WD, untuk sementara ditempatkan di ruangan Case Manajer. Selanjutnya didistribusikan kepada sejawat yang bekerja di pelayanan. Kita tidak menolak jika masih ada bantuan APD dari donatur," terang dr. Efriza Naldi.

"Kita telah menyiapkan ruangan isolasi sebanyak 6 tempat tidur untuk pasien Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 10 tempat tidur untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP). Saat ini, kita merawat 4 orang pasien ODP," tambah dr.Efriza Naldi, didampingi Ns.Bismar, S.Kep selaku Kabid Keperawatan.(rel/014)


Presiden RI Joko Widodo
IMPIANNEWS.COM (Jakarta).

Beberapa jam lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar dengan disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Keputusan itu diambil untuk menekan angka penyebaran Covis-19 yang makin meningkat dan masif.

Namun, pernyataan Jokowi itu mendapatkan penolakan dari koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri atas Elsam, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS.

 Mereka menilai status darurat sipil saat ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


Menurut mereka, pemerintah harus mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 “Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional (Pasal 51 ayat 2),” ungkap mereka dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (30/3).

Selain itu, koalisi LSM mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Mereka mengatakan, tidak adanya pengaturan struktur kodal bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana Covid-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi.

Kodal ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo,” tutur mereka.

Koalisi LSM menilai, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. 

Seharusnya, pemerintah dapat mengoptimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana, yang masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19.

Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini, menginstruksikan dilakukannnya pembatasan sosial berskala besar dengan tingkat disiplin yang lebih tinggi. 

Bahkan, pembatasan sosial itu menurutnya perlu didampingi kebijakan darurat sipil untuk mencegah penularan lebih luas Covid-19.


“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas kepada provinsi, kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja,” ujar Jokowi di Bogor, Senin (30/3).

Baru sekitar satu jam Jokowi menetapkan darurat sipil atas kondisi negara, namun pernyataan itu segera diluruskan atau diralat. Namun, bukan presiden sendiri yang meralatnya, akan tetapi justru anak buah Jokowi yakni juru bicara presiden, Fadjroel Rachman.

Dalam akun Twitter yang diunggah sore ini, Fadjroel @fadjroeL menuliskan, presiden @jokowi menatapkan tahapan baru perang melawan covid-19, yaitu pembatasan sosial skala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Hanya jika keadaaan sangat memburuk, dapat menuju darurat sipil. Itulah kalimat yang ditulis Fadjroel pada akun media sosialnya. (*)

#tafch
#daruratsipilskalabesar
#viruscorona
#presidenRIjokowidodo

IMPIANNEWS.COM 
Lima Puluh Kota, --- Buu,  Buuu. Sakit Bu.

Itulah bahasa terucap terbata-bara dari mulut Raihan (14 bulan) sembari menahan sakit. Pasalnya, bocah laki-laki bawah tiga tahun ini tersiram Air panas mendidih, saat teko berisi air yang dipegang Silfia Nekasari (32 tahun-ibu Raihan) terjatuh.

Air panas mendidih itu tertumpah menyiram bagian tubuh Raihan,” ujar Silfia Nekasari saat Wakil Bupati Ferizal Ridwan meninjau kondisi Raihan, Senin (30/03/2020)

Tak bisa terbayangkan betapa sakit dan perihnya terkena siraman air panas mendidih. Batita bernama Raihan berumur 14 bulan warga Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota itu, hanya bisa menangis dan meraung-raung menahan rasa sakit, di gendongan dan pelukan ibunya Silfia Nekasari.

Silfia melarikan balita malang itu berjalan kaki berkilo-kilo meter menuju Puskesmas. Rumah Silfia berada di kawasan perkebunan yang tak ada akses jalan bagi kendaraan roda empat.

Kabar nestapa yang dialami balita dari keluarga kurang mampu itu, hanya bisa diobati di Puskesri viral di media sosial. Akibat kemiskinan, orang tua Raihan tidak merujuknya ke Rumah Sakit.

Kabar duka ini dibenarkan Camat Akabiluru, Kris La Deva saat dihubungi Impiannews.com, Senin (30/03/2020) malam.

"benar. Telah terjadi kecelakaan rumah tangga. Namanya Raihan usia sekitar 15 bulan, tersiram air panas saat ibunya memindahkan air dari periuk ke cerek (teki-red). Memprihatinkan sekali. Raihan adalah putra dari pasangan Gustatir dan Silfia Nekasari di Jorong Suayan Tinggi, nagari Suayan, kecamatan Akabiluru. Sekarang sudah mendapatkan perawatan optimal di RSUD Ahmad Darwis, Suliki,"terang Kris La Deva sekira pukul 23.55 WIB, Senin. 

Kabar duka ini sampai ke telinga Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan.

Tanpa pikir panjang, Ferizal Ridwan akrab disapa Buya Feri itu langsung meluncur ke Suayan Tinggi mengunjungi rumah batita malang tersebut.

Untuk mencapai rumah Silfia, Wabup Ferizal Ridwan segera memarkir mobil BA 2 C. Wabup Ferizal Ridwan dengan naiki sepeda motor ditemani Walijorong, merambah gelapnya malam menuju rumah orang tua Raihan.

“Maaf, kami baru bisa datang malam ini setelah mendapat informasi di media sosial. Saat ini yang paling utama adalah membawa anak kita ini ke rumah sakit sesegera mungkin,” ujar Buya Feri kepada ayah Raihan bernama Gustatir dan istrinya Silfia Nekasari saat menjambangi balita itu terbaring tak berdaya.

Ternyata, ajakan Wabup Ferizal Ridwan untuk segera membawa Raihan berobat ke RSUD Achmad Darwis Suliki, tak langsung disikapi  Gustatir dan istrinya Silfia Nekasari.

Keluarga itu ragu-ragu. Pasalnya, mereka tak punya uang untuk biaya berobat anaknya Raihan.

“Tak usah pikirkan biaya. Yang penting, sekarang kita rujuk anak ini. Soal biaya, Saya yang akan menanggung semuanya. Hal terpenting adalah pengobatan sesegera mungkin harus dilakukan mengingat kondisi luka bakar yang diderita Raihan cukup parah dan memprihatinkan,” ujar Wabup Ferizal Ridwan.

Kepada Wabup Ferizal Ridwan, Gustatir dan Silfia Nekasari sempat menceritakan peristiwa naas yang dialami anaknya Raihan.

Peristiwa naas itu terjadi Jumat 27 Maret 2020 lalu. Namun karena kondisi dan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, maka ibunya Silfia Nekasari urung membawa Raihan berobat ke Puskesmas, ditambah lagi identitas atau Kartu Keluarga (KK) masih tertahan di rumah sakit bersalin karena kekurangan biaya yang masih terhutang 600 ribu rupiah lagi.

”Saat itu saya sedang memasak air dan ingin menuangkan ke dalam cerek. Tiba-tiba panci terjatuh dan cipratan air panas mendidih itu tertumpah menyiram bagian tubuh Raihan,” ujar Silfia Nekasari menceritakan ihwal peristiwa naas itu terjadi.

Luka bakar akibat terkena siraman air panas di sekujur tubuh dan wajah Raihan cukup parah. “Saat itu, saya nyaris kehilangan akal, karena untuk berobat uang tak ada. Sebagai seorang ibu, saya berusaha tegar berjalan berkilo-kilo meter menuju Puskesmas untuk dapat mengobati luka bakar yang dialami Raihan,” ungkap Silfia Nekasari menitikan air mata.

Cerita nestapa yang dialami Raihan dengan kondisi luka bakar yang cukup parah dan memprihatinkan itu, viral di media sosial dan menyentuh relung jiwa dan rasa kemanusian Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan.

Sebelum merujuk ke RSUD Achmad Darwis Suliki, Wakil Bupati Ferizal Ridwan juga melunasi biaya bersalin untuk mendapatkan  identitas keluarga Gustatir yang saat ini tertahan di salah satu rumah bersalin di Kota Payakumbuh.

Alhamdulilah, saat ini Raihan balita dari keluarga melarat itu sudah dirawat di ke RSUD Achmad Darwis Suliki. Tak ada ungkapan lain yang dapat disampaikan Gustatir dan Silfia Nekasari, kecuali menyampaikan rasa syukur dan berdoa semoga kebaikan Wabup Ferizal Ridwan menjadi ladang amal dan mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT. Semoga! (014)

IMPIANNEWS.COM 
Payakumbuh, --- Polres Payakumbuh bersama Pemkot, Kodim dan masyarakat lakukan penyemprotan cairan disinfektan secara serentak di beberapa lokasi dalam wilayah hukum Polres Payakumbuh pada hari Selasa, 31 Maret 2020.

Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan memerintahkan jajarannya dan mengerahkan seluruh Bhabinkamtibmas serta para Kapolsek dengan seluruh personelnya untuk melakukan penyemprotan massal tersebut.

“Kegiatan preventif secara masif dan serentak ini perlu dilakukan untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona (Covid-19) dan menjaga keselamatan masyarakat,” ucap Kapolres.

Pelaksanaan penyemprotan massal akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dengan menggunakan mobil Damkar, sedangkan cairan disinfektan disediakan oleh Dinas Kesahatan Kota Payakumbuh dan BPBD.

Adapun rute penyemprotan cairan disinfektan di dalam Kota Payakumbuh yaitu Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Ade Suryani, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, SPBU dan fasilitas umum lainnya.

Penyemprotan disinfektan akan dilakukan juga di wilayah Kabupaten 50 Kota yang termasuk kedalam wilayah Hukum Polres Payakumbuh yaitu di Jalan umum Kecamatan Lareh Sago Halaban, Jalan umum Kecamatan Luhak, Jalan umum Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Jalan umum Kecamatan Payakumbuh Simalanggang, dan Jalan umum Kecamatan Akabiluru. Sarana mempergunakan mobil Damkar yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Kabag Ops KOMPOL Basrial menjelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyemprotan ini juga menggunakan mobil Patwal Sat Lantas, Public Address dari Sat Binmas, dan untuk Polsek jajaran menggunakan mobil dinas Polsek masing-masing serta mobil ambulance Puskesmas yang ada di wilayah Polsek masing-masing.

Kapolres juga mengatakan bahwa penyemprotan massal ini tidak hanya melibatkan TNI, Dinas Kesehatan, BPBD, Sat Pol-PP, Dishub dan instansi terkait lainnya, tetapi juga masyarakat sudah banyak yang menghubungi Polres untuk ikut serta dalam kegaitan ini.

“Ini bukti bahwa masyarakat menyambut baik upaya pemerintah, Polri dan TNI dalam penyemprotan disinfektan ini. Semoga kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta informasi lainnya terkait pencegahan penyebaran virus corona“, ujar Kapolres.


IMPIANNEWS.COM (Jakarta).

Pandemi corona yang melanda Indonesia dan juga seluruh dunia ini membuat jajaran pemerintah mengupayakan cara untuk memutus rantai penyebaran.

Bagaimana tidak, di Indonesia sendiri pada Senin (30/3/2020) jumlah pasien terjangkit Covid-19 menyentuh angka 1.414 pasien.
Sedangkan, pasien yang meninggal tercatat ada 122 orang.

Sementara itu, ada secercah harapan pasien yang dinyatakan sembuh dari corona ada 75 orang.
Berbagai upaya telah gencar dikampanyekan.

Salah satunya sokongan pemerintah dari bidang medis hingga penyuluhan untuk pencegahan.

Menjaga jarak aman jadi andalan untuk memutus rantai penyebaran.
Namun, nyatanya upaya tersebut juga berujung apes untuk beberapa warga.

Salah satunya, bagi orang yang mendapat upah atau bayaran per hari.

Dengan begitu, diberlakukannya aturan darurat Covid-19 tersebut memengaruhi upah buruh lepas atau pekerja harian.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Indonesia, Joko Widodo menyampaikan kabar baik bagi warga yang pekerjaannya terancam di tengah pandemi corona.

Joko Widodo sampaikan mengenai jaring pengaman sosial.
"Saya melihat bahwa arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tapi karena terpaksa.

"Banyak pekerja informal di Jabodetabek yang pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat derastis atau bahkan hilang," tukas Joko Widodo dikutip dari kanal YouTube 'Kompas TV' (30/3/2020).

"Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah dari rumah," jelas Joko Widodo.

Joko Widodo juga megintruksikan agar program tersebut segera direalisasikan di lapangan.
"Karena itu, kita percepatan kabinet jaring pengaman sosial.

"Yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi usaha mikro, usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan," jelas Joko Widodo.

"Sehingga para pekerja harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," sambungnya.

Sementara itu, mungkin banyak publik yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan jaring pengaman sosial.

Dilansir dari Kompas.com, jaring pengaman sosial adalah bantuan langsung kepada masyarakat miskin.

Masyarakat miskin yang dimaksudkan adalah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 15,2 juta.

Sebelumnya Wakil Presiden juga telah menjelaskan mengenai hal tersebut.

Ma'ruf Amin menuturkan mengenai pemetaan rencana bantuan sosial tersebut.

"Pemerintah sudah mempersiapkan bantuan langsung tunai dengan cakupan 15,2 juta rumah tangga melalui mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diberikan Insya Allah tiap bulan," ujar Ma'ruf dalam video conference-nya dengan wartawan, Selasa (24/3/2020).


IMPIANNEWS.COM                                 
Pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 kemungkinan besar akan sulit jika digelar tahun ini. Pemerintah melalui BNPB telah memperpanjang masa darurat bencana virus corona hingga 29 Mei mendatang.

Respon atas situasi ini maka KPU RI telah melakukan sejumlah penyesuaian yakni pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ditunda. 

Secara politik, mayoritas fraksi di DPR RI juga setuju jika Pilkada ditunda.

Hasil survei Litbang Kompas tanggal 24-25 Maret 2020 terhadap 1.315 responden di 27 Provinsi menunjukkan bahwa 91,8 persen responden setuju seluruh tahapan Pilkada 2020 ditunda. Dalam catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), setidaknya sudah 23 negara yang menunda proses pemilu tahun 2020.

Namun demikian ada dua aspek yang perlu disikapi jika Pilkada itu harus ditunda. Pertama dukungan regulasi. Dalam UU Pilkada tidak ditemukan norma penundaan Pilkada atau indikator apa saja sehingga Pilkada itu dapat ditunda. Pasal 120 Ayat (1) UU 1/2015 menyebutkan bahwa "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.” Pemilihan lanjutan dimaknai bahwa dalam hal suatu tahapan sedang berjalan namun tahapan tidak bisa dilanjutkan karena keadaan tertentu. 

Sehingga tahapan bisa dilanjutkan ketika keadaan normal kembali (pasal 122 ayat 1). Misalnya dalam hal pemungutan dan penghitungan suara. Sebagian pemilih telah menyatakan suaranya namun tahapan penghitungan suara tidak bisa dilanjutkan karena mendadak  terjadi bencana atau kerusuhan. Untuk menyelesaikan tahapan itu maka dilakukan pemilihan lanjutan.

Kemudian UU pilkada telah mengatur empat gelombang Pilkada serentak yakni Pilkada 2015, 2017, 2018 dan 2020. Pilkada 2020 adalah Pilkada serentak gelombang terkahir menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024.

Kedua, aspek politis ekonomis. Bagi calon incumbet, menunda Pilkada bukanlah momentum tepat baginya. Jika Pilkada akan dilaksanakan setelah akhir masa jabatan (AMJ) maka jabatan kepala daerah akan digantikan oleh pejabat yang ditunjuk Pemerintah satu level diatasnya. Otomatis kekuasaan dan kewenangannya memanfaatkan birokrasi, APBD  dan fasilitas bantuan sosial untuk kepentingan politiknya gugur.

Penundaan ini juga berdampak bagi sejumlah bakal calon yang sejak lama telah membiasakan pemilih dengan uang sogokan dengan dalih sedekah atau bantuan kasih. Sebagian bakal calon telah melunasi kewajiban mahar bagi parpol pengusung. Belanja iklan terlanjur terbayarkan, belanja baliho dan menyewa lembaga survei. Ketiga terkait aspek penyelenggaraan. 

Hampir semua penyelenggara Pilkada telah menerima hibah APBD untuk pembiayaan Pilkada.

Tentu proses penarikan kembali bukanlah perkara muda. Lembaga-lembaga ad hoc baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan/desa sudah terbentuk. Hak-hak administratif mereka harus dipenuhi sepanjang pembatalan atas status mereka tidak dicabut atau dibatalkan.

Perlu landasan hukum agar benar-benar penudaan Pilkada tidak  berkonsekwensi hukum dikemudian hari. UU 10/2016 sebagai dasar hukum Pilkada perlu segera direvisi. Untuk merevisi UU, ada tiga mekanisme yang bisa ditempuh yakni penyusunan UU baru, proses judicial review (JR) di Mahkamah konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu). Jika membentuk  UU baru sepetinya sangat sulit. 

Sebab revisi UU 10/2016 tentang Pilkada tidak masuk dalam paket program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020 oleh DPR RI. kalaupun UU Pilkada akan terintegrasi dengan UU pemilu yang kini masuk paket Prolegnas tahun 2020, sepertinya akan sulit karena belum menjadi prioritas politik DPR RI dan sebagian tahapan pilkada 2020 sudah terlanjur berjalan. 

Proses JR di MK untuk pasal-pasal tertentu sepertinya bukan sebuah solusi, sebab MK dalam penanganan perkara membutuhkan waktu yang panjang apalagi ruang gerak hakim MK dibatasi karena virus korona.

Satu-satunya cara efektif adalah perppu. Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Makna "kegentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bergantung pada subjektivitas presiden. Satu-satunya yang bisa menjadi hambatan Presiden adalah persetujuan politik DPR RI. 

Hingga kini belum semua fraksi menyatakan sepakat menunda Pilkada. Fraksi itu adalah fraksi PDIP, Demokrat dan PPP. Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa Perppu  itu tetap harus mendapat persetujuan DPR. 

Pasal 52 UU 12/2011 menyebutkan bahwa Apabila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.(rel) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.