April 2019


IMPIANNEWS.COM
Payakumbuh, --- Secara tegas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Tavril Samry sampaikan bahwa setiap calon siswa baru harus menurut zonasi yang telah ditetapkan. Dirinya berharap agar Kepala Sekolah komit dengan keputusan bersama jajaran diknas.

Komitmen bersekolah di sesuai zona tersebut adalah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan diturunkan dengan Perwako Payakumbuh Nomor 55 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang PPDB.

Penegasan tersebut disampaikan Tavril, Selasa (30/04/2019) disela sambutannya di momen perpisahan siswa kelas VI SDN 37 kelurahan Koto Panjang Dalam dibawah Kepsek Rosayamini.

Selain keluarga besar SDN 37 Payakumbuh dan walimurid siswa kelas VI, perpisahan ini dihadiri langsung Camat Lamposi Tigo Nagori (Latina), David Bachri bersama Lurah Koto Panjang Dalam, Budiarto, Ketua Komite, Ketua LPM, Kepsek Gugus V dan tokoh masyarakat.

Dengan zonasi kata Tavril terlahirlah pemerataan SDM peserta didik, termasuk SDM tenaga pendidik dan kependidikan. Tiada lagi diunggulkan. Mungkin keunggulan lahir, setelah menjalani PBM sesuai kompetensi dan inovasi yang dijalankan di suatu sekolah. Dan kami akan serius jalankan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Perwako Nomor 55 Tahun 2018 secara menyeluruh. Mohon dukungan pihak terkait.

Kami merasa bangga dengan dimutasinya Kepsek berprestasi ibu Rosa di SDN 37 Payakumbuh, ini. Ilmu, inovasi dan prestasi ditempat lama bisa ditularkan di SDN ini. Kepala sekolah bukan lagi mengajar. Tapi tugas kepsek hanya 3, yakni managerial, supervisi guru dan kewirausahaan. Selain itu kami harapkan guru yang dimutasi (Bapak Enizon) juga bisa menularkan prestasi yang diraihnya selama di SDN ini, di sekolah tempat tugas barunya.

Diujung sambutannya, Tavril Samry sampaikan doa dan harapan.

"Segenap majlis guru terima kasih telah menjalankan tugas penuh tanggungjawab. Sehingga pada hari ini sebanyak 25 siswa kelas VI akan kita kembalikan kepada walimurid. Pesan kami, teruslah lanjutkan pendidikannya. Tiada kata putus sekolah gara - gara kurang mampu, semuanya ada jalan. Tri Pusat Pendidikan adalah solusinya. Salut kami sampaikan, SDN 37 Payakumbuh selalu mengedepankan kearifan lokal. Terima kasih semua pihak terkait,"pungkas Tavril Samry.

Sementara Camat Latina dalam sambutannya mengajak pihak sekolah dan masyarakat ikut andil dalam penciptaan generasi islami. Karena sejak dulu, Koto Panjang ternama sebagai pencetak para ulama. Menurut David Bachri, keadaan tersebut harus dihidupkan lagi.

"Jangan biarkan anak-anak kita curhat dengan lingkungan. Karena orangtua adalah tempat curhat anak pertama kali, bukan pada medsos. Program mematikan TV antara Magrib dan Isya mari kita terapkan kembali,"sambut David Bachri sembari mengajak.

Sebelumnya, Kepala SDN 37 Payakumbuh, Rosayamini melaporkan bahwa sekolah dasar yang dipimpinnya akan menerapkan selalu program kewirausahaan sebagai bekal anak didik di masa depan.

"Saat ini kita memiliki siswa sebanyak 151 orang yang ditampung dalam 6 rombel serta diajar oleh 11 tenaga pendidik dan kependidikan. 25 diantaranya akan kita lepas hari ini, yakni kelas VI. Terkait program kewirausahaan kita terapkan keterampilan merajut, anyaman dan membatik. Ini akan kita lanjutkan. Mohon dukungan, kita sudah bentuk Market Day. Mari berbelanja di market day,"tandas Rosayamini.









IMPIANNEWS.COM – Sikap membela mati-matian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menjadi sorotan banyak pihak dari berbagai kalangan.

Kali ini, sorotan itu datang dari Prof Ryaas Rasyid. Bahkan, Pakar Ilmu Pemerintahan ini mempertanyakan sikap dari tim pasangan calon nomor pemilihan 01 yang membela KPU bagaikan bagian dari keluarga besarnya.

“Mencermati semakin luasnya indikasi dan bukti permainan (kecurangan?) di KPU, saya jadi mikir, kalau emang dari awal ada rencana tim 01 atau Istana main di KPU,” kata Prof Ryaas dalam keterangan yang diterima redaksi, senin (29/4/19).

Menurutnya, jika memang tim 01 ingin ‘main’, maka seharusnya membuat rencana yang matang, dengan antisipasi segala kemungkinan risiko yang akan dihadapi. 

Misalnya, lanjut Prof Ryaas, buat pengkondisian dari awal dengan ikut mengkritisi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang nggak jelas. Kemudian, masalah orang gila memilih, masalah salah hitung dalam input data dan sebagainya.

“Bukankah logikanya semua peserta pilpres dan pileg berkepentingan dengan KPU yang jujur dan profesional? Tapi apa yang terjadi, adalah tim 01 malah jadi pembela KPU secara mati-matian setiap kali dikritisi, terutama oleh tim 02,” kata Prof Ryaas.

“Lihat saja bagaimana mereka berbusa-busa menilai kritik ke KPU sebagai upaya delegitimasi. Lho kalau KPU mengalami delegitimasi, kan pasangan 02 juga akan dirugikan. Kemenangannya akan tidak sah.”

Bila dilihat dari sikap mati-matian membela KPU itu, maka timbul kecurigaan kenapa kubu 01 sangat konsisten menjadikan KPU sebagai pihak yang suci dari semua kemungkinan menyalah gunakan kewenangan, atau disalah gunakan oleh tim capres, atau elit parpol mana pun.

“Puncak dari kurangnya pengkondisian (kalau memang ada rencana permainan) adalah penolakan Jokowi terhadap usul agar mengambil cuti. Walau tidak diperintahkan UU, tapi demi pengkondisian permainan (sekali lagi kalau memang ada rencana itu) kan bisa menarik simpati masyarakat kalau berinisiatif sendiri minta cuti,” kata Prof Ryaas.

Dikatakan Prof Ryaas, cara kamuflase dengan cuti atau non-aktif selama kampanye sampai usainya penghitungan di KPU, sesungguhnya bisa efektif dijadikan alasan menolak tuduhan curang. Karena, tanggungjawab dan otoritas ada pada Wakil Presiden sebagai acting presiden.

“Bukankah JK (Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI saat ini) bisa bermain lebih halus kalau memang diikutkan dalam rencana permainan di KPU? Dengan begitu Jokowi bisa mengelak dari tuduhan intervensi KPU. Bisa cuci tangan. Sekarang dengan dia (Jokowi) nggak mundur, mudah banget dicurigai dan dituduh gunakan kekuasaan untuk tekan KPU,” kata Prof Ryaas.

Akan tetapi, dirinya menilai semua sudah terlambat, jika memang menolak untuk dituduh curang. “Tentu saja sekarang semua ini sudah terlambat.” [ipk]


Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyumi Maria Manalip
IMPIANNEWS.COM (Jakarta). 

Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK . Sri dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Itu penangkapan, bukan OTT. Lagi acara di suatu daerah, tiba-tiba dia ditangkap," kata Ketua DPP Hanura, Benny Ramdhani, ketika dimintai konfirmasi, Selasa (30/4/2019).

Benny mengaku belum tahu latar belakang penangkapan bupati yang juga kader Partai Hanura itu. Dia pun meminta KPK segera menjelaskan hal ini.

Tadi saya minta KPK segera menjelaskan ke publik," ucapnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah belum memberikan respons terhadap hal ini, Begitu pun seluruh pimpinan KPK yang dihubungi secara terpisah.

Dalam OTT, KPK membutuhkan 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal bagi mereka yang terjaring OTT. Setelah itu, KPK akan menentukan status hukum mereka apakah menjadi tersangka atau hanya sebagai saksi.

Pengumuman tersangka bagi mereka yang terkena OTT biasanya akan disampaikan KPK dalam konferensi pers keesokan hari setelah OTT. (dhn/fjp)

IMPIANNEWS.COM (Pesisir Selatan)

Bertempat di Hotel Amaris Padang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Kerja Tahun 2019 yang  berlangsung selama 2 hari, Senin  - Selasa tanggal 29 - 30 April 2019. 

Rapat Kerja diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari unsur Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan yakni para Kepala Seksi, JFU dan para Kepala KUA, Kepala Madrasah Negeri, IGRA, Pokjawas, serta Pokjaluh. Acara Raker ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Irwan.

Kasubbag TU Kemenag Pesisir Selatan H. Sumardi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema yang diusung dalam Raker ini adalah “Moderasi Beragama Untuk Kebersamaan Umat”. 

H. Sumardi juga mengatakan, Pelaksanaan Raker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 ini merupakan wadah bagi seluruh satker untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran yang telah kita laksanakan kepada masyarakat.

"Raker ini secara umun bertujuan untuk mensosialisasikan program direktif kementerian, kemudian secara khusus merupakan pemantapan pelaksanaan program Kemenag tahu 2019, melakukan evaluasi kinerja tahun 2018, dan meningkatkan tata kelola kepemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta untuk peningkatan kualitas pelayan publik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, H. Firdaus, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang telah meluangkan waktunya untuk hadir memberikan arahan/materi sekaligus membuka secara resmi kegiatan raker tersebut, Senin (29/4).

Sementara itu, Kepala Bagian TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat saat menyampaikan paparannya mengingatkan  agar seluruh jajaran Kemenag diharapkan  dapat mempelajari dan memahami seluruh regulasi yang ada, sehingga kebijakan yang akan diambil senantiasa seiring dan sejalan dengan regulasi yang ada. 

Selanjutnya Kabag TU berharap keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengabdi melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan disertai upaya menjaga citra Kementerian Agama. Rapat Kerja ini, ungkap Kabag TU.

Diakhir sambutannya Kabag TU mengajak seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan agar semua saling menjaga kebersamaan karena kita semua bersaudara. "Berbeda adalah hal yang biasa, yang tidak biasa itu adalah orang yang tidak bisa menerima perbedaan", tambah Kabag TU

"Jangan hanya perbedaan tempat, perbedaan jabatan yang akan mengahcurkan tali silaturahim kita, mari kita semua berprasangka positif, laksanakan tugas dengan sebaik mungkin, serta laksanakan tugas dengan sunggu-sungguh, mari kita bekerja semaksimal mungkin" tutup Kabag TU.(zn)



Daftar artis yang dikabarkan lolos ke DPR RI, tak cuma Mulan Jameela dan Ahmad Dhani!

Daftar artis yang dikabarkan lolos jadi anggota DPR RI, tak hanya Mulan Jameela dan Ahmad Dhani.

Wajah DPR RI periode 2019-2024 bakal diisi sejumlah pesohor dari dunia hiburan.
Siapa saja mereka?

Sebanyak 91 calon anggota legislatif dari kalangan artis bersaing memperebutkan kursi di DPR RI, di tengah suara pesimisme akan kinerja mereka jika terpilih nanti.

Sejumlah artis dikabarkan bisa lolos, termasuk Ahmad Dhani dan Krisdayanti, sebagai calon anggota legislatif ke Senayan, namun peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen menyebut wajah DPR periode 2019-2024 nampak suram jika menelisik dari nama caleg dari kalangan artis.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Formappi, Lucius Karus mengatakan jika bertolak pada anggota legislatif periode saat ini yang berlatar belakang artis, kinerjanya jeblok.
Lucius Karus mengatakan, bahkan ada yang menjadikan tugasnya sebagai anggota parlemen "sambilan" semata.

Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan menyodorkan 16 calon anggota legislatif dari kalangan artis untuk bertarung memperebutkan kursi di Senayan.

Mereka di antaranya Chica Koeswoyo dari Dapil DKI Jakarta I, Krisdayanti dari Dapil Jawa Timur V, Kirana Larasati dari Dapil Jawa Barat I, dan Ian Kasela dari Dapil Kalimantan Selatan I.

Namun, dari sederet nama-nama populer itu, menurut Kepala Badan Saksi Pemenangan Nasional (BNSP) PDI Perjuangan, Arif Wibowo, diperkirakan hanya tiga yang akan melenggang ke parlemen yakni Krisdayanti, Rieke Diah Pitaloka,dan Junico Siahaan.

"Sebenarnya kita masih menunggu sampai 70 persen data C1 yang masuk untuk memastikan ya, tapi yang sudah hampir pasti lolos itu Krisdayanti, Nico, Rieke," ujar Arif Wibowo kepada BBC Indonesia, Minggu (28/4/2019).

Tahun ini calon anggota legislatif dari dunia hiburan, meningkat dari yang tadinya 18 persen kini menjadi 19 persen.
Namun pencalonan mereka, kata Arif Wibowo, bukan asal-asalan tapi sudah melewati proses kaderisasi selama dua minggu.

Pun, bukan sebagai vote getter semata.
"Kalau vote getter, dia tidak ditempatkan sebagai caleg. Kita lihat artis hanya dari sisi publiknya saja, populer."

Hingga saat ini partai, menurut Arif, belum memutuskan akan ditempatkan di komisi berapa para artis yang lolos itu.

Jika biasanya mayoritas seniman berada di Komisi X yang membidangi pendidikan dan olahraga, tapi PDI Perjuangan, masih akan menguji kemampuan mereka dengan sejumlah tes seperti wawancara, tertulis, dan psikologi.

"Orang tahunya dia artis, tapi aktivitasnya, kemampuannya, internal partai yang tahu. Jadi nanti ada tes tertulis, psikologi, penilaian terhadap keikutsertaan di partai. Jadi banyak variabel sebagai tolok ukur," jelasnya.

"Belum lagi pengalaman sebagai artis dan pegiat apa saja dia? Jadi komprehensif menilai seseorang untuk ditempatkan di komisi yang mana," sambungnya.

Selain berjubel tes, PDI Perjuangan juga kata Arif, akan memberikan kursus politik bagi para artis baru yang akan menduduki kursi DPR RI. Hal itu dilakukan supaya mereka kian paham dalam menjalankan tugasnya.

"Kursus politik ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota terpilih dan yang masih baru sekali, agar paham melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi."

Ahmad Dhani, Mulan Jameela, dan Rachel Maryam dikabarkan bisa lolos ke DPR

Berbeda dengan PDI Perjuangan, Partai Gerindra hanya mengajukan enam calon anggota legislatif dari kalangan artis, di antaranya Ahmad Dhani Prasetyo dari Dapil Jawa Timur I, Mulan Jameela dari Dapil Jawa Barat XI, Fauzi Baadilla dari Dapil Jawa Barat VI, dan Jamal Mirdad dari Dapil Jawa Tengah I.

Dari nama-nama itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, Mulan Jameela, Ahmad Dhani, dan Rachel Maryam, yang diprediksi memenangi pertarungan.

"Kalau Mulan Jameela saya tahu (lolos). Ahmad Dhani masih kejar-kejaran (suara) dengan Bambang Haryo Soekartono. Rachel juga lolos," ujar Andre Rosiade kepada BBC News Indonesia, Minggu (28/4/2019).

Jika menoleh pada lima tahun lalu, Partai Gerindra juga tak banyak mengusung pesohor sebagai calon anggota legislatif.
Jumlahnya pun tak jauh berbeda dengan tahun ini karena menurut Andre Rosiade partai berlambang Kepala Burung Garuda ini tak terlalu membutuhkan artis untuk mendulang suara.

"Partai kita berbeda dengan partai lain yang memang merekrut artis banyak-banyak untuk mendongkrak suara partainya, tapi lihat aja, kita kan sedikit (calonkan) artis."

Kalaupun ada kalangan seniman yang maju pada pemilu legislatif, kata Andre Rosiade, itu karena sudah memiliki kedekatan dengan partai.

"Mereka dekat dengan kader Gerindra dan punya kemampuan," katanya.
Hingga kini partai, menurutnya, belum menentukan akan di Komisi berapa para artis itu. Tak menjadi keharusan pula mereka ditaruh di Komisi X.

"Nanti itu kewenangan fraksi dan sesuai kemampuan mereka. Kalau komisi, bukan seni dan budaya saja. Gerindra nggak gitu."
Dia juga menjamin, seniman dari Partai Gerindra yang akan duduk di DPR memiliki kemampuan mumpuni.

"Mulan Jameela itu pintar kok, misalnya bisa berdialog dengan masyarakat," jelasnya.

Ucapan selamat untuk Mulan Jameela dan Krisdayanti

Mulan Jameela mengaku belum mengetahui jika dirinya menang dalam pemilu legislatif 2019 mewakili Partai Gerindra di Dapil Jawa Barat I.

"Enggak tahu, aku enggak pernah ngecek," kata Mulan kepada Antara. Dia mengatakan tak mau ambil pusing perihal menang atau kalah.

"Aku saja enggak pernah mikirin. Yang penting buat aku sih 02 menang," ujarnya.
Kendati begitu, ucapan selamat membanjiri akun Instagramnya.

Hal itu terlihat dari komentar penggemarnya di salah satu foto dirinya yang mengenakan hijab berwana hijau.
"Selamat ya mbak Mulan Jameela sudah berhasil duduk di kursi legislatif, amanah ya mbak," salah satu komentar akun @riasandrasari di Instagram @mulanjameela1.

"Semoga amanah dan kuat nanti di sana, karena pasti banyak godaannya. Jadilah wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat," komentar akun @masya296.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Krisdayanti, Laode Ota membenarkan jika artis asal Kota Batu ini kemungkinan besar terpilih.

"InsyaAllah (lolos), tapi secara pasti kami tidak bisa menyebut dapat berapa suara, kita hargai proses KPU," kata Laode Ota.
Sama halnya dengan Mulan Jameela, akun Instagram @krisdayantilemos diwarnai ucapan selamat dan harapan kepada sang diva.

"Saya pilih nama Krisdayanti untuk DPR RI, ngalam punya," komentar akun @febriyanti.puspa.
"Semoga menang dan amanah ya mba,"komentar akun @ramadanrachman.
"Semoga terpilih amanah dan gak bolos saat rapat," komentar akun @phie2s.

Wajah suram DPR periode 2019-2024

Pencalonan anggota legislatif periode 2019-2024 dari kalangan artis meningkat tajam dibanding periode sebelumnya yang hanya 46 orang.

Namun, Peneliti Formappi Lucius Karus, menyebut wajah DPR periode 2019-2024 nampak suram jika menelisik dari nama-nama anggota legislatif baru yang berasal kalangan artis dan masih dominannya calon inkumben yang terpilih kembali.

Dari catatan Formappi, anggota DPR RI berlatar belakang artis sangat sedikit yang menonjol kinerjanya dan malah menjadikan tugasnya sebagai anggota parlemen "sambilan".

Kalaupun yang kinerjanya bagus adalah mereka yang sudah terlebih dahulu berkarier di partai politik.

"Perilaku artis yang jadi anggota DPR tapi masih nyambingartis itu Eko Patrio. Dia kebanyakan ngartis dibanding kerja politik. Itu yang mungkin sulit bagi anggota DPR dari dunia artis kalau menjadi anggota DPR jelang pendaftaran caleg, tidak lewat kaderisasi yang panjang di partai politik," jelasnya.

"Kalau yang cemerlang ada, seperti Rieke, Nurul Arifin, Tantowi Yahya, tapi mereka sudah melalui proses panjang di partai dan tidak menjadikan dunia artis sebagai bekal untuk jadi anggota DPR," sambungnya.
Pada periode 2014-2019, setidaknya ada 15 artis dan tiga atlet yang duduk sebagai legislator.

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai yang paling banyak menyumbang nama artis, disusul PDI Perjuangan, dan Gerindra.

Lucius juga menyoroti, para anggota legislatif artis ini kerap ditempatkan di komisi yang tidak strategis, bebas dari intrik politik, dan "lahan basah". Itu membuat kerja mereka tak banyak diketahui publik.

"Karena 'komisi basah' itu sudah jadi milik para politikus."

DPR jadi lembaga tanpa gairah

Hal lain yang menjadi kritikan Formappi, hampir 70 persen anggota DPR periode 2014-2019 mencalonkan diri lagi dan kemungkinan besar mereka terpilih.
Hal ini, menurut Lucius, menambah suram wajah DPR.

Apalagi komposisi partai yang menguasai Senayan, tak berubah.

"Iya makin suram. Partai-partainya masih sama, koalisi tidak berubah, anggota baru pun tidak mayoritas, jadi tidak ada unsur apapun yang sejak awal melihat DPR baru nanti optimistis dan penuh keceriaan melakukan pekerjaannya," jelas Lucius.

"DPR yang sudah buruk di periode ini, bisa jadi akan lebih buruk karena tak ada tantangan-tantangan dari anggota DPR baru. Tidak akan ada adu gagasan dan program. Orang baru akan melempem di bawah orang DPR lama."

"DPR akan jadi lembaga yang biasa-biasa saja, tanpa gairah."

Formappi menyebut, pekerjaan rumah anggota DPR yang baru sangat berat karena harus menanggung tunggakan produk legislasi yang tak mampu diselesaikan periode sebelumnya.

Dari pengamatannya, DPR periode 2014-2019 hanya mampu menghasilkan 26 Undang-Undang dari target 189.

"Itu sedikit banget produksi RUU yang bisa diselesaikan. Saya kira utang DPR ke depan jadi makin menumpuk kalau melanjutkan RUU prioritas tahun ini dibahas di periode mendatang."

"Makanya DPR periode 2014-2019 ini terburuk sepanjang reformasi."


.Sumber :tribun.com

IMPIANNEWS.COM (Jakarta)  --.  Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tak tahu asisten pribadinya Miftahul Ulum punya peran dalam pengajuan dana hibah yang diberikan Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional (KONI). Imam meyakini Ulum hanya bertugas sesuai tugas pokok.

"Tidak tahu Ulum kawal itu," kata Imam saat bersaksi untuk terdakwa Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 29 April 2019.

Imam memastikan Ulum tak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi selama menjabat sebagai asistennya. Politikus PKB ini menjelaskan tugas Ulum hanya berkoordinasi seputar penentuan jadwal kegiatan menteri.

"Melakukan koordinasi jadwal menteri kedeputian, dokumentasi kegiatan, untuk publikasi, komunikasi dengan protokol sekretariat, soal jadwal yang mendadak berubah," ujar Imam.

Ulum disebut-sebut berperan besar dalam proposal dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora. Bahkan, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana mengaku pernah diancam oleh Ulum.

Mulyana sempat ingin dilengserkan dari jabatannya bila tak memuluskan proposal pencairan dana hibah tersebut. Ia menjelaskan, Ulum kerap memaksa agar proses pencairan dana hibah segera diproses. Hal itu dianggap sebagai tekanan yang didapatnya dari Ulum.

Nama Imam Nahrawi dan staf pribadinya, Miftahul Ulum tertulis dalam catatan penerima suap dana hibah KONI dari Kemenpora. Hal ini terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan dibenarkan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi.

Dalam BAP itu, Suradi menyebut pada Kamis, 13 Desember 2018, Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan KONI sebesar Rp17,9 miliar. Saat itu, Fuad meminta Suradi menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp8 miliar dari total Rp17,9 miliar.

Alasannya, Fuad punya kebutuhan untuk memberikan uang kepada sejumlah pihak di Kemenpora seperti Imam Nahrawi, Miftahul, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana dan beberapa pejabat lain. Imam tercatat mendapat bagian sebanyak Rp1,5 miliar (**)


IMPIANNEWS.COM - Kejadian ditabraknya KRI Tjiptadi 381 pada Sabtu, 27 April 2019 di perairan Laut Natuna oleh kapal Vietnam Fisheries Resource Surveillance menunjukkan adanya konsistensi penjagaan teritori maritim oleh aparat keamanan Indonesia.

Tak perlu takut atau merasa minder dalam peristiwa itu. Justru pengawasan dan penjagaan teritori laut Indonesia harus lebih digalakkan.

Sebab TNI AL sudah melakukan tindakan yang benar dan sesuai prosedur demi tegaknya kedaulatan Indonesia.

Kalau hanya sekedar Nota Protes saja yang dilayangkan oleh pemerintah kepada Vietnam terkait hal itu, rasanya sedikit 'hambar' menyoal peristiwa pelanggaran kedaulatan negara Indonesia.

Maka dari itu supaya tak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis.

Salah satunya mempersenjatai pulau Natuna.

Melalui Minimum Essential Force (MEF) alias Kekuatan Pokok Minimum yang terbagi tiga tahap, TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara.

Yang paling kentara ialah perkuatan pulau Natuna yang dihuni oleh Batalyon Komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU.

Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan.

Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai maka isian 'alat penggebuk' pun mulai disuntikkan ke Natuna.

Kapal Selam Indonesia, KRI Ardadedali 404. Dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam.

Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main.
Disana disiagakan tiga KRI ukuran besar sekelas Fregat Bung Tomo class dan Korvet Diponegoro class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan laut China Selatan.
Terbaru tentunya korvet kelas Parchim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna.

Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut.

Belum selesai sampai disitu, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan satu skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan Maritime Strike.

Pesawat tempurnya pun merupakan kelas wahid macam F-16 C/D Block 52ID dan Sukhoi Su-27/30 milik TNI AU.

Merasa masih kurang? tenang ada lagi penambahan pasukan elite tiga matra milik TNI macam Marinir, Paskhas serta Kostrad
Satuan pemukul TNI dari AD, AL dan AU saat melakukan upacara di Natuna.

Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin bahkan pesawat siluman/stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran.

Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon 'gebuk duluan sebelum masuk' dalam artian cegah dulu jauh diluar sebelum masuk ke teritori Indonesia.

Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was.

Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal/membelah negara mereka menjadi dua bagian.

Posisi Natuna berada ditengah antara Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak.

Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke Semenanjung-Sabah & Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia.
Posisi geografis Natuna

Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara Semenanjung- Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu.

Jika nekat terobos tanpa izin maka siap-siap saja terima akibatnya.

Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan disana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas satu nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang menganggu kedaulatan Indonesia. (tf/Seto Aji/Gridhot.ID)

IMPIANNEWS.COM (Bandung)

Lembaga Afiliasi Penelitian Ilmu dan Teknologi (Lapitek) Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung membuat tiga survei berbeda metode terkait Pemilihan Presiden 2019. Hasilnya, semua survei itu mengunggulkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan angka 60-an persen.

“Kita harus jujur, apa adanya hasilnya begitu. Yang mengagetkan justru itu, nyelenehnya di situ,” kata Rektor UKRI Boyke Setiawan kepada Tempo.

Survei perdana berupa jajak pendapat elektabilitas berlangsung 1-12 April 2019 dengan melibatkan responden sebanyak 10.252 orang. Hasilnya Prabowo-Sandiaga meraih 63,2 persen.

Survei kedua dengan metode exit poll pada hari pencoblosan dengan melibatkan 2.200 orang responden di 700 tempat pemungutan suara (TPS). Hasilnya suara pasangan calon nomor dua itu naik jadi 66,4 persen.

Survei pamungkas dengan menggunakan setoran data hasil foto formulir C1 plano kiriman relawan. Jumlahnya 8.420 data yang proses penghitungannya dimulai 17-24 April 2019. Hasil survei yang disebutnya bermetode multistage range itu 62,20 persen untuk Prabowo-Sandiaga.

“Margin of error 2,46 persen, tingkat kepercayaan 95 persen,” ujar Direktur Lapitek UKRI Rochmanijar Setiyadi, 25 April 2019.

Menurutnya, landasan awal survei ini penelitian dari dosen. Momen Pemilihan Presiden dinilai menarik untuk diteliti. 

Lapitek mengkoordinir para dosen yang terlibat penelitian. “Di ujung kita lihat hasilnya mau berakhir di rak buku atau publish. Kita sepakat dengan Pak Rektor untuk dipublikasikan,” katanya.

Tim UKRI berharap ada respon dari masyarakat dan hasilnya dinilai menarik.

 “Kalau sistem kita mau diforensik atau diaudit kami nggak keberatan,” ujarnya.

Lapitek UKRI tidak mempersoalkan perbedaan hasil survei dengan lembaga lain. ”Kalau ada beda mungkin ada hal-hal yang tidak kami ketahui, tapi data yang kami dapat bisa kami 

pertanggungjawabkan, kami terbuka untuk dikritik,” ujar Rochmanijar.
Hasil Pilpres 2019, yang diikuti oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019.

Sumber : tempo.co

IMPIANNEWS.COM  --  MAHKAMAH Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa atas Dahlan Iskan dalam kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Dengan begitu putusan bebas di tingkat banding dikuatkan.
Dahlan Iskan merupakan Dirut PT PWU periode 2000-2010. Kasus bermula saat terjadi kasus tukar guling aset BUMD PT PWU di Jawa Timur.
Tukar guling itu dinilai bermasalah sehingga Dahlan Iskan diadili. Bahkan kasus ini menyeret mantan Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana.
Oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, seperti dilansirkan detik.com, Dahlan dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara pada 2017. Namun Dahlan mengajukan banding dan dinyatakan bebas.
Tidak berselang lama, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menganulir putusan tersebut. Oleh majelis hakim, Dahlan dibebaskan dari seluruh dakwaan.
Atas vonis bebas itu, giliran jaksa yang mengajukan kasasi. MA ternyata bergeming. "Tolak," demikian bunyi amar putusan 3029 K/PID.SUS/2018 sebagaimana dilansir website MA, Selasa (30/5/2019).
Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Prof Dr Surya Jaya dengan anggota M Askin dan LL Hutagalung. Perkara dengan panitera pengganti Retno Murni Susanti itu diketok pada 22 April lalu.
Bagaimana dengan Wisnu Wardhana? Ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Proses eksekusi Wisnu sempat diwarnai aksi kejar-kejaran pada Januari 2019. Wisnu sempat melakukan perlawanan dengan menabrak motor petugas intel. Motor itu masuk kolong mobil sehingga menghentikan laju mobil. Wisnu dipaksa keluar dari mobil. Wisnu pun diekskeusi ke LP.


Sumbera : Galamedianews.com

Penjelasan Andre tersebut untuk menjawab komentar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

IMPIANNEWS.COM (Jakarta)

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade mengungkapkan alasan masyarakat Sumatera Barat lebih memilih Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Penjelasan Andre tersebut untuk menjawab komentar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyebut Sumbar sebagai provinsi garis keras dalam hal agama.

Menurut Andre, bahwa masyarakat keturunan Minang yang beragam Islam memang menjadi umat yang taat namun bukan garis keras seperti yang disinggung Mahfud MD. Andre menegaskan bahwa masyarakat Minang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.

"Kami orang Minang memang alhamdulillah adalah penganut Islam yg taat, tapi kami bukan lah garis keras dan Radikal Prof @mohmahfudmd . Kami adalah umat Islam yg Rahmatallil Alamin. 

Kami orang Minang sangat toleran dalam kehidupan beragama. Semua hidup rukun berdampingan," cuit Andre di akun Twitternya @andre_rosiade pada Minggu (28/4/2019).

Andre kemudian menceritakan, bahwa dirinya merupakan salah satu putra asli Sumbar. Ia lahir di Sumbar, bahkan kini dia maju sebagai calon anggota legislatif dari dapil Sumbar. Sedari kecil ia terbiasa hidup berdampingan dengan agama lainnya.

"Untuk Prof @mohmahfudmd yang saya hormati. Saya lahir, besar, bahkan Daerah Pemilihan saya adalah Sumbar. 

Alhamdulillah suara yang memilih saya sebagai calon anggota DPR RI pun tertinggi dalam sejarah di Sumbar. Saya dari SD sampai SMP sekolah di Sekolah Khatolik di Kota Padang," katanya.

Lebih lanjut Andre mengungkapkan mengapa Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin kalah telak di Sumbar. 

Andre mengatakan bahwa alasan mereka tidak memilih Jokowi ialah karena kondisi perekonomian yang ternyata masih sulit. Masalah mahalnya listrik, harga sembako hingga sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan utama mengapa masyarakat Minang kemudian berpaling dari Jokowi.

"Alasan masyarakat Minang tidak memilih pak @jokowi adalah ekonomi. Karena kehidupan ekonomi yang sulit, cari pekerjaan susah, harga sembako di pasar tidak terjangkau, listrik mahal, pupuk mahal, dan lain-lain. Mudah-mudahan Prof @mohmahfudmd paham penjelasan saya ini. Salam hormat," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebutkan ada empat provinsi yang disebut sebagai provinsi garis keras. Di sanalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menang perolehan suara di Pilpres 2019.

Provinsi-provinsi itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan. Mahfud MD menyatakan hal itu dalam sebuah rekaman wawancara dengan sebuah stasiun TV.

"Kalau dilihat kemenangannya di provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi kemenangan pak Prabowo dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras yah dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumbar, Aceh dan sebagainya, Sulsel juga. Sehingga rekonsiliasi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu. Karena bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini akan maju kalau bersatu," kata Mahfud MD dalam video itu.

Sumber : suara.com

IMPIANNEWS.COM (Bukit Tinggi).

Dalam rangka cipta kondisi pasca Pileg, Pilpres, Menjelang Idul Fitri 2019 guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas demi terciptanya Kamseltibcarlantas, Polres Bukittinggi menggelar apel operasi Keselamatan Singgalang 2019 yang bertempat dihalaman Polres Jl.Sudirman Bukittinggi, Senin (29/4). Operasi tersebut dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 29 April – 12 Mei 2019.

Wakil Walikota Bukittinggi H.Irwandi, SH yang bertindak selaku Pimpinan Apel membacakan amanat dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs.Fahkrizal, M.Hum, menjelaskan bahwa apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2019 dan cipta kondisi sesudah pelaksanaan Pemilu 2019, langkah – langkah cipta kondisi yang dilakukan dengan melihat beberapa potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius.

“salah satu potensi kerawanan yang mungkin terjadi adalah adanya gangguan kamtibmas keamanan baik berupa kenaikan BBM, konflik sosial, tindak pidana maupun gangguan Kamseltibcarlantas seperti kemacetan dan dan kecelakaan lau lintas, yang menjadi perhatian terutama pada pelanggaran kendaraan, sehingga masyarakat dalam berkendaraan dapat mematuhi peraturan dan ketentuan berlalu lintas dengan baik”, ujarnya.

Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa, saya berharap jajaran lalu lintas mampu mempersiapkan langkah – langkah antisipasi baik secara taktis maupun teknis agar potensi pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir serta tidak menimbulkan gangguan yang dapat berpengaruh bagi kelancaran masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 serta tidak menjadi pemicu timbulnya ketegangan sosial di masyarakat, harapnya.

Kemudian selanjutnya disampaikan bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanan operasi keselamatan ini adalah keamanan personel terutama pada saat melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas, karena itu saya berpesan kepada selurh personel yang terlibat dalam operasi keselamatan 2019 agar selalu berpedoman kepada prosedur operasional standard dan memperhatikan faktor keselamatan dalam setiap kegiatan operasi, ujarnya.

Kepada selurh personel yang terlibat agar benar – benar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggunggjawab serta dilaksanakan sesuai prosedural, proporsional dan profesional guna mencapai hasil yang diharapkan secar maksimal dan saya ingatkan kembali bahwa tujuan utama operasi keselamatan tahun 2019 yang akan dilaksanakn ini adalah terwujudnya Kamseltibcarlantas yang baik, pungkasnya.

Pelaksanaan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Singgalang 2019, ditandai dengan penyematan pita oleh Wakil Walikota, kepada petugas gabungan, yang terdiri dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi. (Sy)


Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo kepada Walikota Payakumbuh Riza Falepi di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, di Kota Padang
IMPIANNEWS.COM (Payakumbuh).

Untuk kali kelima secara beruntun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh. 

Penyerahan opini dan hasil pemeriksaaan terhadap LKPD Kota Payakumbuh tahun 2018 tersebut dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo kepada Walikota Payakumbuh Riza Falepi di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, di Kota Padang, Senin, (29/4).

Turut mendampingi Walikota, Ketua DPRD Kota, YB Dt. Parmato Alam, Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala Inspektorat Syahrial, dan sejumlah pejabat OPD terkait. 

Sementara, Kepala BPK RI Pemut Aryo Wibowo didampingi, Kepala Subauditorat Sumatera Barat II, Hari Fitrianto, Kepala Subauditorat Sumatera Barat I, Indria Syzinia dan tim pemeriksa lainnya.

Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Walikota Payakumbuh dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang dilanjutkan dengan penyerah hasil pemeriksaan LKPD Pemko Payakumbuh.

Pada kesempatan itu,  Walikota Payakumbuh mengaku bersyukur atas keberhasilan Payakumbuh kembali meraih Opini WTP dari BPK. Capaian itu bertambah spesial karena Payakumbuh menjadi daerah Kabupaten / kota pertama di Sumatera Barat yang diberi opini WTP oleh BPK RI. 

"Alhamdulillah, tahun ini kita kembali memperoleh opini WTP dari BPK Dan menjadi daerah pertama setelah Pemprov yang dinilai oleh BPK. Tentu hasil ini sangat menggembirakan ditengah semakin ketatnya standar pengawasan dan audit yang ditetapkan BPK," ujar Riza

Riza mengatakan, disamping menjadi daerah pertama yang diberi opini oleh BPK,  Kota Payakumbuh turut berbangga karena dijadikan pilot project oleh BPK dalam hal pemeriksaaan LKPD melalui Kantor Akuntan Publik (KAP). 

"Tahun depan, pemeriksaan LKPD Kota Payakumbuh dipercayakan BPK kepada Kantor Akuntan Publik. Kita dijadikan pilot project oleh BPK. Ini merupakan sebuah kepercayaan bagi kita untuk lebih baik lagi mengajukan Laporan keuangan kedepan," tambah Riza. 

Riza mengucapkan terima kasih kepada pihak BPK RI perwakilan Sumbar yang dinilai sangat baik dalam membimbing Pemko Payakumbuh menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Dikatakan,  selama ini BPK RI cukup terbuka jika Pemko ingin berkonsultasi.

"Kami BPK RI Perwakilan Sumbar sangat baik, karena kami dapat berkonsultasi dan bertannya dalam setiap permasalahan. karena tidak dipungkiri tidak semuanya hal-hal teknis  bisa dimengerti, dan perlu dikonsultasikan untuk pemecahan setiap masalah yang dihadapi,  selama ini kami sangat terbantu," ujar Riza. 

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo mengatakan penyerahan LKPD Pemerintah Daerah ini merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2013, yang mengintruksikan harus diserahkan oleh Pemda selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPD itu sendiri menurut Pemut Aryo Wibowo sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan Opini tentang Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

"Selamat atas keberhasilan Pemko Payakumbuh kembali meraih Opini WTP,  semoga kedepan bisa dipertahankan dan ditingkatkan," pungkas Pemut singkat. (ul)

IMPIANNEWS.COM (Padang). 

Pertemuan alumni atau reuni setiap sekolah di Kota Padang memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Padang. Di samping bergeraknya perekonomian karena tingkat kunjungan dan hunian hotel meningkat, juga menjadi ajang penyampaian kritik dan saran terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang.

"Pemerintah Kota Padang sangat terbuka dengan kritik dan saran terhadap perkembangan Kota Padang yang disampaikan dalam forum reuni seperti ini. Apalagi jika yang memberikan masukan adalah orang-orang yang terbiasa melihat berbagai kelebihan daerah lain, sehingga ikut memikirkan dan menyumbang saran bagaimana agar Kota Padang ini dapat lebih baik kedepannya", ujar Wali Kota Padang Mahyeldi ketika menghadiri Reuni Perak SMAN 2 Padang Angkatan 1991-1994 di Grand Inna Hotel Padang, Minggu malam (28/4/2019). 

"Seandainya masyarakat tidak lagi mau mengkritik dan memberikan saran kepada pemerintah, serta tidak mau peduli dengan perkembangan kota tempat ia berada, bagi Saya selaku Wali Kota hal itu sama saja dengan "kiamat". Apa yang bisa kita harapkan dari masyarakat yang apatis. Justru masyarakat yang peduli dengan memberikan kritik dan saran akan membuat Pemko Padang semakin dinamis menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan pembangunan", jelas Wako. 

"Demikian pula yang saya harapkan dari alumni SMAN 2 Padang angkatan 1991-1994 yang hadir pada malam hari ini, yang sebagian besar adalah orang-orang yang telah sukses di perantauan untuk dapat memberikan masukan kepada Pemko Padang agar dapat terus memberikan perubahan ke arah yang lebih baik di masa mendatang", tukuk Mahyeldi yang malam itu didampingi oleh Wakil Wali Kota Padang Terpilih Hendri Septa dan Direktur Teknik PDAM Kota Padang Andre Satria yang juga merupakan alumni SMAN 2 Padang Angkatan 94. (th)


Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno.
IMPIANNEWS.COM (Jakarta).

Presiden Joko Widodo membahas lebih lanjut mengenai rencana pemindahan ibu kota. Pembahasan tersebut digelar bersama dengan jajaran terkait di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 29 April 2019.

Wacana tersebut sebelumnya telah lama muncul, bahkan sejak era Presiden Soekarno. Namun, hingga kini wacana tersebut belum juga terlaksana.

"Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul-tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ujar Presiden memulai arahannya.

Presiden mengatakan, pembahasan soal pemindahan ibu kota ini hendaknya tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata. Namun, kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanannya menuju negara maju di masa mendatang harus menjadi pertimbangan utama.

"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa banyak negara-negara yang telah memikirkan sekaligus mengantisipasi mengenai bagaimana negara mereka berkembang di masa mendatang. Menurutnya, di masa kompetisi global ini, Indonesia perlu berpikir visioner dan melakukan pemikiran yang sama dengan negara-negara lainnya itu.

"Saya kira contohnya banyak sekali baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain. Sekali lagi, kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," tuturnya.

Presiden memahami bahwa pemindahan ibu kota merupakan proses yang tidak singkat dan membutuhkan biaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

"Tapi saya meyakini, insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," tandasnya.

Rapat terbatas tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian rencana pemindahan ibu kota oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.


Jakarta, 29 April 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Sekda Kota Padang, Amasrul saat memimpin rapat Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019 di ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang
IMPIANNEWS.COM (Padang)

Kota Padang akan menjadi tuan rumah Livestock Expo dan Kontes Ternak Propinsi Sumatera tahun 2019 dan 2020. Tahun ini, acara tersebut direncanakan digelar pada 26-28 Juni di Kelurahan Air Pacah. Sedangkan di tahun 2020, Livestock Expo dan Kontes Ternak akan masuk dalam rangkaian acara Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan  (PENAS KTNA) XVI, dimana Kota Padang juga menjadi tuan rumah. 

Sekda Kota Padang, Amasrul saat memimpin rapat Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019 di ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Air Pacah, Senin (29/4/2019), mengatakan, sebagai ajang peningkatan pemberdayaan peternak sebagai mitra dalam menunjang pembangunan peternakan, Kota Padang harus sukses menjadi tuan rumah Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019, 

“Iven yang digelar Propinsi Sumatera Barat ini harus kita sukseskan bersama”, ujar Amasrul.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Afrizal Arman, mengatakan, Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019 merupakan iven promosi dan pameran produk peternakan yang menjadi agenda tahunan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara bergulir di Kab/Kota di Sumatera Barat.

“Acara ini juga merupakan ajang pertemuan antara produsen dan buyer dalam jaringan kerjasama agribisnis pertenakan”, ujar Afrizal.

Ditambahkannya, Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019  juga menjadi kesempatan bagi pengusaha pengolahan pakan dan agroindustri untuk melihat dan menyaksikan perkembangan teknologi industri dan berbagai isu terbaru.

“Di kesempatan itu, peluang pengembangan jaringan bisnis dan kemitraan juga terbuka”, tambahnya lagi.(th)


Ditresnarkoba Polda Sumbar kembali membekuk 2 orang pelaku penghedar narkoba jenis sabu.   
IMPIANNEWS.COM (Padang).

Wadir Narkoba Polda Sumbar, AKBP Rudi Yulianto yang didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi saat jumpa pers di Mapolda Sumbar senin 29/04/2019, menyampaikan ditresnarkoba Polda Sumbar kembali membekuk 2 orang pelaku penghedar narkoba jenis sabu.   

Seorang tersangka ibu rumah tangga yang berinisial N 45 thn yang beralamat kota pekanbaru provinsi riau.  

Fitangkap di Jl. lintas Padang- Bukittinggi Pasar Usang Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman dengan barang bukti satu paket narkotika jenis sabu seberat 995.2 gram (Metamfetamine) dilapisi plastik teh cina bermerek GUANYINWANG di bungkus kantong plastik warna hitam.  

Sedangkan satu tersangka lagi yang berinisial H 44 thn  berprofesi sebagai penjual ikan yang beralamat di Tangkerang Tengah, Kota Pakanbaru, Provinsi Riau. 

Tersangka ditangkap di dalam rumahnya dengan barang bukti satu paket narkotika jenis sabu seberat 0.65 gram.  

Menurut pengakuan tersangka N, dia disuruh oleh tersangka H untuk mengantarkan barang bukti tersebut dari kota Pakanbaru ke kota Padang dengan Imbalan sebesar 5. 000.000  (lima juta rupiah) setelah barang bukti sampai ditempat tujuan.  

Kedua tersangka dikenakan pasal 144 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika , dengan ancaman maksimal hukuman 5 /20 tahun penjara. (Ay)

Sri Mulyani, Keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia nantinya akan diberi uang santunan sebesar Rp 36 juta.
IMPIANNEWS.COM (Jakarta)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui usulan besaran uang santunan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.

Keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia nantinya akan diberi uang santunan sebesar Rp 36 juta.

Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya telah menerima surat persetujuan terkait besaran uang santunan dari Kementerian Keuangan. Keputusan tersebut tertuang dalam surat Menteri Keuangan RI Nomor S-316/ MK.02/ 2019.

"Sudah (disetujui). Surat dari Menkeu baru kita terima pagi ini," kata Arif saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2019).

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-316/ MK.02/ 2019 diketahui nominal uang santunan yang diberikan bagi keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia yakni sebesar Rp 36 juta.

Kemudian, untuk petugas KPPS cacat permanen Rp 30,8 juta. Sedangkan bagi petugas KPPS yang mengalami luka berat Rp 16,5 juta dan luka ringan Rp 8,25 juta.
Surat keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan, persetujuan besaran santunan biaya tersebut tidak mengakibatkan penambahan alokasi anggaran (secara on top) dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah tersedia.

Bersamaan dengan itu, Sri Mulyani juga mengingatkan agar proses penyerahan uang santunan tersebut dilakukan secara profesional.

"Seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tulis isi suratnya.


Sumber : suara.com


IMPIANMEWS.COM Pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md soal 'provinsi garis keras' menjadi sorotan di media sosial. Kubu pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengkritik ucapan tersebut.

Potongan video wawancara Mahfud berdurasi 1 menit 20 detik dengan salah satu televisi swasta viral di medsos. Berikut isinya:

Kemarin itu sudah agak panas dan mungkin pembelahannya sekarang kalau lihat sebaran kemenangan ya mengingatkan kita untuk lebih sadar segera rekonsiliasi. Karena sekarang ini kemenangan Pak Jokowi ya menang dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun.

Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga.

Saya kira rekonsiliasinya jadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu.

Anggota Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandi, Said Didu langsung bereaksi di akun twitternya @msaid_didu.


"Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel, mhn jelaskan indikator yg prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang2 garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami. Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI utk menjaga kehormatan. Inikah yg dianggap keras."

Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak pun ikut bersuara.

"Saya menghormati Pak @mohmahfudmd tapi kaget dg tuduhannya, karena ambisinya sampai tega menggunakan narasi daerah2 02 menang sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dsb, sbg daerah Islam garis keras.

Narasi Pak Mahfud ini yg justru memecah belah dan penuh kebencian," kicaunya di twitter.

Mahfud pun langsung menjawab cuitan Said Didu lewat twitter. Dia coba meluruskan agar pernyataannya tidak menjadi polemik.

"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi. Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik. Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram. Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun. Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau."

"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura. Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan. Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik."


Sumber ;  Merdeks.com


Eyviet yang akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama 13 tahun bertugas di Pemko Padang.
IMPIANNEWS.COM (Padang). 

Pemerintah Kota Padang menggelar Apel Gabungan Pelepasan Purnabakti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Dr. Ir. H. Eyviet Nazmar, M.S di Halaman Parkir Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (29/4/2019).

Apel tersebut dipimpin oleh Wali Kota Padang dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, Camat di lingkup Pemko Padang beserta ASN yang bertugas di Balaikota Padang.

Eyviet yang akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama 13 tahun bertugas di Pemko Padang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemko Padang yang telah bekerjasama mewujudkan visi misi Kota Padang dan mohon maaf jika selama kita bergaul ada hal-hal yang kurang berkenan yang pernah saya perbuat”, tuturnya.

Eyviet bersyukur telah dapat melewati masa tugasnya dengan baik tanpa pernah bermasalah dengan hukum. “Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Inspektorat Kota Padang yang selalu mengingatkan dan mengarahkan dalam penggunaan anggaran agar sesuai dengan aturan yang berlaku”, tuturnya lagi.

“Saya juga tidak pernah tahu nasib dan takdir menggariskan saya menjadi seorang Kadis, karena dulu saya hanya bercita-cita menjadi penyuluh pertanian lapangan supaya punya motor trail”, seloroh lulusan SPMA itu yang mengundang senyum para peserta apel.

“Saya juga tidak pernah menduga akan diberikan penghargaan oleh Pemko Padang sebagai Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) yang membuat saya dapat menunaikan ibadah haji”, ungkap pria yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Padang tersebut.

Eyviet pensiun dengan menyandang pangkat terakhir Pembina Utama Muda/ IV/c dan diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat pengabdian Pembina Utama Madya/ IV/d. Eyviet juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Padang (2014), Asisten Ekbangkesra Setdako Padang (2014) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang (2017).

Wali Kota Padang Mahyeldi selaku Pembina Apel pada kesempatan itu turut mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pengabdian yang telah diberikan oleh Eyviet.

"Kita perlu meneladani apa yang telah disampaikan oleh Bapak Eyviet, yang mana selama bertugas beliau selalu berpedoman kepada aturan yang ada. Saya juga mengapresiasi selama beliau bertugas telah dapat membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan”, tutur Mahyeldi.

Keberhasilan Eyviet dalam menjalankan tugasnya dengan baik menimbulkan harapan pada Wali Kota Padang agar para Kepala OPD juga dapat melakukan pengkaderan sebelum masa tugas berakhir, sehingga pelaksanaan tugas dan SDM yang ada di setiap OPD dapat meneladani setiap hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pendahulunya.

“Perjalanan hidup dan karir beliau juga mengandung banyak hikmah yang dapat dipetik, salah satunya senantiasa berprasangka baik (husnudzon) kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Kita harus menyadari bahwa kesuksesan tidak dapat kita wujudkan sendiri, melainkan juga memerlukan bantuan orang lain”, ujarnya lagi.

“Atas nama pribadi, keluarga dan Pemko Padang saya mengucapkan selamat memasuki masa pensiun kepada Bapak Eyviet, terima kasih atas pengabdiannya dan semoga dapat terus membina masyarakat serta keluarga”, pungkas Mahyeldi yang juga menyampaikan ucapan maaf lahir batin kepada seluruh ASN Pemko Padang dan seluruh warga Kota Padang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.

Pewarta: Betti Dasaisa/ Adhy Syaflian/ M. Ramadhan

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.