Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pages

Sekolah untuk Semua, tapi Aman untuk Siapa?

| 17 November WIB

Oleh: Maulida Asyiah 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin 


Setelah rumah, sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Di sanalah ia belajar, bermain, dan tumbuh bersama teman-temannya. Tetapi bagi AM, siswa berusia 16 tahun di sebuah SMK swasta di kawasan Wonokromo, Surabaya, tempat itu justru berakhir dengan ranjang rumah sakit. 

Menurut pemberitaan, AM adalah siswa inklusi atau anak berkebutuhan khusus (ABK) yang diduga menjadi korban perundungan dan pengeroyokan oleh teman sekolahnya pada 10 Februari 2026. Ia dirawat di RS Menur, dan keluarganya melaporkan peristiwa itu ke kepolisian . Proses hukum masih berjalan, sehingga siapa pun yang terlibat harus tetap dipandang tidak bersalah sampai ada putusan yang sah. 

Namun, terlepas dari hasil penyelidikan, kasus ini cukup untuk memaksa kita bertanya: sekolah untuk semua, tapi aman untuk siapa?

Pertanyaan pertama yang mengganggu saya adalah mengapa ABK begitu mudah menjadi sasaran. Menurut keluarga, AM sudah menjadi target perundungan sejak awal ia bersekolah di sana. Jika keterangan itu benar, peristiwa 10 Februari bukan kejadian tunggal, melainkan puncak dari sesuatu yang berlangsung lama dan luput dari perhatian. Di sinilah letak persoalannya. 

Perundungan tumbuh subur ketika ada anak yang dianggap "berbeda" dan orang dewasa di sekitarnya terlalu sibuk atau terlalu nyaman untuk memperhatikan. Anak yang cara berkomunikasinya tidak lazim atau yang bereaksi di luar kebiasaan teman sebaya sering dijadikan bahan olok-olok, lalu reaksinya dijadikan hiburan. Kerentanan ABK bukan berasal dari kekurangan dirinya, tetapi dari lingkungan yang tidak siap menerima keberagaman.

Di atas kertas, negara sebenarnya sudah berpihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi serta stigma. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 bahkan menyebut asas nondiskriminatif dan inklusif sebagai dasar penyelenggaraan sekolah yang aman dan nyaman. Tetapi saya melihat adanya jarak yang lebar antara aturan dan kenyataan. Pendidikan inklusif sering berhenti pada urusan administratif: ABK diterima, diberi bangku, lalu dianggap selesai. Padahal duduk di kelas yang sama belum tentu berarti diterima. Inklusi yang sesungguhnya menuntut guru yang paham kebutuhan siswa, teman-teman yang dibekali empati, dan sistem yang sigap ketika ada tanda bahaya. Tanpa itu, inklusi hanyalah label yang ditempelkan di pintu sekolah.

Di sinilah tanggung jawab sekolah dan guru diuji. Peraturan tersebut meminta sekolah melakukan deteksi dini, mulai dari mengenali karakteristik murid, memantau perubahan perilaku, hingga menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, termasuk oleh penyandang disabilitas. Guru yang mengetahui adanya perundungan tidak boleh menganggapnya sekadar "kenakalan remaja" atau urusan antarsiswa. Langkah minimalnya adalah menghentikan tindakan itu saat itu juga, melindungi korban, mencatat, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Aturan yang sama menegaskan bahwa penanganan pelanggaran harus mengutamakan perlindungan korban dari bahaya, ancaman, atau kekerasan.  Diam bukan sikap netral. Bagi korban, diam adalah pesan bahwa tidak ada yang akan menolongnya.

Saya juga ingin mengkritik cara kita sebagai masyarakat memandang ABK. Ada dua kesalahan yang sama berbahayanya: meremehkan dan mengasihani. Anak berkebutuhan khusus bukan anak yang tidak mampu. Mereka punya potensi, cara belajar, dan ritme sendiri yang perlu difasilitasi. Ketika kita hanya merasa kasihan, kita tidak sedang menghormati mereka, melainkan menempatkan mereka di posisi yang lebih rendah. Yang mereka butuhkan adalah rasa aman, kesempatan yang setara, dan teman yang memperlakukan mereka sebagai manusia seutuhnya. Kita yang menonton video kekerasan lalu hanya menggelengkan kepala pun perlu bertanya: apa yang sudah kita lakukan untuk membuat lingkungan sekitar kita lebih ramah?

Islam memberi landasan yang tegas untuk hal ini. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 11, Allah melarang orang beriman mengolok-olok, merendahkan, dan memanggil orang lain dengan gelar yang buruk, karena boleh jadi yang direndahkan justru lebih baik di sisi-Nya. Ayat ini sangat relevan dengan perundungan, yang hampir selalu diawali ejekan dan label. Sementara itu, QS. Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ukuran kemuliaan bukan kemampuan fisik, kecepatan berpikir, atau kemiripan dengan mayoritas. Maka tidak ada pembenaran dalam Islam untuk merendahkan seseorang karena kondisi fisik, kemampuan, atau perbedaannya. Nilai kasih sayang, keadilan, dan kepedulian seharusnya hidup di ruang kelas, bukan hanya di buku pelajaran agama.

Lalu apa yang perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang? Pertama, sekolah perlu membekali guru dan tenaga kependidikan dengan pemahaman tentang ragam disabilitas dan kebutuhan khusus, sebagaimana juga dimandatkan peraturan. Kedua, siswa perlu dilibatkan, misalnya lewat kesepakatan kelas dan pendidik sebaya, agar menghargai perbedaan menjadi kebiasaan teman sebaya, bukan sekadar perintah guru. Ketiga, pemerintah daerah wajib memastikan kelompok kerja yang menerima laporan, mendampingi korban, dan memantau penanganan benar-benar berfungsi, bukan hanya ada di atas kertas.  Keempat, pengawasan terhadap sekolah yang menerima siswa inklusi harus nyata. Kesiapan sekolah seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menolak ABK.
Pada akhirnya, kasus AM mengajarkan bahwa keamanan sekolah tidak diukur dari tembok yang tinggi, tetapi dari seberapa terlindungi anak yang paling rentan di dalamnya. 

Saya berpendapat bahwa kegagalan seperti ini adalah kegagalan bersama: sekolah yang lalai mendeteksi, sistem yang lamban bekerja, dan masyarakat yang masih menormalkan ejekan. Hukum akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini, tetapi tugas moral kita tidak menunggu putusan. Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, adalah manusia yang bermartabat dan berhak belajar tanpa rasa takut. Islam telah lebih dulu mengajarkannya: memuliakan sesama bukan pilihan, melainkan kewajiban.