Oleh: Azrina Fauziah, S.Pt
Belum usai karhutla di Kalimantan, kini karhutla juga terjadi di Papua. Dikutip dari Kompas.com, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (atau sesuaikan dengan nama narasumber asli jika merujuk berita), menyampaikan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen. BNPB mencatat lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektare lahan yang sedang dalam penanganan (6/11/2026).
Sedangkan menurut data Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), total area yang terbakar mencapai 319 ribu hektare. Provinsi Papua Selatan tercatat memegang rekor kebakaran hutan dan lahan terluas di Indonesia sepanjang tahun 2026 (MetroTVNews.com, 10/11/2026).
Titik kebakaran terjadi di berbagai area seperti kawasan taman nasional, pembukaan lahan pertanian, perkebunan tebu, hingga konsesi kelapa sawit. BNPB mengungkapkan bahwa tingginya kemunculan titik api kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit swasta di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan (Okezone.com, 31/10/2026).
Karhutla Tak Kunjung Usai, Negara Abai
Bencana kebakaran hutan dan lahan seolah menjadi agenda tahunan di negeri ini. Belum usai penanganan karhutla di Kalimantan maupun Sumatra, kini kebakaran hutan merembet ke timur Indonesia. Ironisnya, eskalasi bencana ini tidak lahir dari siklus kemarau semata, melainkan hasil ekspansi masif perkebunan kelapa sawit.
Selama bertahun-tahun, penanganan karhutla di Kalimantan maupun Sumatra tak pernah selesai. Hal ini disebabkan negara hanya hadir sebagai pemadam kebakaran musiman ketika bencana meluas. Negara tidak pernah hadir dalam menegakkan hukum bagi pemilik korporasi kelapa sawit.
Alih-alih memetik pelajaran yang berharga dari peristiwa karhutla di Kalimantan maupun Sumatra, negara justru memperluas izin konsesi perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua. Inilah wujud negara yang menerapkan sistem sekuler kapitalisme. Negara abai, hanya berfungsi sebagai regulator kebijakan yang menguntungkan segelintir manusia bermodal.
Solusi Islam: Alam Amanah dan Tanggung Jawab Pemimpin
Dalam perspektif Islam, hutan merupakan milik umum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Kaum Muslim berserikat (bersekutu/memiliki hak bersama) dalam tiga hal: air, padang rumput (atau hasil hutan/tumbuhan), dan api (energi)." (HR Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah). Oleh sebab itu, hutan tidak boleh dijadikan komoditas ekonomi hingga dieksploitasi sampai musnah demi kepentingan pemodal.
Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi. “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya…” (QS Al-A'raf: 56). Manusia justru diperintahkan untuk melestarikan hutan, bahkan Rasulullah saw. memberikan jaminan kebaikan kepada orang yang menjaga alam. “Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Selain itu, negara dalam Islam berfungsi sebagai ra'in (penanggung jawab) yang wajib mengurusi urusan rakyatnya dan melindungi kemaslahatan umum. Ketika pemimpin justru membiarkan korporasi merusak alam dan merampas hak masyarakat seperti yang terjadi di Papua, maka pemimpin tersebut telah mengkhianati amanah publik.
Dalam sistem Islam, tata kelola hutan dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang haram dimiliki oleh korporasi swasta. Negara yang berdasarkan Islam tidak akan berkompromi dengan perusakan alam. Negara akan memberikan sanksi takzir dengan mencabut izin konsesi dan mengembalikan hak-hak rakyat. Inilah solusi Islam yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam; sudah semestinya kaum muslim merindukan dan memperjuangkan kembalinya dalam kehidupan. Wallahu a'lam bish-shawab.
