Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pages

Dua Wajah Demokrasi Kala Aspirasi Rakyat Dibalas Represi Aparat

| 19 November WIB
Diana Damai P ,S.Hut

Oleh : Diana Damai P ,S.Hut
Forum Aktifis Muslimah 


Demo Hari Pahlawan 10 November 2026 di DPRD DIY seharusnya menjadi ruang sah bagi rakyat menyampaikan aspirasi. Massa datang membawa 9 tuntutan yang menyangkut persoalan nasional dan kebijakan Yogyakarta. Bukan aksi tanpa dasar, bukan kerumunan tanpa tujuan. Itu adalah ekspresi demokrasi yang dijamin konstitusi.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. 
Aksi yang dimulai secara damai itu berujung ricuh dan meluas hingga ke Bundaran UGM.

 Kerusuhan dipicu oleh sekelompok  orang entah dari mana merapat ke depan kantor DPRD DIY dan melempari kantor dengan botol dan batu sekitar jam 20.00 disaat aksi demo sudah selesai. Sebanyak 858 pasukan polisi dikerahkan untuk memaksa menggiring mundur mahasiswa hingga ke bundaran UGM yang termasuk wilayah kampus. Hal ini memancing emosi mahasiswa yang sudah berusaha untuk kondusif sehingga sebagian mahasiswa dan aparat terlibat kerusuhan.

Represi itu meninggalkan korban nyata. Dekan Fisipol UGM mengecam tindakan represif aparat karena mahasiswanya menjadi korban luka fisik. Ketika kampus, yang seharusnya menjadi ruang aman untuk mahasiswa dan civitas, justru  mengeluarkan kecaman karena mahasiswanya terluka dalam aksi damai, maka ada yang salah dalam cara aparat menangani demonstrasi.

Fakta lain justru memperkuat dugaan adanya pelanggaran. Propam Polda DIY memeriksa 11 polisi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik saat pengamanan aksi. Pemeriksaan ini penting agar aparat tidak bersikap semena terhadap mahasiswa dan menciderai lembaga kampus.

Pola ini menunjukkan bahwa demokrasi seolah menampilkan dua wajah berbeda.  Di atas kertas, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin. Di jalanan, massa aksi masih diperlakukan sebagai ancaman yang harus dibubarkan, dan dianggap menentang pemerintah. 

Sejatinya rakyat melakukan aksi sebagai bentuk protes atas kezaliman dan kesewenangan penguasa yang menjalankan sistem Demokrasi-Kapitalisme. Sistem yang menganut asas kedaulatan di tangan manusia, sehingga tak heran kebijakan dibuat sesuka hati. Bahkan rakyat dikorbankan demi kepentingan elit dan kelompok oligarki.

Meski demokrasi mengusung  kebebasan berpendapat namun tetap ada garis batasnya , kritik dan aspirasi rakyat yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa dianggap ancaman, bukan kebebasan berpendapat sebagaimana yang dijunjung demokrasi.

Peran aparat seharusnya mengayomi rakyat dan negara melayani rakyat seolah hanya slogan formal, karna dalam Demokrasi, aparat dijadikan alat menjaga kekuasaan.

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang menebarkan rahmatan lil alamin di bumi . Dalam Islam, kedaulatan di tangan syara’ Allah SWT sebagai pemegang wewenang penetapan hukum , sehingga hukum tetap dan tidak bisa dibuat sesuka hati penguasa. 
Kebijakan negara  harus terikat syariat yang digali dari sumber hukum dalil dalil qathi , bukan mengikuti kepentingan pihak manapun.

 Termasuk juga dalam hal mengoreksi penguasa Islam menetapkan hal ini adalah kewajiban bahkan jihad yang paling utama dan penguasa wajib mendengarnya, bukan menganggapnya ancaman. 
Penguasa dalam sistem pemerintahan Khilafah Islam adalah raa’in yang bertugas melayani rakyat. Semua keluhan rakyat harus didengar apalagi berkaitan pemenuhan hajat dasar hidup rakyat. 

Sebagaimana sikap Umar bin Khatab ketika menjadi khalifah mendengarkan koreksi dan kritik dari seorang wanita yang menentang kebijakannya membatasi mahar pernikahan. Umarpun menyadari kesalahannya menyalahi syariat dan membatalkan kebijakan tersebut.

 Aparat keamanan asyurtho juga menjalankan  fungsi mengayomi rakyat bukan pelindung kekuasaan . Jika terbukti berbuat zalim, penguasa maupun aparat harus dikenai sanksi, dan rakyat bisa mengadukan kezaliman penguasa kepada Mahkamah Mazhalim. 

Pengaturan Islam sangat sempurna menjamin  hak rakyat dan kewajiban negara berjalan sesuai tuntunan syariat bukan negara kekuasaan. Sehingga menciptakan hubungan harmonis rakyat dan penguasa saling bersinergi. 

Semua diatur dalam koridor yang benar untuk mencapai  tujuan hidup mulia dalam bermasyarakat dan bernegara yang  selama ini luput dari sistem demokrasi kapitalis karena sarat kepentingan manusia. 

Wallahua'lam