Karhutla yang terjadi di kawasan Kalimantan belum selesai, kini rakyat kembali menerima kabar duka yang terjadi di kawasan Papua. Papua Selatan, daerah dengan sebaran titik panas terbanyak di Indonesia yakni 903 titik. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.
Berdasarkan pemantauan BNPB hingga 7-11-26, secara nasional masih terdeksi 2.733 titik hotspot dengan titik firespot yang terindentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Estimasi luas lahan terbakar mencapai 1.430 hektare masih belum padam dan memerlukan penanganan. (detikNews.8-11-26)
Karhutla yang terjadi di Papua membongkar wajah sistem kepemimpinan sekuler kapitalis yang rakus dan zalim. Dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat pemerintah Indonesia bisa melakukan hal-hal kotor dan mengorbankan kesehatan rakyat. Karhutla bukan bencana alam yang datang tanpa sebab, ia dipicu oleh sesuatu yang mengakibatkan si jago merah dengan ganas melahap kawasan yang ada di sekitarnya.
Ketika rakyat menjerit dan meminta pertanggungjawaban pemerintah justru seolah tak berdaya untuk mengatasi permasalahan karhutla yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Rakyat dipaksa untuk menerima keadaan dan berusaha untuk beradaptasi terhadap masalah tersebut. Rakyat Papua dengan bergelimang SDA namun faktanya rakyat di sana jauh dari kata layak. Untuk memadamkan api saja mereka harus berjibaku melawan api dengan bermodal ranting pohon, dedaunan, dan air yang diangkut dengan menggunakan jerigen butut.
Di sisi lain pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit dipadamkan karena api yang terus meluas akibat faktor cuaca dan medan yang sulit. Mereka mengatakan minimnya peralatan untuk digunakan sebagai alasan, bukankah Indonesia adalah negeri yang teramat kaya? Bahkan Papua sebagai wilayah penghasil emas terbesar, mengapa justru di wilayah tersebut seolah menjadi wilayah yang tak menghasilkan kekayaan melimpah.
Lagi-lagi kita menyaksikan bagaimana ketamakan para pemimpin negeri ini. Papua bukan wilayah miskin melainkan sengaja dimiskinkan. Emas mereka dikeruk, hutan mereka dibakar, mereka kehilangan mata pencaharian, lahan, bahan kebutuhan hidup. Semua ini tidak lain demi kepentingan oligarki.
Di balik hutan yang terbakar ada oligarki yang berpesta merayakan keberhasilan mereka untuk menguasai kekayaan alam yang harusnya menjadi milik umum. Sementara di sisi lain rakyat yang harus menderita dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat melainkan para oligarki.
Demokrasi kapitalisme jelas tidak menghasilkan sebuah kepemimpinan yang bersifat menjaga dan mengurusi rakyat. Jika pun ada mereka hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, namun selebihnya rakyat yang harus berjuang sendiri untuk menjalani kehidupan yang semakin sulit.
Hal ini sangat berbeda dengan kepemimpinan yang ada dalam sistem Islam. Dalam Islam pemimpin bertugas sebagai ra'in dan junnah. Pemimpin Islam bertanggungjawab memastikan segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi. Kesehatan dan kesejahteraan adalah sesuatu yang wajib dijamin. Keselamatan rakyat adalah hal yang paling diutamakan.
Pemimpin Islam yakni Khalifah menjalankan kepemimpinannya berdasarkan perintah dan larangan Allah, Al-Quran sebagai aturan hidup. Dalam Islam hutan adalah bagian dari kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai individu apalagi diserahkan kepada swasta dan asing.
Sebagaimana hadist Rasulullah "kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, api, air dan rumput" (HR. Dawud dan Ahmad)
Dalam hadist jelas dikatakan, bahwa rumput (hutan) termasuk kepemilikan umum yang menjadi milik rakyat. Negara yang bertanggungjawab mengelolanya dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia harus memahami bahwa aturan Islam bukan dibuat oleh umat muslim untuk kaumnya sendiri. Aturan Islam bersumber dari Wahyu Allah berupa Al-Qur'an, ini adalah aturan yang berasal dari tuhan pencipta seluruh manusia dan alam sementara. Oleh karenanya Islam dikatakan rahmatan lilallamin, yakni rahmat bagi seluruh alam.
Dengan menerapkan Islam kesejahteraan manusia akan terjamin, sebab standar ketika membuat kebijakan adalah halal dan haram. Tidak akan ada celah pemimpin dalam Islam untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada ruang bagi individu maupun swasta untuk menguasai dan mengeruk kekayaan alam milik rakyat demi memperkaya diri dan keluarganya sendiri. Tidak akan ada ruang bagi oligarki untuk menguasai lahan atau melakukan kerusakan demi kepentingan pribadi.
Indonesia harus segera move on dari demokrasi kapitalisme kepada sistem Islam, namun semua ini tidak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya. Umat harus bersinergi bersama-sama dengan partai politik ideologis untuk memahami kedaruratan berdirinya kepemimpinan Islam dengan segera.
Umat harus sadar bahwa hanya sistem Islam yang akan menjaga dan menjamin kesejahteraan rakyat. Selama demokrasi kapitalisme yang diterapkan rakyat hanya akan menjadi korban dari kerakusan para oligarki tanpa ada jaminan perlindungan dari pemerintah.
Wallahu a'lam bishawab
