(Aktivis Dakwah)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali membawa petaka bagi masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Kualitas udara yang memburuk membuat masyarakat kesulitan bernapas, sementara kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, menghadapi risiko yang lebih besar.
Dampak kabut asap bukan sekadar persoalan kenyamanan. Di Palembang, Sumatra Selatan, seorang pengemudi ojek online (ojol), Hardiansyah (41), meninggal dunia setelah mengalami sesak napas berat pada 2 Oktober 2026. Menurut penuturan keluarganya kepada Tirto, almarhum memiliki riwayat asma yang sebelumnya jarang kambuh. Kondisi kesehatannya memburuk sejak kabut asap melanda wilayah tempat tinggalnya. Namun, penyebab pasti kematiannya masih memerlukan pembuktian medis.
Peristiwa ini menjadi gambaran betapa rentannya masyarakat yang harus tetap beraktivitas di tengah udara tercemar demi memenuhi kebutuhan hidup. Para pekerja lapangan, termasuk pengemudi ojol, tidak selalu memiliki pilihan untuk menghentikan aktivitas ketika kualitas udara memburuk. Mereka harus tetap mencari nafkah, meskipun keselamatan mereka terancam.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya diminta memakai masker atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Langkah perlindungan tersebut penting, tetapi tidak menyelesaikan sumber persoalan. Selama kebakaran terus terjadi dan kabut asap tidak segera ditangani, masyarakat akan terus menanggung dampaknya.
Lantas, mengapa karhutla terus berulang? Mengapa masyarakat harus menanggung risiko kesehatan dan kehilangan mata pencaharian akibat bencana yang semestinya dapat dicegah dan ditangani secara serius?
Karhutla dapat dipengaruhi oleh musim kemarau, kondisi lahan gambut, dan aktivitas manusia. Namun, faktor alam tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan atas berulangnya bencana ini. Pencegahan, pengawasan, tata kelola lahan, dan penegakan hukum turut menentukan luasnya dampak kebakaran.
Dalam perspektif Islam, kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan tanggung jawab manusia dalam mengelola bumi.
Allah Swt. berfirman:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56).
Ayat tersebut menegaskan larangan melakukan kerusakan yang mengancam kehidupan. Hutan bukan sekadar lahan yang dapat dieksploitasi demi keuntungan ekonomi, melainkan bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya.
Dalam kerangka kritik terhadap sistem sekuler kapitalis, orientasi keuntungan yang berlebihan berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Ketika kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kelestarian lingkungan, risiko kerusakan dapat meningkat, sedangkan masyarakat harus menanggung akibatnya.
Tentu, tidak setiap karhutla dapat langsung dikaitkan dengan kepentingan korporasi atau motif mencari keuntungan. Setiap kejadian harus diselidiki berdasarkan bukti. Namun, dugaan pembakaran lahan, kelalaian pengelolaan, dan lemahnya pengawasan harus ditangani secara serius agar kebakaran tidak terus berulang.
Negara perlu mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan, memperkuat pengawasan wilayah rawan kebakaran, serta memastikan bahwa kepentingan bisnis tidak mengabaikan keselamatan masyarakat. Tanpa pembenahan mendasar, penanganan karhutla berisiko hanya menjadi respons sesaat setiap kali bencana terjadi.
Islam menempatkan penguasa sebagai ra'in, yakni pengurus urusan rakyat, sekaligus memiliki tanggung jawab sebagai junnah atau pelindung.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Negara tidak cukup hanya menyampaikan imbauan ketika bencana terjadi, tetapi wajib menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat.
Pertama, negara harus mengutamakan pencegahan. Pemantauan titik api, patroli kawasan rawan, pengelolaan lahan gambut, kesiapan sarana pemadaman, dan sistem peringatan dini harus dilakukan secara terencana. Penanganan perlu dimulai sebelum kebakaran meluas, bukan menunggu hingga asap menyelimuti permukiman.
Kedua, pelayanan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Negara perlu menyediakan posko kesehatan, pemeriksaan medis, obat-obatan, ambulans, dan layanan rujukan bagi warga terdampak. Kelompok rentan harus mendapatkan perhatian khusus. Apabila kualitas udara membahayakan, pemerintah perlu mengambil langkah perlindungan, seperti penyesuaian kegiatan sekolah dan pekerjaan serta penyediaan ruang aman dengan udara yang lebih bersih.
Ketiga, negara harus menegakkan hukum secara adil dan tegas. Pelaku pembakaran hutan dan lahan harus diproses berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku, baik pelaku perorangan maupun korporasi. Jika ditemukan kelalaian atau keterlibatan pihak lain, tanggung jawabnya harus diusut. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku kecil apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain yang bertanggung jawab.
Keempat, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kekayaan alam merupakan amanah yang pengelolaannya tidak boleh mengabaikan hak hidup masyarakat. Kebijakan terkait hutan dan lahan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, keselamatan warga, serta kebutuhan generasi mendatang.
Islam tidak hanya mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan secara individual, tetapi juga memberikan prinsip bagi pengelolaan kehidupan bermasyarakat. Larangan menimbulkan bahaya, kewajiban menunaikan amanah, dan tanggung jawab penguasa menjadi landasan dalam menangani persoalan karhutla.
Penerapan syariat secara menyeluruh, sebagaimana diperjuangkan dalam perspektif politik Islam, menuntut agar kebijakan negara tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi. Keselamatan rakyat, keadilan, dan kemaslahatan umum harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sanksi yang tegas juga diperlukan untuk mencegah kerusakan berulang. Dalam Islam, penerapan hukuman harus berdasarkan ketentuan syariat, kewenangan yang sah, pembuktian, dan prinsip keadilan.
Ketegasan bukan berarti bertindak sewenang-wenang, melainkan memastikan pelanggaran ditangani secara bertanggung jawab dan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.
Masyarakat pun dapat berperan dengan melaporkan titik api, menjaga lingkungan, membantu warga terdampak, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Namun, partisipasi masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat.
Kabut asap karhutla adalah peringatan bahwa kerusakan lingkungan dapat berubah menjadi ancaman bagi kesehatan, ekonomi, dan keselamatan jiwa. Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menanggung akibat dari kebakaran yang berulang.
Diperlukan langkah nyata berupa pencegahan yang menyeluruh, perbaikan tata kelola hutan dan lahan, pelayanan kesehatan yang memadai, serta penegakan hukum yang adil dan tegas. Dalam perspektif Islam, semua itu merupakan bagian dari amanah negara untuk mengurus dan melindungi rakyat.
Karena itu, solusi karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman api dan pembagian masker. Akar persoalannya harus diselesaikan melalui tata kelola yang bertanggung jawab dan kebijakan yang menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan ekonomi semata. Dengan menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan pengelolaan kehidupan, perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat diharapkan tidak lagi menjadi sekadar janji, melainkan tanggung jawab yang diwujudkan secara nyata.
wallahu’alam bissawab.
