Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pages

KARHUTLA PAPUA MASIH MEMBARA, NEGARA DI MANA?

| 15 November WIB
Husnul Khotimah

Oleh : Husnul Khotimah, S.Si., M.Pd.

Ketika rakyat berjibaku melawan api, negara seharusnya hadir bukan sekadar dengan pernyataan, tetapi dengan tanggung jawab dan perlindungan nyata.*

Papua Selatan dalam Kepungan Api

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memperlihatkan rapuhnya perlindungan negara terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat. Kali ini, Papua menjadi salah satu wilayah yang menghadapi ancaman serius. Berdasarkan keterangan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, jumlah titik panas akibat karhutla di Papua Selatan mengalami peningkatan hingga 66 persen.

Papua Selatan bahkan tercatat sebagai wilayah dengan sebaran titik panas terbanyak di Indonesia, mencapai 903 titik. Angka ini mengalami fluktuasi dalam beberapa hari, yakni 865 titik pada 29 Oktober dan 490 titik pada 30 Oktober. Meski sempat menurun, ancaman kebakaran belum juga berakhir.

Di Kabupaten Merauke, sebagian besar kebakaran terkonsentrasi di klaster Jago Merah–Tanah Miring yang mencakup Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. BNPB juga menyoroti wilayah Okaba karena ditemukan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.

Sementara itu, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, mengalami kebakaran dengan luas mencapai lebih dari 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik bencana. Di baliknya ada kehidupan masyarakat yang terancam, lingkungan yang rusak, sumber penghidupan yang hilang, serta masa depan generasi yang dipertaruhkan.

Karhutla Membongkar Kegagalan Kepemimpinan Kapitalistik

Karhutla yang terus berulang semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi secara mendasar tata kelola lingkungan dan arah kebijakan negara. Sebab, persoalannya tidak cukup dipandang sebagai bencana alam akibat cuaca panas, angin, atau sulitnya medan pemadaman. Ada persoalan sistemik yang harus dibongkar, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan keberpihakan kebijakan.

Dalam sistem kapitalisme sekuler, kepentingan ekonomi kerap menjadi pertimbangan dominan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hutan dan lahan berpotensi diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi demi keuntungan. Ketika orientasi keuntungan lebih diutamakan daripada keselamatan lingkungan dan kehidupan rakyat, kerusakan ekologis menjadi ancaman yang terus berulang.

Sorotan terhadap titik api di area konsesi perkebunan sawit swasta di Okaba juga menegaskan pentingnya pengawasan yang serius terhadap aktivitas pemanfaatan lahan. Tentu, keberadaan titik api di area konsesi tidak serta-merta membuktikan perusahaan sebagai penyebab kebakaran. Namun, kondisi tersebut harus ditindaklanjuti dengan investigasi transparan, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar.

Ironisnya, di tengah luasnya kebakaran, masyarakat justru harus menghadapi kobaran api dengan keterbatasan sarana. Gambaran warga yang berupaya memadamkan api menggunakan daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jeriken memperlihatkan betapa beratnya beban yang harus mereka tanggung. Sementara itu, penanganan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari medan yang sulit, cuaca, hingga keterbatasan peralatan.

Rakyat seolah dipaksa menerima ketidakberdayaan negara dalam mengatasi persoalan yang mengancam kehidupan mereka. Padahal, melindungi rakyat dari bahaya merupakan tanggung jawab mendasar penguasa, bukan sekadar bentuk kepedulian yang diberikan ketika bencana sudah meluas.

Kepemimpinan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pemilik modal daripada keselamatan rakyat pada akhirnya akan melahirkan kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat. Inilah salah satu problem mendasar kepemimpinan dalam sistem kapitalisme sekuler: ketika agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan, tanggung jawab kekuasaan mudah bergeser dari amanah pelayanan menjadi pengelolaan kepentingan.

Jika sistem yang diterapkan terus melahirkan kerusakan, ketimpangan, dan penderitaan, sudah semestinya umat berani mempertanyakan kelayakannya untuk dipertahankan.

Konstruksi Islam: Negara sebagai Ra'in dan Junnah

Islam memiliki konsep kepemimpinan yang sangat berbeda dengan kapitalisme sekuler. Dalam Islam, penguasa bukan sekadar regulator atau fasilitator kepentingan ekonomi, melainkan *ra'in* (pengurus dan pelindung rakyat) sekaligus *junnah* (perisai atau pelindung).

Rasulullah saw. bersabda:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Penguasa wajib memastikan kebutuhan dan keselamatan rakyat terpenuhi, termasuk melindungi mereka dari ancaman bencana serta menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pandangan Islam, hutan dan sumber daya alam yang menjadi milik umum tidak boleh dikuasai dan dimonopoli oleh segelintir pemilik modal demi keuntungan pribadi. Pengelolaannya harus diarahkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Prinsip ini memberikan landasan bahwa sumber daya yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola sesuai ketentuan syariat dan tidak diserahkan kepada pihak tertentu untuk kepentingan eksklusifnya.

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap larangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56).

Karena itu, negara dalam sistem Islam wajib membangun tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab. Upaya tersebut mencakup pengawasan pemanfaatan hutan dan lahan, pencegahan kebakaran, penyediaan sarana pemadaman yang memadai, pengerahan personel terlatih, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan, serta pemulihan kawasan yang terdampak.

Penanganan bencana tidak boleh menunggu hingga api meluas dan masyarakat menjadi korban. Negara harus hadir melalui kebijakan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan kehidupan masyarakat.

Lebih jauh, perubahan tata kelola tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat atau memperbaiki sejumlah regulasi. Dibutuhkan perubahan mendasar pada paradigma kepemimpinan dan sistem yang mengatur kehidupan. Islam harus dijadikan landasan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.

Karena itu, dakwah untuk membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat menjadi sangat penting. Umat perlu memahami bahwa persoalan karhutla bukan hanya persoalan teknis pemadaman api, melainkan juga berkaitan dengan sistem pengelolaan alam dan tanggung jawab kekuasaan.

Diperlukan sinergi berbagai komponen umat melalui dakwah yang terarah dan berkesinambungan, di bawah kepemimpinan partai politik ideologis yang menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif tentang urgensi penerapan Islam secara kaffah dalam kehidupan.

Saatnya Mengakhiri Kezaliman Sistemik

Karhutla Papua seharusnya menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Jangan sampai hutan terus terbakar, rakyat terus menderita, sementara penyelesaian hanya berkutat pada penanganan sesaat tanpa menyentuh akar persoalan.

Negara tidak boleh sekadar hadir dalam konferensi pers, laporan jumlah titik panas, atau pernyataan bahwa medan pemadaman sulit dijangkau. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi rakyat, menghentikan kerusakan lingkungan, dan memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan umat.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa keselamatan manusia dan kelestarian alam membutuhkan kepemimpinan yang berlandaskan ketakwaan, bukan keserakahan. Kepemimpinan yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, bukan sarana melayani kepentingan pemilik modal.

Hutan bukan sekadar komoditas. Alam bukan milik segelintir orang. Dan keselamatan rakyat bukan sesuatu yang boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi. Saatnya kembali kepada sistem kepemimpinan Islam yang menjadikan penguasa sebagai ra'in dan junnah bagi seluruh rakyat.