Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pages

Pemko Solok Diprotes Warga: Akses Stadion Marahaddin Kembali Diblokir

| 22 December WIB

Impiannews.com - SOLOK KOTA

Ketegangan kembali memuncak di Kota Solok. Kaum Datuak Rajo Langik kembali memblokir akses jalan masuk Stadion Marahaddin, Kelurahan Laing, sebagai bentuk protes keras terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Solok yang dinilai ingkar janji dan mengabaikan putusan pengadilan terkait ganti rugi tanah.


Aksi pemblokiran ini dipicu tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.SLK, yang secara tegas mewajibkan Pemko Solok membayar ganti kerugian tanah milik Kaum Datuak Rajo Langik. Putusan tersebut mengatur pembayaran dilakukan melalui APBD 2023 atau paling lambat APBD 2024, dengan nilai ditentukan oleh jasa penilai publik (appraisal).


Permasalahan semakin rumit ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak melakukan pengukuran peta bidang tanah dengan alasan objek perkara telah menjadi fasilitas umum (fasum). Bahkan dalam surat BPN bernomor IP.02.02/…13.72/II/2024, disebutkan bahwa tanah tersebut telah diganti rugi Pemko Solok kepada Azis Miin melalui jual beli.

“Kami tidak pernah menjual tanah akses jalan itu. Kapan dan di mana jual belinya? Ini tidak pernah terjadi,” tegas Yasril Datuak Ampanglimo, kuasa Kaum Datuak Rajo Langik.


Yasril menjelaskan, tanah induk memang pernah dijual kepada Azis Miin untuk rencana perumahan. Namun akses jalan hanya diberikan sebatas izin siriah pinang, selebar ±3 meter dan panjang ±120 meter. Rencana perumahan batal, tetapi lahan justru dijual ke Pemko Solok dan digunakan untuk pembangunan Stadion Marahaddin senilai sekitar Rp25 miliar.


Ironisnya, berdasarkan pengukuran manual terbaru, akses jalan kini melebar menjadi 14 meter dengan panjang 124 meter, tanpa kejelasan ganti rugi kepada pemilik sah.


Upaya hukum telah ditempuh berulang kali. Bahkan dalam proses mediasi, BPN menyatakan siap mengukur peta bidang asal Pemko Solok membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut belum pernah diganti rugi kepada pihak mana pun. Namun Pemko Solok menolak mengeluarkan surat tersebut, membuat penyelesaian kembali buntu.


Tim menilai terdapat indikasi kelalaian serius hingga dugaan kesengajaan untuk mengulur waktu dan status hukum tanah, sehingga hak masyarakat tidak terpenuhi.


Atas kondisi tersebut, Kaum Datuak Rajo Langik menegaskan sikap: akses jalan stadion akan tetap diblokir hingga ada kejelasan hukum dan pembayaran ganti rugi.

“Ini tanah kaum kami. Selama tidak ada kepastian dari Pemko Solok, blokir tidak akan dibuka. Demi marwah harta pusaka, apa pun risikonya,” tegas Wahyu, perwakilan kaum.


Kasus ini kini menjadi sorotan publik, menyisakan pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya telah menerima ganti rugi, dan mengapa putusan pengadilan diabaikan?

Tim akan terus menelusuri dan mengungkap fakta di balik sengketa ganti rugi tanah Stadion Marahaddin Laing, Kota Solok.**(YM-Koto)