Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, menyampaikan dalam Kongres AS bahwa pemerintahan Donald Trump tidak lagi menganggap Hong Kong sebagai daerah otonom dari China.
Hal itu kemungkinan akan mengakhiri sebagian atau semua perdagangan dan ekonomi khusus pemerintah Amerika Serikat.
"Hong Kong tidak dapat melanjutkan hubungan khusus di bawah hukum AS dengan posisi yang sama seperti yang diterapkan sebelum Juli 1997," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 28 Mei 2020.
Pompoe menyampaikan sikap itu terjadi di tengah seruan agar AS dan lainnya bereaksi terhadap langkah Beijing untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional China di wilayah tersebut.
Parlemen China diperkirakan akan menyetujui undang-undang keamanan yang diusulkan, dimana hal itu akan mengurangi status hukum Hong Kong yang terpisah. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi aktivitas pemisahan diri, subversi dan teroris di kota.
"Keputusan bencana Beijing hanyalah yang terbaru dari serangkaian tindakan yang secara fundamental merusak otonomi dan kebebasan Hong Kong dan janji China sendiri kepada rakyat Hong Kong. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari China, mengingat fakta di lapangan," kata Pompoe.
Pada Selasa lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan AS sedang mempersiapkan respons yang kuat terhadap undang-undang keamanan nasional China yang direncanakan untuk Hong Kong dan akan diumumkan sebelum akhir minggu ini.
Saat berada di Gedung Putih, Trump ditanya apakah ia merencanakan sanksi terhadap China atas Hong Kong dan apakah ia bermaksud untuk membatasi visa bagi pelajar dan peneliti dari China.
"Kami sedang melakukan sesuatu sekarang. Saya pikir akan merasa sangat menarik. Saya akan membicarakannya selama beberapa hari ke depan," kata Trump.
Ditekan tentang apakah ini akan termasuk sanksi, Trump berkata "Tidak, itu sesuatu yang akan anda dengar, sebelum akhir minggu, saya pikir sangat kuat."
China menanggapi komentar Trump dengan peringatan akan membalas terhadap tindakan baru apa pun.
"Kami tidak akan menerima campur tangan pihak asing, dan atas tindakan yang salah dari kekuatan luar dalam campur tangan di Hong Kong, kami akan mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk membalas. Masalahnya, murni urusan dalam negeri China," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian dalam sebuah pengarahan rutin.
Usulan undang-undang itu, yang disampaikan di Beijing pekan lalu, memicu kerusuhan jalanan besar pertama di Hong Kong dalam beberapa bulan, pihak kepolisian setempat harus menembakkan gas air mata dan meriam air.
