Ummu Aulia
Muslimah Pejuang Peradaban
Pemerintah melalui Komdigi diduga melancarkan pembungkaman terhadap konten aktivis yang menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Buktinya, berselang 16 jam setelah dipublikasikan, video investigasi ilmiah Nalar Rawat tentang kubah karbon monoksida (CO) dan angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus sepihak dari TikTok tanpa penjelasan spesifik. Padahal, konten tersebut merujuk pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional.
Senada dengan hal tersebut, beberapa selebriti dengan jutaan pengikut juga mengalami pembatasan jangkauan atau _shadowban_, seperti:
- *Tasya Farasya:* penonton Instagram Stories-nya anjlok dari biasanya 1 juta menjadi hanya 85 ribu setelah mengunggah info karhutla.
- *Wendy Cagur:* jangkauan Stories-nya dibatasi setelah me-_repost_ info karhutla.
- *Andien:* mengeluhkan penurunan penayangan kontennya.
Video penanaman pohon di bekas lahan karhutla yang diunggah Bupati Siak, Afni Zulkifli, juga sempat dihapus TikTok setelah ditonton 5 juta kali. Video tersebut baru kembali setelah banding diterima.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan pada 21 Oktober 2026: "Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla." Namun di sisi lain, Meta AI sempat menjawab bahwa pemblokiran itu terjadi karena permintaan hukum dari Komdigi. Hal inilah yang menimbulkan polemik lempar tanggung jawab.
Pembungkaman tidak hanya berupa penghapusan konten. Komika dan mantan atlet bola, Oki Rengga, sempat terlibat adu argumen soal spanduk karhutla di laga PSMS Medan. Dalam kondisi emosi, ia sempat berkata bahwa dirinya merasa nyawanya terancam karena menyuarakan karhutla. Namun dalam klarifikasi pada 6 November 2026, Oki menjelaskan bahwa ucapannya tersebut dilontarkan karena emosi dan adrenalin saat pertandingan, serta karena ia sering menerima makian dan ancaman dari netizen saat menyuarakan isu karhutla. Ia juga meminta maaf dan menegaskan tidak bermaksud membungkam aspirasi masyarakat.
SAFEnet bersama Remotivi mencatat sekitar 73 tindakan _takedown_ selama April-Agustus 2026, yang 90,4% di antaranya diklaim berasal dari permintaan Komdigi. Dalam laporan terbaru November 2026, jumlahnya naik menjadi 127 konten, dengan 13 konten di antaranya terkait karhutla.
Penghapusan konten ini disinyalir sebagai pembungkaman suara kritis berbasis sains di tengah ancaman karhutla, yang disebut telah menyebabkan 283.270 warga di tujuh provinsi mengalami gangguan pernapasan. Asap gambut yang mengandung karbon monoksida dan PM2.5 berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk ibu hamil dan penderita penyakit jantung.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi, bahkan di ruang digital, dapat terancam ketika suara kritis mengangkat persoalan yang menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat.
Semua ini terjadi karena dalam sistem demokrasi yang selalu menggaungkan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi, nyatanya belum menjamin masyarakat dapat menyuarakan fakta dan kritik secara bebas, terutama ketika membahas persoalan kebijakan dan penanganan karhutla.
Hak rakyat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhadapan dengan persoalan struktural. Di satu sisi, masyarakat terserang penyakit karena asap yang tak kunjung teratasi. Di sisi lain, konten yang menyuarakan bahaya tersebut justru dihapus tanpa penjelasan spesifik.
*Kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi nyatanya hanya ilusi. Faktanya, kebebasan tersebut belum tentu menjamin suara kritis yang membela kepentingan rakyat dapat tersampaikan. Ini bukti demokrasi hanya ilusi.*
Mereka terkesan hanya melindungi para kapitalis, yakni pemilik modal. Hutan dibakar selama berbulan-bulan tanpa penanganan yang cepat, sementara masyarakat menanggung asap, udara kotor, dan balita banyak yang menderita ISPA. Para kapitalis sibuk menanam sawit di lahan bekas kebakaran, sementara pemerintah hanya sibuk melindungi mereka.
Berbeda dengan kapitalisme, pemimpin dalam Islam adalah penanggung jawab rakyatnya. Menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa.
Rasulullah _shallallahu 'alaihi wa sallam_ bersabda:
> _"Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi."_
> "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari & Muslim)
Artinya, jika rakyat terkena asap sampai sesak, sakit, dan sekolah diliburkan, itu menjadi tanggung jawab penguasa untuk mengatasinya, bukan malah menghapus konten yang menyuarakan kebakaran.
Dalam hadits lain disebutkan:
> _"Al-imamu junnah, yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi."_
> "Seorang imam (pemimpin) adalah perisai, tempat berlindung di belakangnya dan tempat berlindung dengannya." (HR. Bukhari & Muslim)
Perisai berfungsi untuk melindungi. Jika ada bahaya asap, pemimpin seharusnya menjadi yang paling depan melindungi, bukan malah melindungi pihak yang menyebabkan asap.
Pemimpin dalam Islam juga tidak boleh menimbulkan bahaya:
> _"La dharara wa la dhirar."_
> "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah)
Ini merupakan dalil utama larangan membakar hutan. Dalam Islam, hutan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk penanaman sawit atau pertambangan. Hutan adalah tempat manusia berlindung serta habitat berbagai ekosistem. Jika pembakaran hutan menyebabkan orang lain terkena ISPA, mata perih, dan ekonomi lumpuh, hal itu sudah termasuk _dharar_.
Dalam hadits lain disebutkan bahwa menyingkirkan gangguan adalah sedekah:
> _"Imathatul adza 'anit thariq shadaqah."_
> "Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah." (HR. Bukhari & Muslim)
Jika menyingkirkan batu dari jalan saja bernilai sedekah, apalagi menyingkirkan asap yang mengganggu jutaan orang.
Kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar mempertahankan citra keberhasilan penanganan bencana.
Menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan, dan mengingatkan penguasa atas kelalaiannya dalam melindungi rakyat merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar dan _muhasabah lil hukkam_.
Sebagaimana yang pernah dilakukan para khalifah terdahulu dalam menerima kritik dari rakyatnya. Ketika Khalifah Umar hendak membatasi mahar, ada seorang perempuan yang berdiri di masjid dan protes di depan umum: "Ya Umar, Allah melarang mengambil mahar yang sudah kamu berikan, mengapa kamu mau membatasinya?"
Khalifah Umar tidak marah, tidak menyuruh orang mengusirnya, dan tidak menyuruh perempuan itu diam. Malah beliau berkata: "Umar salah, perempuan ini benar."
Bayangkan, seorang khalifah, pemimpin tertinggi, ditegur perempuan biasa di depan orang banyak, dan beliau menerimanya.
Kisah lain datang dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pidato pertama saat ia menjabat sebagai khalifah adalah: "Kalau aku benar, bantu aku. Kalau aku salah, luruskan aku."
Itu adalah pidato pelantikan, bukan pidato pencitraan seperti yang dilakukan para pejabat masa kini untuk memperoleh jabatan. Bagi pemimpin muslim, kritik dianggap sebagai "bantuan", bukan ancaman.
Para pemimpin dalam Islam sangat memahami bahwa jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Oleh karena itu, mereka memahami bahwa kritik dari masyarakat adalah bentuk kecintaan rakyat agar pemimpin tetap berada dalam koridor syariat.
Urgensinya bagi umat adalah tidak berhenti pada kritik terhadap penghapusan konten atau buruknya penanganan karhutla, tetapi juga melihat akar persoalan dalam sistem yang mengatur kehidupan.
Islam menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat. Sebab, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak seharusnya dikalahkan oleh kepentingan penguasa maupun kepentingan ekonomi yang merusak ruang hidup masyarakat.
Maka dari itu, penting untuk bergabung dalam jamaah dakwah yang mengajak umat untuk kembali menerapkan hukum Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah. Hanya khilafah yang bisa mengatasi semua masalah umat yang dihadapi saat ini.
_Wallahu a'lam bishshawab._
*Daftar Referensi*
1. Mongabay Indonesia. (2026, 23 Oktober). Video Investigasi Nalar Rawat Dihapus TikTok.
2. Kementerian Kesehatan RI. (2026, 13 Oktober). Data ISPA di 7 Provinsi Terdampak Karhutla: 283.270 Kasus.
3. SAFEnet & Remotivi. (2026). Laporan Pemantauan Takedown Konten April-Agustus 2026: 73 Konten, 90,4% Atas Permintaan Komdigi.
4. SAFEnet & Remotivi. (2026, 11 November). Update Laporan: 127 Konten Dimoderasi, 13 Konten Karhutla.
5. http://Kompas (2026, 21 Oktober). Pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid Soal Konten Karhutla.
6. DetikINET. (2026, 20 Oktober). Komdigi Bantah Minta Platform Batasi Konten Karhutla.
7. iNews. (2026, 21 Oktober). Video Bupati Siak Afni Zulkifli Dihapus TikTok, Kembali Setelah Banding.
8. RCTI+ / http://VIV.coid. (2026, 6-7 November). Klarifikasi Oki Rengga Soal Spanduk Karhutla PSMS Medan.
9. HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829; HR. Bukhari No. 2957 dan Muslim No. 1841; HR. Ibnu Majah No. 2340; HR. Bukhari No. 2314 dan Muslim No. 1914.