Oleh: Muezza Amanda
Sungguh, Indonesia berada dalam situasi darurat ekologi. Karhutla tahun 2026 ini telah mengakibatkan korban berjatuhan dalam jumlah yang luar biasa masif hingga detik tulisan ini dibuat. Jumlah kasus ISPA mencapai 401.586 kasus, di antaranya 70.000 bayi dan balita yang merupakan kelompok rentan. Belum lagi korban dari masyarakat sipil yang terdampak api yang menyebar hingga ke permukiman, ataupun relawan yang turun langsung ke lapangan untuk memadamkan api.
Secara nasional, lonjakan kasus yang terjadi mencapai 366 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Luas lahan terbakar naik sebesar 69 persen, sementara jumlah korban jiwa meningkat sebesar 42 persen. Wilayah yang paling terdampak adalah Provinsi Papua Selatan.
Di Sumsel sendiri, karhutla telah menelan korban jiwa. Berdasarkan data yang terlaporkan, sudah ada tiga korban jiwa yang meninggal dunia. Mereka adalah seorang relawan di OKI yang meninggal karena kelelahan dalam upaya mengatasi kebakaran ("detiknews.com" (http://detiknews.com)), seorang balita berusia 2 tahun di Sungai Lilin ("tirto.id" (http://tirto.id)), dan seorang warga Kertapati ("detik.com" (http://detik.com)).
Universitas Sriwijaya (UNSRI) juga menaksir kerugian akibat karhutla di Sumsel mencapai Rp156 triliun, atau sebesar 21,69 persen dari PDRB tahun lalu ("sumsel ekspres" (http://sumstraekspres.bacakoran.co)).
Karhutla tahun ini tidak lagi terbendung. Langit memerah hingga masyarakat dapat melihat matahari dengan mata telanjang. Kabut asap membumbung tinggi di langit, bekerja bak filter kamera. Karhutla menjadi salah satu penyebab ekosida terbesar dalam catatan sejarah Sumsel setelah pertambangan batu bara, dengan jumlah korban dan kerusakan yang kian merajalela.
Inilah watak asli sistem kapitalisme yang selalu bekerja dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam pandangan kapitalisme, hutan adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bayangkan, pada tahun 1950, data mencatat luas hutan Indonesia mencapai 162,29 juta hektare. Bandingkan dengan kondisi saat ini, ketika luas hutan yang tercatat hanya 95,5 juta hektare. Artinya, Indonesia telah kehilangan 41,2 persen hutannya hanya dalam kurun waktu 74 tahun. Pemerintah Indonesia telah membabat hutan yang menjadi salah satu paru-paru dunia.
Permasalahan karhutla tidak hanya terletak pada persoalan teknis di lapangan mengenai pengelolaan lingkungan, tetapi juga pada akar permasalahannya, yaitu cara pandang kepemimpinan yang dibentuk oleh sekularisme.
Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pemikiran manusia yang didasari hawa nafsu merupakan landasan pemikiran sekuler kapitalis. Akibatnya, jabatan dan kekuasaan digunakan untuk kepentingan individu dan kelompok, sekaligus menjadi jalan untuk memperkaya diri serta memberikan kemudahan bagi bisnis pribadi dan oligarki.
Sistem kepemimpinan yang rusak ini kemudian menghasilkan berbagai kebijakan yang merusak, baik secara fisik maupun terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Konsekuensi karhutla nyatanya bukan hanya kerusakan ekosistem, melainkan juga meningkatnya risiko kebakaran dalam skala yang lebih besar. Dalam skenario ini, masyarakat kembali menjadi korban dan menanggung dampak paling berat, mulai dari harus menghirup udara pekat yang dipenuhi asap setiap harinya, meningkatnya risiko ISPA, terganggunya aktivitas pendidikan, hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Dari berbagai fakta di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa permasalahan karhutla tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai sistem ekonomi yang berpengaruh besar terhadap berbagai kebijakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Selama hutan dipandang sebagai komoditas dan penguasa tidak memosisikan dirinya sebagai HAMBA, bukan PENGUASA, maka tidak akan pernah terwujud model kepemimpinan dan pemerintahan yang mampu menyejahterakan masyarakat dan alam secara keseluruhan.
Kita sudah melihat betapa merusaknya sistem sekuler kapitalis. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan dalam Islam.
Dalam Islam, seorang pemimpin menempatkan dirinya sebagai pengurus rakyat sekaligus pelindungnya, bukan sebagai penguasa yang semena-mena. Ia memahami bahwa sesungguhnya dirinya adalah seorang hamba yang harus melaksanakan perintah Allah sebagai Tuhannya, dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, aturan yang digunakan oleh pemimpin seperti ini adalah aturan yang bersumber dari Zat Yang Maha Adil, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Sungguh, Allah telah memberikan aturan yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya alam yang tertuang dalam syariat Islam. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Hutan sendiri termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Kepemilikan umum ini didefinisikan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai izin Allah, selaku Pembuat Hukum, kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu barang secara bersama-sama.
Yang termasuk dalam kategori ini, misalnya, sumber air di hutan, padang rumput yang luas untuk penggembalaan, kayu bakar, dan berbagai sumber energi lainnya. Bayangkan jika fasilitas dan sumber daya ini benar-benar menjadi milik umum dan dapat dinikmati masyarakat secara bersama-sama tanpa birokrasi yang panjang dan menyulitkan.
Dalam mekanisme kebijakannya, hal pertama yang dilakukan negara adalah melarang pengelolaan hutan oleh pihak swasta ataupun individu. Negara sendiri yang akan mengelolanya, dan hasilnya akan dikembalikan langsung kepada masyarakat.
Jika terdapat pemanfaatan hutan oleh individu di luar kegiatan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti penebangan dan pengambilan kayu secara terbatas, perburuan hewan liar, serta pengambilan hasil hutan berupa madu, buah-buahan, dan air, masyarakat dapat melakukannya secara langsung di bawah pengawasan negara.
Selanjutnya, negara melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan beserta lingkungan sekitarnya secara ketat. Hal ini dijalankan langsung oleh lembaga peradilan yang bertugas menjaga hak masyarakat secara umum.
Tidak kalah penting, negara juga harus memberlakukan perlindungan terhadap ekosistem hutan secara keseluruhan, termasuk melindungi hutan gambut yang apabila rusak dapat menimbulkan bencana ekologis luar biasa.
Inilah mulianya Islam, sebuah aturan hidup yang datang dari Zat Yang Maha Adil. Dengan penerapan sistem Islam yang menyentuh seluruh lini kehidupan, kebakaran hutan dapat dicegah dan hutan dapat kembali pada fungsinya sebagai penjaga sekaligus penyeimbang ekosistem alam secara keseluruhan.
inilah mulianya islam, sebuah aturan hidup yang datang dari yang maha adil, dengan penerapan sistem islam yang menyentuh seluruh lini kehidupan, kebakaran hutan dapat dicegah, hutam kembali pada fungsinya sebagai penjaga dan penyeimbang ekosistem alam secara keseluruhan.