Ummu Aulia
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen.
Luas terbakar paling besar di Indonesia ada di Papua Selatan. Sepanjang 2026, sekitar 319 ribu hektare terbakar di Papua Selatan. Dari jumlah itu, lebih dari 48 ribu hektare adalah lahan gambut yang sulit dipadamkan karena kanal-kanal pengeringan.
Kebakarannya bukan hanya di hutan. Api juga terdeteksi di area pembukaan lahan pertanian, perkebunan tebu, hingga konsesi sawit di Merauke dan Boven Digoel, selain di Taman Nasional Wasur.
Kawasan konservasi yang paling parah justru di Papua. Taman Nasional Wasur di Papua Selatan terbakar 21.277,79 hektare, dan Taman Nasional Lorentz terbakar sekitar 14.345 hektare. Jika dijumlahkan, sekitar 35.623 hektare kawasan konservasi di Papua yang hangus dari Januari sampai September 2026.
Secara nasional, Papua menjadi penyumbang terbesar kebakaran taman nasional. Dari total 70.808 hektare kawasan di 47 taman nasional Indonesia yang terbakar, dua yang terluas ada di Papua.
Dampak ke pernapasan warga langsung terasa. Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Dinkes mencatat 81.355 kasus ISPA kumulatif dari Januari hingga 30 Oktober 2026. Sebelumnya, sampai September masih 72.977 kasus. Artinya, bertambah sekitar 8.378 kasus hanya dalam sebulan.
Asapnya merupakan kiriman antar kabupaten. BMKG Stasiun Mimika menyebut kabut asap yang menyelimuti Timika itu kiriman dari karhutla di Merauke, Papua Selatan. Jadi, yang membakar di satu tempat, yang sesak di tempat lain.
Di Merauke sendiri, kasus ISPA melonjak tajam. Dilaporkan kasus ISPA di Merauke meningkat hingga tiga kali lipat dalam tiga bulan terakhir akibat kabut asap karhutla.
Papua Tengah diperkirakan paling rentan ISPA. Laporan CELIOS November 2026 memperkirakan 463.219 orang di Papua Tengah berpotensi terdiagnosis ISPA akibat karhutla, dengan prevalensi 33,46 persen. Papua Pegunungan menyusul dengan estimasi 282.083 orang.
Kebakaran hutan tidak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga bagi satwa di daerah itu. Kasuari, kanguru pohon, dan cenderawasih kehilangan habitat karena kebakaran seluas ratusan ribu hektare tersebut.
Papua Selatan masih menjadi daerah dengan sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia, dengan 903 titik. Dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun. Pada 29 Oktober tercatat 865 titik dan pada 30 Oktober 490 titik.
Sebagian besar wilayah kebakaran di Merauke berada di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut. Selain itu, wilayah Okaba turut menjadi perhatian BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.
Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.
Karhutla Papua membongkar wajah sistem kepemimpinan sekuler kapitalis yang rakus dan jahat. Dalam sistem ini, rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Dalam kasus kebakaran ini, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan, serta minimnya peralatan.
Kapitalisme tidak pernah memandang hutan sebagai amanah dan rumah bagi rakyatnya. Hutan dilihat sebagai lahan kosong yang harus diubah menjadi komoditas. Gambut dikeringkan lewat kanal-kanal, hutan dibuka untuk perkebunan tebu, sawit, dan proyek pangan raksasa. Cara paling murah dan paling cepat untuk membuka lahan adalah dengan membakar.
Korporasi memperoleh untung karena lahannya bersih dengan biaya murah. Penguasa juga kebagian untung karena dapat investasi, dapat proyek, dan dapat laporan pertumbuhan ekonomi. Yang rugi lagi-lagi rakyat Papua yang tidak berdaya. Tanah mereka berasap, anak mereka batuk-batuk, dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Di sinilah letak ketidakberdayaan masyarakat. Rakyat Papua tahu siapa yang membakar hutan, membuka lahan, dan dari konsesi mana asap itu berasal. Akan tetapi, ketika mereka protes, suara mereka kalah oleh izin yang sudah ditandatangani di Jakarta. Ketika mereka menolak, mereka berhadapan dengan aparat, perusahaan, serta aturan yang dibuat bukan untuk melindungi mereka.
Masyarakat adat di Papua tidak punya posisi tawar. Tanah adatnya tidak diakui sepenuhnya dalam hukum negara. Izin konsesi lahan bisa keluar kapan saja tanpa persetujuan mereka yang sebenarnya. Kalau mereka bertahan, mereka disebut menghambat pembangunan. Kalau mereka melawan, mereka disebut mengganggu investasi.
Negara dalam sistem kapitalisme tidak benar-benar hadir untuk melindungi rakyat, tetapi sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal. Negara yang seharusnya melarang pembakaran justru yang mengeluarkan izin pembukaan konsesi lahan. Negara yang seharusnya menutup kanal gambut justru yang membiarkan kanal itu mengeringkan gambut sampai mudah terbakar. Negara yang seharusnya menghukum korporasi justru yang sibuk membagikan masker setelah rakyat sesak napas.
Inilah wajah kapitalisme di Papua. Hutan dibakar atas nama pembangunan, rakyat dibiarkan sakit atas nama pertumbuhan, dan penguasa berdiri di tengah-tengahnya, tidak berdaya atau pura-pura tidak berdaya, karena sistem yang mereka pakai membuat mereka tunduk pada para pemilik modal.
Papua tidak butuh lagi sekadar pemadam kebakaran dan pembagian masker. Papua butuh sistem yang mengembalikan hutan sebagai milik rakyat, melarang korporasi menguasai lahan gambut, serta menjadikan negara benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sebagai makelar izin.
Sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas membawa kemudaratan.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang pemimpin itu adalah ra'in dan junnah.
Dalam Islam, karhutla di Papua bukan sekadar bencana musiman. Ini adalah bukti rusaknya cara pengelolaan hutan dan bukti pemimpin telah meninggalkan fungsinya sebagai ra'in dan junnah.
Rasulullah SAW bersabda:
"Ketahuilah, setiap kalian adalah ra'in, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Imam adalah ra'in atas rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya."
(HR. Bukhari dan Muslim).
Ra'in bukan sekadar jabatan. Ra'in adalah penggembala. Tugas penggembala adalah menjaga gembalaannya agar tidak lapar, tidak sakit, dan tidak dimakan serigala.
Apa jadinya kalau penggembalanya justru yang membuka kandang dan membiarkan serigala masuk? Itulah yang terjadi di Papua. Pemimpin yang seharusnya menjaga hutan Papua agar tidak terbakar justru menjadi dalang utama penyebab kebakaran lahan dengan menandatangani izin pembukaan lahan. Pemimpin yang seharusnya menjaga gambut tetap basah justru yang membiarkan kanal-kanal mengeringkan gambut. Pemimpin yang seharusnya hadir dan menjaga anak-anak Papua agar tidak sesak napas justru yang membiarkan korporasi membakar lahan dengan biaya murah.
Dalam Islam, pemimpin seperti ini akan ditanya di hadapan Allah. Tidak cukup dengan laporan sudah membagikan masker atau sudah mengerahkan pemadam. Yang ditanya adalah kenapa dari awal dibiarkan terbakar, kenapa izinnya dikeluarkan, dan kenapa rakyat dibiarkan menghirup asap.
Allah SWT berfirman:
"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, setelah Allah memperbaikinya."
(QS. Al-A'raf: 56).
Membakar hutan gambut seluas 319 ribu hektare di Papua Selatan, menghanguskan 21.277 hektare Taman Nasional Wasur dan 14.345 hektare Taman Nasional Lorentz, bukan pembangunan. Itu adalah kerusakan di muka bumi yang dilarang Allah.
Selain ra'in, pemimpin dalam Islam adalah junnah, perisai bagi rakyatnya. Ia yang pertama hadir saat rakyat kesulitan dan menjadi perisai untuk rakyat.
Rasulullah SAW bersabda:
"Sesungguhnya imam itu adalah junnah, di belakangnya rakyat berperang dan dengannya rakyat berlindung."
(HR. Bukhari dan Muslim).
Junnah adalah perisai. Kalau ada bahaya yang datang seperti api dan lainnya, perisai yang maju terlebih dahulu untuk melindungi badan.
Tapi di Papua hari ini, rakyat yang menjadi perisai. Masyarakat adat berhadapan langsung dengan perihnya udara berasap, tidak kuasa melawan perusahaan-perusahaan, dan harus kehilangan tanahnya. Negara tidak hadir untuk menjadi perisai. Negara justru menjadi penonton, bahkan pemberi jalan bagi korporasi.
Dalam sistem Islam, pemimpin tidak boleh bersikap seperti itu. Negara Khilafah wajib menjadi junnah yang sesungguhnya. Hutan, air, dan padang rumput adalah milik umum, haram dikuasai korporasi bahkan dengan dalih investasi.
Rasulullah SAW bersabda:
"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud).
Hutan, gambut, dan sagu Papua adalah milik umum. Masyarakat Papua hidup dari ketiga unsur itu. Karena itu, pemerintah tidak boleh memberikannya kepada korporasi tebu, sawit, atau proyek pangan raksasa untuk dikuasai puluhan tahun. Negara hanya boleh mengelolanya, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Bukan menjualnya, apalagi mengobral izin kepada korporasi.
Hutan merupakan kepemilikan umum. Maka negara wajib menjaga agar hutan tetap utuh, bukan membiarkan hutan terus dibakar untuk keuntungan segelintir orang.
Negara wajib menjaga gambut tetap basah dan melarang pembakaran. Islam menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi:
"Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi."_
(QS. Fatir: 39).
Khalifah bertugas sebagai pengelola amanah, bukan perusak amanah. Maka negara Islam wajib:
- Menutup kanal-kanal pengering gambut di Merauke dan Papua Selatan
- Melarang total pembakaran untuk pembukaan lahan
- Mencabut izin perusahaan yang membakar, bukan sekadar mendenda
- Memberikan sanksi ta'zir yang membuat jera, sehingga orang lain takut melakukan hal yang sama
Berbeda dengan saat ini. Perusahaan membakar hanya diberi denda kecil, tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh serta kerusakan hutan dan asap yang harus ditanggung rakyat. Dengan denda yang kecil tersebut, perusahaan tidak akan ragu membakar hutan lagi tahun depan. Dalam Islam, hukuman harus menghentikan kejahatan, bukan sekadar menjadi biaya bisnis.
Negara wajib menjamin udara bersih sebelum rakyat sakit.
Dalam Islam, menjaga jiwa adalah kewajiban. Allah SWT berfirman:
"Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."
(QS. Al-Maidah: 32).
Kalau 81.355 kasus ISPA di Mimika dan 463.219 orang di Papua Tengah berpotensi kena ISPA, itu bukan sekadar data kesehatan. Itu adalah jiwa-jiwa yang tidak dijaga.
Negara Islam tidak menunggu rakyat sesak napas dulu baru membagikan masker. Negara wajib mencegah kebakaran sejak awal, mencegah perusahaan merusak lahan, dan tidak memberikan izin konsesi lahan kepada korporasi. Karena dalam Islam, pencegahan wajib diupayakan selama masih dalam kuasa manusia.
Dalam Islam, rakyat tidak dibiarkan berjuang sendiri, karena pemimpin adalah junnah. Kalau ada korporasi yang merusak tanah rakyat, negara yang maju menghadapi korporasi itu. Kalau ada rakyat yang tanah adatnya dirampas, negara yang mengembalikannya. Rakyat tidak mengemis kepada negara, tetapi negara benar-benar hadir melindungi rakyatnya.
Papua tidak kekurangan air untuk memadamkan api. Papua kekurangan pemimpin yang benar-benar berfungsi sebagai ra'in dan junnah.
Selama sistem kapitalisme dipakai, pemimpin akan tetap menjadi makelar izin bagi keuntungan korporasi, bukan perisai bagi rakyat. Hutan akan terus dibakar, gambut akan terus dikeringkan, dan anak-anak Papua akan terus menghadapi asap.
Hanya dengan sistem Islam dalam naungan Khilafah, Papua akan punya pemimpin yang benar-benar takut ditanya Allah tentang 319 ribu hektare yang terbakar, tentang 81 ribu kasus ISPA, dan tentang kasuari dan cenderawasih yang kehilangan rumahnya.
Karena dalam Islam, pemimpin bukan sekadar pejabat. Pemimpin adalah ra'in yang akan dihisab dan junnah yang wajib melindungi.
Karena itu, mengembalikan sistem kepemimpinan Islam adalah sebuah urgensi. Caranya dengan berdakwah guna membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat.
Penting untuk membangun dan bersinergi dengan berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai ideologis. Kalau umat tercerdaskan dan menuntut perubahan menuju sistem yang hakiki, insyaAllah kebangkitan Islam segera kita rasakan.
Wallahu alam bissawab
Referensi
- BNPB, Data Hotspot dan Karhutla Papua Selatan, 2026.
- Auriga Nusantara / MapBiomas Fire Indonesia, Data Kebakaran Kawasan Konservasi, Jan-Sep 2026.
- Dinkes Kab. Mimika, Data ISPA, Jan-Okt 2026.
- BMKG Stasiun Mimika, Asap Kiriman dari Merauke, 2026.
- CELIOS, Estimasi Dampak Karhutla terhadap ISPA, Nov 2026.
- HR. Bukhari dan Muslim, Hadis Ra'in dan Junnah.
- HR. Abu Dawud, Hadis Milik Umum.
