Yuni Yartina
Aktivis Muslimah
Di wilayah lain karhutla mulai mereda namun di Papua belum padam. Riset Landscape Advisory dan MapBiomas Indonesia menyebut bahwa luas area bekas terbakar (burn scar) di Papua periode Januari–September 2026 sudah mencapai 313.777 hektare (ha). Angka yang beredar di kalangan aktivis bahkan menyebut tembus 319 ribu ha. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 7 November 2026, masih ada 1.430 ha lahan yang tengah terbakar hebat dengan tren titik api yang terus naik hingga 66%. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat selama Januari hingga 30 Oktober 2026 telah terjadi 81.355 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla.
Dampak karhutla tak hanya merusak ekosistem hutan. Asap tebal dan residu kebakaran menjadi racun menyesakkan bagi penduduk Papua dan sekitarnya. Masyarakat adat Marind yang hidup di sekitar Taman Nasional Wasur, terampas ruang hidupnya. Mereka kehilangan kebun sagu sebagai sumber makanan pokok utama. Sumber air pun menjadi keruh dan hewan-hewan yang biasa mereka buru akhirnya juga mati terpanggang.
Sebagai warga negara, sangat wajar jika kita mempertanyakan bagaimana peran negara sejauh ini. Dengan dalih kebakaran yang terus meluas karena sulit ditaklukkan akibat faktor cuaca, kondisi medan, dan minimnya peralatan. Operasi pemadaman dan pemantauan udara pun kerap terkendala oleh terbatasnya pasokan bahan bakar. Upaya mitigasi, termasuk eksekusi penanganan pun sulit untuk berjalan optimal.
Papua, meski tanahnya begitu kaya sumber daya, termasuk emas di permukaan tanah mereka, tetapi tidak membuat hidup mereka bahagia dan sejahtera. Eksploitasi disana sangat besar namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.
Sebelum api muncul, ada izin yang diterbitkan, lalu ada hutan yang dibuka, ada gambut yang dikeringkan, dan ada bentang alam yang diubah menjadi ruang produksi atas nama pembangunan. Begitu yang terjadi baik di Papua maupun wilayah lain. Sebagian besar Karhutla terjadi di lahan proyek. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga menyebut secara terbuka bahwa karhutla di Papua bukan sekadar karena faktor alam atau praktik masyarakat. Menurut WALHI, ada 1.834 titik di antaranya berada di kawasan yang dialokasikan untuk PSN food estate, 913 titik di kawasan kebun tebu untuk energy estate, 1.221 titik di lahan konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan 560 titik lainnya berada di lahan konsesi perkebunan kelapa sawit untuk proyek bioetanol.
Tanpa disadari, negeri ini sudah lama masuk dalam cengkeraman hegemoni para pemilik modal akibat menerapkan sistem kepemimpinan yang tegak di atas asas sekularisme kapitalisme dan liberalisme. Prinsip aturan yang tidak mengenal halal haram. Peran negara atau pemerintah dalam sistem aturan ini memang dibuat untuk sangat minimal. Hanya sebagai regulator dan fasilitator. Maka wajar jika karhutla terus berulang, makin parah dan tak tersolusikan. Negara yang seharusnya berperan sebagai pengurus dan penjaga, justru menjadi sumber derita bagi rakyatnya.
Maka dalam pandangan Islam, negara atau penguasa berperan sebagai pengurus dan penjaga. Kekuasaan adalah amanah besar yang harus siap dipertanggungjawabkan di sisi Allah swt. Penguasa hanya akan tunduk pada syariat-Nya. Undang-undangnya merupakan turunan dari syariat tersebut.
Syariat Islam menetapkan hutan dan lahan yang diproteksi (hima) merupakan kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah). Haram hukumnya dimiliki ataupun diserahkan negara kepada korporasi untuk dieksploitasi atau dibiarkan rusak.
Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab beliau menjaga hima dengan ketat. Tidak segan menghukum pihak-pihak yang merusak. Ketegasan beliau atas batas kepemilikan menjadikan semua makhluk Allah terjaga. Sebab, nasib seekor kambing pun begitu diperhatikan oleh Khalifah Umar. Dimana beliau pernah berkata “Seandainya ada seekor keledai terperosok di Kota Baghdad (atau wilayah Syam/Irak) karena jalanan rusak, aku takut Allah akan menuntutku pada Hari Kiamat kelak dengan pertanyaan, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?’”
Sungguh sebuah kesenjangan perbedaan pengaturan antara sistem sekuler kapitalisme dengan Islam. Dari sekian banyak masalah yang ditimbulkan atas jauhnya dari aturan Allah ini, mempertahankan sistem sekularisme kapitalisme yang jelas-jelas merusak, sama halnya dengan memperpanjang penderitaan manusia dan makhluk lainnya.
Sementara itu, mengembalikan sistem kepemimpinan Islam merupakan perkara yang tidak bisa ditunda. Terlebih bagi seorang muslim, hidup dalam naungan syariat Islam merupakan kewajiban dan konsekuensi iman.
Upaya untuk mengembalikan sistem kepemimpinan Islam membutuhkan upaya serius dan pengorbanan yang sangat besar. Membuat umat benar-benar yakin dan paham bahwa Islam adalah din yang sempurna dan penerapannya akan membawa rahmat bagi alam semesta. Juga umat benar-benar paham bahwa tanggung jawab menegakkannya ada pada pundak mereka sebagai konsekuensi iman. Mengharuskan adanya peran sebuah jemaah dakwah ideologis yang serius mengajak umat. Sudah saatnya kita menjadi bagian dari jemaah dakwah ideologis tersebut dan menapaki jalan dakwah dengan mengikuti metode perjuangan yang diwariskan Rasulullah saw.
