Penetapan Kawasan Industri Landak dan Kawasan Industri Ketapang ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Permenko Nomor 16 Tahun 2025 kerap dinarasikan sebagai angin segar bagi perekonomian Kalimantan Barat. Klaim mengenai percepatan pembangunan, gelombang investasi, hingga pembukaan lapangan kerja baru menjadi hal yang menggiurkan bagi masyarakat. Namun, fakta dari berbagai proyek serupa menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan riil masyarakat. Proyek-proyek besar seperti ini sering kali menyisakan persoalan struktural, mulai dari alih fungsi lahan yang masif, maraknya tenaga kerja asing, hingga kerusakan lingkungan yang harus ditanggung oleh penduduk sekitar.
Model pembangunan berbasis kawasan industri ini berakar pada sistem sekuler kapitalisme yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal di atas segalanya. Dalam sistem ini, negara bertindak sebagai fasilitator semata bagi para pemilik modal dengan menggelar karpet merah selebar-lebarnya, mulai dari pemberian insentif pajak hingga kemudahan perizinan pengelolaan ruang hidup yang semestinya tidak boleh diserahkan kepada korporasi. Pembangunan akhirnya berlangsung secara eksploitatif, sehingga kekayaan alam Kalimantan Barat dikuras habis dan dihilirisasi bukan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara mandiri, melainkan untuk melayani kebutuhan pasar global serta memperkaya segelintir korporasi. Rakyat setempat pun kerap terpinggirkan, hanya menjadi penonton atau pekerja berupah murah di tanah kelahiran mereka sendiri.
Sistem kapitalisme yang aturannya berasal dari manusia, telah gagal mensejahterakan masyarakat. Implementasi pengaturan kepemilikan seringkali terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa dan memberikan dampak yang sangat besar kerugiannya bagi rakyat. Pihak yang nyatanya memberikan manfaat secara materi akan lebih diprioritaskan untuk membuka lahan dengan investasi menggiurkan bagi negara. Selain itu, negara dengan mudahnya membuat regulasi-regulasi yang memuluskan urusan para segelintir elit. Nyatanya sistem kapitalisme telah gagal total menjamin hak-hak masyarakat.
Negara yang menerapkan aturan kapitalisme, didesain bukan untuk melayani dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tapi untuk melayani kepentingan para oligarki.
Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan paradigma politik ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah. Islam memandang industri bukan sekadar alat untuk menarik investasi asing, melainkan sarana strategis untuk mewujudkan kemandirian negara dan pelayanan terhadap urusan rakyat. Terlebih lagi, apabila kawasan industri tersebut mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertambangan atau hutan, Islam mengategorikannya sebagai kepemilikan umum.
Islam mempunyai aturan yang sempurna, akidah Islam sebagai landasan bernegara sehingga bisa mengurangi bahkan menghapuskan manusia dari hal-hal yang bisa membuat manusia terjerumus kedalam kemaksiatan dan kerusakan. Khalifah sebagai kepala negara akan menerapkan aturan syariat Islam secara fundamental ke dalam seluruh lini kehidupan manusia. Amanah khalifah sangat besar, yakni sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat). Hasilnya ketika ingin merencanakan proyek-proyek strategis, maka akan dipikirkan secara matang dan sesuai dengan syariat Islam dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Bukan dengan semberono membuat aturan dan melegalisasi kebijakan sesuai dengan hawa nafsu, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk meraup keuntungan pribadi, tanpa memikirkan hajat hidup rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan.
Syariat Islam melarang keras penyerahan aset-aset strategis tersebut kepada pihak asing. Negara wajib mengelolanya secara mandiri. Industri yang dibangun harus berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan untuk memperkaya para kapitalis. Negara akan mempertimbangkan pembangunan apapun bentuknya. Islam memiliki pengaturan perihal lahan, ada kepemilikan individu, kepemilikan rakyat (umum) dan kepemilikan negara, yang kesemuanya diatur dengan adil di dalam Islam.
Ketika ada program yang strategis, khalifah wajib menganalisis dengan detail mengenai program tersebut, sampai kepada dampak yang ditimbulkan agar tidak memberikan dampak negatif bagi alam dan manusia. Negara tidak akan memberikan program tersebut kepada perusahaan dan individu, tetapi negara akan mengolahnya sendiri secara mandiri dengan pengawasan yang ketat. Hasil yang diperoleh dari pengolahan sumber daya alam, kharaj, fai, jizyah, ganimah dan sebagainya akan diatur ke dalam baitulmal yakni kas negara, sehingga tidak akan terjadi penyelewengan bahkan korupsi besar-besaran di dalam sistem Khilafah. Semuanya akan tercatat dengan detail dan peruntukkannya akan diberikan secara adil tanpa menzalimi rakyat.
Solusi fundamental atas persoalan ini hanya dapat terwujud melalui penerapan sistem tata negara dan ekonomi Islam secara menyeluruh. Khilafah akan menerapkan politik industri yang mandiri dan berdaulat dengan memprioritaskan industri yang berbasis pada kebutuhan dalam negeri, termasuk industri alat berat untuk mendukung pertahanan serta ketahanan ekonomi. Lapangan pekerjaan yang tercipta akan diutamakan bagi warga negara dengan jaminan upah yang adil sesuai akad syariah, bukan berdasarkan standar upah minimum dalam sistem kapitalisme yang dinilai mencekik. Dengan mengembalikan tata kelola industri dan kepemilikan sesuai syariat Islam, hasil pembangunan tidak akan terpusat pada segelintir oligarki, melainkan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
