Fenomena LGBTQ di Indonesia bukan lagi sekadar persoalan perilaku individu, tetapi telah berkembang menjadi gerakan yang terorganisasi dan mendapat perhatian luas di tingkat internasional. Guru Besar IPB, Prof. Dr. Euis Sunarti, M.Si., menjelaskan bahwa gerakan LGBT mulai berkembang di Indonesia sejak dekade 1980-an. Perjalanannya terus berlanjut melalui pembentukan berbagai organisasi, jaringan nasional, hingga dukungan dari lembaga internasional yang mengusung agenda pengakuan terhadap orientasi seksual dan identitas gender.
Dalam Dialog Komunitas LGBT Nasional di Bali pada 2013, misalnya, Forum LGBTIQ memperoleh dukungan dari lembaga internasional. Berbagai organisasi kemudian berkembang di berbagai daerah dengan agenda memperjuangkan pengakuan hukum, perlindungan hak, hingga perubahan regulasi mengenai relasi sesama jenis. Fakta ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak tumbuh secara spontan, melainkan melalui proses yang panjang, sistematis, dan terstruktur.
Dukungan terhadap agenda LGBTQ juga tampak pada berbagai kebijakan lembaga internasional. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), misalnya, pernah meluncurkan proyek *The Being LGBT in Asia Initiative* yang melibatkan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Program tersebut bertujuan mendorong perlindungan terhadap kelompok LGBTQ sekaligus mengurangi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
Di sisi lain, sejumlah lembaga internasional, seperti American Psychiatric Association (APA) dan World Health Organization (WHO), telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi gangguan mental. Perubahan tersebut kemudian dijadikan pijakan untuk memperkuat narasi bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari identitas yang harus diterima masyarakat. Berbagai penelitian, kampanye media, serta advokasi hukum pun terus dikembangkan guna membentuk opini publik agar menerima normalisasi perilaku tersebut.
Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari cara pandang sekularisme yang menjadi fondasi peradaban Barat. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan sehingga ukuran benar dan salah tidak lagi didasarkan pada wahyu, melainkan pada kesepakatan manusia. Dari sinilah lahir paham liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu, termasuk dalam menentukan orientasi seksual dan perilaku seksualnya.
Akibatnya, perilaku yang dahulu dipandang sebagai penyimpangan perlahan bergeser menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Kampanye "anti-diskriminasi", "hak asasi manusia", dan "kebebasan berekspresi" dijadikan pintu masuk untuk memperoleh legitimasi sosial maupun politik. Bahkan, berbagai perusahaan multinasional, platform digital, hingga industri hiburan turut menyebarkan narasi yang mendukung normalisasi LGBTQ. Ketika opini publik berhasil dibentuk, langkah berikutnya adalah mendorong perubahan kebijakan negara agar memberikan pengakuan hukum terhadap perilaku tersebut.
Bagi umat Islam, persoalan LGBTQ tidak sekadar menyangkut pilihan hidup seseorang, melainkan berkaitan dengan penjagaan fitrah manusia dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Islam memandang hubungan seksual hanya dibenarkan melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, segala bentuk hubungan sesama jenis termasuk perbuatan yang diharamkan.
Allah Swt. berfirman,
"(Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian.'" (QS. Al-'Ankabut: 28).
Al-Qur'an mengabadikan kisah kaum Nabi Luth bukan sekadar sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tidak mengulangi penyimpangan yang sama. Rasulullah ﷺ juga mengecam perilaku yang menyerupai kaum Nabi Luth serta memerintahkan umat Islam menjaga fitrah laki-laki dan perempuan sesuai ketetapan Allah.
Namun, Islam tidak hanya berhenti pada larangan. Islam membangun sistem kehidupan yang menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan. Pendidikan berbasis akidah Islam menanamkan pemahaman tentang fitrah manusia sejak dini. Sistem pergaulan Islam mengatur interaksi laki-laki dan perempuan agar tidak membuka pintu kerusakan. Media massa diarahkan untuk membangun ketakwaan, bukan mengeksploitasi syahwat. Masyarakat menjalankan fungsi amar makruf nahi mungkar sehingga penyimpangan tidak dinormalisasi. Di atas semua itu, negara memiliki tanggung jawab menerapkan syariat secara menyeluruh serta mencegah penyebaran pemikiran dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Negara dalam Islam tidak bersikap netral terhadap kerusakan moral. Negara berkewajiban melindungi akidah, akhlak, dan fitrah masyarakat melalui kebijakan pendidikan, informasi, hukum, dan sosial yang selaras dengan syariat. Apabila terjadi pelanggaran, negara menerapkan sanksi sesuai ketentuan syariat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus pencegah agar kemaksiatan tidak meluas.
Karena itu, persoalan LGBTQ tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan personal atau imbauan moral semata. Selama sistem sekuler kapitalisme tetap menjadi landasan kehidupan, berbagai agenda normalisasi akan terus menemukan ruang untuk berkembang. Sebaliknya, hanya sistem Islam yang memiliki mekanisme menyeluruh dalam menjaga fitrah manusia, membangun ketakwaan individu, menguatkan kontrol masyarakat, serta menghadirkan negara sebagai pelindung akidah dan moral umat.
Wallahu a'lam bish-shawab.
