PT Pertamina didesak oleh DPRD Kota Samarinda untuk segera menertibkan penyalahgunaan BBM subsidi. Hal itu dipicu oleh permasalahan terkait BBM yang terus bergulir, dan belum juga terselesaikan. Dimana antrian yang begitu padat di sejumlah SPBU, sehingga lalu lintas terganggu, dan berpengaruh memperlambat jalannya aktivitas ekonomi.
Mohammad Novan Syahronny Pasie selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengatakan bahwa aturan mengenai distribusi BBM sebenarnya sudah jelas diatur dalam ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga Pertamina bersama pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengawasi, terutama adanya pelarangan penjualan BBM di luar depo resmi Pertamina.
Mengamati adanya permasalahan yang terjadi, bahkan semakin parah hingga kini. Yang tampak secara nyata. Dimana padatnya antrean BBM yang terjadi di berbagai daerah menjadi sebuah persoalan yang terus berlarut tanpa adanya solusi.
Dan itupun terjadi juga di Kota Samarinda, yang merupakan daerah pusat pemerintahan Kaltim, yang dikenal sebagai kota minyak. Antara harga BBM subsidi dan nonsubsidi memiliki selisih yang tinggi, sedangkan di sisi lain kuota subsidi tidak meningkat dikarenakan beralihnya para pengguna, sehingga itulah salah satu hal yang mengakibatkan meningkatnya antrean.
Sehingga, langkah tegas pun diminta untuk menertibkan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pengetap. Namun nyatanya hal itu tidak berhasil, buktinya masih ada di lapangan. Sehingga pada akhirnya membuktikan negara gagal mengurus rakyat.
Berdasarkan sistem yang dianut saat ini, yakni sistem kapitalisme, negara berfungsi sebagai korporasi dagang. Dimana, segala sesuatunya dijadikan komoditas yang dikomersial untuk meraih keuntungan. Dan yang terjadi adalah liberalisasi pengelolaan migas dari hulu (eksplorasi) hingga hilir (distribusi) kepada korporasi swasta/asing. Negara pun posisinya kehilangan kontrol mandiri dan rakyat pun dipaksa tunduk pada permainan pasar korporasi.
Karakter masyarakat Kaltim dinilai lebih pasrah dibandingkan dibanding Jawa, sehingga minim akan aksi demo/rusuh, sehingga menjadikan pemerintah pun lamban dalam menyikapi, bahkan bisa saja kebijakan dengan seenaknya. Dan pada akhirnya menjadi zona nyaman sebagai kota industri dan penghasil minyak namun gagal akan distribusi teruntuk daerah sendiri, hingga tercipta sikap apatis tak peduli pada keadaan, yang penting ada.
Padahal, jika masyarakat memiliki kesadaran akan hak yang seharusnya mereka dapatkan tentu situasinya tidak akan terus berulang dan berlarut sampai sekarang.
Sumber adanya permasalahan panjangnya antrian serta kelangkaan BBM yang belum juga terselesaikan, dimana negara menghadirkan regulasi teknisnya yang sifatnya berbelit-belit (membatasi kuota dan memperumit syarat pembelian di SPBU). Aturan pemerintah bukannya menyelesaikan malah para pemodal besar bersaing memanfaatkan situasi.
Maka dari itu akan berbeda keadaannya jika negara yang menerapkan sistem Islam. Karena Islam menetapkan bahwa negara adalah pengurus rakyat yang haram mengambil untung dari kebutuhan dasar publik. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya BBM sebagai bentuk pelayanan mutlak, bukan memperlakukannya sebagai barang dagangan.
Sehingga Islam melarang adanya liberalisasi SDAE. Maka, bagaimana terkait tata kelola SDAE tersebut dijalankan, maka wajib negara yang memegang peran sepenuhnya dari hulu ke hilir, demi meraih kemaslahatan umat dan berbagai hal baik lainnya.
Dengan begitu Islam akan menghilangkan adanya birokrasi yang panjang maupun yang berbelit dalam mencukupi hak-hak rakyat. Selain daripada itu, dalam pendistribusian BBM tentunya akan diatur dengan secara merata dan mekanisme yang mudah, dan hal itu hanya mampu terealisasikan jika kita kembali menerapkan pada sistem Islam secara Kaffah (menyeluruh).
[Wallahu a'lam bisshowab]
