Pemerintah Kota Padang pada Jumat malam (31/7/2020), menggelar rapat evaluasi penanganan virus corona atau Covid-19 yang telah dilakukan di Kota Padang sejauh ini.
Rapat yang dilangsungkan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang itu, dipimpin langsung Wali Kota Mahyeldi dan Wakil Wali Kota Hendri Septa dengan diikuti Sekda Amasrul dan pimpinan OPD terkait di lingkup pemko setempat.
Wali Kota Mahyeldi dalam sambutan dan arahannya menyampaikan, pada kesempatan ini telah sama-sama didengarkan panjang lebar presentasi baik dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD atau pun masukan-masukan dari pimpinan OPD terkait sekaitan Covid-19 di Padang yang belum diketahui kapan berakhirnya. Namun tetapi, semua upaya dan penanganannya harus terus dimaksimalkan agar keadaan terus semakin membaik.
"Baik itu melalui upaya-upaya preventif atau pun juga sesuai protokol Covid-19 itu sendiri. Ini perlu kita tekankan lagi kepada masyarakat, baik di tempat keramaian, masjid/musala dan lainnya perlu terus disosialisasikan lagi.
Sehingga bisa mengingatkan dan menekankan akan pentingnya mematuhi aturan yang ada dan protokol Covid-19 dalam kehidupan masyarakat sehari-hari," imbuh wako.
Selanjutnya kata Mahyeldi, adapun yang tak kalah pentingnya lagi adalah pengawasan. Yaitu bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan warga Kota Padang di tengah pandemi harus ada pengawasan. Meski sekarang tidak lagi diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sudah memasuki fase pola hidup baru, namun semuanya tetap ada batasan-batasannya yakni mengacu protokol Covid-19.
"Seperti contoh resepsi pernikahan atau pun kegiatan keramaian lainnya. Kita harus tanyakan acara itu punya izin dan rekomendasi atau tidak. Jadi itu yang pertama sekali jadi perhatian bagi kita sekarang dan ke depan. Maka itu, kita harapkan terutama kepada Sat Pol PP harus bisa memastikan sekaligus mensosialisasikan dan melakukan tindakan bagi warga atau pihak yang melanggar," ujarnya.
Lebih lanjut orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sumatera Barat itu juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemko Padang untuk menjadi agen dalam mendisiplinkan masyarakat agar senantiasa mengikuti protokol Covid-19.
"Imbauan ini sudah pernah mita sampaikan sejak masa PSBB yang lalu. Kenapa, karena ASN tentu yang lebih tahu, faham dan mengerti akan informasi dan perkembangan sekaitan Covid-19 ini. Maka itu, dimana saja erada ASN harus menjadi orang yang mengingatkan masyarakat," tukuknya.
Sementara itu, terkait adanya penambahan klaster penularan Covid-19 yang baru pada beberapa tempat Kota Padang dewasa ini, wako pun telah meminta pihak terkait untuk langsung melakukan tindakan demi memutus mata rantai penularannya.
"Saya kira untuk upayanya pihak setempat perlu mengambil kebijakan seperti untuk sementara waktu memvakumkan aktifitas di tempat itu di samping swab test juga dilakukan. Tujuannya tentu guna mengurangi interaksi di sana dan pada saat yang sama juga memastikan positif negatif bagi orang-orang yang ada di sekitaran tempat tersebut," tuturnya.
Sementara itu sekaitan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II bagi warga Kota Padang yang terdampak Covid-19, saat ini kata wali kota, ia telah meminta pihaknya sesegera mungkin menyelesaikan proses hingga pencairannya. Sebagaimana terkait data penerima BLT tersebut, lebih kurang sebanyak 62 ribu Kartu Keluarga (KK) saat ini sedang divalidasi.(vid/AR)
