MenpanRB Niat Menghemat, Penghapusan Eselon Malah Nambah Anggaran Rp5,3 Triliun


IMPIANNEWS.COM (Jakarta).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN RB) menargetkan perampingan esselon tuntas pada Desember 2020.

Kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo, pemangkasan eselon aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu membutuhkan kenaikan anggaran sebesar Rp5,3 triliun.

Anggaran tambahan itu dibutuhkan untuk menggaji jabatan fungsional ASN setelah eselon III, Eselon IV, dan Eselon V dihapuskan.

“Kami hitung kalau akhir tahun ini selesai, tahun depan kita perlu anggaran untuk jabatan fungsional yang dulu eselon III, IV, V itu akan meningkat Rp5,3 triliun,” kata Tjahjo saat menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Lebih lanjut, Tjahjo menyatakan pemangkasan jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V ke jabatan fungsional berimplikasi gaji ASN akan bertambah.

Dia mencontohkan, pihaknya telah mengalihkan 52 pejabat administrator atau setingkat eselon III ke jabatan fungsional ahli madya.

 Lalu mengalihkan 89 pejabat pengawas   setara eselon IV ke jabatan fungsional ahli muda.

“Sudah detail dan sudah ditiru oleh sejumlah kementerian lembaga,” kata Tjahjo.

Tjahjo merinci data jumlah PNS di Indonesia per Juni 2019 sebanyak 4.286 juta personel. Dari jumlah itu, eselon III PNS sebanyak 98 ribu personel dan eselon IV sebanyak 27 ribu personel.

Komposisi ASN di Indonesia di tingkat pusat hanya 22,6 persen dari total jumlah tersebut. Sementara pegawai ASN daerah sebesar 77,4 persen.

ASN yang menduduki jabatan struktural, kata Tjahjo, hanya 11 persen total ASN. Lalu, tenaga teknis menyangkut teknis dan kesehatan 15 persen, guru sebesar 35 persen, dan pelaksana administrasi 39 persen.

“Jadi dari total di sini dari total [ASN] 4,26 juta sekian, 1,6 juta itu tenaga administasi yang dipekerjakan di teknis, khususnya guru dan kesehatan, atau tugas-tugas penyuluh,” kata Tjahjo.

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyoroti rencana perampingan eselon. Ia menyatakan Tjahjo perlu mengkaji kembali terkait penambahan anggaran.

“Sepengetahuan saya harapan presiden melakukan penyederhanaan itu untuk melakukan efektifitas dan efisiensi,” kata Teddy.

Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikan presiden-wakil presiden 2019-2024 di Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2019, menyebutkan lima agenda prioritas pemerintah pada periode 2019-2024.

Salah satu agenda prioritas pemerintah adalah penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran dengan cara penyederhanaan eselon dari yang selama ini lima eselon menjadi dua eselon.

Selanjutnya, jabatan struktural yang dipangkas diganti dengan jabatan fungsional berbasis keahlian dan kompetensi.(Din)


Posting Komentar

0 Komentar