(Penulis dan Aktivis Dakwah)
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut dijalankan melalui Program Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Regional (GENCAR) yang mendorong peningkatan pemahaman anak, orangtua, serta lingkungan sekitar mengenai pentingnya mencegah perkawinan pada usia dini (Kutairaya, 03/11/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Syafliansyah mengatakan, pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pihaknya membangun kolaborasi dengan berbagai institusi agar edukasi dapat menjangkau lebih banyak anak dan keluarga. Menurutnya, DP3A Kukar secara rutin menyampaikan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun organisasi.
Salah Kaprah Larangan Perkawinan Anak
Masifnya program pencegahan perkawinan anak bukan tanpa sebab. Agenda tersebut selalu digencarkan karena bagian dari pengarusutamaan isu gender. Selama ini, perkawinan anak seringkali dianggap menyebabkan ketidaksetaraan gender yang membatasi hak anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan anak, hingga membatasi status dan peran.
Apalagi, bulan November ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk menyuarakan isu ini karena berkaitan dengan peringatan global. Seperti hari Anak Sedunia dan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Semua moment tersebut ingin mengkampanyekan bahwa pernikahan anak secara langsung merampas hak-hak mereka dan dikategorikan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Maka, tak heran aksi GENCAR melalui sosialisasi, edukasi dan kolaborasi ke sekolah dan organisasi semakin digalakkan.
Namun di balik itu, program GENCAR dan kesetaraan gender semakin memperjelas penilaian negatif terhadap pernikahan anak yang dianggap telah merenggut hak anak dan melahirkan efek domino yang mengancam masa depan anak. Bahkan, UNICEF menilai pernikahan di bawah umur banyak membawa dampak buruk bagi anak, seperti mencoreng seluruh hak anak, bentuk tindak kekerasan terhadap anak, serta melanggar hak-hak dasar anak perempuan.
Pandangan tersebut jelas keliru, karena lahir dari paradigma sekulerisme-liberalisme yang hanya mengukur baik buruk dengan akal manusia, bukan syariat Allah. Terlebih, sekulerisme yang diterapkan di negeri ini telah menjauhkan agama dari kehidupan. Hasilnya, pemahaman agama lemah, pergaulan makin bebas, negara pun gagal memenuhi hak-hak dasar manusia termasuk anak-anak. Mulai dari menyediakan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan ekonomi.
Oleh karena itu, tidak seharusnya mengambinghitamkan pernikahan anak. Kalaupun terjadi kasus perceraian, KDRT, stunting, dan kemiskinan bukan menjadi alasan untuk menyalahkan pernikahan dini. Sebab, semuanya merupakan persoalan cabang yang berakar pada masalah sistemik. Maka, sudah semestinya negara fokus menyelesaikan akar persoalan yakni penerapan sekulerisme termasuk adanya liberalisasi pergaulan. Sementara, program GENCAR haruslah ditelaah secara mendalam, apakah sudah efektif menyelesaikan persoalan utama dari perkawinan anak atau sebatas menambal gejala sembari mengkampanyekan narasi global yang bukan berasal dari Islam?
Pandangan Islam
Dalam Islam, menikah muda tidak menjadi masalah jika syarat dan rukun nikah dipenuhi dan tidak ada pelanggaran hukum syara di dalamnya. Selama semua hal tersebut dipenuhi maka menikah muda menjadi sah-sah saja. Boleh menikah muda asalkan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut.
Kalaupun mereka belum siap menikah, Islam juga memberikan aturan pemisahan kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Seperti menundukkan pandangan, dilarang berdua-duaan tanpa mahram, dilarang ikhtilat dan berkomunikasi jika tidak ada kebutuhan syar’i di antara keduanya. Selain itu, mereka juga wajib menutup aurat antara satu dengan yang lain.
Jadi jelas tidak ada alasan untuk melarang penikahan dini. Jika ada upaya pelarangan bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kedurhakaan. Ini karena sesuatu yang telah Allah halalkan tidak boleh manusia haramkan. Firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS Al-Maidah: 87).
Adapun yang harus dilakukan adalah memberi bekal bagi generasi muda untuk menikah dan mengharamkan atau menghentikan pergaulan bebas. Langkah ini bisa ditempuh melalui beberapa cara. Pertama, lembaga pendidikan formal wajib menyiapkan kurikulum untuk membekali remaja agar mampu membentuk keluarga yang tangguh, sakinah mawadah wa rahmah demi menghasilkan generasi berkualitas, bertakwa, menjauhi zina, dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan perzinaan.
Kedua, pendidikan keluarga. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama Islam. Keduanya wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh, yaitu berkepribadian Islam. Mereka juga memberi pelajaran yang berkaitan dengan aturan pergaulan pria dan wanita, sekaligus menerapkannya.
Kamar anak-anak pria dipisah dengan anak wanita; mereka diwajibkan menutup aurat; haram berpacaran; haram berzina dan mendekatinya; haram berdua-duaan pria dan wanita; dan wanita tidak boleh berdua-duan dengan mahramnya di tempat khusus, seperti tempat tidur dan toilet. Ringkasnya, tujuan pendidikan keluarga adalah mengantarkan keluarga masuk surga dan terhindar dari neraka.
Ketiga, negara wajib melarang segala bentuk pornoaksi-pornografi dan hal-hal yang mendekati zina termasuk pada media. Media harus dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang mendidik dan membuat mereka semakin bertakwa. Negara juga berkewajiban mengeluarkan aturan pergaulan dan haramnya zina serta mendekatinya. Jika ada yang melanggar akan diberikan sanksi yang menjerakan seperti dicambuk 100 kali dan boleh diasingkan selama setahun bagi pezina yang belum menikah serta dirajam hingga mati bagi pezina yang sudah menikah.
Dengan demikian, sesungguhnya yang menjadi ancaman bagi generasi saat ini bukanlah pernikahan anak tapi kehidupan sekular liberal yang menciptakan pergaulan bebas dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak secara benar. Untuk itu, kaum muslim harus cerdas memahami syariat Islam agar tidak mudah mengikuti kerangka berpikir yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Wallahu a’lam bish-shawab
