Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pages

Korupsi di Tengah Himpitan Ekonomi: Potret Rusaknya Sistem Sekuler Kapitalisme

| 05 August WIB

Oleh: Erni Ummu Salma


Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat, publik kembali dikejutkan oleh dugaan mega korupsi yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Dugaan tersebut mencuat setelah tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor. Dari penggeledahan tersebut disita uang tunai dalam jumlah sangat besar serta puluhan kilogram emas sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam proses hukum, namun kembali memperlihatkan betapa seriusnya persoalan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Kasus tersebut menambah panjang daftar praktik korupsi yang terus bermunculan dalam berbagai sektor. Sebelumnya publik juga disuguhi berbagai perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, direksi BUMN, hingga aparat penegak hukum. Ironisnya, di saat rakyat dipaksa hidup hemat, menghadapi pemutusan hubungan kerja, naiknya harga kebutuhan pokok, dan semakin sulit memperoleh pekerjaan yang layak, sebagian pejabat justru diduga menikmati fasilitas negara untuk memperkaya diri.

Fenomena ini bukan lagi sekadar penyimpangan individu. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang berlangsung secara sistematis dan berulang. Pelakunya berganti, tetapi pola kejahatannya tetap sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih mendasar daripada sekadar lemahnya moral pejabat.

Korupsi tumbuh subur dalam sistem sekuler kapitalisme yang menjadikan materi sebagai ukuran utama keberhasilan hidup. Dalam sistem ini, jabatan sering dipandang sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan ekonomi, bukan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT maupun masyarakat. Ketika keberhasilan diukur dari kekayaan, sementara agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan publik, lahirlah budaya pragmatis yang menghalalkan berbagai cara demi memperoleh keuntungan.

Demokrasi yang menjadi fondasi sistem politik kapitalisme juga membuka ruang yang besar bagi lahirnya politik biaya tinggi. Kontestasi politik membutuhkan dana yang tidak sedikit. Akibatnya, jabatan sering dipandang sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan setelah seseorang berkuasa. Dari sinilah muncul praktik jual beli kebijakan, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan anggaran negara.

Di sisi lain, hubungan erat antara penguasa dan pemilik modal melahirkan oligarki yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Akibatnya, kebijakan publik tidak selalu diarahkan untuk melayani kepentingan rakyat, melainkan sering kali berpihak pada kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Dalam situasi seperti ini, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang memberi ruang sangat besar bagi kepentingan materi.

Tidak mengherankan apabila kasus korupsi terus bermunculan meskipun lembaga antikorupsi diperkuat, aparat penegak hukum ditambah, serta berbagai regulasi diterbitkan. Upaya pemberantasan korupsi lebih banyak berkutat pada penindakan setelah kejahatan terjadi, sementara akar persoalan yang melahirkannya tetap dipertahankan.

Islam memandang korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang termasuk dosa besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa yang kami tugaskan dalam suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih dari hasil tugasnya, maka itu adalah ghulul (pengkhianatan) yang akan ia bawa pada hari kiamat." (HR. Muslim)

Namun Islam tidak hanya memberikan larangan moral. Islam menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan melalui penerapan syariat secara menyeluruh.

Pertama, Islam membangun ketakwaan individu melalui sistem pendidikan berbasis akidah. Sejak dini setiap muslim ditanamkan keyakinan bahwa seluruh perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jabatan dipahami sebagai amanah, bukan sarana memperkaya diri.

Kedua, Islam membangun kontrol masyarakat melalui kewajiban amar makruf nahi mungkar. Budaya saling mengingatkan menjadi bagian dari kehidupan sehingga penyimpangan tidak dibiarkan berkembang.

Ketiga, negara menjalankan fungsi sebagai raa'in (pengurus rakyat) sekaligus pelaksana syariat. Negara mengelola harta publik secara transparan, melarang konflik kepentingan, serta mengawasi para pejabat secara ketat. Khalifah Umar bin Khattab ra., misalnya, dikenal meminta pejabat melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan jabatan.

Keempat, Islam menetapkan sanksi yang memberikan efek jera. Korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan, termasuk penyitaan harta hasil korupsi, pemecatan dari jabatan, hingga hukuman berat lainnya demi melindungi hak masyarakat.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi dalam Islam tidak hanya mengandalkan penangkapan pelaku setelah kejahatan terjadi. Islam membangun sistem yang mencegah lahirnya korupsi melalui pembinaan akidah, kontrol masyarakat, tata kelola negara yang amanah, serta penegakan hukum yang tegas.

Selama akar persoalan berupa sistem sekuler kapitalisme masih dipertahankan, korupsi akan terus berulang dengan pelaku yang berbeda. Negeri ini membutuhkan perubahan yang lebih mendasar, bukan sekadar pergantian pejabat atau penambahan regulasi. Sudah saatnya hukum Allah diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan agar amanah kekuasaan benar-benar dijalankan untuk melayani umat, bukan memperkaya segelintir orang.

Wallahu a'lam bish-shawab.q