Kabupaten Ketapang kembali menemukan 52 titik panas (hotspot) pada 11 Juli 2026 (jurnalborneo.com, 12/07/2026), setelah sebelumnya muncul sebanyak 22 titik pada 02 Juli 2026 (kalbarnews..com, 02/07/2026). Kali ini, hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditemukan semakin meluas dan merupakan jumlah tertinggi di Kalimantan Barat (Kalbar). Titik hotspot yang mengindikasikan potensi karhutla ini juga terus menjadi langganan setiap tahunnya.
Karhutla bukan hanya tentang munculnya hotspot, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak bahaya bagi masyarakat. Kepulan asap dari kebakaran membuat kualitas udara semakin menurun, risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat, aktivitas sekolah terganggu, dan lalu lintas kendaraan pun ikut terhambat. Kebakaran lahan juga merusak ekosistem; banyak satwa liar berkeliaran di pemukiman warga karena kehilangan habitatnya. Kerusakan lingkungan juga tak luput dari dampak karhutla, seperti banjir yang sering melanda hingga merendam rumah warga sampai ke atap.
Cuaca dan Kelalaian Individu Kambing Hitam Karhutla
Musim kemarau sering kali dijadikan alasan utama terjadinya karhutla. Padahal, jika melihat fakta jumlah titik hotspot dan luas area yang terdampak, jelas bahwa kemarau bukanlah penyebab utamanya. Kemarau hanya faktor yang memperparah terjadinya kebakaran. Cuaca kemarau memang membuat lahan semakin kering sehingga mudah terbakar. Namun, tanpa adanya sumber api, musim kemarau dengan sendirinya tidak akan menimbulkan kebakaran.
Seharusnya, jika kemarau menjadi penyebab utama, maka semua wilayah yang mengalami musim kemarau akan mempunyai jumlah hotspot yang sama. Faktanya, titik panas justru berada pada wilayah-wilayah tertentu saja, yaitu wilayah yang terdapat aktivitas pembukaan lahan berskala besar.
Terdapat juga alasan lain pemicu kebakaran, yakni adanya warga yang membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah, lalu abu yang terbang dan masih menyisakan bara api hinggap ke lahan kering hingga terjadilah kebakaran. Memang benar, alasan-alasan kelalaian individu di atas bisa diterima jika kebakarannya hanya sedikit. Namun, jika kebakaran lahan meluas menjadi ratusan, bahkan ribuan hektar, ini bukan lagi soal kelalaian individu.
Jika dilihat, narasi yang berkembang terkait cuaca dan kesalahan individu tersebut hanyalah pengalihan isu dari buruknya pengelolaan hutan dan lahan. Padahal, jika hutan dijaga dan dikelola dengan baik, negara melakukan pengawasan, serta sanksi tegas diberikan kepada siapa pun yang merusak hutan, kemarau tidak akan memunculkan hotspot dan kelalaian individu tidak akan ditemukan. Apalagi, karhutla yang berulang tiap tahun tidak akan terjadi lagi.
Permasalahan karhutla yang sering terjadi dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya. Jika saja penegakan hukum yang tegas berjalan dengan baik, maka kasusnya sudah pasti menurun. Namun realitasnya, karhutla tetap muncul di tengah musim kemarau.
Kapitalisme Akar Masalah Sesungguhnya
Problem karhutla ini pada hakikatnya merupakan persoalan yang bersifat sistemik. Sistem yang melatarbelakanginya adalah kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, hutan sering dipandang sebagai aset ekonomi. Nilai hutan lebih banyak diukur berdasarkan manfaat ekonominya, seperti pemanfaatan hasil kayu, pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, maupun sebagai sarana menarik investasi. Akibatnya, upaya pelestarian sering kali kalah oleh kepentingan eksploitasi.
Dalam sistem kapitalisme, korporasi diberi ruang yang luas untuk menguasai lahan dalam skala besar. Demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, pembakaran hutan kerap dipandang sebagai cara yang lebih murah untuk membuka lahan. Berdasarkan pola sebaran titik hotspot yang sering terlihat, banyak di antaranya berada tidak jauh dari kawasan perusahaan. Di sisi lain, masih ditemukan kasus minimnya upaya pemadaman yang dilakukan, padahal kebakaran telah meluas hingga ratusan bahkan ribuan hektare. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa aktivitas perusahaan perlu menjadi fokus penyelidikan dan pengawasan yang lebih serius.
Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung hadir untuk menangani dampak tanpa menyentuh akar persoalannya. Masyarakat hanya diimbau untuk waspada, aparat terus melakukan patroli, dan pemadaman dilakukan ketika kebakaran telah terjadi. Namun, penyelesaian yang tuntas terhadap persoalan karhutla yang terus berulang setiap tahun belum juga terwujud. Hal ini dinilai berkaitan dengan orientasi pembangunan yang mengejar investasi sebesar-besarnya demi meningkatkan pemasukan negara, sehingga pengawasan terhadap kawasan hutan menjadi kurang optimal.
Hanya Islam yang Mampu Menjaga Hutan
Dalam sistem Islam, hutan termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Kepemilikan umum bukan berarti boleh dimanfaatkan secara bebas, melainkan harus diatur berdasarkan hukum syarak dan hasil pengelolaannya diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh masyarakat. Kebijakan negara dibangun atas dasar kepentingan umat, bukan demi keuntungan segelintir pihak.
Islam juga menetapkan sanksi ta'zir bagi siapa pun yang merusak hutan dan lingkungan. Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Sunah, tetapi ditetapkan oleh Khalifah (pemimpin negara Islam) atau qadhi (hakim). Sanksinya bisa berupa jilid (dera), penjara, pengasingan, denda, penyitaan atau perampasan harta, penghancuran barang, kewajiban mengembalikan hutan seperti awalnya, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku.
Negara (Daulah Islam) wajib menjaga dan memelihara hutan sebagai amanah, bukan menjadikannya sebagai komoditas ekonomi. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai raa'in (pengurus) dan pelayan bagi seluruh urusan rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Ketakwaan para pemimpinnya senantiasa dipupuk sehingga mereka menyadari bahwa setiap kebijakan dan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dengan mekanisme seperti inilah hutan diyakini akan lebih terjaga dari berbagai bentuk kerusakan. Kondisi tersebut hanya dapat terwujud apabila syariat Islam diterapkan secara menyeluruh.
