Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026 kini tengah menjadi sorotan publik. Di satu sisi, pemerintah melalui Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengklaim bahwa regulasi ini hadir untuk menjamin hak dasar serta meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan para pekerja. Begitu pula dengan JALA PRT yang memandang aturan ini krusial untuk memberikan pengakuan atas hak-hak normatif seperti jam kerja, upah, hingga jaminan sosial bagi para perempuan yang selama ini hidup di garis kemiskinan. Namun, optimisme ini nyatanya berbenturan dengan peringatan keras dari Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan. Ia menilai tanpa adanya standar upah minimum yang tegas dan sistem pengawasan yang efektif, UU ini berisiko hanya menjadi simbol di atas kertas yang gagal memutus rantai eksploitasi di ruang privat.
Jika kita telaah lebih dalam, narasi UU PPRT sebagai "harapan baru" sebenarnya menunjukkan kegagalan negara dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Kebijakan ini seolah menormalisasi kondisi perempuan yang harus keluar dari rumahnya untuk mengurus urusan domestik orang lain demi sesuap nasi. Alih-alih membebaskan mereka dari jeratan masalah ekonomi, justru mereka berpotensi terlanggar hak- hanya sebagai pekerja.
Fokus undang-undang yang terjebak pada urusan kontrak kerja mencerminkan paradigma kapitalistik yang memandang perempuan semata sebagai mesin ekonomi. Kenyataan menunjukkan, dalam sistem yang eksploitatif ini, pekerja domestik akan selalu menjadi pihak yang lemah karena negara hanya berperan sebagai "wasit" transaksi, tanpa menyentuh alasan struktural mengapa mereka terpaksa melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini pun menciptakan dilema bagi perempuan; di satu sisi ia mengurus rumah tangga orang lain, dengan meninggalkan keluarganya sendiri, namun jika tidak keluar rumah untuk bekerja, senantiasa dihadapkan pada himpitan tuntutan ekonomi yang tak kunjung usai.
Jika kita telaah lebih dalam, narasi UU PPRT sebagai "harapan baru" sebenarnya menunjukkan kegagalan negara dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Kebijakan ini seolah menormalisasi kondisi perempuan yang harus keluar dari rumahnya untuk mengurus urusan domestik orang lain demi sesuap nasi. Alih-alih membebaskan mereka dari jeratan masalah ekonomi, justru mereka berpotensi terlanggar hak- haknya sebagai pekerja.
Maka masalah sesungguhnya bukanlah terletak pada pekerja perempuan itu sendiri, khususnya pekerja rumah tangga, tapi masalah kondisi perempuan yang merupakan bagian dari rakyat yang belum tersejahterakan. Hal ini tentu merupakan buah dari penerapan sistem hidup di negeri ini, yaitu sistem kapitaliisme sekularisme, yang gagal dalam mendistribusikan kekayaan di tengah masyarakat, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kaya dapat menikmati fasilitas apapun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara yang miskin berjibaku sendiri dengan berbagai kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang disebabkan oleh kebijakan - kebijakan kapitalistik yang tidak pro- rakyat, semisal kenaikan BBM dan listrik secara berkala, pungutan pajak yang semakin mencekik, dsb.
Negara dalam sistem ini hanya berperan hanya sebagai regulator (pembuat aturan) dan fasilitator tanpa melakukan pelayanan urusan- urusan rakyat yang menjamin pemenuhan kebutuhannya. Termasuk ketersediaan lapangan kerja bagi para bapak atau suami dan laki-laki dewasa lainnya. Persaingan kerja semakin tinggi ketika para laki-laki dan perempuan berlomba terjun ke lapangan kerja yang sempit, yang kadang harus melawan fitrah, walaupun dengan upah yang kadang tidak manusiawi. Maka lahirnya beribu undang - undang tidak akan menuntaskan permasalahan, selama sistemnya tidak berorientasi kepada pelayanan terhadap rakyat, tapi justru pro terhadap para kapitalis.
Adapun dalam perspektif politik ekonomi Islam, sebagai din (agama) yang berasal dari Sang Pencipta, Allah SWT, kesejahteraan perempuan tidak dicapai dengan mendorong mereka masuk ke dalam sektor kerja yang rawan eksploitasi. Islam menempatkan negara sebagai pelayan rakyat yang wajib menjamin pemenuhan kebutuhan primer melalui mekanisme yang sistematis, yaitu
Pertama, negara wajib menjamin terciptanya lapangan kerja yang luas bagi kaum laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga setiap perempuan mendapatkan hak nafkah yang layak dari suami atau walinya tanpa perlu memikul beban ekonomi keluarga.
Kedua, negara bertanggung jawab penuh dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan cuma-cuma, sehingga beban hidup rakyat tidak terlalu berat, karena untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan. Kalaupun rakyat ada yang dalam kondisi miskin dan fakir, maka negara bertanggung jawab dengan menjalankan syari'at zakat sebagai bagian dalam pengaturan kas negara (Baitul Mal).
Kalaupun terjadi kontrak kerja (ijarah), Islam telah memberikan solusi melalui akad yang adil, di mana gaji ditetapkan berdasarkan manfaat jasa yang diberikan, bukan sekadar standar upah minimum yang rendah. Hubungan ini dilandasi oleh ketakwaan (jawil iman) individu, sehingga kedua belah pihak saling menghormati hak masing-masing. Jika terjadi perselisihan, negara menyediakan institusi Qadhi atau hakim yang mampu memutuskan perkara dengan cepat dan memberikan sanksi tegas bagi yang menzalimi, tanpa kerumitan birokrasi yang memihak kepada pemilik modal. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menyadari bahwa perlindungan sejati bagi perempuan bukan sekadar memberi payung hukum pada sektor yang rawan eksploitasi, melainkan dengan mengembalikan peran negara sebagai pengurus rakyat (raa’in) yang menjamin kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya perempuan, sesuai tuntunan syariat Allah.
Wallahualam bishawab.
Oleh: Syifa (Bandung)
