Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pages

Wao, Demo Berujung Ricuh, Bukan kah Kita Butuh Pemimpin Amanah dan Sistem Shahih

| 30 April WIB


Oleh : Nur Hayati S. Pd.I.


Beberapa pekan terakhir ini media kaltim mulai dari FB, IG begitu juga media online yang lain sangat sering menyoroti kehidupan Gubernur Rudy Mas'd beserta istrinya, mulai dari kepemimpinannya sampai mengulik kehidupan pribadi sang Gubernur dan juga istrinya.


Banyak rakyat merasa kecewa dengan kiprah kepemimpinan pak gubernur, puncaknya terjadi pada hari selasa 21 april 2026 ribuan warga Kalimantan Timur tumpah ruah di depan kantor Gubernur Rudy Mas'ud sambil membawa poster dan spanduk bertulis protes terhadap kebijakan anggaran pemprov yang disebut "melukai hati rakyat".


Rakyat juga menyoroti anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim serta tudingan dinasti politik antara Ketua DPRD dengan Gubernur Kaltim, ditambah lagi dengan pengadaan mobil dinas yang harganya dinilai sangat menghambur-hamburkan uang dimana masyarakat kaltim saat ini sedang susah-susahnya mencari pekerjaan. Bbc.com/indonesia


Demo juga berujung ricuh karena Gubernur tidak menemui massa dan aparat juga melakukan tindakan refresif untuk membubarkan massa.

Beberapa hari setelah unjuk rasa pada Selasa (21/04) malam yang berakhir ricuh, tepat nya pada hari Senin (27/04), melalui akun Instagram @pemprov_kaltim, dengan gagah dan berwibawa Gubernur Rudy berjanji  akan mengevaluasi sejumlah kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pak Rudy pun mengklaim akan meniadakan apa yang disebutnya sebagai "keterlibatan keluarga dalam peran struktural" terkait posisinya sebagai gubernur. Dia juga mengklaim akan menggunakan dana pribadi untuk renovasi rumah dinas yang tak berkaitan dengan kedinasan. Termasuk kursi pijat dan akuarium air laut.


Masyarakat sudah bisa menilai bahwa sistem demokrasi kapitalis saat ini yang masih menjadi primadona akan selalu melahirkan penguasa yang tidak amanah karena kekuasaan diraih melalui modal dan jaringan, bukan manah dan kapabilitas.


Sistem ini pula membuka celah kekuasaan diraih melalui kelurga dan kolega sehingga politik dinasti tidak terelakan. Mekanisme cecks and balance dalam sistem demokrasi tidak pernah berjalan ketika lembaga legislatif dan ekskutif terikat kepentingan yang sama.


Sudah saat nya kita bangkit meneriakkan keadilan dan menyampaikan bahwa ada sebuah sistem yang bisa melahirkan pemimpin yang amanah yang menjadikan syariah sebagai landasan utama kepemimpinan nya. Islam menetapkan pemimpin berdasarkan ketakwaan, kapabilitas dan keadilan, bukan modal atau popularitas, Islam menegaskan jabatan sebagai amanah bukan warisan sehingga menjauhkan diri dari politik dinasti.


Dalam Islam penguasa, pejabat dan rakyat sama-sama diwajibkan terikat syariat Islam bukan kepentingan kelompok ataupun partai. Dalam Islam pun negara memiliki mekanisme pengawasan melalui majelis umat dan kewajiban muhasabah lil hukam, sehingga terwujudlah pemimpin yang adil yang menjalankan amanahnya sesuai dengan perintah Allah. Wallahu a'lam bishowab