Oleh: Eka Sulistya
(Aktivis Muslimah)
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya non-subsidi, kembali memantik perhatian publik. Di Bekasi, aparat kepolisian sampai turun melakukan monitoring di SPBU untuk mengantisipasi potensi gejolak. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan energi bukan sekedar urusan ekonomi teknis, melainkan memiliki implikasi sosial yang luas. Ketika negara perlu memastikan situasi tetap kondusif pasca kenaikan harga, itu menjadi sinyal bahwa daya tahan masyarakat sedang diuji. (Gaya Bekasi 19/4/2026)
Fenomena ini menguatkan satu pertanyaan besar: sejauh mana kedaulatan energi benar-benar dimiliki negara? Atau justru sebaliknya energi masih berada dalam kendali mekanisme pasar global yang sulit dikendalikan?
Dalam sistem ekonomi saat ini, energi sering diposisikan sebagai komoditas. Artinya, harga BBM sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar internasional, seperti harga minyak dunia, nilai tukar, hingga dinamika geopolitik. Negara dalam posisi ini cenderung menjadi “penyesuai” menyesuaikan harga domestik agar tetap sejalan dengan kondisi global. Dampaknya, masyarakatlah yang harus menanggung beban ketika harga melonjak.
Di wilayah seperti Bekasi, yang merupakan kawasan penyangga ibu kota dengan mobilitas tinggi, efek kenaikan BBM terasa berlapis. Biaya transportasi meningkat, distribusi barang menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Rantai efek ini berujung pada satu hal: tekanan terhadap ekonomi rumah tangga. Masyarakat kecil menjadi pihak paling rentan, karena pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak selalu ikut naik.
Lebih jauh, langkah monitoring SPBU oleh aparat juga menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi memicu ketegangan sosial. Kekhawatiran akan penimbunan, panic buying, atau bahkan konflik horizontal mencerminkan rapuhnya daya tahan masyarakat. Ketika kebutuhan dasar seperti energi menjadi mahal, stabilitas sosial pun ikut terancam.
Dalam konteks ini, Islam menawarkan paradigma yang berbeda dalam memandang energi. Dalam konsep ekonomi Islam, minyak dan gas termasuk dalam kategori milkiyah ‘ammah (kepemilikan umum). Artinya, sumber daya tersebut bukan milik individu, bukan pula milik korporasi, melainkan milik seluruh rakyat. Negara hanya bertindak sebagai pengelola yang wajib memastikan bahwa hasilnya digunakan untuk kemaslahatan bersama.
Prinsip ini memiliki konsekuensi besar. Pertama, sumber daya energi tidak boleh diprivatisasi atau diserahkan kepada pihak swasta, apalagi asing, yang orientasinya adalah profit. Ketika energi dikelola dengan logika bisnis, maka harga akan mengikuti mekanisme pasar, dan rakyat berpotensi menjadi korban.
Kedua, negara dalam Islam memiliki peran sebagai ra’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rakyat. Ini mencakup seluruh rantai pengelolaan energi, dari hulu hingga hilir mulai dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi. Dengan pengelolaan langsung oleh negara, kebijakan harga tidak harus tunduk pada fluktuasi global, melainkan dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan rakyat dan stabilitas ekonomi dalam negeri.
Ketiga, orientasi pengelolaan energi dalam Islam bukanlah keuntungan, melainkan pelayanan. Negara tidak dituntut untuk mencari profit dari sektor ini, melainkan memastikan bahwa energi tersedia dengan mudah dan terjangkau. Bahkan, dalam kondisi tertentu, negara dapat memberikan harga yang sangat murah, atau bahkan gratis, jika kas negara (Baitul Mal) memungkinkan.
Konsep ini secara mendasar mengubah posisi energi dalam kehidupan masyarakat. Energi tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi penopang kesejahteraan. Aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien, biaya produksi menurun, dan daya beli masyarakat dapat terjaga.
Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, terlihat adanya perbedaan paradigma yang cukup tajam. Sistem yang berjalan cenderung menempatkan negara dalam posisi reaktif terhadap pasar global, sementara Islam menempatkan negara sebagai pengendali penuh demi kepentingan rakyat. Ketika harga BBM naik dan masyarakat harus beradaptasi, itu menunjukkan bahwa perlindungan negara belum optimal.
Kenaikan BBM seharusnya menjadi momentum refleksi. Bukan hanya tentang bagaimana mengelola dampaknya, tetapi juga bagaimana merancang sistem yang lebih adil dan berdaulat. Ketergantungan pada mekanisme pasar global membuat kebijakan domestik rentan, sementara kebutuhan rakyat bersifat tetap dan mendasar.
Dalam perspektif Islam, kedaulatan energi bukan sekadar jargon, melainkan sebuah kewajiban. Negara tidak boleh menyerahkan sektor strategis ini kepada mekanisme yang tidak berpihak pada rakyat. Sebaliknya, negara harus hadir secara nyata sebagai pengelola, pelindung, dan penjamin kesejahteraan.
Pada akhirnya, persoalan BBM bukan hanya tentang harga di SPBU, tetapi tentang arah kebijakan dan keberpihakan. Apakah energi akan terus menjadi komoditas yang mengikuti pasar, atau dikembalikan sebagai hak rakyat yang harus dijamin negara? Di sinilah pentingnya menghadirkan solusi yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga berlandaskan prinsip yang kokoh dan berkeadilan.
