Polkam, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan kegiatan Pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai tahapan penting dalam penyusunan Indeks Sinkronisasi, Koordinasi, dan Monitoring (ISKM) di Jakarta, Selasa (28/10).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Polkam untuk menghadirkan tolok ukur kinerja yang tepat, efektif, dan relevan dalam mencerminkan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi koordinatif Kemenko Polkam.
Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK) Kemenko Polkam, Nizhamul, menjelaskan bahwa metode AHP digunakan untuk memastikan setiap elemen dalam penyusunan indeks memiliki bobot kepentingan yang proporsional dan mencerminkan perspektif para pemangku kepentingan (stakeholder).
Lebih lanjut, Nizhamul menambahkan bahwa sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang berbeda dari kementerian teknis. Oleh karena itu, diperlukan ukuran kinerja yang dapat menggambarkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antar-kementerian/lembaga secara objektif.
Sementara itu, Ketua Komisi Ilmu Sosial pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa ISKM-Polkam memiliki peran strategis baik secara internal maupun eksternal.
“Secara internal, ISKM-Polkam akan menjadi instrumen pengukuran kinerja yang membantu memantau pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. Secara eksternal, indeks ini dapat menjadi tolok ukur tingkat keterlibatan dan kepatuhan kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dan kebijakan bersama,” ujar Syarif.
Syarif juga menegaskan bahwa dalam struktur pemerintahan, Kemenko memiliki peran penting dalam memastikan sinergi kebijakan antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan nasional.
Kegiatan pembobotan AHP ISKM-Polkam ini turut menghadirkan narasumber dari Anggota Perhimpunan Peneliti Indonesia, Moch. Nurasim Indonesia, Sekjen Dewan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Sri Yanuarti, Direktur Riset LP3E UI Farhan Muntafa, serta Dosen Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar.
Para peserta kegiatan juga mengikuti simulasi pengisian AHP ISKM-Polkam untuk memvalidasi struktur indikator dan memastikan kesesuaian bobot antar variabel yang akan digunakan dalam penyusunan indeks.
Dengan tersusunnya ISKM-Polkam, diharapkan Kemenko Polkam dapat memiliki alat ukur kinerja yang komprehensif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika koordinasi lintas kementerian/lembaga di bidang politik dan keamanan.
