Impiannews.com. Padang - Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kepastian hukum atas aset daerah yang berada di dalam kawasan konservasi. Hal itu mengemuka dalam audiensi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat di kantor BKSDA, Jumat (29/8) siang.
Dalam forum tersebut, Pemkab Solok mengajukan dua usulan penting, yakni pemanfaatan enclave Paninggahan sebagai akses jalan serta penyelesaian keterlanjuran pembangunan di cluster Arosuka, Nagari Batang Barus.
Kepala BKSDA Sumbar, Hartono, S.P., M.Sc., menegaskan bahwa setiap langkah penyelesaian harus sesuai aturan.
“Kita cari solusi yang seimbang antara pelestarian kawasan dan kepentingan pembangunan daerah. Semua mekanisme harus taat hukum agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., menyampaikan apresiasi kepada pihak BKSDA yang telah membuka ruang dialog.
“Kami atas nama pemerintah Kabupaten Solok mewakili Bupati, Bapak Jon Firman Pandu, menyampaikan terimakasih atas kesempatan audiensi ini. Selanjutnya kami ingin kepastian atas aset daerah, terutama yang sudah bersertifikat. Pemkab Solok siap berkoordinasi agar persoalan ini bisa selesai dengan baik dan berpihak pada masyarakat,” ujar Wabup.
Sekretaris PUPR Kabupaten Solok, Iis Yuni Ety, juga menambahkan bahwa penataan kawasan hendaknya tetap mempertimbangkan aktivitas ekonomi warga.
“Di Arosuka banyak kegiatan masyarakat yang sudah berlangsung lama. Kami berharap penataan tidak mengganggu roda ekonomi warga,” ucapnya.
Pertemuan menghasilkan sejumlah poin penting yang akan menjadi dasar tindak lanjut, di antaranya:
1. Pemkab Solok mengusulkan pemanfaatan kawasan konservasi di dua lokasi: Cluster Enclave Nagari Paninggahan dan Cluster Arosuka di Nagari Batang Barus.
2. Pemanfaatan enclave Paninggahan akan diajukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama kepada Dirjen KSDAE.
3. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkab Solok bersama BKSDA Sumbar dan BPN Solok akan melakukan audiensi langsung dengan Dirjen KSDAE.
4. Di Cluster Arosuka, akan dilakukan inventarisasi terhadap keterlanjuran pembangunan yang sudah berlangsung di kawasan konservasi.
5. Aset milik daerah yang telah bersertifikat akan diinventarisasi lebih lanjut oleh BKSDA bersama Pemkab Solok.
6. Terkait keterlanjuran kegiatan masyarakat, akan dicari solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemkab Solok akan memperkuat koordinasi dengan BKSDA Sumbar untuk menindaklanjuti pemanfaatan kawasan konservasi.
8. Pemkab Solok dan BPN akan berkoordinasi ke BPKH Wilayah I Medan untuk memastikan kejelasan sertifikat yang diduga berada di dalam kawasan konservasi.
Ke depan, hasil audiensi ini juga akan ditindaklanjuti melalui pertemuan lanjutan bersama Dirjen KSDAE dan BPKH Medan untuk mempertegas batas kawasan konservasi di Kabupaten Solok.
Dengan adanya langkah ini, Pemkab Solok berharap aset daerah tetap terlindungi, pembangunan berjalan sesuai aturan, dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan.**(YM-Koto)

