IMPIANNEWS.COM
Padang - Dalam upaya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meluncurkan program Sekolah Rakyat berkonsep asrama bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus siklus kemiskinan antar-generasi.
Sebagai langkah persiapan, dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan peresmian 65 sekolah rakyat tahap pertama pada Juli 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini digelar di Ruang Sidang Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (3/6), dengan fokus pada beberapa bidang utama: sarana-prasarana (Sapras), standar kompetensi guru dan siswa, kurikulum, serta penganggaran dan pengawasan.
Rektor UNP dalam sambutannya menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk mendukung program strategis nasional ini. "Pendidikan adalah kunci mobilitas sosial. Dengan sekolah rakyat berasrama, anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapat kesempatan setara untuk berkembang," ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut para pemangku kepentingan, termasuk Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Senior Eksekutif UNP, Sekretaris Universitas UNP, Dekan FIP UNP, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang, Korwas Dinas Pendidikan Sumatra Barat, serta kepala sekolah SMA Pembangunan UNP dan serta staf Direktorat Umum, Keuangan dan Aset UNP.
Program ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-1 (Tanpa Kemiskinan), ke-4 (Pendidikan Berkualitas), ke-10 (Pengurangan Ketimpangan), dan ke-17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan). Dengan pendekatan holistik—menggabungkan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan lingkungan asrama yang mendukung—diharapkan lahir generasi baru yang mampu mengubah nasib keluarga dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (AB/Humas)
