Impiannews.com, Arosuka — Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Solok untuk penyusunan RPJMD 2025–2029 berubah menjadi panggung kekecewaan. Bukan karena kurangnya aspirasi, tetapi karena kursi-kursi pejabat yang mendadak kosong setelah sesi makan siang. Sebanyak 12 pejabat OPD dilaporkan tak kembali ke ruang sidang setelah menerima konsumsi dari panitia.
Mendapati situasi tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu langsung bereaksi cepat. Langsung memerintahkan Wakil Bupati H. Candra dan Sekda Medison untuk memanggil para pejabat yang mangkir dan memberikan teguran resmi.
Pada Selasa (27/5), 12 pejabat—yang terdiri dari 3 pejabat eselon IIb dan 9 eselon III—dipanggil langsung oleh Wabup Solok dan menerima teguran tertulis.
"Kalau organisasi ini tidak berjalan dengan reward dan punishment, maka akan rusak. Ini bukan amarah pribadi, bukan soal like and dislike, tapi soal disiplin dan tanggung jawab," tegas Wabup Candra.
Wabup menyebut langkah ini sebagai bentuk peringatan keras demi menyelamatkan arah birokrasi dan perencanaan strategis daerah.
Sekda Medison turut mengingatkan pentingnya etika kerja dan komitmen pelayanan.
"Kita harus jaga marwah pemerintahan. Jangan sampai agenda strategis seperti Musrenbang dianggap remeh. Ini menyangkut masa depan Kabupaten Solok," ujarnya.
Sikap mangkir para pejabat tak hanya menuai teguran dari pemerintah, tapi juga kemarahan dari masyarakat. Mantan anggota DPRD Solok, Hendri Dunan, menyuarakan kekecewaannya secara terbuka.
“Kalau rapat strategis saja tidak dihadiri, bagaimana mau membangun daerah? Ini bukti lemahnya komitmen dan krisis koordinasi di tubuh pemerintah,” kritik Hendri.
Ia menilai Musrenbang telah kehilangan maknanya ketika para pengambil kebijakan memilih absen.
“Ini bukan forum seremonial. Ini soal menyusun masa depan. Kalau yang duduk di depan saja kosong, apa yang bisa kita harapkan?” katanya.
Masalah ini menjadi catatan serius. Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk tidak mentolerir sikap abai terhadap tugas, terutama dalam agenda vital seperti Musrenbang.
“Ini pelajaran bagi semua ASN. Jangan ulangi kejadian memalukan ini. Kita bekerja bukan untuk formalitas, tapi untuk rakyat,” pungkas Wabup Candra.
Dengan teguran yang telah diberikan, publik kini menanti: apakah ini awal dari disiplin birokrasi baru, atau hanya teguran yang akan dilupakan?**(YM-Koto)
