Arosuka,Impiannews.com – Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok pada Senin (20/01/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Eva Nasri; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, drg. Musfir Yones Indra, MM; sejumlah kepala OPD; kepala bagian terkait; serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Solok.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Fokus Nasional untuk Penguatan SDM
Dalam rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti program prioritas nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden-Wakil Presiden. Salah satu poin utama adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memastikan generasi muda tumbuh sehat sebagai langkah menuju "Indonesia Emas."
“Pendidikan dan kesehatan adalah pilar utama dalam membangun generasi yang tangguh. Pemeriksaan kesehatan gratis ini akan menjadi langkah strategis untuk memetakan kualitas kesehatan di setiap daerah,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia karena mencakup seluruh lapisan masyarakat, dari bayi yang baru lahir hingga lansia.
“Program ini mungkin yang paling luas dan rumit karena menyentuh 280 juta rakyat Indonesia. Tetapi, dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, kita optimis dapat menjalankannya dengan baik,” ungkapnya.
Pengendalian Inflasi Daerah: Fokus pada Gerakan Menanam dan SIMIRAH
Di akhir rapat, Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi daerah sebagai salah satu prioritas tahun 2025. Ia meminta TPID di setiap daerah untuk kembali menggalakkan gerakan menanam sebagai langkah antisipasi inflasi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memantau indeks harga barang, terutama di tingkat distributor, dan mensosialisasikan pendaftaran pedagang dalam aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Langkah ini bertujuan memastikan para pedagang mendapatkan barang dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dengan partisipasi aktif Pemkab Solok dalam rapat ini, diharapkan berbagai program nasional dapat terlaksana dengan baik di daerah, khususnya dalam memastikan stabilitas harga dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.(YM-Koto)