Oleh : D.leni Ernita
IMPIANNEWS.COM
Jakarta - Penyelenggaraan ibadah haji 2024 menuai kritik tajam buntut keluhan dari banyak jemaah Indonesia atas pelayanan yang cenderung memprihatinkan.
Kritik datang dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR yang mengungkapkan kondisi akomodasi jemaah yang memprihatinkan. Tenda jemaah haji Indonesia minim kapasitas hingga layanan toilet yang antre berjam-jam.
Ketua Timwas Haji Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyayangkan tenda sempit membuat ruang gerak jemaah tak lebih dari 1 meter. Kondisi ini mengakibatkan banyak jemaah yang tidak kebagian tempat tidur di dalam tenda. Tak cuma masalah tenda, kondisi toilet jadi keluhan jemaah RI lantaran jemaah bisa antre berjam-jam.
Tak cuma tahun ini saja, persoalan haji juga sempat terjadi pada tahun 2023 lalu. Kala itu terjadi persoalan akomodasi dan transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Hal ini membuat banyak jemaah haji asal Indonesia telantar Muzdalifah hingga kesulitan mendapatkan makanan.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Ade Marfuddin menyoroti fasilitas layanan haji yang disediakan oleh pemerintah tak sebanding dengan biaya besar yang sudah dikeluarkan jemaah.
"Dan ini tamu Allah yang dibawa. Dan mereka berbayar semua. Jasa ini kan pelayanan. Akan sangat naif, uang besar tapi pelayanan masih kurang diperhatikan dan masih carut-marut," kata Ade kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/6).
Penyelenggaraan haji setiap tahunnya masih saja membuat jemaah merasa tidak nyaman dalam beribadah. Serba serbi penyelengaraan yang begitu mahal biaya untuk berhaji.
Biaya berhaji Rp. 94 /per orang merupakan jumlah yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.
Apalagi Mereka harus menabung sekian puluh tahun agar bisa pergi ke tanah suci Makkah.
Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jemaah terbanyak, tapi permasalahanya penambahan kuaota nya malah nyatanya, menyalahin aturan. Separuh ONH plus yang diutamakan artinya hanya orang - Orang tertentu yang punya banyak uang yang bisa berangkat duluan.
Itulah kebijakan sistem kapitalisme yang sangat merugikan rakyatnya.
Penyelenggaraan haji hanya dipandang sekadar untuk menunjang kelangsungan ekonomi.
Masih banyak lagi kenyamanan yang tidak sesuai atas syarat pergi berhaji seperti kasus mengurus visa haji yang sangat merepotkan para jemaah, fasilitas yang sangat tidak memuaskan dengan pelayanan yang ada, belum lagi jarak waktu yang lama untuk mendapat kuota pergi berhaji sehingga masyarakat pun rela menunggu karena umat muslim ingin melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ke lima.
Tetapi Dalam sistem kapitalisme kurang maksimalnya pelayanan membuat para calon jemaah merasakan kondisi yang tidak menyenangkan.
Rasulullah SAW bersabda:
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ تَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْمَرَضٌ حَابِسٌ أَوْسُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّاوَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.
Artinya : Barangsiapa tidak menghalanginya hajat yang nyata atau sakit yang bisa mencegah atau karena pemimpin yang zalim lalu ia tidak berhaji maka silakan ia mati dalam keadaan Yahudi atau jika Nasrani. (HR Baihaqi)
Intinya ketika muslim sudah mampu secara fisik dan finansial juga mampu meninggalkan harta untuk keluarga yg tinggalkannya ,ketika tidak berhaji maka itu dosa besar.
Dalam sistem Kapitalisme ini pengelolaan ibadah haji sarat akan kapitalisasi
Sudah menjadi rahasia umum. Jika semua komponen pembiayaan tersebut di duga menjadi ladang bisnis alias proyek basah tersendiri bagi oknum-oknum pejabat. Belum lagi isu modus mark up besaran biaya per itemnya dan soal tender proyek yang rentan praktik gratifikasi.
Belum lagi pengusaha berlomba-lomba mendirikan hotel berbintang jika ingin mendapatkan fasilitas yang bagus dan dekat dengan tempat ibadah.
Sementara Jika uang pas-pasan harus tinggal di hotel yang letaknya jauh dari Makkah.
Sungguh ironis sekali.
Padahal semua yang dateng ke tanah suci untuk berhaji adalah tamu Allah, tetapi dalam sistem kapitalisme dibedakan dan dikomersilkan.
Apalagi yang menyebabkan antrian haji begitu lama, jumlah jamaah haji. Masalah kuota agar tidak terjadi penumpukan di Mekkah karena jumlah jamaah haji harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada disana.
Sementara dalam sistem kapitalis yang diemban di negeri ini, memanfaatkan dana haji yang diamanahkan oleh rakyatnya,
Alhasil kuota tambahan yg diberikan pihak saudi disemua terpakai karena kendala dana haji yang isunya dipakai untuk IKN.
Selain itu juga sulitnya administrasi Pemberkasan yg rumit yang sangat menyita waktu.
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara menyelenggarakan pelayanan dengan prinsip basathah fi an-nizham (sederhana dalam sistem), sur'ah fi al- injaz (cepat penanganan jika terdapat masalah) dan ditangani oleh tenaga profesional untuk memastikan terjaminnya pelayanan bagi jamaah.
Karena Dalam sistem Islam biaya ibadah haji akan diberikan kemudahan dan pelayanan terbaik, dan memutus sekat - sekat Nasionalisme.
Karena itulah penting bagi kita memahami bahwa semua permasalahan yang terjadi khususnya tingginya biaya haji hanya satu solusinya yaitu kembali kepada Islam. Jika aturan Islam diterapkan secara kaffah maka seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan sempurna dan khusuk
Semoga kita istiqomah dalam memperjuangkan Islam kaffah sehingga terwujud Islam Rahmatan Lil'alamiin dalam naungan khilafah Islamiyah.
Wallahu'alam bishawab
