Donald Trump akan ajukan gugatan ke Mahkamah Agung karena merasa dicurangi di Pilpres AS
Donald Trump Tak Mau Tinggalkan Gedung Putih, Joe Biden Akan Kerahkan Militer untuk Mengusirnya
IMPIANNEWS.COM (News. York).
Situasi di Amerika semakin menghangat jelang pengumuman kemenangan kandidat di Pilpres Amerika 2020.
Joe Biden berhasil unggul 264 jauh meninggalkan sang petahana Donald Trump yang hanya meraih 214.
Namun banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS 2020 ini.
Misalkan saja, jika petahana dari Partai Republik Donald Trump kalah tetapi tak mau mengakuinya.
Nah, berikut ini sejumlah skenario yang dijelaskan oleh Pengamat politik AS di Australia, Dr Emma Shortis, mengungkap sejumlah skenario yang bakal terjadi di Pilpres AS kali ini, sebagai berikut:
Bagaimana jika Trump mengundurkan diri dan menjadikan Mike Pence presiden?
Bisa saja terjadi.
Dr Shortis mengatakan Trump bisa memenangkan pilpres, kemudian mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya Mike Pence.
"Kita telah melihat hal itu terjadi dalam sejarah AS, ketika Presiden Richard Nixon mengundurkan diri," jelasnya.
"Dengan asumsi Donald Trump menang, Mike Pence bisa menjadi presiden dan menjalankan sisa masa jabatan jika Trump mengundurkan diri," katanya.
Pengunduran diri presiden AS paling terkenal dilakukan Presiden Nixon pada tahun 1974, dua tahun setelah skandal Watergate, di mana lima orang yang terkait dengan Partai Republik kedapatan membobol markas Partai Demokrat di Washington.
Pengunduran diri Nixon Itu memberi jalan bagi wakil presiden Gerald Ford untuk melanjutkan masa jabatan presiden.
Jika Biden menang tetapi kemudian meninggal dunia, bisakah Kamala Harris menjadi presiden?Jawabnya, bisa.
Jika Joe Biden memenangkan pilpres tetapi kemudian meninggal, maka wakilnya akan menjabat sebagai presiden.
Kamala Harris kemudian berkantor di Oval Office sebagai presiden wanita AS pertama hingga pilpres berikutnya.
Bisakah Trump menyatakan diri menang sebelum perhitungan suara melalui pos?
Dr Shortis mengatakan Trump bisa melakukan hal itu, tapi itu jelas bukan taktik yang sah.
"Tidak ada yang bisa menghentikan Trump untuk mengklaim seperti itu. Meski tidak benar, seperti banyak hal yang dia katakan, tapi Trump bisa membuat pengumuman seperti itu," jelasnya.
"Trump sebelumnya telah mengatakan jika hasil perhitungan suara begitu ketat, maka dia akan menyatakan diri sebagai pemenang."
Dr Shortis mengatakan demokrasi Amerika saat ini berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait dengan apa yang bisa terjadi di saat suara dihitung minggu ini.
"Konstitusi Amerika Serikat sangat jelas mengatur tentang transisi kekuasaan, tapi mengasumsikan orang bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan aturan masyarakat. Kita tahu Trump tidak terlalu peduli tentang semua itu," jelasnya.
"Semuanya sangat tergantung pada reaksi orang di sekitarnya, reaksi media. Jadi pada dasarnya tergantung pada seberapa kuat institusi-institusi Amerika."
Singkatnya, tergantung pada peradilan, penegak hukum dan lembaga konstitusi lainnya, serta media, untuk memastikan setiap klaim yang tidak valid oleh Trump diselidiki secara adil dan transparan.
Bila Trump menang masa jabatan kedua, bisakah dia menghadapi pemakzulan untuk kedua kalinya?
Menurut Dr Shortis, tidak ada batasan seberapa banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mendakwa seorang presiden AS.
"Itulah mengapa pemilihan Senat kali ini sangat penting," jelasnya.
"Jika Demokrat memenangkan Senat, hampir pasti mereka akan melakukan pemakzulan terhadap Trump lagi (bila Trump menang)."
Jika kalah, apakah Donald Trump dapat kembali mencalonkan diri pada pilpres 2024?
Jawabnya, bisa.
Di Amerika Serikat, jabatan presiden dibatasi dua periode, dan bisa tidak berurutan (masa periodenya).
Bisakah Trump dihukum jika menolak menerima kekalahan pilpres?
Dr Shortis mengatakan pertanyaan ini cukup rumit.
"Jika dia menolak untuk meninggalkan kantor dan menolak mengakui kekalahannya, itu berarti Konstitusi dan supremasi hukum tidak diakui," katanya.
"Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh rakyat, tapi pada dasarnya baru pada 20 Januari mendatang ketika kekuasaan presiden mengalami transisi."
"Dengan asumsi semuanya berjalan sesuai dengan yang diindikasikan oleh jajak pendapat, maka Biden akan menjadi panglima tertinggi AS pada Januari dan dia dapat memerintahkan militer untuk menyingkirkan Trump (dari Gedung Putih)," jelasnya.
Dr Shortis mengatakan banyak hal yang akan terjadi antara waktu pengumuman pemenang pilpres dan tanggal pelantikan presiden AS 20 Januari 2021.
"Kami akan melihat krisis konstitusional sepenuhnya (bila Trump menolak untuk menyerah). Menurut saya penyelesaiannya tidak akan mudah," katanya.
Sistem Electoral College
Sebelumnya diberitakan Warta Kota, Pilpres di Amerika Serikat berbeda dengan Pilpres di Indonesia.
Meski sama-sama melakukan pemungutan suara, namun di AS menggunakan sistem Electoral College atau Dewan Elektoral untuk menentukan siapa pemenang dalam Pilpres tersebut, bukan suara rakyat atau publik (popular vote).
Setiap empat tahun, mengutip Kompas.com, orang-orang yang duduk di Dewan Elektoral adalah yang sebenarnya menentukan siapa presiden dan wakil presiden baru AS.
Nah, berikut adalah penjelasan apa itu Electoral College dan mengapa jadi kunci kemenangan di pilpres AS.
Ketika orang-orang Amerika pergi ke TPS, mereka sebenarnya memilih sekelompok pejabat yang akan menduduki Electoral College.
Kata "college" di sini bermakna sekelompok orang dengan tugas bersama.
Orang-orang ini disebut electors, dan tugasnya adalah memilih presiden serta wakil presiden.
Pertemuan Dewan Elektoral dilakukan 4 tahun sekali, beberapa minggu setelah hari pemilihan.
Bagaimana cara kerja Electoral College?
Dilansir dari BBC pada Rabu (28/10/2020), setiap negara bagian secara kasar punya jumlah electors sesuai jumlah penduduknya.
Semakin banyak penduduknya, maka elector-nya semakin banyak.
Masing-masing dari 50 negara bagian AS ditambah Washington DC memiliki jumlah electoral votes yang sama dengan jumlah anggotanya di DPR ditambah dua Senator mereka.
California memiliki jumlah electors terbanyak yaitu 55, sedangkan negara-negara bagian yang berpenduduk sedikit seperti Wyoming, Alaska, dan North Dakota (serta Washington DC sebagai ibu kota) minimal punya 3, sehingga total ada 538 electors.
Setiap elector mewakili jatah satu electoral vote, dan capres harus meraup minimal 270 electoral votes untuk melenggang ke Gedung Putih.
Biasanya negara bagian memberikan semua suara Dewan Elektoral untuk capres yang memenangkan suara dari popular votes.
Misalnya jika seorang capres menang 50,1 persen suara di Texas, dia akan mendapat semua dari 38 electoral votes di negara bagian itu.
Oleh karena itu capres bisa menjadi presiden AS dengan memenangkan sejumlah negara bagian krusial, meski memiliki suara publik yang lebih sedikit dari seluruh negeri.
Pengecualian
Hanya negara bagian Maine dan Nebraska yang menggunakan metode "distrik kongresional".
Artinya, satu elector dipilih di setiap distrik kongresional berdasarkan pilihan rakyat, sedangkan dua electors lainnya dipilih berdasarkan pilihan terbanyak rakyat di seluruh negara bagian.
Inilah sebabnya mengapa para capres menargetkan negara bagian tertentu, daripada mencoba memenangkan sebanyak mungkin suara publik di seluruh penjuru negeri.
Adakah capres yang kalah popular vote tapi menang pilpres?
Ada dua dari lima pilpres terakhir yang dimenangkan oleh capres dengan suara publik lebih rendah dibandingkan lawannya.
Terbaru, pada 2016 Donald Trump kalah hampir 3 juta suara publik dari Hillary Clinton tapi berhak menduduki kursi nomor 1 di Gedung Putih karena menang mayoritas di Electoral College.
Sebelumnya pada 2000 George W Bush juga menang di Electoral College dengan 271 suara, meski Al Gore dari Partai Demokrat unggul lebih dari 500.000 suara di popular votes.
Mundur lebih jauh ke belakang, ada tiga presiden lain yang menang pilpres walau kalah di popular votes yaitu John Quincy Adams, Rutherford B Hayes, dan Benjamin Harrison.
Semuanya pada abad ke-19.
Mengapa AS pakai sistem ini?
Ketika konstitusi AS dibuat pada 1787, pemungutan suara secara nasional untuk memilih presiden tidak mungkin dilakukan karena saking luasnya negara dan sulitnya komunikasi.
Pada saat bersamaan, ada sejumlah dukungan bagi anggota parlemen di Washington DC untuk memilih presiden.
Para perumus undang-undang kemudian membentuk lembaga pemilihan, dan tiap negara bagian memilih para electors-nya.
Negara-negara bagian kecil mendukung sistem ini karena membuat mereka jadi punya lebih banyak suara untuk memilih presiden, ketimbang hanya mengandalkan popular votes.
Electoral College juga didukung di selatan yang mayoritas populasinya saat itu adalah budak.
Meski para budak tidak punya hak suara, mereka dihitung dalam sensus AS sebagai tiga perlima orang.
Apakah electors harus memilih capres yang menang popular vote?Di beberapa negara bagian, elector dapat memilih capres mana pun yang mereka sukai terlepas dari siapa yang didukung para pemilih.
Namun dalam praktiknya, para electors hampir selalu memilih capres yang memenangkan suara terbanyak di negara bagian mereka.
Jika seorang elector memberikan suara yang berlawanan dengan capres yang menang di negara bagian itu, mereka disebut "tidak setia".
Pada 2016 contohnya, ada 7 suara yang begitu tapi tidak signifikan memengaruhi hasil akhir pilpres.
Bagaimana jika tidak ada kandidat yang mendapat suara mayoritas?
DPR AS yang akan memilih presiden.
Ini hanya terjadi sekali ketika pada 1824 empat capres sama kuat di electoral votes, tak ada yang mayoritas.
Akan tetapi dengan sistem dua partai yang diusung AS saat ini, kemungkinan serupa sangat kecil peluangnya untuk terulang. (ABC Australia)
0 Comments