Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Pemko Padang Terima Penghargaan dari BPK RI

Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Pemko Padang Terima Penghargaan dari BPK RI


IMPIANNEWS.COM (Padang).

Berkat kesuksesan mjeraih dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut, Pemerintah Kota Padang kali ini diganjar penghargaan bergengsi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Penghargaan itu diumumkan dan disampaikan secara virtual oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diikuti beberapa kepala daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut, Selasa (22/9/2020).

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah usai pengumuman penghargaan menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang tentu sangat menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama kepada BPK yang telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padang tiap tahunnya. BPK juga memberikan semacam masukan dan hal-hal terkait apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan tertentu. 


"Kita patut bersyukur atas penerimaan penghargaan ini. Alhamdulillah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD di 2019 kita kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Dan hari ini kita menerima penghargaan dari BPK karena telah meraih opini WTP 5 tahun berturut-turut. Sebagaimana untuk Kota Padang sendiri sebetulnya sudah mendapatkan opini WTP sudah 7 kali dan 6 kali berturut-turut," ungkap Mahyeldi usai menyaksikan pengumuman penerimaan penghargaan lewat virtual itu dari Gedung Putih Kediaman Resminya, Selasa (22/9/2020).

Wako juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SKPD terkait serta seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang yang mampu dengan baik menyelesaikan penyajian laporan keuangan. 

“Khususnya BPKAD dalam menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan. Sehingga memberikan hasil yang sangat-sangat positif bagi kita ke depan untuk terus dipertahankan,” imbuh wako dalam kesempatan itu didampingi Sekda Amasrul, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi serta beberapa kepala OPD terkait di Pemko Padang.


Sementara itu Kepala BPKAD Kota Padang Budi Payan menyebutkan, indikator dari pemberian penghargaan tersebut dilandasi laporan keuangan yang baik dari Pemko Padang yang setiap tahunnya diaudit oleh BPK terkait LKPD. 

"Alhamdulillah, sejak di bawah kepemimpinan bapak Wali Kota Mahyeldi setiap tahunnya itu kita terus mendapatkan opini WTP dari BPK terkait LKPD. Kita tentu berharap dengan pemberian penghargaan ini kita di Kota Padang juga bisa menerima apresiasi berupa dana insentif daerah (DID) dari Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Sementara itu dalam sambutan dan arahannya Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pada kali ini terjadi kenaikan opini WTP atas LKPD pemerintah daerah (Pemda). Dimana pada 2019, LKPD yang mendapat opini WTP adalah sebanyak 486 dari 542 LKPD atau sebesar 89,7 persen.

"Pemda yang mendapat opini WTP terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota dan 365 pememerintah kabupaten. Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan Pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD meningkat 7,9 persen," sebut Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebutkan, peningkatan yang terjadi tersebut menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola, tidak hanya dalam mengelola barang milik negara (BMN), tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.

"Saya berharap capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Menteri perempuan tersebut.

Lebih jauh Sri Mulyani juga mengingatkan kepada kementerian/l embaga dan Pemda yang belum mendapatkan opini WTP, agar bisa melakukan langkah-langkah yang efektif dan bisa terukur dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan komprehensif.

"Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda dapat memperoleh WTP pada 2020 dan hal ini akan menggambarkan tata kelola dan komitmen seluruh kementerian lembaga dan Pemda di Indonesia," ucapnya.(vid)

Posting Komentar

0 Komentar