 |
| Aktivis mahasiswa UIN Ar- Raniry Banda Aceh, Irwan |
Aktivis mahasiswa UIN Ar- Raniry Banda Aceh, Irwan mendesak Ketua Partai pemenang pemilu legislatif 2019 untuk mengevaluasi kadernya yang sekarang berada di Kursi DPRA. Selasa (14/7/2020).
Menurutnya, ini harus dilakukan ketua partai mengingat lemahnya kemampuan anggota DPRA periode ini dalam menjalankan fungsinya. Dia juga mengharapkan jangan sampai kemampuan anggota DPRA akan mengganggu pembangunan Aceh kearah yang lebih baik.
"Sudah saatnya ketua partai politik pemenang kontestasi pemilu legislatif 2019 untuk mengevaluasi kadernya di kursi DPRA. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap eksekutif oleh DPRA sangat mengganggu arah pembangunan Aceh kearah yang lebih baik,” kata Irwan.
Menurutnya, selama ini DPRA dipandang sebagai lembaga yang tidak punya peran dalam menjalan kan fungsinya. Banyak sekali permasalahan di Aceh yang tidak menjadi perhatian serius bagi DPRA.
"Banyak sekali permasalahan di Aceh yang tidak mendapat perhatian serius bagi DPRA, hanya sebatas cari panggung semata tidak pernah menyentuh substansi permasalahan". katanya.
Irwan menambahkan, seharusnya DPRA harus tampil sebagai lembaga yang kuat secara fungsional, berwibawa dan kredibel.
"Seperti terkait refocusing anggaran penanganan covid saja DPRA tidak punya, padahal itu sangat penting dibuka ke publik, karena itu anggaran publik. Dan masih banyak permasalah lain yang memang terkesan tidak serius ditangani oleh DPRA, contoh lain seperti Proyek Multiyear, padahal ketua DPRA sudah membuat undangan Paripurna pembatalan proyek tersebut tapi sampai sekarang belum juga dilaksankan paripurnanya”. Ujarnya.
Dia berharap, semoga ketua partai politik dapat mengevaluasi kadernya yang berada di DPRA, karena ini sangat merugikan masyarakat, buat apa mereka menjadi wakil rakyat jika kebutuhan rakyat saja mereka tidak tahu.
Menurut Irwan, kondisi DPRA tidak bisa dibiarkan seperti ini terus menurus. Bayangkan saja berapa banyak uang rakyat yang dihabiskan untuk menggaji mereka, belum lagi anggaran penunjang operasional mereka.
“oleh karena itu, Kita harap ketua partai harus segera mengevaluasi mereka (DPRA), jika memang tidak kompeten silahkan diganti dengan yang lebih mampu, jangan sampai anggaran rakyat hanya dihabiskan untuk menggaji mereka sedangkan manfaat bagi rakyat tidak ada”. Pungkasnya. ***
