Pengadilan Negeri (PN) Padang Provinsi Sumatra Barat menyambut baik sosialisasi zakat yang disampaikan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Padang, Jumat, 10 Januari 2020 di Kantor PN Padang.
Dalam sosialisasi zakat tersebut, langsung dipimpin salah seorang pimpinan Baznas Padang, Ust Siril Firdaus.
Ust Siril didampingi Kepala Pelaksana (KP) Baznas Padang, Sintaro Abe Batubara dan Kepala Bidang (Kabid) Pengumpulan Baznas Padang, Firmansyah.
Sedangkan dari pihak PN Padang dihadiri Ketua PN Padang, Yozerisal, S.H., M.H., Kemudian juga terlihat nampak sejumlah pejabat di PN Padang.
Dalam paparan sosialisasi zakat yang berlangsung satu jam lebih itu, Ust Siril Firdaus menguraikan dengan gamblang ayat Alquran dan Hadist Rasulullah yang mengatur kewajiban berzakat bagi ummat Islam
Lalu bagaimana dengan regulasi atau aturan terkait keberadaan Baznas sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia?
"Dari segi regulasi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan wewenang penuh kepada Baznas. Mulai dari Baznas tingkat pusat, provinsi hingga Baznas Kota atau Kabupaten," timpal Ust Siril
Bukan hanya UU. Menurut Ust Siril, secara teknis bagaimana pengelolaan zakat dilakukan Baznas juga didukung Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri dan Dirjen Kementerian Agama.
"Tentunya ada keputusan pimpinan Baznas Pusat yang mengikat yang sejatinya dijadikan acuan Baznas Kota dan Kabupaten," timpal Ust Siril seraya menjelaskan,"pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga pemerintahan dan rumah ibadah (Masjid).
Khusus pembentukan UPZ, Ust Siril mengatakan, UU Pengelolaan Zakat mengatur hal UPZ.
Pengurus UPZ cukup tiga atau lima orang saja. Terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta dilengkapi anggota dua orang.
Setelah mendapat penjelasan tentang pengelolaan zakat terkait fungsi Baznas, Ketua PN Padang, Yozerisal mengatakan, akan menindak lanjuti dengan pembentukan UPZ di lingkungan PN Padang.
"Insya Allah silaturahim ini akan dilanjutkan dengan pembentukan UPZ PN Padang," kata Yozerisal. awkar
