 |
| Alfred Tuname |
Detak awalnya terasa menakala Penyelenggara Pemilu meminta menguras brankas APBD. Untuk Pilkada tak boleh kepalang tanggung. Niatnya begitu. Demokrasi memang melahirkan anaknya (:Pilkada) dengan biaya yang tak murah.
Nah, pemerintah pun pasti bingung. Pemimpin tak mau ribut dengan perihal itu. Karena memang Pilkada itu mahal, brankas APBD pun diatur secara saksama demi keadilan bersama. Skemanya, prioritas. Jadi tak ada aparat yang merengek kalau-kalau ikat pinggang Dinas-nya dikencangkan. Toh semua itu demi lahir pemimpin yang amanah.
Niat jadi pemimpin mestinya tidak dimulai dari tilam. Sehabis mimpi siang, cepat-cepat diputuskan maju jadi calon pemimpin. Sedikit dapat dukungan dan pujian segerombolan orang, putusan itu jadi ketetapan batin. Dengan secuil hiberpol, segerombolan itu dianggap sebagai representasi dukungan rakyat. Amboi!
Mungkin karena demokrasi ala Schumpeterian”yang membuat kita terjebak dan tergopo-gopo menganggap gerombolan orang jadi “demos”. Menurut Joseph A. Schumpeter, dalam Capitalism, Socialism and Democracy (1943), demokrasi adalah pemerintahan yang disetujui oleh rakyat (government approved by the people). Itu lebih masuk akal tinimbang government by the people (pemerintahan oleh rakyat).
Pada praktiknya, Pilkada cenderung mengamini demokrasi Schumpeterian itu. Para calon seperti buruk merak mengkampanyekan kebolehan dan kepiawaiannya dalam berargumentasi dan bervisi. Tujuannya persis sama, mendapat persetujuan rakyat.
Untuk mendapat persetujuan rakyat jadi pemimpin, syaratnya cukup banyak. Syarat “formal prosedural” pencalonan musti beres. Misalnya, kalau belum mendapat dukungan Partai Politik, etiknya, urusan kritik ditahan-tahan dulu (apalagi kritik untuk kepentingan pencalonan). Agak memalukan dan paradoks secara politk apabila urus Partai Politik saja tidak aman, tetapi sudah nimbrung di urusan publik yang lebih besar.
Itu baru urusan Partai Politik yang invisible“ongkos” politiknya tidak murah. Mulai dari lobi sampai mendapatkan Partai Politik ada ongkosnya, tidak hanya modal omong. Belum soal silent political deal antara pasangan calon. Itu tahapan awal. Kalau tak becus di situ, langkah politik akan oleng di tangga pencalonan.
Lalu soal tim sukses, kampanye dan saksi, ada ongkos operasionalnya. Kecil memang, tetapi banyak. Jargonnya, wani piro? Di musim politik, keringat berarti duit. Tak ada kerja sosial dalam politik. Kerja “ideologis” sudah habis ditelan zaman. Ideologi tak mampu menyediakan pulsa atau bensin. Jika keluarga sendiri memilih pilihan politik lain, maka dugaannya adalah pulsa dan bensin tetangga lebih banyak. Itu risiko politik Pilkada.
Atas semua pertimbangan itu, kalkulasilah secara baik. Matematika politik itu bukan deret hitung, tetapi deret ukur. Dalam politik, lompatan kalkulasinya sangat tinggi. Makin dekat hari pemilihan makin tinggi kelipatan hitungan ongkos politiknya. Mata uang besar pasti terpaksa harus dilepas, “go public”.
Aman dari soal mata uang, belum tentu aman dari mata intel, kepolisian, KPK, Bawaslu, KPU dan masyarakat. Bahwa semua sumber dan penggunaan dana kampanye harus dilaporakan dengan aplikasi tertentu di KPU. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi kampanye dilakukan secara intens. Katanya, biar sistem Pilkada lebih transparan, accountable, jujur dan adil.
Lagi-lagi, biar aman, para calon perlu mempersiapkan sumber daya yang handal di bidang IT dan hukum. Sumber daya itu harus orang yang ramah teknologi dan hafal pasal. Sehingga saat tegelincir, langsung bisa dibereskan. Sumber daya seperti itu pun tidak murah. Mereka tak bisa hanya diupah dengan segelas kopi dan “3M”(makasi, makasi dan makasi).
Poinnya adalah Pilkada itu mahal, meskipun publik mesti berterima kasih kepada para kandidat pendatang baru yang bisa ditaksir sumber daya finansialnya. Memang regulasi tidak membatasi niat seseorang untuk ikut kontenstasi politik, tetapi kapasitas perlu dibarengi “isi tas”.
Kecuali ada “faktor X” maka sang kandidat bisa lolos dari pernakap “isi tas” dan menjadi the winner. Faktor X itu adalah dukungan total masyarakat yang mensyaratkan sang kandidat adalah figur berintegritas dan banyak berbuat bagi masyarakat. Artinya ia tokoh populis, bukan pendatang baru elitis.
Itu hanyalah sepenggal hitung-hitungan sekaligus pertimbangan taktis-ekonomis untuk melihat dinamika proses pencalonan politik Pilkada. Dengan kaca mata itu publik pemilih bisa menduga-duga arah angin politik yang baik. Melawan angin berarti berhadapan dengan ombak; melawan angin berarti siap-siap terjungkal.
Di musim Pilkada, angin kencang politik biasanya sudah bisa rasakan oleh para pemilihnya meskipun para penjudi mencoba membelokan arahnya. Mayoritas pemilih yang diam sudah bisa merasakan angin itu melalui pengalaman, insting, pikiran dan hitungan sendiri. Masyarakat tahu Pilkada itu mahal karenanya mereka mampu memilah siapa yang pas, siapa yang pas-pasan; mereka tahu siapa yang punya panggung, siapa yang lagi cari panggung.
Alfred Tuname
Penulis Buku “le politique” (2018)
.jpg)