Krisis yang dihadapi Palestina dan hak veto, menjadi fokus pidato Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB.
Mahathir mengatakan Israel sekarang bebas melakukan pelanggaran hukum internasional karena ada negara yang melindunginya.
“Para demokrat besar tak henti-hentinya berbicara tentang supremasi hukum. Tapi mereka selektif. Mereka yang menyebut dirinya teman dapat melanggar hukum apapun dan bebas dari tindakan apapun.
“Karena itu, Israel dapat melanggar semua hukum internasional dan norma-norma dunia, dan mereka akan terus didukung dan ditegakkan, katanya dikutip Kantor Berita BERNAMA, Malaysia.
“Negara-negara yang tidak ramah (dengan para demokrat) tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada keadilan di dunia,” katanya, hari Jumat (27/9) di sesi debat dalam Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari Jumat.
Jelas, tindakan negara-negara Barat adalah untuk menciptakan dan mengakui Israel yang telah secara terbuka merebut tanah Palestina dan mengusir 90 persen populasi Arabnya.
Dalam pidatonya di PBB, Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia tidak bisa menerima penyitaan terang-terangan tanah Palestina oleh Israel untuk permukiman mereka dan juga pendudukan Yerusalem oleh Israel.
Dia menyoroti situasi mengerikan warga Palestina yang bahkan tidak bisa memasuki pemukiman yang dibangun di tanah mereka sendiri.
Malaysia, katanya, menerima ‘negara Israel’ sebagai fait accompli tetapi menggarisbawahi bahwa karena penciptaan Israel.
Ia mengatakan, aksi militer melawan terorisme tidak akan berhasil. Sebab yang diperlikan sekarag adalah mengidentifikasi penyebabnya dan menghilangkannya. Tetapi kekuatan besar menolak untuk berurusan dengan akar permasalahan.
“Mereka rentan terhadap tindakan militer dan sanksi. Dan mereka akan terus gagal menghentikan kekerasan, ”katanya.
Bahkan menurutnya, gara-gara kehadiran Israel-lah saat ini ada permusuhan terhadap kaum Muslim dan Islam.
“Muslim dituduh melakukan terorisme bahkan ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Negara-negara Muslim telah mengalami destabilisasi melalui kampanye untuk demokrasi dan perubahan rezim.
Muslim di mana-mana telah ditindas, diusir dari negara mereka dan ditolak suaka. Ribuan orang mati di laut dan di musim dingin yang ekstrem,” katanya.
Hak Veto
Pemimpin 32 juta penduduk ini sempat mempertanyakan pemilihan waktu veto oleh negara-negara besar dunia.
Ia mengkritik lima kekuatan utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan mengutuknya sebagai “pembunuh” fungsi PBB yang sebenarnya.
Kelima negara yang dia sindir melibatkan Prancis, Cina, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Rusia, yang merupakan negara yang mengklaim kemenangan dalam Perang Dunia II.
“Atas dasar kemenangan, mereka menegaskan, itu adalah hak mereka untuk menguasai dunia.
“Oleh karena itu, mereka memveto diri mereka sendiri terhadap negara-negara lain di seluruh dunia melalui organisasi yang mereka ciptakan (PBB), sebuah organisasi yang mereka klaim akan mengakhiri perang selain menyelesaikan konflik.
“Kekuatan veto – mereka (negara-negara yang memiliki kekuatan veto) harus tahu bahwa hal itu bertentangan dengan semua prinsip hak asasi manusia yang mereka klaim.
“Itu telah menciptakan ideologi di antara suku-suku yang frustrasi dalam upaya untuk menyelesaikan masalah,” katanya umum di markas PBB.
Dia mengatakan tindakan pengambilan keputusan PBB jelas bertolak dengan keinginan hampir 200 anggota lainnya, ini benar-benar tidaklah demokratis, katanya.
“Berapa lama lagi bagi kelompok ini diizinkan menggunakan kekuatan ini? Berapa lama, selamanya? Periode waktu yang tidak ditentukan ini tampaknya berlangsung selamanya, ”katanya.
Dia menyarankan bahwa veto hanya akan valid jika dua kekuatan veto bersama dengan tiga anggota non-veto setuju untuk menerapkannya, dan memastikan lebih sedikit pelanggaran.
“Kekuatan veto seharusnya tidak berpikir mereka akan selalu berada di atas hukum dan norma internasional,” katanya.
Dia mencatat bahwa lima negara mengklaim kemenangan dalam Perang Dunia Kedua tiga perempat abad yang lalu, lantas, atas apakad atas dasar itu menuntut hak praktis untuk memerintah dunia, memberi mereka hak veto atas seluruh dunia di PBB.
Peran PBB
Mahathir berpendapat bahwa PBB telah gagal dalam melindungi orang miskin dari momok perang, namun di bidang lain telah melakukan hal yang jauh lebih baik.
Dia memuji peran PBB dalam berkontribusi urusan kesehatan, dan meringankan penderitaan orang miskin dan yang membutuhkan, memberikan tingkat keamanan dan stabilitas di tempat-tempat yang terganggu oleh konflik.
“Itu bisa berbuat lebih banyak. Tetapi kekurangan dana. Negara-negara, termasuk yang sangat kaya, tidak membayar iuran mereka. Sangat memalukan, ” ujarnya.
Dr Mahathir mengatakan negara-negara perlu mendukung PBB meskipun telah gagal untuk menghalau perang, karena badan dunia yang bekerja di bidang kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial membuat PBB jauh bernilai.
Secara khusua ia berterima kasih kepada staf PBB atas kerja dan dedikasi mereka dalam bidang-bidang ini, ia menunjukkan Malaysia telah dapat berkontribusi dengan melakukan tugas-tugas menjaga perdamaian di banyak negara.
“Saya menantikan saat ketika layanan mereka tidak lagi dibutuhkan, ketika negara-negara dapat memastikan keamanan mereka sendiri,” katanya. (CK)
Tags: Hak VetoisraelMahathir MuhammadMalaysiapalestinaPBBPerserikatan Bangsa-Bangsa
