Ketertinggalan perempuan dalam pendidikan dan politik serta dalam perekonomian masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Padang, ketimpangan tersebut perlu mendapat perhatian dengan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melaui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Hal itu dikemukakan Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Dian Fakri saat mewakili Walikota Padang membuka Pelatihan PPRG bagi Kepala Sub Bagian yang membawahi program di lingkungan Pemko Padang di Hotel Axana, Rabu (7/3/2018).
"Guna mengakhiri dan penghapusan tindak pidana perdagangan orang pada perempuan, ketertinggalan perempuan dalam politik dan pendidikan perlu percepatan pelaksanaan PUG melalui sumbangsih PPRG untuk penguatan kelembagaan PUG," kata Dian.
Menurut Dian Fakri, PUG diharapkan mampu mentransformasikan satu kondisi tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam kondisi sosial dan hak-haknya, menjadi setara bagi keduanya.
"Untuk itu perlu persamaan persepsi dalam penerapan PPRG pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Padang serta komitmen politik meliputi Ejsekutif, Yudikatif dan Legislatif," tukasnya.
Adapun pelatihan PPRG yang dilaksanakan Pemko Padang melalui Dinas Pemberdataan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap pengarusutamaan gender.
Dikatakan Kepala DP3AP2KB Heryanto Rustam, pelaksanaan pelatihan ini selain menyamakan pemahaman juga guna menyusun strategi percepatan PUG serta mengatur sistem perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan instrumen analisis gender.
"Dengan demikian diharapkan dapat membangun sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG yang tersusun pada anggaran yang berbasis gender di lingkup Pemko Padang," kata Heryanto.(timhumas)
