Penduduk Muslim dan Hindu di Jafrabad India Pawai Damai, Sampaikan Pesan Ini

Di Tengah Kerusuhan di India, Penduduk Muslim dan Hindu di Jafrabad Pawai Damai,
Viralkan pesan ini.....
IMPIANNEWS.COM (India).

Di Tengah Kerusuhan di India, Penduduk Muslim dan Hindu di Jafrabad Pawai Damai, Sampaikan Pesan Ini Jafrabad, merupakan satu di antara daerah yang paling terkena dampak di timur laut Ibu Kota India, New Delhi yang dilanda kerusuhan.

Kelompok di Jafrabad secara bertahap tertatih-tatih kembali ke keadaan normal, ketika warga Hindu dan Muslim melakukan pawai damai, Minggu (1/3/2020) kemarin.

Para kelompok ini membawa spanduk menyampaikan pesan seperti "Selamatkan Kemanusiaan", "Persatuan Hindu-Muslim Zindabad", "Agama tidak mengajarkan kebencian" dan "Hindustan Zindabad".

Hampir seminggu setelah kerusuhan pecah di timur laut New Delhi, toko-toko kembali dibuka di daerah Jafrabad dan Maujpur.

Ketua Komite Perlindungan Sipil India Faheem Baig, yang memimpin pawai mengatakan kerusuhan yang telah terjadi di New Delhi telah menyebabkan kerugian.

"Kekerasan yang terjadi di timur laut Delhi pekan lalu telah menyebabkan kerugian bagi kedua komunitas."

"Dalam 70 tahun terakhir, Delhi belum pernah melihat pemandangan seperti itu, terutama di Yamunapar. 

Sebuah konspirasi ditetaskan untuk memprovokasi pidato yang menghasut dan upaya memecah-belah umat Islam dan Hindu," ujar Faheem Baig, seperti yang dikutip dari India Today.

Kamal dan Ravikant, yang juga bagian dari pawai mengatakan, acara ini merupakan sesuatu yang tepat bagi mereka untuk berdamai.
Mereka berdua juga menyebutkan pawai ini merupakan jawaban yang tepat kepada mereka yang telah menyebarkan kebencian.

Kamal dan Ravikant berharap pawai yang dilakukan mereka dapat disaksikan di seluruh India, dan tidak membuat kesalahan apapun.

"Sangat tepat bagi kami hari ini bahwa kami telah berkumpul untuk memberikan jawaban kepada mereka yang menyebarkan api," ujar Kamal dan Ravikant.

"Dan berharap bahwa 135 orang di seluruh negeri menyaksikan pawai perdamaian kami, dan tidak membuat kesalahan apa pun," lanjut mereka.

Sementara itu, kerusuhan yang telah terjadi di New Delhi, India pada pekan lalu, menjadi momen pahit tersendiri bagi negara tersebut.

Pasalnya, dalam kerusuhan yang terjadi pada Minggu 23 Februari 2020 lalu itu, telah menewaskan hingga 42 orang.

Ketegangan itu dipicu UU Kewarganegaraan kontroversial, Citizenship Amendment Act (CAA) yang disahkan pemerintah pada 2019.

Dikutip dari Kompas.com melalui BBC, CAA atau juga dikenal sebagai Citizenship Amendment Bill (CAB) merupakan amendemen UU Kewarganegaraan lama India berusia 64 tahun.

Pada dasarnya, undang-undang tersebut mendefinisikan, migran ilegal adalah mereka yang memasuki India tanpa dokumen resmi, atau tinggal lebih dari masa berlaku visa.

Seorang migran harus tinggal di India, atau bekerja bagi negara selama 11 tahun sebelum mereka bisa mengajukan proses menjadi warga negara.

Namun dalam CAA, terkandung pengecualian bagi mereka yang berasal dari enam komunitas keagamaan minoritas, yakni Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen.

Mereka bisa mengajukan izin tinggal jika mereka bisa membuktikan diri berasal dari negara seperti Pakistan, Afghanistan, serta Bangladesh.

Mereka diharuskan tinggal dan bekerja di Negeri "Bollywood" selama enam tahun sebelum bisa dinaturalisasi sebagai warga negara.

Alasan aturan CAA ini menjadi kontroversial dikarenakan dianggap kelompok kontra sebagai UU eksklusif dan melanggar prinsip sekularitas yang dilindungi konstitusi.

Konstitusi India dengan tegas melarang adanya diskriminasi agama, dan menganggap semua warga adalah sama di mata hukum.

Pengacara asal New Delhi, Gautam Bhatia, mengatakan UU tersebut jelas membagi warga negara menjadi Muslim dan non-Muslim.

Dia menuding UU itu secara eksplisit dan terang-terangan berusaha memperkuat upaya adanya diskriminasi agama di sana.

Sejarawan Mukul Kesavan menuturkan, bahasa UU itu mungkin memang diajukan bagi warga asing.

Namun, sebenarnya untuk mendelegitimasi kewarganegaraan Muslim.

Kritik yang berembus menyatakan, jika memang ingin melindungi minoritas, UU tersebut seharusnya menyertakan Muslim yang dipersekusi di negaranya sendiri.
Seperti misalnya kaum Ahmadiyah di Pakistan serta Rohingya di Myanmar.

Kritik itu membuat politisi partai penguasa, Bharatiya Janata Party (BJP) angkat bicara.

Politisi senior BJP Ram Madhav menyatakan UU tersebut ditujukan untuk menangkal India dari migran ilegal yang hendak masuk.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang.

(Tribunnews.com/Whiesa | Kompas.com/Ardi Priyatno Utomo)

#tafch
#india
#indonesia

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.