Juli 2019

IMPIANNEWS.COM (Aceh Utara)

Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara ditargetkan bertambah sebesar Rp95 miliar dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Perubahan APBK tahun 2019.
Demikian antara lain disebutkan oleh Bupati H Muhammad Thaib dalam sambutannya di hadapan sidang paripurna ke-3 masa persidangan II DPRK Aceh Utara dalam rangka Penyampaian KUA – PPAS APBK Aceh Utara tahun anggaran 2020 dan Penyampaian KUPA – PPAS Perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2019, berlangsung di gedung dewan setempat, Jalan Nyak Adam Kamil Kota Lhokseumawe, Kamis, 18 Juli 2019.
Bupati H Muhammad Thaib mengatakan ada beberapa asumsi yang berubah dalam penyusunan KUPA dan PPAS-P Tahun 2019, yaitu adanya kenaikan target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dari proyeksi pada APBK Tahun 2019.
Disebutkan, target Pendapatan Daerah terjadi kenaikan sebesar Rp 95 miliar lebih, yaitu dari Rp2,6 triliun menjadi Rp2,7 triliun. Sumber pendapatan tersebut berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57 miliar lebih, yaitu dari Rp244 miliar menjadi Rp302 miliar.
Selain itu, juga adanya kenaikan Dana Perimbangan sebesar Rp19 miliar lebih, serta kenaikan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp18 miliar lebih.
Dijelaskan Bupati, kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara pada Perubahan APBK akan mengalami peningkatan dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBK induk Tahun Anggaran 2019, dikarenakan ada penambahan Pendapatan Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penjualan aset PT. AAF dalam likuidasi untuk PT. PIM, dan peningkatan pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak Pertambangan Gas Bumi, serta penambahan Pendapatan dari Bagi Hasil Provinsi.
Seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah, kata Cek Mad lagi, Belanja Daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 89,3 miliar, dari sebelumnya Rp2,6 triliun menjadi Rp2,7 triliun lebih. Penganggaran Belanja digunakan untuk belanja wajib mengikat dan untuk belanja pembangunan. “Pada PPAS Perubahan 2019 kami rencanakan menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah, yaitu sebesar Rp8,5 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah,” kata Cek Mad.
Menurut Cek Mad, pada komponen pembiayaan daerah terdapat kelebihan pada target APBK Tahun 2019 dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp2,4 milyar lebih. Pelampauan ini terjadi pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu bersumber dari SILPA tahun 2018 sesuai dengan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan APBK Tahun Anggaran 2018.
Disebutkan bahwa penyampaian Rancangan KUPA-PPAS-P Tahun Anggaran 2019 tersebut sesuai amanat Pasal 155 ayat (1) Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan ‘Perubahan APBD dapat disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang telah ditetapkan, hal ini dapat terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan.
Dalam APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2019, kata Cek Mad, asumsi yang telah ditetapkan dalam KUA tidak semuanya sesuai. Hal ini karena adanya perubahan target Pendapatan Daerah, perubahan alokasi belanja dan perubahan sumber pembiayaan. Oleh karena itu, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian kembali.
“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan harapan kepada semua yang berhadir pada ruangan ini bahwa penetapan Perubahan APBK tahun anggaran 2019 hendaknya dapat kita lakukan tepat waktu. Untuk itu kita berupaya menyepakati Rancangan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019 paling lambat minggu ke-3 Juli 2019,” demikian Cek Mad.
Sidang paripurna ke-3 masa persidangan II DPRK Aceh Utara dengan agenda Penyampaian KUA – PPAS APBK Aceh Utara tahun anggaran 2020 dan Penyampaian KUPA – PPAS Perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2019, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Zubir HT, turut dihadiri oleh Sekdakab Aceh Utara Abdul Aziz, SH, MH, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala SKPK, para Camat, dan para pimpinan BUMD. []

IMPIANNEWS.COM (Aceh Utara)

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengajukan usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) untuk APBK tahun 2020 sebesar Rp2,171 triliun.
Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Bupati H Muhammad Thaib dalam sambutannya di hadapan sidang paripurna ke-3 masa persidangan II DPRK Aceh Utara dalam rangka Penyampaian KUA – PPAS APBK Aceh Utara tahun anggaran 2020 dan Penyampaian KUPA – PPAS Perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2019, berlangsung di gedung dewan setempat, Jalan Nyak Adam Kamil Kota Lhokseumawe, Kamis, 18 Juli 2019.
Dalam sambutannya, Bupati H Muhammad Thaib merincikan gambaran struktur rancangan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,171 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp256 milyar lebih, Dana Perimbangan Rp1,013 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp902 milyar lebih.
Sedangkan total Belanja Daerah mencapai Rp2,194 trilyun, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp1,487 triliun dan Belanja Langsung Rp707 milyar lebih. “Defisit pada tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp22,57 miliar yang akan dibiayai dengan SILPA tahun anggaran 2019,” jelas Cek Mad, sapaan akrab Bupati Aceh Utara.
Kata Cek Mad, kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara 2020 mengalami penurunan sebesar Rp434 milyar dibandingkan dengan APBK 2019. Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp2,606 triliun, sedangkan tahun 2020 turun menjadi Rp2,194 triliun. Hal ini disebabkan karena belum adanya proyeksi pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah Bumi Malikussaleh ini.
“Perlu kami sampaikan pula bahwa target Pendapatan yang kami rencanakan dalam KUA dan PPAS tahun 2020 masih bersifat prognosa dan akan disesuaikan kembali setelah keluarnya Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Dana Transfer Daerah,” tegasnya.
Lebih jauh Cek Mad mengatakan penyusunan KUA-PPAS Tahun 2020 telah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 sebagai Rencana Pembangunan Tahunan yang mengusung tema ‘Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
Proses penyusunan RKPD juga telah melalui tahapan Musrenbang RKPD regional dan kabupaten, serta mensinkronkan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Aceh dan nasional. Menyikapi permasalahan dan isu strategis saat ini, maka telah ditetapkan RKPD Tahun 2020 dengan 10 prioritas bidang pembangunan, yaitu penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian, infrastruktur, dan pendidikan dan budaya.
Selanjutnya bidang kesehatan dan kesejahteraan, keistimewaan Aceh, pemberdayaan gampong, sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta bidang pariwisata islami.
Disebutkan Kebijakan Umum APBK Tahun 2020 bertepatan dengan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2022 yang menjabarkan tentang visi dan misi Bupati Aceh Utara. Arah kebijakan pembangunan daerah dapat mengimplementasikan kelima misi dalam RPJMD.
Menurut Cek Mad, penyusunan Kebijakan Umum APBK juga memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah yang digambarkan dalam lima indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju inflasi.
“Kami sampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas bersama-sama antara Panitia Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” kata Cek Mad.
Pihaknya sangat berharap agar nantinya penetapan APBK Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan tepat waktu. “Kami berharap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 ini dapat segera dibahas, sehingga kita dapat menyepakatinya paling lambat minggu keempat bulan Juli 2019,” kata Cek Mad.
Sidang paripurna ke-3 masa persidangan II DPRK Aceh Utara dengan agenda Penyampaian KUA – PPAS APBK Aceh Utara tahun anggaran 2020 dan Penyampaian KUPA – PPAS Perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2019, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Zubir HT, turut dihadiri oleh Sekdakab Aceh Utara Abdul Aziz, SH, MH, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala SKPK, para Camat, dan para pimpinan BUMD. []


IMPIANNEWS.COM (Lhokseumawe)

Wakil Walikota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, SE, MSM meresmikan Pojok Baca Bank Indonesia (BI Corner), di SMK Negeri 1 Lhokseumawe, Kamis 18 Juli 2019.

Pada peresmian tersebut, Wakil Walikota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, SE, MSM menyampaikan bahwa dengan adanya Pojok Baca BI, siswa/i dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Dengan bekal tersebut, siswa/i dapat bersaing dalam memenangkan kompetisi dengan lulusan dari daerah maupun Provinsi lain.

Kepala Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe, Yufrizal, menerangkan bahwa BI Corner merupakan upaya untuk menarik minat baca, khususnya siswa/i di sekolah tempat BI Corner berada. Sehingga, dapat meningkatkan presoningkatkan minat baca, disamping agar siswa/i dapat lebih memahami terkait dengan perekonomian dan pengetahuan umum lainnya.

Acara dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada siswa/i dalam Kegiatan Literasi, Kategori Pengunjung Gemar Membaca Juara I Cut Yuliana, Kls. XI Ak. 1, Juara II Leuwi Alsraf, Kls. XI TKJ 2 dan Juara III Yumnatul Afrah, Kls. XII RPL 2. Selanjutnya, Kategori Penulisan Karya Ilmiah diraih Fahrul Riza, Kls. XII MM 1 dan Kategori Resensator diraih Novi Amatul, Kls. XII ADP 1. []

IMPIANNEWS.COM (Semarang). 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, drh. Wawan Sutian, M.Si bakal tuntut balik pihak oknum Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jawa Tengah yang telah mem-police line pembangunan gedung pelayanan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 81 Semarang. Menurutnya police line yang dipasang pihak Krimsus Polda Jateng sangat tidak etis dan terkesan berpihakan atas aduan PT. Katama Surya Bumi.

“Ya, kami akan tuntut balik mereka, tindakan polisi-polisi itu sangat tidak etis, nggak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu. Meski hanya di-police line delapan jam, tapi kami marasa tidak dihargai. Seharusnya mereka konfirmasi dulu dong, dan jangan seperti itu. Kami tegaskan bahwa pembangunan balai karantina itu sesuai prosedur,” kata Wawan melalui selulernya saat dihubungi media ini, Jum’at (19/7/2019).

Ia juga menjelaskan soal pengadaan tanah untuk pembangunan gedung sudah sejak lima tahun yang lalu, dan terbeli tahun 2018. Bahkan Wawan juga merinci soal pengadaan tanah itu telah mendapatkan pengawalan TP4D Kejati Jateng.

“Semua tidak ada masalah, dan kembali saya katakan pembangunan balai karantina ini sesuai prosedur. Jadi kalau mau di korek-korek silahkan saja, pada intinya kami menjalankan semuanya itu tidak ada aturan yang kami langgar,” papar Wawan.

Wawan juga menyebut cairnya anggaran memang di tahun 2019 meski pengajuan anggaran yang dimaksud pada tahun 2018 lalu. “Begini ya, awalnya perencanaan itu kan konsultan perencana mengajukan pilihan pondasi dengan tiang pancang. Lalu kami meminta pendapat warga setempat, dan warga meminta agar pembangunan tidak menimbulkan kebisingan, hingga akhirnya kami kembali berhati-hati memilih konstruksi,” jelasnya.

Melalui keterangan Wawan, pihaknya ditawarkan konstruksi Jaring Rusuk Beton (JRB) Pasak Vertikal, dinilai sebagai penyempurnaan dari KSLL (Konstruksi Sarang Laba-Laba – red), konstruksi bangunan bawah yang holistik. Bahkan yang mengesankan adalah konstruksi ini dibuat oleh anak bangsa sendiri.

“Kami juga sangat berhati-hati dalam memilih aspek legal konstruksilah, karena konstruksi JRB Pasak Vertikal telah ada hak patennya, terdaftar kok hak patennya, dan ada nomor ID patennya juga,” ungkap Wawan.

Wawan juga menuding aduan PT. Katama Surya Bumi ke Krimsus Polda Jateng telah memunculkan permasalahan tersebut, karena PT tersebut telah mengklaim (mengaku-ngaku) sebagai pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal, namun faktanya konstruksi JRB Pasak Vertikal ada penemunya dan masih hidup hingga sekarang. “Penemu sekaligus pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal itu yang benar adalah Ir. Ryantori, beliau masih ada dan sehat, dan satu lagi Ir. Sutjipto yang sudah meninggal dunia,” ulas Wawan.

Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng akan periksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang di jalan Jenderal Sudirman No 81. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Hendra Suhartiyono membenarkan adanya aduan dari PT. Katama Surya Bumi terkait dugaan pelanggaran hak paten yang dilakukan oleh pelaksana proyek pembangunan gedung Balai Karantina Pertanian Semarang yaitu PT. JAI.

Bahkan Hendra Suhartiyono juga mengatakan hanya sebagian kontruksi memakai rusuk beton yang dikombinasikan dengan jaring laba-laba. Menurut Hendra penggunaan kontruksi tersebut juga harus ada izin dari pemilik hak patennya.

Dirinya juga menyebut tidak semua area dipasang police line. Hanya ada beberapa kontruksi yang dipasang police line. “Jadi masih tetap dibangunlah, dan tidak ada pemberhentian pembangunan,” ujar Hendra.

Dikatakannya, Polda Jateng masih akan mendatangkan ahli kontruksi dengan menggandeng Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang untuk saksi ahli konstruksi, meski diakuinya belum ada penunjukkan dari Untag dan Unnes untuk saksi ahli. “Kami sudah bersurat ke mereka,” singkatnya. Hendra juga menyebut pada kasus tersebut terdapat unsur pidana. Hal ini tercantum pada pasal 161 UU Hak Paten.

Sementara pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal, Ir. Ryantori membenarkan apa yang dikatakan Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang, Wawan Sutian, bahwa dirinya (Ryantori – red) adalah penemu sekaligus pemilik hak paten yang dimaksud. Hal itu sesuai dengan surat Hak Paten terdaftar tahun 1979 Nomor 7191 (KSLL), dan Paten di tahun 2004 dengan ID No. 0 018 808 (perbaikan KSLL), lalu Paten tahun 2016, dengan ID No.043873 (Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal).

Baca juga: Perjalanan Panjang Penemu Konstruksi Sarang Laba-Laba (http://bisnissurabaya.com/2017/08/02/perjalanan-panjang-penemu-konstruksi-sarang-laba-laba/)

“Kami menyayangkan tindakan polisi yang tidak professional, harusnya polisi menjadi pengayom masyarakat, tapi ini tidak, langsung maen police line ajah,” kata Ryantori di Jakarta, Kamis (18/7/2019) malam.

Ryantori juga menyesalkan tidak adanya konfirmasi dari pihak terkait. Tindakan sembrono oknum polisi itu terlihat seakan-akan polisi menyudutkan dan langsung menuduh pihak Balai Karantina Pertanian Semarang maupun pelaksana konstruksinya dan pemilik hak paten bersalah.

“Saya katakan penemu dan pemilik Hak paten itu saya. Kan aneh… penemu kok dituduh menjiplak temuannya sendiri. Kembali saya pertegas ya, pemilik hak paten itu bukan punya PT. Katama Surya Bumi, justru PT itu yang mengklaim dan mengaku-ngaku pemilik hak paten milik saya,” tegas Ryantori.

Ryantori justru kembali pertanyakan kinerja kepolisian Polda Jawa Tengah atas tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar terhadap pembangunan Balai Karantina Pertanian Semarang dan menuding dirinya sebagai pemilik hak Paten yang bersalah.

“Kalau yang dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng kan mengkasuskan atas aduan PT. Katama Surya Bumi atas konstruksi dan hak patennya. Bahkan polisi juga mengatakan terdapat unsur pidana pasal 161 UU Paten. Jadi, saya pribadi siap menjelaskan dan mengungkap kebenarannya, karena sayalah penemu dan pemilik hak paten itu. Lalu unsur pidana pasal 161 UU patennya dimana? Justru Polisi harus periksa kembali PT. Katama Surya Bumi yang sudah mengaku-ngaku sebagai pemilik hak Paten,” ujar Ryantori. (ANA/Red)

IMPIANNEWS.COM (WASHINGTON). 

Para demonstran anti-Presiden Donald Trump membakar bendera Amerika Serikat (AS) dalam parade militer untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika, 4 Juli.

Pembakar bendera itu adalah sekelompok aktivis yang mengenakan kaus "revolusi". Ulah mereka memicu kekacauan di luar Gedung Putih.

Seorang pria yang menggambarkan dirinya sebagai seorang veteran dan mengenakan kemeja "Make America Great Again (MAGA)" meraih bendera yang terbakar dari tanah dan kemudian bergulat dengan kelompok aktivis tersebut.

Demonstran lain menampilkan balon berbentuk bayi Trump yang mirip dengan balon yang diterbangkan di London selama kunjungan kenegaraan Trump ke Inggris beberapa waktu lalu.

 Namun, balon itu gagal mengudara di Washington karena izin belum diberikan untuk mengembangkan balon tersebut dengan helium.

Sebelum aksi pembakaran bendera terjadi, ribuan pendukung yang mengenakan topi MAGA betanda tangan presiden Trump, bersama dengan kelompok lawan yang mempertanyakan biaya parade militer, berjalan menuju ibu kota AS,

 Washington DC, meskipun suhu panas dan sesekali diwarnai hujan.
Tanggal 4 Juli merupakan Hari Kemerdekaan AS. Negara itu merdeka dari Inggris pada 1776.

Parade militer diramaikan dengan manuver jet-jet tempur AS. Trump memuji parade militer yang dia perintahkan setelah terinspirasi dari acara serupa di Prancis.

"Bangsa kita lebih kuat hari ini daripada sebelumnya," katanya kepada kerumunan orang selama pidatonya di National Mall, seperti dikutip Mirror, Jumat (5/7/2019). "Ini yang terkuat sekarang."

"Kami merayakan sejarah kami, orang-orang kami, dan para pahlawan yang dengan bangga mempertahankan bendera kami; pria dan wanita pemberani dari militer Amerika Serikat," kata Trump.

"Selama lebih dari 65 tahun, tidak ada Angkatan Udara musuh yang berhasil membunuh satu tentara Amerika. Karena langit adalah milik Amerika Serikat."

Tapi para lawan demostik Trump tidak terkesan dengan pidato kebanggan tersebut. "Ini menelan biaya jutaan dolar," kata Medea Benjamin, salah satu pendiri kelompok perdamaian yang dipimpin wanita, Code Pink.

"Kami, para pembayar pajak, membayarnya, agar Donald Trump menggunakan militer kami sebagai penyangga. Dan itu tidak benar."

IMPIANNEWS.COM (Padang). 

Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP Melihat perkembangan dan kemajuan tanaman berbasis  hidroponik ditanam ditempat yang terbatas luasnya  diatas gedung tengah Kota.

Tanaman Sayur - Sayuran dilokasi kurang memadai ini,  baik luasnya, tidak mempengaruhi dengan menanam mengembangkan pertanian moderen berbasis hidroponik dikawasan lahan terbatas.

Seperti kita lihat, Wali Kota Padang memngunjungi lokasi pertanian hidropinik yang ditanam Dinas Pangan Kota Padang, diatas bangunan Lantai 5 Blok III Pasar Raya Padang, Jumat (19/7).

Hasilnya sungguh luar biasa, sayur hijau, megar dan segar, senang hati melihatnya, ini sebuah bentuk inovasi dibidang pertanian yang dikelola Dinas Pangan Kota Padang.

"Jadi, diharapkan bagi warga kota dapat memanfaatkan lahan kosong sebaik mungkin untuk bercocok tanaman dan menanam sayuran, paling minim memenuhi kebutuhan harian tentang sayuran, dan tidak terus membelinya," sebut Wali Kota.

Pengembangan pertanian berbasis hidroponik  adalah sebuah solusi pertanian moderm di kawasan lahan pertanian terbatas sangat perlu dikembangkan di Kota Padang kedepannya, supaya pasokan sayur-sayuran tetap terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat. ( tf)

IMPIANNEWS.COM
Limapuluh Kota, --- Belum lama usai pembukaan awal tahun ajaran baru 2019 / 2020 di Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Muhammadiyah Tanjung Pati yang ditandai dengan masuknya santri ke asrama usai mendapat restu walisantrinya, kembali PPM Al Kautsar yang mengembangkan 13 potensi ekonomi Ponpes sesuai dengan syariat islam melalui Badan Wakaf Mikro (BMW) dipromosikan Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat sebagai Ponpes unggulan di Indonesia.

Disamping ketertarikan pengembangan ekonomi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya yang tergabung sebagai anggota dari 13 unit yang dikelola di BMW. Tak segan-segan, pimpinan BI Sumbar Wahyu Purnama. A membantu suntikan dana guna kemajuan BMW.

Dirinya mengakui dan mengapresiaai kelincahan pimpinan PPM Al Kautsar Dafri Harweli dalam mengelola Ponpes secara profesional dan mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi Ponpes melalui BMW. Apresiasi tersebut dibuktikan Bank Indonesia dengan mengundang Dafri Harweli dalam wawancara yang digelar OJK TV di Surabaya terkait pengembangan ekonomi pada lembaga pendidikan secara syariat islam.

Bukan hanya itu, Pimpinan BI Sumbar juga mengundang serta melibatkan Dafri Harweli dalam kegiatan Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) yang digelar tanggal 17 hingga 18 Juli 2019 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat di Padang. Dalam FESyar 2019 tersebut Dafri Harweli dinobatkan sebagai tokoh ekonomi syariah pada ponpes versi Bank Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Sumatera Barat.

"Ustadz Dafri Harweli sangat hebat mengelola perekonomian pada ponpes melalui prinsip syariahnya. BI nobatkan beliau sebagai tokoh ekonomi syariah di Sumbar. Baru saja BI dan pihak PPM Al Kautsar Tanjung Pati tanda tangani perjanjian kerjasama guna pengembangan ekonomi pada Ponpes,"kata Wahyu Purnama.  A kepada awak media, Kamis (18/07/2019) siang.

"Bukan hanya itu, kita akan utus ustadz Dafri Harweli mengikuti FESyar BI Regional Sumatera yang dipusatkan di Palembang pada tanggal 2 sampa 4 Agustus 2019, mendatang. Kita rekomendasikan PPM Al Kautsar sebagai Ponpes Unggul di Indonesia. Mohon doanya,"pungkas Wahyu Purnama. A.

Sementara, pimpinan PPM Al Kautsar Muhammadiyah Tanjung Pati Dafri Harweli dengan penuh bahagia mengungkapkan rasa kepada awak media, siang itu.

"Alhamdulillah, upaya kita dalam memajukan Ponpes secara niat ikhlas berbuah berkah. Baru saja kita melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan pihak BI dalam rangka pengembangan ekonomi syariah pada ponpes. Kita juga dinobatkan sebagai tokoh ekonomi syariah. Kita juga dipercayakan untuk direkomendasikan sebagai ponpes unggul di Indonesia pada FESyar di Palembang. Ini adalah sebuah nikmat besar dari Allah diawal tahun ajaran baru 2019/2020, ini,"beber Dafri bahagia.

Dikatakan Dafri, BMW ponpes sudah memiliki aset senilai 5 Milyar yang dikelola dalam 12 unit usaha ekonomi. Dirinya mojon doa agar PPM Al Kautsar Muhammadiyah Tanjung Pati semakin jaya kedepannya dalam program pengembangan unit usaha ekonomi kemandirian Pesantren.

"Terima kasih Bank Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya,"pungkas Dafri.(ul)

IMPIANNEWS.COM (WASHINGTON)  

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan salah satu kapal perangnya telah menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak Iran di Selat Hormuz hari Kamis waktu Washington. Insiden ini ibarat balas dendam setelah 20 Juni lalu Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Teheran menembak jatuh pesawat nirawak mata-mata Washington RQ-4 Global Hawk.

Serangan militer Amerika itu pertama kali diungkapkan oleh Presiden Donald Trump. Dia mengatakan kapal perang amfibi USS Boxer mengambil tindakan defensif setelah pesawat nirawak atau drone milik rezim para Mullah itu berada dalam jarak 1.000 yard dari kapal perang dan mengabaikan beberapa peringatan untuk mundur.

"Drone itu segera dihancurkan," kata Trump, yang mengklaim bahwa pesawat tak berawak tersebut mengancam keselamatan kapal Amerika dan awaknya. Dia meminta negara-negara lain untuk mengecam Iran dan melindungi kapal mereka sendiri.

"Ini adalah yang terbaru dari banyak tindakan provokatif dan bermusuhan oleh Iran terhadap kapal yang beroperasi di perairan internasional. Amerika Serikat berhak untuk membela personel, fasilitas, dan kepentingan kami, dan menyerukan kepada semua negara untuk mengutuk upaya Iran karena mengganggu kebebasan navigasi dan perdagangan global," ujar Trump, seperti dikutip The Guardian, Jumat (19/7/2019).

Pentagon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa USS Boxer telah mengambil tindakan defensif terhadap sebuah drone. Hanya saja, Pentagon tidak menyebutkan apakah pesawat tanpa awak itu milik Iran atau bukan. (Baca: Trump Sebut Kapal Perang AS Hancurkan Drone Iran di Selat Hormuz)

"Sistem udara tak berawak (UAS) tetap mendekati Boxer dan ditutup dalam jarak yang mengancam. Kapal mengambil tindakan defensif terhadap UAS untuk memastikan keamanan kapal dan awaknya," kata juru bicara Pentagon, Jonathan Hoffman.

Pernyataan itu juga menghilangkan referensi tentang bagaimana drone itu dijatuhkan, tetapi CNN melaporkan hal itu dilakukan dengan gangguan elektronik, daripada tembakan.

Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif yang sedang berada di markas PBB di New York mengaku tidak memiliki informasi soal insiden yang diklaim pemerintah AS. "Kami tidak memiliki informasi tentang kehilangan pesawat tanpa awak," katanya kepada wartawan.
Militer Iran belum berkomentar atas klaim kapal perang Amerika menembak jatuh pesawat tanpa awak Teheran di Selat Hormuz.

Pada 20 Juni lalu, IRGC Iran menembak jatuh pesawat nirawak mata-mata militer Amerika; RQ-4 Global Hawk yang terkenal canggih dan sangat mahal. Teheran saat itu mengklaim pesawat itu ditembak jatuh dengan rudal karena terbang di atas perairan Iran. Pentagon mengklaim pesawatnya terbang di atas perairan internasional.

Aksi IRGC Iran itu nyaris membuat Trump memerintahkan serangan militer terhadap negara Timur Tengah tersebut. Trump membatalkan serangan pada menit-menit akhir setelah seorang jenderal Pentagon memberi tahu bahwa serangan tersebut bisa membunuh ratusan warga Iran.

"Kami semalam dipenuhi tuntutan untuk memberikan respons terhadap tiga sasaran yang berbeda, ketika saya bertanya berapa banyak yang akan mati, seorang jenderal menyebut sekitar 150 orang," kata Trump saat itu melalui akun Twitter-nya.

"Sepuluh menit sebelum serangan itu dilancarkan, saya membatalkannya, itu tidak sebanding dengan menembak jatuh pesawat tak berawak. Saya tidak terburu-buru, militer kami dibangun kembali, baru, dan siap untuk beroperasi, sejauh ini yang terbaik di dunia," lanjut dia.

IMPIANNEWS.COM (Aceh Timur).

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya secara nyata terhadap alokasi anggaran guna menghasilkan APBK Aceh Timur yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini dikatakan Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H. M. Thaib, SH melalui Sekretaris Daerah (Sekda), M. Ikhsan Ahyat, S.STP. M.AP saat menyampaikan KUA-PPAS APBK Tahun Anggaran 2020, diruang sidang A DPRK setempat, Jumat (19/7/2019) sore.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 merupakan implementasi dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2020 yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
Sementara itu, anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 1.930.172.574.676,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

"Untuk Tahun anggaran 2020, Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih memprioritaskan pada program dan kegiatan pelaksanaan syariat islam, peningkatan infraatruktur publik, peningkatan pemberdayaan ekonomi dan sosial maayarakat, penanggulangan kemiskinan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta promosi potensi wilayah Kabupaten Aceh Timur melalui pendekatan pengembangan kawasan Kabupaten," terang Sekda

"Melalui sambutan ini saya sampaikan bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 untuk dapat dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekuti," demikian pungkas M. Ikhsan. (Dedi)

IMPIANNEWS.COM (Sijunjung). 

Pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali menerima penghargaan. Kali ini, apresisi itu diterima Pemkab Sijunjung dari Kementrian Kesehatan RI, yakni Pastika Parahita.

Penghargaan tersebut diterima Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementrian Kesehatan RI, Anung Sugihantono di Auditorium Siwabessy Kementrian Kesehatan RI Jakarta, Kamis (11/7).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Ezwandra membenarkan Pemerintah Kab upaten Sijunjung mendapat penghargaan Pastika Parahita dari Kementrian Kesehatan RI.

“Benar, pak bupati baru saja menerima penghargaan Pastika Parahita dari Kementrian Kesehatan.Penghargaan itu diserahkan Dirjen P2P Kementrian Kesehatan,” ucap Ezwandra kepada awak media via WhatApp, Kamis (11/7).

Penghargaan ini, sambung mantan Direktur RSUD Sijunjung, sebagai bentuk apresiasi dari Kementrian Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Kita secara bertahap sudah mengimplemetasikan Perda KTR tersebut, terbukti sejak Perda tersebut diundangkan masyarakat tidak lagi merokok di area, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum tempat kerja dan tempat umum,” katanya.-zet

IMPIANNEWS.COM.

Presiden Joko Widodo secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Kepanduan Dunia XXIV di Virginia Barat, Amerika Serikat pada 22 Juli hingga 2 Agustus 2019 mendatang. Acara pelepasan ini digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 19 Juli 2019.

"Saya mengucapkan selamat kepada adik-adikku semuanya, serta kakak pembina yang mengawal kehadiran kontingen pramuka, bukan hanya sebagai wakil organisasi Indonesia, tetapi juga merupakan duta bangsa dan duta negara Republik Indonesia. Untuk membawa nama baik, membawa citra, membawa wajah Indonesia dan semangat keindonesiaan dalam Jambore Dunia XXIV di Amerika Serikat," kata Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara yang juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka, mendorong Gerakan Pramuka Indonesia untuk berperan aktif dalam aktivitas gerakan kepanduan dunia. Apalagi mengingat jumlah anggota Gerakan Pramuka Indonesia yang mencapai 25 juta orang, dari kurang lebih 50-an juta anggota kepanduan di seluruh dunia.

"Karena sesuai slogannya, para pramuka menciptakan dunia yang lebih baik. Slogan yang sejalan dengan visi dan misi negara kita untuk membangun persaudaraan universal dan menciptakan dunia yang lebih baik, yang damai, dan yang berkeadilan sosial," ujarnya.

Presiden berharap, selama mengikuti Jambore Kepanduan Dunia ini kontingen Indonesia dapat memberikan citra positif dengan bersikap ramah, sopan santun, berbudi pekerti luhur, dan siap menolong siapa pun yang memerlukan bantuan yang sejalan dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka.

"Timbalah pengalaman, berjabatan di alam terbuka bersama anggota kepanduan dari negara-negara lain, jadikan itu bekal dalam membina jiwa kepemimpinan. Tingkatkan kemampuan untuk modal bagi pengembangan diri, bagi kemajuan gerakan kepanduan di Tanah Air maupun di masyarakat luas," tuturnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden berpesan agar para peserta mengikuti seluruh rangkaian acara dengan disiplin supaya mendapatkan banyak pengetahuan baru untuk menambah pemahaman dan wawasan.

"Sehingga dapat membantu pembangunan berkelanjutan di Tanah Air demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.

Dalam laporannya, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso menyampaikan kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang akan berangkat menuju Virginia Barat adalah sebanyak 80 orang. Jumlah itu terdiri atas 67 peserta yang berusia 14-17 tahun, ditambah para pimpinan kontingen dan pembina pendamping.

"Di sana kontingen Gerakan Pramuka akan bergabung bersama 45 ribu peserta dari lebih dari 150 negara di seluruh dunia," ujar Budi Waseso.

Perkemahannya sendiri akan dilaksanakan di The Summit Bechtel Family National Scout Reserve, bumi perkemahan milik kepanduan Amerika Serikat yang berada dalam taman nasional di negara bagian Virginia Barat. Jambore kepanduan sedunia tahun ini mengambil tema "Membuka Kunci Dunia" atau "Unlock a New World". 

"Tema ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para peserta untuk membuka kunci kemampuan masing-masing sehingga kelak menjadi bekal bagi mereka di masa yang akan datang," tutur Budi Waseso.(ul)


Jakarta, 19 Juli 2019
Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Chandra A. Kurniawan

IMPIANNEWS.COM.

Payakumbuh, --- Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Payakumbuh sudah memasuki Minggu ke 2, artinya persiapan dalam menyiapkan dan melatih calon Paskibra Kota Payakumbuh dalam rangka menyambut HUT RI ke 74 di Kota Payakumbuh semakin mantap, tampak kegiatan tersebut masih berlangsung Jum'at (19/7/2019) di Lapangan GOR M.Yamin, Kubu Gadang Kota Payakumbuh.

Tampak juga Pelatih Paskibra dari Babinsa Koramil01/Pyk Serma Ifnusril dan Serda Yulianto, Brigadir Yoga Sudewo, dan PPI kota Payakumbuh dan Aidal memberikan pengayaan yang intensif kepada sebanyak 59 orang Pakibra Kota Payakumbuh.

"Kita siapkan calon anggota paskibra Kota Payakumbuh dalam segala bidang, agar nanti dapat melaksanakan tugas negara sebagai pasukan pengibar bendera pada HUT RI yang ke 74 pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 di Kota Payakumbuh," kata Serma Ifnusril.

Dilaporkan Serma Ifnusril, hasil dari minggu pertama pelatihan, peserta Paskibra sudah timbul rasa tanggungjawab dan kedisiplinan yang tinggi, serta semangat dan kemauan untuk berlatih. Meningkatnya kemampuan fisik peserta secara keseluruhan.

"Semoga dengan program latihan yang di buat dan direncanakan bisa tercapai hasil kesuksesan dan keberhasilan, sehingga kita hasilkan bibit-bibit yang mempunyai kemampuan dan bisa diandalkan," kata Serma Ifnusril.

Sementara itu, Danramil 01/Pyk Joni Forta menyebut dengan menanamkan kedisiplinan, jiwa korsa, dan rasa tanggungjawab. Para Babinsa menyiapkan peserta secara fisik dan mental, serta kemampuan baris berbasis (PBB) sebagai modal dasar dalam untuk melaksanakan tugas nantinya.

"Kita rencanakan program latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut kepada seluruh calon paskibra Kota Payakumbuh," ujar Danramil Joni Forta. (rel/ul)

IMPIANNEWS.COM (Sijunjung). 

80 orang Tenaga Harian Lepas (THL) utusan beberapa OPD di lingkungan Pemkab Sijunjung mengikuti pelatihan bela negara yang digelar Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sijunjung, Kamis s/d Jumat (11-19/7).

Selain THL di lingkungan Pemkab Sijunjung, beberapa orang perwakilan pemuda dari Kecamatan Sijunjung juga mengikuti pelatihan yang dipusatkan di Calau Nagari Muaro Sijunjung.

"Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan dan mendorong tumbuhnya kesadaran Bela Negara bagi Tenaga Harian Lepas (THL) dan para Pemuda,” kata Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas, Bobby Roespandi.

Dan tak kalah pentingnya, sambung Bobby, memberikan pemahaman sejarah dan makna nilai-nilai perjuangan khususnya di kalangan generasi muda.Selain itu, memberikan motivasi dalam meningkatkan kesadaran bela negara.

Pesertanya, sebut Bobby, dibagi dua angkatan.Angkatan pertama diikuti 30 orang THL dari Dinas Pol PP dan Damkar.Sementara angkatan kedua, gabungan dari THL OPD dan pemuda dari Kecamatan Sijunjung dengan jumlah sebanyak 50 orang.

“Instruktur kita datangkan dari Kodim 0310/SS, Polres Sijunjung, Kejaksaan Negeri Sijunjung dan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sijunjung,” ujarnya. 
Wakil Bupati Sijunjung, Arrival Boy mengatakan, bela negara bukan menyangkut aspek pertahanan dan keamanan saja, tapi dapat diwujudkan dalam bentuk kerja keras dengan tetap menjaga harkat dan martabat negara Indonesia.

Bela Negara dapat diaplikasikan dengan memberikan pendidikan berkarakter melalui pemahaman nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, saling menghargai dikalangan generasi muda serta menjaga hubungan yang baik antar sesama warga.
" Saya berharap setelah pelatihan ini timbul kesamaan persepsi tentang pentingnya Bela Negara bagi setiap warga Negara,” ucapnya.-zet

IMPIANNEWS.COM.

Payakumbuh, --- Tak menghiraukan teriknya panas pukul 15.00 siang, Ribuan pasang mata saksikan Walikota Payakumbuh Riza Falepi melepas 244 Jamaah Calon Haji (JCH) kota Payakumbuh di pelataran parkir Gelanggang Kubu Gadang, Jumat 19 Juli 2019. 

Ratusan JCH ini berangkat menggunakan 7 bus NPM Vircansa yang sudah difasilitasi langsung Pemko Payakumbuh dan akan berangkat ke Embarkasi Haji Padang, dibawah pengawalan voreigder Polres dan Dishub Payakumbuh.

H. Jufrimal, selaku Plt Kepala Kankemenag Payakumbuh menjelaskan, secara keseluruhan tercatat sebanyak 244 JCH dari Kota Payakumbuh. Sebanyak 95 JCH di antaranya adalah laki-laki dan 149 JCH perempuan yang tergabung dalam Kloter 15 gelombang II Embarkasi Padang.

"Jamaah haji tertua yaitu Yunimar yang berumur 87 tahun asal Padang Tiakar Hilir. Sedangkan yang termuda yaitu berumur 31 tahun atas nama Avrian Peby dari Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan,"singkat Jufrimal.

Melepas Jemaah Calon Haji Kota Payakumbuh Riza Falepi mengucapkan selamat jalan kepada CJH dan berharap dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik sehingga menjadi haji yang mabrur. Ia juga berpesan kepada Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) untuk terus mendampingi dan menjaga nama baik Kota Payakumbuh.

“Selamat jalan bapak / ibu dan semoga dapat menjalankan ibadah haji dengan baik sehingga nantinya menjadi haji yang mabrur. Mari jaga kebersamaan dan saling menjaga serta saling membantu dengan sesama selama beribadah,” kata Walikota Payakumbuh didampingi Ketua DPRD Payakumbuh YB Dt. Parmato Alam dan Ketua TP PKK Henny Yusnita Riza Falepi.

Selain ribuan keluarga jemaah, tampak hadir dalam prosesi melepas Sekdako Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Suparman, Kabag Kesra Ul Fakhri, Sekretaris Dinkes, Pimpinan OPD terkait, Ketua MUI, Buya Mismardi, Purna Haji, Pengurus IPHI Payakumbuh dan keluarga besar Kantor Kemenag kota Payakumbuh.(ul)



IMPIANNEWS.COM (Padang). 

Executive Vice President (EVP) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Rahfie Syaefulshaaf menyebut Pasar Raya Padang berpotensi jadi sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) terbesar dan strategis di Indonesia.

Pemerintah Kota Padang berhasil melakukan revitalisasi pasar tradisional sehingga itu terlihat seperti mall.

Hal itu dikatakan EVP PNM (Persero) itu saat kedatangannya bersama rombongan di Rumah Sentra Randang Koperasi Wanita IKABOGA Padang di Blok III, Lantai 3 Pasar Raya, Jumat (19/07/2019).

“Saya terkesan dengan Pasar Raya Padang yang telah direvitalisasi sehingga tidak terkesan kumuh. Bahkan layaknya sebuah mall,” ungkap Rahfie di hadapan Walikota Padang Mahyeldi dan sejumlah pejabat Pemko Padang.

Ia berharap, Pasar Raya Padang bisa berkembang, selain sebagai pasar tradisional juga menjadi sentra UMKM yang menjadi mitra binaan PNM. Diawali dari Rumah Sentra Randang Koperasi Wanita IKABOGA, nantinya menyusul produk UMKM unggulan lainnya.

“PNM Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara memang fokus pada pembinaan UMKM. Jika sejalan dengan program pemerintah daerah dalam pembinaan UMKM tentunya lebih banyak yang terbantu, maka diharapkan kesinambungannya lebih baik lagi,” ujarnya.

Menanggapi itu, Walikota Mahyeldi yang diwawancarai belasan media nasional menjelaskan, sedikitnya ada 80.000 pelaku UMKM di Kota Padang saat ini. Semuanya terus didorong untuk maju dan berkembang melalui pembinaan-pembinaan dan penguatan modal yang diupayakan dari berbagai pihak. Salah satu penguatan modal yang diharapkan dari PNM.

“Pemko Padang terus mendorong UMKM untuk maju dan berkembang. Banyak cara kita lakukan. Diantaranya membuat sentra UMKM, pelatihan – pelatihan dan menguatkan modal usaha melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) juga melalui PNM,” kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, UMKM cukup strategis dalam pembangunan di bidang ekonomi. Semangat wirausaha bisa menjadi faktor pengubah tatanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Bila dibandingkan dengan usaha atau industri berskala besar, tentunya peranan UMKM tidak terlalu terlihat. Akan tetapi bila dilihat dari kinerjanya mampu memberikan dampak pengembangan ekonomi masyarakat,” kata politisi senior PKS itu.

Lebih lanjut kepada awak media, Mahyeldi mengatakan, Pemerintah Kota Padang akan menjadikan sentra UMKM Pasar Raya sebagai destinasi belanja. Untuk menarik orang datang, nantinya produk UMKM seperti kuliner, kue-kue kering dan kerajinan khas Padang akan ditempatkan di sana.

“Pasar Raya juga diplot sebagai pusat destinasi belanja khususnya oleh-oleh khas Padang yang merupakan produk UMKM lokal,” sebutnya.

Ia berharap PNM mendukung program pengembangan UMKM di Kota Padang melalui penguatan modal dan pembinaan di bidang pemasaran.

“Kami berharap juga dari PNM untuk memperhatikan UMKM Kota Padang dengan penguatan modal dan pendampingan,”tukas Mahyeldi. (ytd)

IMPIANNEWS.COM (Padang). 

Olah raga jadikan sebagai nafas dalam hidupmu sehingga kamu terhindar dari sakit. Demikian Panglima Komando Armada 1 (Satu) Laksamana Muda TNI Yudo Margono. S.E.  M.M. dalam pengarahan kepada prajurit Lantamal II Padang dan anggota Jalasenastri cabang 2, 
Jumat (19/07/19), di lapangan Markas Komando Lantamal II Padang jalan Bukit Peti Peti Padang.

Pelaksanakan olah raga bersama Pangkoarmada dengan prajurit Lantamal II Padang dan anggota jalasenastri cabang 2 ini di mulai pukul 07.30 s/d 08.30 Wib, di awali dengan senam aerobik yang dipandu oleh instruktur senam. 

Dilanjutkan dengan jalan dan lari memutari lapangan Mako Lantamal II ini. Jadikan dinas di Lantamal II Padang ini sebagai ladang amal ibadah dan laksanakan dengan ikhlas. 

Prajurit TNI AL ini harus trangginas dan fisik  baik, sehingga siap ditempatkan dimana saja di wilayah Indonesia dan Kapal Perang, seperti kontrak kalian pada saat mau mendaftar di TNI AL dulu. 

Demikian disampaikan Panglima pada saat pengarahan kepada prajurit Lantamal II dan Anggota Jalasenastri Cabang 2.

Ditempat terpisah Panglima menyampaikan kepada awak media, pada bulan September kita akan melaksanakan Sail Nias, tepatnya pada tanggal 14 September 2019, leading sectornya TNI AL. Walaupun ini merupakan kegiatan dari Kementrian Kemenkomaritim. Kita harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang telah direncanakan dapat terwujud.

Pangkoarmada I dalam memberikan keterangan pers di dampingi oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL II Padang Laksamana Pertama TNI Agus Sulaeman. M.Sc ini, sebelum pengarahan kepada seluruh Perwira Lantamal II yang di laksanakan di ruang VIP Mako Lantamal II.

Dispen Lantamal II Padang.

IMPIANNEWS.COM ( Padang). 

Wali Kota Padang Mahyeldi melepas ribuan peserta Napak Tilas Gugurnya Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan Tingkat Kota Padang Tahun 2019 di halaman parkir Plaza PT. Semen Padang, Kamis (18/07/2019) malam.

Dalam kesempatan tersebut Mahyeldi mengatakan, kegiatan napak tilas ini merupakan kegiatan tahunan Kota Padang, dimana sampai saat ini sudah tercatat ke XV  kalinya yang diselenggarakan sejak 2004. 

"Acara ini sangat istimewa karena diikuti generasi muda Bagindo Aziz Chan (pemuda masa kini) yang diharapkan masih memelihara semangat cinta tanah air dalam dadanya dan mempersembahkan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme Bagindo Aziz Chan," terangnya.

Ia menambahkan, perhargaan ini juga telah diakui secara mutlak oleh Pemerintah Indonesia dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Bagindo Aziz Chan. Perjuangan beliau telah mengorbankan hidupnya demi kedaulatan kota Padang agar tidak jatuh ke tangan Belanda perlu kita jadikan teladan.

"Lintasi mayat saya Doeloe Baroe Belanda bisa meloloskan daerah. Perkataan dan  Semangat inilah yang harus kita pelihara dan kita tanamkan kepada generasi muda penerus bangsa,  semangat juang yang terpatri dalam jiwa raga setiap dada pemuda harapan bangsa," imbuhnya.

Untuk memotivasi peserta Napak Tilas, Wako Mahyeldi mengulas perjalanan semasa hidup Bagindo Aziz Chan. Dalam paparannya, Bagindo Azis Chan telah memulai perjuangannya semenjak mahasiswa sampai ditunjuk menjadi Walikota Padang sejak 15 Agustus 1946 - 19 Juli 1947. Beliau menjadi wali kota pada umur 36 tahun.

Bagindo Azis Chan juga dikenal sebagai pamong masyarakat Kota Padang yang tidak kenal lelah, berjiwa pemberani, dekat dengan masyarakat serta pantang menyerah demi mempertahankan kehormatan bangsa dan negara.

"Semangat perjuangan seperti ini yang harus kita teladani dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga persatuan dan kesatuan untuk kedaulatan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” imbuhnya. 

Selanjutnya, dalam lombak Napak Tilas ini Mahyeldi mengaku bangga dengan begitu banyaknya peserta yang mengikuti lomba napak tilas tersebut. Hal ini merupakan salah satu wujud penghargaan yang tinggi dari warga Kota Padang terhadap kepahlawanan/nasional yang menjadi kebanggaan bersama.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Padang Mahyeldi juga akan memberikan tambahan hadiah kepada pemenang lomba Napak Tilas tersebut yaitu berupa empat belas unit sepeda.

Hadir dalam acara Napak Tilas tersebut, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemko Padang, Forkopimda, Organisasi Kepemudaan (OKP) se Kota Padang dan keluarga almarhum Bagindo Aziz Chan serta para kumpulan pejuang veteran Kota Padang. (th).

IMPIANNEWS.COM (Padang).

Nilai kepahlawan dan nilai spiritual yang dimiliki para pejuang kemerdekaan harus diwariskan kepada generasi hari ini dan generasi masa depan. Karena nilai-nilai tersebut akan menjadi edukasi dan penyemangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

“Seperti upacara peringatan gugurnya pahlawan nasional Bagindo Aziz Chan yang kita lakukan hari ini, napak tilas perjuangannya, rumah kelahirannya dijadikan museum perjuangan dan pembuatan buku-buku perjuangan, merupakan bagian dari upaya edukasi dan pewarisan nilai kepahlawanan dan nilai spiritual yang dimiliki seorang Bagindo Aziz Chan”, ungkap Wali Kota Mahyeldi usai menjadi pembina Upacara Peringatan Gugurnya Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan di pelataran parkir GOR H. Agus Salim, Jumat (19/7/2019) pagi.

Lebih lanjut dikatakan, semangat keberanian, perjuangan, serta rasa memiliki dan mencintai tanah air menjadi hal yang harus terus ditanamkan kepada seluruh anak bangsa. Agar, jasa-jasa semua pahlawan yang ada di negeri ini bisa selalu dihormati dan dikenang sepanjang masa.

“Mari bersama kita wariskan nilai perjuangan dan nilai spiritual para pahlawan kita. Dan melaksanakan cita-cita perjuangan mereka”, imbuhnya lagi.

Upacara Peringatan Gugurnya Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan tersebut diikuti anggota DPRD Kota Padang, Forkopimda Kota Padang, ASN Pemko Padang, pelajar dan pemuda Kota Padang. (th)

IMPIANNEWS.COM (Semarang). 

Pemerintah Kota Padang terus menambah pundi-pundi penghargaan dari pemerintah pusat, setelah kali ini menerima sebuah penghargaan bergengsi yaitunya Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019.

Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) itu, diserahkan Menpan RB Syafruddin kepada Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa dalam acara malam penganugerahan penghargaan terkait di Hotel Gumaya Tower, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7) malam. Hadir mendampingi wawako diantaranya Asisten Administrasi Didi Aryadi, Kepala DKK Feri Mulyani, Kabag Organisasi Sandra Imelda, Kepala Puskesmas Nanggalo dr. Devita Rizqi serta inovator dan pelaksana program Rasa Sejiwa (Kelurahan Siaga Sehat Jiwa), Ns. Fitri Diah Nawang Palupi dan drg. Darius.

Seperti diketahui, penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 yang diterima Pemko Padang dicapai berkat program inovasi Rasa Sejiwa. Program ini mulai dari awal terlaksana sejak 2017 sampai berbuah penghargaan kali ini, dikarenakan berkat upaya keras Pemko Padang melalui Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Nanggalo, Pemerintah Kecamatan Nanggalo khususnya Kelurahan Kurao Pagang serta semua pihak yang telah mendukung sejak inovasi tersebut dilahirkan.

Menpan RB Syafruddin dalam sambutannya menyampaikan, saat ini memang atmosfirnya inovasi pelayanan publik. Dimana hal itu dibuktikan dari banyaknya jumlah inovasi yang didaftarkan dalam penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.

"Sehingga tim panel yang melakukan verifikasi penilaian Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pun mengaku mengapresiasi sekaligus juga kewalahan melakukan penilaian. Maka itu, kami mengucapkan selamat bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang sukses meraih penghargaan kali ini," ucapnya.

Menpan RB mengungkapkan, semua ini adalah upaya dalam meningkatkan pelayanan yang semakin baik dan menyentuh harapan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.

"Dan hal itu terbukti, sejak digulirkannya KIPP digulirkan tahun 2014 lalu trennya semakin meningkat dari tahun ke tahun dan puncaknya terlihat seperti di tahun ini. Tentu inovasi ini lahir karena demi melayani kebutuhan masyarakat dan berkembangnya semua aspek yang dibutuhkan. Maka itu, pemerintah pusat akan selalu mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional salah satunya melalui  kompetisi ini. Tak sampai disitu, inovasi tersebut juga bisa diterapkan secara nasional dan diangkat serta dijadikan program nasional," jelasnya.

Wakil Wali Kota Hendri Septa usai menerima piagam penghargaan menyampaikan, penghargaan ini tak lain dan tak bukan sejatinya adalah untuk warga dan Kota Padang.

"Kita berharap, semoga kesuksesan ini akan memicu dan menunjang semua kegiatan dan semakin memajukan lagi Kota Padang. Begitu juga kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Padang kami berharap, agar terua giat mencari inovasi-inovasi baru yang memang tujuannya demi melayani dan meningkatkan kebutuhan warga masyarakat," imbuh wawako.

Selanjutnya Wawako Hendri Septa pun juga menginginkan agar Pemko Padang terus semakin maju dan lebih baik lagi. Dimana tidak berhenti dari sejumlah penghargaan yang telah diraih.

"Maka itu teruslah kita melahirkan ide-ide dan inovasi yang baru. Karena kita sebagai penyelenggara pemerintahan wajib memberikan yang terbaik untuk kota dan warga Kota Padang. Apalagi seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka itu kita harus berinovasi dalam melayani kebutuhan masyarakat sesuai kemajuan tersebut," pungkas Hendri.

Kepala Puskesmas Nanggalo dr. Devita Rizqi sewaktu ditanyai menyampaikan, Kota Padang merupakan satu-satunya pemerintah daerah di Sumatera Barat yang masuk Top 99 KIPP 2019. Sebagaimana inovasi pelayanan publik lainnya berasal dari 19 kementerian, 5 lembaga, 12 pemerintah provinsi, 41 pemerintah kabupaten, 21 pemerintah kota, dan 1 dari BUMN.

"Top 99 KIPP 2019 merupakan hasil seleksi dari 3.156 proposal inovasi pelayanan publik yang telah terekam dalam Sistem Inovasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang diajukan oleh 331 instansi pemerintah se-Indonesia."

"Dimana sebelum penghargaan ini diraih, terakhir Wali Kota Padang mempresentasikan program inovasi Rasa Sejiwa di hadapan Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 di Ruang Sriwijaya, Kantor Kemenpan RB pada 8 Juli 2019 lalu," jelasnya.

Adapun terkait Program Rasa Sejiwa ini papar Devita, Rasa Sejiwa merupakan inovasi untuk mengatasi permasalahan terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan cara menggerakkan masyarakat (Kader Rasa Sejiwa) untuk melakukan pendataan ODGJ, pemantauan minum obat (PMO), sosialisasi penangganan ODGJ, mengubah stigma ODGJ di masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk memeriksakan keluarga yang mengalami ODGJ.

“Saat ini, kita memiliki 11 orang Kader Rasa Sejiwa di Kelurahan Kurao Pagang yang telah dilatih. Kegiatan kader terus dimonitoring dan dievaluasi. Inovasi ini juga telah melahirkan Posyandu Seroja (Sayangi, Empati, Rawat, Obati Jiwa Raga) khususmenangani ODGJ, termasuk untuk kegiatan terapi aktivitas kelompok khusus pasien gangguan jiwa," paparnya.

"Kita berharap inovasi Rasa Sejiwa semoga juga dapat terus dikembangkan dan direplikasi di seluruh Puskesmas di Kota Padang. Sehingga dengan demikian penanganan ODGJ di Kota Padang bisa dilakukan lebih baik lagi," tandasnya.(dv)

IMPIANNEWS.COM (Aceh Timur)

Muhammad Yunus Taib (56), Petani, asal dusun Mon Meulu Desa Alue 2 Paya Gajah, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur hilang usai tenggelam di Kuala Leuge Peureulak, Jum'at (19/7/2019)

Kapolres Aceh Timur, Wahyu Kuncoro melalui Kapolsek Peureulak AKP Muhammad Nawawi, menjelaskan menurut keterangan saksi, Zulfikar (40),  dan Idris (50), pada hari Kamis (18/07/2019) sekira Pukul 17.00 WIB saksi dan Korban berangkat dari rumah menuju ke lokasi tempat di mana saksi dan korban memasang jaring ikan, tepatnya di mulut / pintu laut.

"Pada pukul 21.00 WIB, saksi dan korban berenang untuk memasang jaring ikan di antara mulut / pintu laut dengan laut lepas,  pada saat saksi dan korban memasang jaring ikan tersebut, posisi korban berada sedikit di depan di tempat yang lumayan lebih dalam arah ke laut lepas," ujar AKP Muhammad.

Lanjutnya, Tanpa disadari oleh korban beserta saksi lainnya yang pada saat itu situasi di tempat mereka memasang jaring tiba - tiba saja datang ombak yang cukup besar, korban yang tidak menyadari datangnya ombak besar tersebut lansung terbawa arus ombak dan tenggelam, saksi ( teman korban red) sempat melihat korban saat tergulung ombak dan mereka berusaha untuk menolong nya, namun korban sudah tenggelam dan sudah tidak terlihat lagi, pada saat itu saksi ( teman korban) masih terus berusaha untuk mencari korban, namun tidak di temukan juga, kemudian saksi ( teman korban ) menghubungi keluarga korban untuk meminta pertolongan.

Selanjutnya, pada hari ini jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB Tim yang terdiri dari Satpolair Polres Aceh Timur, Polsek Peureulak, Basarnas Aceh Timur tiba di lokasi kejadian, kemudian mendirikan posko di area pantai leuge dan sampai saat ini sedang di lakukan pencarian oleh tim di bantu oleh masyarakat setempat, namun korban sampai dengan pukul 12.00 WIB belum berhasil di temukan.Ujar  Kapolsek Peureulak AKP Muhammad Nawawi," jelasnya. (Dedi)

IMPIANNEWS.COM (Padang).

Warga masyarakat Perumahan Alam Indah sangat kecewa  dengan PRKPP janji tahun lalu membetonisasikan jalan di komplek tersebut sampai sekarang masih diharap warga.

Masyarakat perumahan alam indah Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah mengeluhkan kinerja dari dinas PRKPP. Pasalnya, jalan tersebut tak kunjung juga mendapat kue pembangunan berupa betonisasi.

Satu tahun yang lalu masyarakat di perumahan Alam Indah  sangat  merasa bersyukur dan merasa bahagia sebab jalan tersebut akan segera dicor. 

"Semula kami sangat senang dan berharap jalan ini akan di cor, karena beberapa orang petugas sudah turun mengukur jalan yang dibetonisasi" ungkap weny salah seorang penduduk setempat.

Namun, kata Weny  harapan tinggal harapan, hingga detik ini betonisasi tak kunjung dilakukan, padahal saat ini sedang giat - giatnya pembangunan di pusat kota.

Ditambah kagi dikatakan wanita ini, warga semakin tersiksa setelah jembatan yang dibuat dari swadaya masyarakat dari batang kelapa ini amblas, sehingga segala aktivitas warga terganggu, bila pemerintah setempat tak cepat tanggap.

Terakhir Weny berharap pada Pemko Padang, lewat PRKPP  untuk segera bangun jalan beton di Perumahan Alam Indah supaya perekonomian masyarakat tumbuh dan berkembang, sebunya. (tf)

IMPIANNEWS.COM (Jakarta)

Wempi Hendrik Obeth Ursia, seorang mahasiswa tingkat akhir dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta melakukan wawancara dengan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, di Sekretariat PPWI Nasional, Jl. Anggrek Cenderawasih X Nomor 29, Kemanggisan, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 18 Juli 2019. Wawancara tersebut dilakukan mahasiswa asal Ambon itu dalam rangka penyusunan skipsi yang dipersyaratkan bagi penyelesaian studi yang bersangkutan.

"Terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Wilson untuk membantu saya memberikan informasi terkait penelitian saya sebagai tugas akhir atau skripsi saya," ujar Wempi saat menyampaikan maksud kedatangannya.

Adapun tema penelitian mahasiswa strata-1 itu adalah terkait kedudukan Dewan Pers dalam melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Sebagai salah satu pimpinan organisasi yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers terkait kebijakan mewajibkan seluruh pekerja pers, khususnya wartawan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, Wempi menilai Ketua Umum PPWI itu perlu dijadikan salah satu responden dalam penyusunan skipsi-nya.

"Saya sedang meneliti tentang keabsahan lembaga Dewan Pers mengadakan Uji Kompetensi Wartawan berdasarkan UU Pers. PPWI sebagai salah satu organisasi pers yang menggugat Dewan Pers terkait UKW tersebut, saya menilai sangat relevan untuk menjadi narasumber utama penyusunan skripsi saya ini," jelas Wempi sambil menyodorkan Surat Permohonan Penelitian dari Fakultas Hukum UBK kepada Wilson.

Sang peneliti Wempi kemudian menyampaikan pertanyaan utamanya kepada narasumber Wilson untuk mendapatkan jawaban. "Mengapa Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) tidak sependapat dengan Dewan Pers dalam melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?" tanya Wempi setelah sebelumnya mengaktifkan perangkat rekam suara miliknya.

Menjawab pertanyaan itu, Wilson menyampaikan secara singkat bahwa ada 4 hal yang menjadi landasan berpikir untuk menganalisa suatu kebijakan, terutama dalam konteks UKW Dewan Pers. "Ada 4 hal yang kita gunakan sebagai landasan pijak dalam mengajukan gugatan PMH Dewan Pers ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kebijakan UKW, yaitu, pertama dasar hukum pelaksanaan UKW oleh Dewan Pers," kata Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Menurut Wilson, tidak ada satupun pasal dari 21 pasal UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang secara jelas mengatakan bahwa Dewan Pers dapat menyelenggarakan dan mewajibkan wartawan mengikuti UKW. "Urusan uji kompetensi dan sertifikasi profesi berada di bawah kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), bukan Dewan Pers," tegas Wilson dalam wawancara tersebut.

Kedua, menurut Wilson lagi, adalah kejanggalan dalam proses pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan. Dengan system pelaksanaan UKW saat ini, kebijakan tersebut mendegradasi dan mendeligitimasi hasil pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, khususnya fakultas yang menghasilkan lulusan sarjana ilmu komunikasi dan jurnalistik.

"Fakta lapangan membuktikan adanya lulusan SMP yang dengan berbagai cara mendapatkan sertifikat kompetensi tingkat utama, bahkan menjadi team penguji UKW. Namun hasil-hasil karyanya berbentuk berita bohong dan main catut lembaga Kementerian Dalam Negeri. Lulusan SMP di-UKW bersama lulusan sarjana oleh Dewan Pers, hasilnya tentu tidak kredibel yàa," ungkap lulusan tiga universitas terbaik di Eropa, Birmingham University Inggris, Utrecht University Belanda, dan Linkoping University Swedia ini.

Alasan ketiga, kata Wilson, adalah terkait implikasi atau dampak dari UKW tersebut. "UKW melahirkan diskriminasi dan kriminalisasi di lapangan. Apalagi dengan adanya surat edaran Dewan Pers hingga ke daerah, bahwa pejabat dan siapapun boleh menolak wawancara terhadap wartawan yang belum UKW. Jadi narasumber bisa memilih-milih sesuai kehendak hatinya, bisa menolak wartawan yang tidak bisa menunjukkan sertifikat UKW. Polisi boleh mengerangkeng setiap wartawan yang diadukan atas tuduhan mencemarkan nama baik akibat tulisannya, hanya karena siwartawan belum UKW," jelas Wilson panjang-lebar.

Dan keempat, yakni pihak yang berwenang mengelola dan menyelenggarakan UKW. Berdasarkan peraturan perundangan, yang berwenang mengatur segala persoalan di lingkup kompetensi dan sertifikasi profesi adalah BNSP, bukan Dewan Pers. "Pasal 15 huruf (f) yang selalu digunakan sebagai dalil pembenaran oleh Dewan Pers itu keliru total. Peningkatan kemampuan wartawan itu tidak identik dengan ujian-ujian seperti yang dipaksakannya kepada semua wartawan, peningkatan kemampuan adalah urusan organisasi dan/atau lembaga-lembaga pelatihan, sedangkan urusan ujian kompetensi adalah kewenangan BNSP atau lembaga yang ditunjuk sesuai UU," pungkas alumni program persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 ini. [*]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.