Memburu Bjorka Pengalihan isu Sambo


Foto Twitter Hacker Bjorka

Oleh: D. Leni Ernita

IMPIANNEWS.COM

Dikutip dari Suara.com (17/09/22), hingga kini investigasi meninggalnya Brigadir J masih berproses, namun banyak pihak yang terang-terangan curiga dengan hasil akhirnya nanti.

Salah satunya eks Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo. Bahkan tanpa basa-basi ia menyebut tersangka pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice Ferdy Sambo bisa kembali berkarier di kepolisian.

Pernyataan ini Gatot sampaikan dengan berapi-api ketika hadir di salah satu diskusi publik KAMI yang dilihat Suara.com di kanal YouTube Refly Harun.

Gatot awalnya menilai kasus Brigadir J adalah wahana perang antara dua kubu polisi. "Ini ada pertempuran, di intern polisi, antara polisi yang bajingan, pengkhianat, pembunuh, dengan polisi yang bermoral, profesional, dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat," ungkap Gatot. (Suara.com, 17/9/2022).

Hacker Bjorka makin mengundang  beramai-ramai “memburunya”. Dari mulai Mabes Polri hinggga Presiden turun tangan, bahkan membentuk timsus (tim khusus) untuk menyelesaikannya. Namun, alih-alih memuji kinerja pemerintah yang gercep, publik malah mempertanyakan aksi tersebut dengan menyebutnya sebagai pengalihan isu.

Pasalnya, isu kenaikan BBM dan kasus Ferdy Sambo tiba-tiba tertutupi oleh isu Bjorka yang trending di medsos. Dalam hal ini, banyak pihak mengimbau masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan pengalihan isu. Netizen diminta terus mengawal kasus Sambo yang makin rumit dan kenaikan BBM yang kian tidak digubris DPR.

Beberapa pakar pun berbicara ihwal kejanggalan dalam kasus hacker Bjorka. Seperti yang dikatakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah yang menilai bahwa fenomena hacker Bjorka kuat kaitannya dengan pengalihan isu. Isu ini sengaja dihadirkan dan dibesar-besarkan di tengah tingginya kenaikan harga BBM dan juga kasus Ferdy Sambo (Tribunnews, 17/09/2022).

Apa sebenarnya yang menjadi titik persoalan? Mengapa publik makin meyakini bahwa hacker Bjorka hanyalah pengalihan isu? Mengapa seolah Bjorka lebih didukung oleh publik daripada pemerintah? Bagaimana Islam memandang yang demikian?

Hacker Bjorka kini dianggap pahlawan oleh masyarakat karena mampu membongkar data para pejabat. Hacker Bjorka disebut-sebut sebagai “Robinhood” digital abad ini, alias pencuri data yang menjadi “penolong” rakyat. Walaupun pada akhirnya data rakyat juga dicuri, tetapi publik merasa puas karena beberapa data pejabat terkuak.

Di tengah keputusasaan rakyat, hadirlah Bjorka yang mengungkap data-data pejabat. Publik lebih percaya pada data yang dibongkar Bjorka karena dianggap lebih valid daripada pernyataan Menkominfo, “Kalau pemerintah sudah bilang hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi?” (Kompas.tv, 15/10/2020).

Tidak dimungkiri, selama ini, pemerintah kerap berbohong pada rakyat, seperti ketika pemerintah mengatakan tidak akan menaikkan BBM tahun ini, tetapi tidak lama setelah kalimat tersebut terlontar, harga BBM naik tinggi sekali.

Dugaan bahwa kemunculan Bjorka adalah upaya pengalihan isu makin diyakini saat publik merasa kasus Sambo malah tertutupi dengan aksi serempak pemerintah mengusut Bjorka. Padahal, perkembangan kasus Sambo makin ruwet. Bahkan, pengacara Brigadir J sempat menyerah lantaran berbulan-bulan kasus ini tidak juga menemui titik terangnya. Banyak yang kecewa sebab “dinasti Sambo” dalam tubuh Polri sepertinya makin sulit terbongkar.

Melihat sulitnya kasus ini selesai, banyak pihak yang secara terang-terangan mencurigai hasil akhirnya. Bahkan, eks Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut Ferdy Sambo bisa kembali berkarir di kepolisian sebab menurut undang-undang, tiga tahun setelah sidang etik, Kapolri boleh meninjau ulang kasus tersebut

Belum lagi kebijakan menaikkan harga BBM yang membuat masyarakat menjerit, tetapi seperti tidak digubris pemerintah. DPR lebih memilih bernyanyi merayakan ulang tahun Ketua DPR daripada menemui para pendemo di luar Gedung DPR.

Sungguh tidak mengenal empati. Namun, berita ini pun tenggelam seiring dengan hadirnya Bjorka, ribuan pendemo yang turun ke jalan berhari-hari, terkalahkan dengan sosok digital Bjorka.

Namun demikian, terlepas benar atau tidaknya hacker Bjorka dihadirkan untuk mengalihkan isu, setidaknya ada dua hal yang bisa kita cermati pada kasus ini. Pertama, negara dianggap tidak hadir dalam melindungi data pribadi. Menurut pakar IT Ismail Fahmi, hampir tidak ada perlindungan data pribadi di negeri ini.

Adanya RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) pun masih berpolemik, sebab pasal-pasalnya dianggap bermasalah. Salah satu poin kritis yang disorot para pakar adalah adanya pasal 26 yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi warga oleh lembaga negara.

Akhirnya kasus kebocoran data terus terjadi. Adanya kasus peretasan data oleh hacker Bjorka sesungguhnya hanya fenomena gunung es sebab yang tidak terungkap jumlahnya jauh lebih banyak. Padahal, bocornya data pribadi akan mengganggu keamanan pemilik data, dari mulai penipuan, pemalsuan, hingga sasaran algoritma iklan sebagaimana yang banyak dialami warga dan dirasa sangat meresahkan. Apalagi, jika berbicara data BIN dan daftar transaksi-transaksi pemerintahan yang dibongkar Bjorka bisa menyebabkan kedaulatan negara terancam.

Selanjutnya, hal kedua yang perlu dicermati adalah fenomena public distrust (ketakpercayaan publik) yang kian nyata. Hacker Bjorka yang dianggap pahlawan, menjadi satu dari sekian bukti adanya ketakpercayaan rakyat pada pemerintah.

Pemerintah dianggap tidak segan-segan melakukan kebohongan, termasuk menghadirkan Bjorka, demi menutupi wajah bopengnya. Ini karena menurut Rocky Gerung, pemerintah memiliki segala macam fasilitas untuk menciptakan kebohongan besar yang penuh rekayasa

Pajak yang makin mencekik rakyat kecil harus disaksikan pula bersama dengan pembangunan infrastruktur yang mubazir. Pembangunan tol yang berakhir pada divestasi, pembangunan Ibu Kota Negara yang sangat terlihat proyek oligarkinya. Semua itu terus dilakukan saat jalan utama di desa-desa rusak parah dan tidak diperbaiki.

Belum lagi hukum yang tebang pilih. Umat muslim bertanya-tanya, mengapa kasus yang menimpa Brigadir J serius diusut, tetapi kasus KM 50 tidak? Mengapa Jaksa Pinangki dan koruptor lainnya hanya dihukum ringan, tetapi aktivis dan ulama-ulama umat muslim yang amar makruf pada penguasa langsung dijeruji? Wajar saja umat makin terputus kepercayaannya pada penguasa.

Salah satu fungsi negara dalam sistem Khilafah Islam adalah melindungi keamanan warganya, termasuk keamanan perlindungan data. Khilafah akan menjadi pihak terdepan dalam menyelesaikan kebocoran data, sebab bocornya data, selain dapat merugikan pemiliknya, juga dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Apalagi data rahasia negara, dengan teknologi terdepannya, Khilafah akan mampu menciptakan sistem keamanan tercanggih yang tidak mudah diretas.

Jika benar bahwa Bjorka adalah warga negara Indonesia yang kecewa terhadap pemerintah, hal tersebut tidak akan terjadi dalam Khilafah sebab hubungan pemerintah dan rakyat dalam sistem Islam sangat harmonis. Rakyat mencintai penguasanya, begitu pun penguasa mencintai rakyatnya. Kecintaan ini timbul sebab pemerintah senantiasa menetapkan kebijakan yang bermaslahat bagi umat.

Melindungi warga dan menciptakan rasa aman pada seluruh rakyat. 

Rakyat akan bekerjasama membantu pihak kepolisian dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sosok digital Bjorka tidak akan ditemui, baik sebagai pengalih isu ataupun hacker betulan. Ini karena rakyat sangat memercayai pemerintah (Khilafah) akan bisa melindungi warganya dari serangan darat maupun siber.

Wallahu' alam   biashowwab

Posting Komentar

0 Komentar